ESENSINEWS.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah menetapkan tujuh startup yang lolos dalam tahap penjurian startup intake Indigo Creative Nation Batch 1 – 2021 kategori Education, Big Data/Artificial Intellegence, Small Medium Business, dan Health, karena prestasi dan dampak sosial yang diberikan kepada masyarakat. Ketujuh startup tersebut berkesempatan memperoleh pendanaan masing-masing mencapai Rp2 miliar untuk program akselerasi dan sebesar Rp750 juta untuk program inkubasi.

Indonesia memainkan peran kunci dalam perkembangan ekonomi baru di Asia Tenggara, karena diproyeksikan, ekonomi digital Indonesia akan mencapai 124 miliar dolar AS pada tahun 2025, atau setara dengan 40 persen ekonomi digital di Asia Tenggara. Hal ini dikemukakan oleh Economy Southeast Asia (SEA) 2020, yang dirilis Temasek, Google, dan Bain

Sebagai perusahaan BUMN yang konsisten untuk mendorong ekonomi digital di Indonesia, Telkom telah menjalankan inisiatif Program Indigo Creative Nation, yakni program inkubasi/akselerasi startup lengkap, yang mengusung prinsip kreativitas dalam berbisnis, mulai dari nurturing creativity hingga tahap Follow-on-Funding (FoF).

Program inkubasi/akselerasi startup digital Indigo, secara konsisten untuk batch intake hadir 2 kali setiap tahun, dengan menawarkan pendanaan hingga Rp2 miliar untuk setiap startup yang berhasil melalui proses inkubasi/akselerasi. Selain pendanaan, startup yang berhasil mengikuti program inkubasi/akselerasi ini berpeluang untuk mengikuti program-program mentoring, sinergi, memperoleh TelkomGroup market access, hingga dukungan untuk mendapatkan venture capital & incubator/accelerator di tingkat global.

Program Indigo Batch 1 – 2021 kali ini menarik perhatian 558 startup, sekalipun yang lolos penyaringan di tahap on desk selection sejumlah 116, hingga mengerucut pada 15 startup yang melakukan pitching secara virtual di hadapan dewan juri, yang terdiri atas tim Indigo Management, para mentor Indigo Creative Nation, serta perwakilan dari MDI Ventures dan TelkomGroup.

“Telkom melalui Indigo Creative Nation, sangat selektif dalam menetapkan para startup yang akan dibinanya, demi menumbuhsuburkan inovasi karya anak bangsa. Ketujuh startup ini mewakili startup berkualitas yang dicari, dimana mereka bukan hanya berprestasi, melainkan juga memiliki dampak sosial, serta tentu saja berpotensi dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di masa yang akan datang,” tutur Direktur Digital Business Telkom, Fajrin Rasyid, di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Sementara itu, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Ahmad Reza menambahkan, ajang Indigo Creative Nation merupakan inisiatif tahunan Telkom bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kemandirian, dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan industri digital kreatif. Selain pendanaan, startup dalam program Indigo Creative Nation akan mendapatkan aktivitas pelatihan.

“Kami harap, pemenangnya akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dalam bidang digital business,” tambahnya.

Adapun yang lolos dalam tahap penjurian startup intake Indigo Batch 1 – 2021 ini berjumlah tujuh startup, dengan berbagai kategori, yaitu Education, Big Data/Artificial Intelligence, Small Medium Business, dan Health antara lain:

Educourse

Platform edukasi yang berfokus pada bidang STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematic) serta bahasa asing ini memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI), dan Natural Language Processing (NLP) untuk membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan.

 

Tumbasin.id
Tumbasin menyediakan platform yang memberdayakan para pedagang pasar tradisional, dengan fokus membantu meningkatkan penjualan, serta membuka akses perbankan bagi para pedagang pasar tradisional melalui kerja samanya dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Komerce
Sebuah platform yang menjembatani UMKM, agar dapat terhubung dengan talenta digital yang melek teknologi, sehingga dapat mengakselerasi penetrasi market mereka di dunia maya. Daya serap tenaga kerja diharapkan bisa meningkat, mengurangi jumlah pengangguran, menekan angka penduduk yang melakukan urbanisasi, sekaligus meningkatkan daya saing, dan pendapatan UMKM melalui kehadirannya di platform digital.

