ESENSINEWS.com – Komposisi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jakowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, dinilai sudah pas. Apalagi, komposisinya sudah memenuhi semua jenjang karier seperti kalangan profesional sampai partai partai politik.
Penilaian ini disampaikan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Humaidi kepada wartawan di kantor Sekretariat KMI dibilangan Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (23/10/2019) menanggapi susunan Kabinet Indonesia Maju nya Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut.
“Komposisinya (susunan menteri) cukup pas. Apalagi Pak Jokowi bisa menarik bekas rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto masuk kabinetnya. Juga posisi Erick Tohir yang pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, yang ditunjuk sebagai Meneg BUMN,” katanya.
Apalagi, lanjut Edi, Erick Tohir dengan suka rela meninggalkan semua bisnisnya demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Dia (Erick), tidak ingin terjadi conflick of interest.dengan setatusnya sebagai menteri.
“Tentunya, akan menjadi harapan setiap orang dari kalangan menengah kebawah sampai ke atas, Indonesia bisa menjadi negara berkembang yang terus maju. Rakyatnya sejahtera dan tingkat kemiskinan berkurang,” ucapnya.
Menurut Edi, Indonesia membutuhkan sosok yang kreatif dan inovatif seperti ErickTohir. Sosok yang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan dampak dari keputusannya itupun cepat dirasakan dunia usaha, mengingat situasi ekonomi global saat ini yang berada diambang resesi.
“Tidak bisa kita merencanakan untuk jangka panjang, tetapi bicara dari tahun ke tahun artinya actionnya cepat. Praktisi, mereka memerlukan hasil yang cepat dan instan karena terbiasa menjaga keberlangsungan perusahaan,” katanya.
Namun, dirinya berharap pada periode kedua pemerintahan Jokowi ini, pemerintah tidak lagi banyak mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang terkait perekonomian. Pemerintah sebaiknya fokus pada implementasi dari berbagai regulasi yang telah dikeluarkan sebelumnya.
“Mengapa? Karena sampai saat ini implementasi kebijakan tersebut dilapangan masih belum optimal. Apalagi, pada prakteknya masih belum ada sinkronisasi antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan implementasi di tingkat daerah,” bebernya.
Lanjut Edi, masih banyak aparat di lapangan yang belum memahami atau menjalankan regulasi tersebut. Karena itu, di lima tahun kedepan harus perbaiki, dan lakukan sosialisasi dengan masiv agar masyarakat dan aparat pelaksana di lapangan memahami dengan benar regulasi yang diterapkan.
“Dan yang menjadi harapan KMI, tentunya juga rakyat Indonesia, pemerintah juga bisa lebih tegas apabila ditemukan adanya oknum yang tidak menjalankan regulasi tersebut. KMI selalu mendukung Pemerintah, mau dipimpin siapa saja yang penting kesejahteraan rakyat merata. Tingkat kemiskinan dan pengangguran berkurang di Indonesia,” pungkasnya. ***