Allure
Teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dikembangkan Allure dapat menerjemahkan swafoto konsumen menjadi data permasalahan kulit wajah yang ada, lalu merekomendasikan produk-produk yang sekiranya diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, Allure juga tengah mengembangkan teknologi Augmented Reality (AR) yang memungkinkan pengguna untuk mencoba produk make-up secara virtual.

HearMe
Menyediakan aplikasi penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo), dengan memanfaatkan model animasi tiga dimensi (3D) untuk menjembatani komunikasi antara Teman Tuli dan Teman Dengar. Selain itu, Teman Tuli dapat merekam gesture dari Bisindo yang ingin disampaikan, lantas diterjemahkan ke dalam bentuk teks atau suara oleh aplikasi ini.

CtScope
CtScope menawarkan platform berbasis blockchain yang memungkinkan para dokter untuk melakukan pertukaran informasi kesehatan berupa manajemen rekam medis agar lebih cepat dan efektif.

Psikku
Satu-satunya startup yang berasal dari Indonesia Timur tepatnya Manado ini menawarkan tes psikologi secara daring, baik untuk perorangan maupun karyawan perusahaan. Melalui platformnya, pengguna Psikku bisa berkonsultasi dan memilih psikolog berlisensi yang telah menjadi mitra Psikku. Harapannya, pengguna Psikku dapat mengeksplorasi potensi dirinya untuk membantu proses pengambilan keputusan masa depannya.

 

Sumber : Suara.com

Wakil Rektor II Universitas Kristen Indonesia (UKI) Denny Tewu mengatakan bahwa hal tersebut baik di lakukan pemerintah, mengingat walaupun pertumbuhan ekonomi masih minus namun, terlihat progres dan trend yang membaik dari waktu kewaktu.

“Untuk itu sudah saatnya dilakukan konsolidasi fiskal, walaupun tentunya tetap menjaga stabilitas sosial ekonomi dengan berbagai kebijakan yang dapat menjaga pondasi ekonomi kerakyatan menjadi lebih kuat dan semakin mandiri, seperti tetap menjaga perlindungan sosial untuk memperkuat pondasi kesejahteraan sosial,” ujar dia Sabtu (22/5/2021).

Disatu sisi kata Denny, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat pondasi kesejahteraan sosial serta mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19. Hal ini juga termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit dan menjadi lebih kuat dan berdaya tahan.

“Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian utama atau prioritas Pemerintah agar kegiatan UMKM ditengah masyarakat tetap bertahan bahkan semakin membaik, sehingga hal ini akan sangat mendukung daya beli masyarakat yang semakin kuat, termasuk menjaga tingkat kesehatan yang lebih membaik, serta dapat mencegah kenaikan kemiskinan akibat cofid-19 sehingga terjadi situasi krisis seperti ini,” urainya.

Oleh karena itu tandas Denny Tewu, bahwa untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2022 pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan.  Reformasi dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif sebagai intrumen kebijakan optimal sebagai sumber pendapatan serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian.

“Hal ini pun sesuai tema Pemerintah untuk kebijakan fiskal yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturisasi yang selaras dengan tema rencana kerja Pemerintah tahun 2022, dimana Menkeu Sri Mulyani telah mencanangkan 5 prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022.” ucap dia.

Sementara kata dia, di dalamnya unsur kualitas SDM juga menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas melalui pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta perlindungan sosial sepanjang hayat.

“Sebagai masyarakat tentu kita perlu mendukung secara kritis konsep Pemerintah yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat dalam hal pemulihan ekonomi sosial tersebut. Data dari waktu ke waktu akan berbicara secara nyata, apakah program tersebut dijalankan secara baik dan benar untuk kepentingan rakyat banyak,” ungkapnya.

Diirinya berharap pemerintah melalui akelerasi pemulihan ekonomi dan langkah reformasi fiskal, kebijakan fiskal 2022 diharapkan semakin efektif, prudent dan sustainable.

“Ditengah kondisi pemulihan ini, kita semua tetap semangat dan percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu,” pungkasnya.

ESENSINEWS.com – Rencana infrastruktur senilai $ 2,3 triliun dari Presiden Joe Biden tidak hanya dipenuhi dengan “pemborosan, penipuan, penyalahgunaan” dan “korupsi,” tetapi inflasi yang kita lihat adalah “Pajak Biden” pada keluarga berpenghasilan rendah, menurut Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy, R-Calif.

“Ketika presiden berbicara tentang tidak menaikkan pajak pada orang di bawah $ 400.000, itu bohong,” kata McCarthy pada “The Cats Roundtable” di WABC 770 AM-NY hari Minggu “Setiap hari Anda melihat inflasi yang dia ciptakan. Ini adalah Pajak Biden. “

Proposal pembayaran utama Biden hingga saat ini adalah menaikkan pajak pada perusahaan dari 21% menjadi 28% dan orang Amerika berpenghasilan tinggi – orang-orang yang mampu membelinya – tetapi pada akhirnya akan turun.

Paket infrastruktur itu sendiri adalah kebohongan, McCarthy mengatakan kepada pembawa acara John Catsimatidis, karena “tidak perlu menghabiskan triliunan dolar ini” ketika kurang dari 10% – McCarthy menyarankan hanya 6% – benar-benar akan digunakan untuk infrastruktur.

“Tantangan sebenarnya adalah dalam tagihan besar yang besar ini hanya ada pemborosan, penipuan, penyalahgunaan, tetapi yang lebih penting korupsi,” kata McCarthy seperti dikutip newsmax.

Ambil contoh pasar kendaraan listrik. Rencana Biden akan melayani 3% teratas orang Amerika dengan program seperti mendorong kendaraan listrik, yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang.

“Kurang dari 3% orang Amerika memiliki mobil listrik, tetapi mereka ingin pemerintah mensubsidi,” kata McCarthy. “Dan apa yang akan mereka lakukan adalah menaikkan biaya utilitas, pajak untuk semua orang Amerika.”

Rencana Biden mendapatkan $ 174 miliar untuk “memenangkan pasar,” meskipun para kritikus Republik telah mencatat bahwa China memiliki cengkeraman pada bahan tanah jarang yang digunakan untuk membuat baterai untuk mobil listrik.

Paket ini dirancang untuk menjadi perubahan infrastruktur seperti New Deal di AS, yang terinspirasi oleh Green New Deal dari Partai Demokrat yang progresif.

Senat Republikan menentang proposal rumah di jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk rencana infrastruktur yang sebenarnya, menghabiskan sebagian kecil dari proposal Biden sebesar $ 600 miliar.

Presiden Biden berencana untuk bertemu dengan 6 senator Republik yang dipimpin oleh Senator Shelley Moore Capito, RW.Va., untuk membahas cara agar paketnya lolos melalui Senat 50-50 yang terpisah. Di luar menggunakan rekonsiliasi anggaran yang dapat meloloskan tagihan terkait pengeluaran pada pemungutan suara partai, Biden akan membutuhkan 10 Republikan untuk menandatangani perubahan hijaunya di Amerika.

 

ESENSINEWS.com ‘ Lebih dari setahun sejak sensus 2020 dimulai di sebuah desa terpencil di Alaska, angka pertama yang muncul dari penghitungan kepala negara satu dekade dirilis pada hari Senin, menunjukkan berapa banyak kursi kongres dan suara Electoral College yang diperoleh masing-masing negara bagian. populasinya.

Karena jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan sebanyak 435, ini adalah permainan zero-sum dengan keuntungan satu negara bagian yang mengakibatkan kerugian negara bagian lain – seperti kue dengan irisan yang tidak rata. Ketika satu negara bagian mendapat bagian yang lebih besar karena pertambahan populasi, itu berarti bagian yang lebih kecil untuk negara bagian yang kehilangan populasi atau tidak bertambah banyak.

Berikut ini sekilas tentang 13 negara bagian yang akan mendapatkan atau kehilangan kekuasaan politik – dan uang federal – melalui proses pembagian karena perubahan populasi selama dekade terakhir:

PEMENANG

TEXAS – Negara Bagian Longhorn adalah pemenang terbesar, menambahkan dua kursi kongres atas izin 4 juta penduduk baru. Para ahli demografi mengatakan orang-orang yang pindah dari negara bagian lain seperti California telah menyumbang sebagian besar pertumbuhan. Negara bagian terpadat kedua di negara itu sekarang akan memiliki 38 perwakilan kongres, hanya di belakang California.

FLORIDA – Negara bagian terpadat ketiga di negara itu menambah satu kursi kongres karena penambahan populasi lebih dari 2,7 juta. Ini meningkatkan delegasi DPR menjadi 28 dan Electoral College menjadi 30, yang melanjutkan pentingnya Negara Bagian Sunshine dalam pemilihan presiden.

COLORADO – Pertumbuhan populasi di sekitar Denver membantu Colorado mendapatkan kursi tambahan, kursi House baru pertamanya dalam 20 tahun. Transplantasi yang sebagian besar berpendidikan perguruan tinggi telah membantu Colorado berubah dari negara bagian Republik yang solid menjadi negara bagian yang kompetitif menjadi, sekarang, negara Demokrat yang solid – meskipun distrik negara bagian akan ditarik oleh komisi non-partisan.

MONTANA – Dengan mendapatkan kursi kongres, Montana berubah dari memiliki satu perwakilan DPR menjadi memiliki dua kursi. Keuntungan tersebut menandai rebound untuk Montana, yang memiliki dua kursi kongres untuk sebagian besar abad ke-20 tetapi kehilangan satu kursi setelah sensus tahun 1990.

CAROLINA UTARA – Dipicu oleh pensiunan dan pencari kerja, ledakan populasi Carolina Utara membuatnya mendapatkan kursi tambahan, meningkatkan jumlah DPR menjadi 14. Keuntungan telah terkonsentrasi di daerah Charlotte dan Raleigh.

OREGON – Oregon mendapatkan kursi kongres baru untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dari lima anggota DPR menjadi enam. Meskipun Demokrat mengendalikan pemerintah negara bagian, mereka telah setuju untuk menyerahkan keuntungan mereka dalam menarik kembali distrik politik negara bagian itu selama 10 tahun ke depan dengan imbalan komitmen dari Partai Republik untuk berhenti memblokir tagihan.

PARA PECUNDANG

CALIFORNIA – Meskipun California masih negara bagian terpadat di negara itu, pertumbuhannya yang stagnan selama dekade terakhir menyebabkannya kehilangan satu kursi untuk pertama kalinya dalam 170 tahun menjadi negara bagian. Jumlah anggota DPR meningkat dari 53 menjadi 52 untuk negara bagian yang telah menjadi simbol pertumbuhan tanpa batas dan kemungkinan tak terbatas sejak Demam Emas tahun 1800-an.

ILLINOIS – Illinois berubah dari 18 menjadi 17 anggota DPR, melanjutkan 40 tahun berturut-turut kehilangan kursi kongres.

MICHIGAN – Jumlah anggota DPR yang mewakili Michigan turun dari 14 menjadi 13, terutama karena hilangnya populasi di Upper Peninsula.

NEW YORK – Tidak diragukan lagi New York akan kehilangan kursi kongres, tetapi ketegangan terletak pada apakah itu akan menjadi satu atau dua kursi. Biro Sensus mengatakan New York kehilangan kursinya hanya oleh 89 orang. Hilangnya satu kursi mengurangi delegasi DPR dari 27 menjadi 26 anggota.

OHIO – Pertumbuhan populasi yang lamban selama dekade terakhir menyebabkan Ohio kehilangan satu kursi kongres, melanjutkan rentetan kerugiannya setiap dekade sejak 1960. Penyesuaian tersebut mengurangi kursi Dewan Negara Bagian Buckeye dari 16 menjadi 15.

PENNSYLVANIA – Meskipun Pennsylvania tetap menjadi medan pertempuran kepresidenan yang penting, pengaruhnya akan berkurang dengan hilangnya satu suara Electoral College. Delegasi DPR turun dari 18 menjadi 17 anggota.

VIRGINIA BARAT – Eksodus penduduk selama beberapa dekade akhirnya menyebabkan Virginia Barat kehilangan kursi kongres, mengurangi perwakilannya di DPR dari tiga menjadi dua anggota.

 

Sumber : AP

ESENSINEWS.COM, Jakarta – Nama Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memiliki tingkat keterpilihan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh pria lain yang ada di negeri ini, untuk Pilpres tahun 2024 nanti.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) Daniel Zafnat Paneah menjelaskan, hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya pada tanggal 26 Maret hingga 8 April 2021 lalu.

“Airlangga Hartarto menjadi tokoh yang paling memiliki tingkat elektabilitas tertinggi dengan tingkat keterpilihan 15.7 persen,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (16/4/2021).

Kemudian di urutan kedua, lanjut dia, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 10.2 persen, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 9.1 persen, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar 8.4 persen.

“Serta Anies Baswedan 7.2 persen , Yaqut Cholil Qoumas 7.1 persen, Tito Karnavian 6.4 persen, Gatot Nurmantyo 6.2 persen, Prabowo Subianto 5.1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3.1 persen dan beberapa tokoh lainnya sebesar 5.7 persen dan yang tidak memberikan pilihan sebesar 15.8 persen,” urainya.

Namun demikian, terkait calon presiden dari sisi gender, tambahnya, sebanyak 46.9 persen responden meneginginkan sosok presiden untuk 2024 adalah berjenis kelamin wanita. Adapun sebanyak 38.7 persen menginginkan laki-laki dan sebanyak 14.4 persen tidak mempermasalahkan wanita atau laki-laki yang menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Survei ini juga mencari tahu tentang tingkat keterpilihan partai-partai yang ada di tanah air. Hasilnya adalah partainya Airlangga Hartarto, Partai Golkar menempel ketat PDIP di urutan pertama.

Di mana jika pemilu digelar disaat survei berlangsung dengan jawaban secara Top of Mind, PDIP dipilih oleh 14.2 persen responden, disusul Golkar yang dipilih 13.7 persen responden.

“Lalu Gerindra 7.2 persen, Demokrat 7.1 Persen, PKB 6.9 persen, Nasdem 6.7 persen, PKS 6.4 persen, PSI 4.1 persen PAN 3.1 persen, PPP 2.9 persen dan Partai Peserta Pemilu 2019 lainnya sebanyak 2.3 persen dan responden tidak memberikan pilihan sebanyak 25.4 persen,” jelasnya.

Pun jika nama-nama partai politik disodorkan kepada para responden, Golkar tetap saja menempel ketat PDIP.

“Hasil survei terkait tingkat pilihan publik pada partai politik dengan disebutkan nama nama partai politik kepada responden untuk dipilih saat ditanyakan parpol mana yanga akan dipilih jika pemilu digelar hari ini maka kembali PDI Perjuangan menunjukkan tingkat keterpilihan yang tertinggi dari semua Parpol yaitu sebesar 17.7 persen, kemudian ditempel oleh Golkar dengan tingkat keterpilihan 17.3 persen,” paparnya.

“Kemudian Gerindra 8.3 persen, PKB 7.2 persen, Demokrat 7.1 persen, Nasdem 6.9 persen, PKS 6.7 persen, PSI 4.2 persen, PAN 3.2 persen, PPP 3.1 persen dan Partai Peserta Pemilu 2019 lainnya sebanyak 2.4 persen dan yang tidak mau memilih 15.9 persen,” tambahnya.

Perlu diketahui, LPMM memilih sampel secara random dari populasi pemilih atau warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Seluruh responden dalam survei tersebut diwawancarai dengan saluran telepon dan WhatsApp Call.

Sampel survei dengan telepon ini hanya untuk responden yang memiliki telepon sebesar 70.1 persen dari populasi nasional. Di mana ada sekitar 188.6 juta masyarakat dari total keseluruhan 269.6 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan ponsel pintar.

“Ini artinya, sekitar 70,1 persen penduduk Indonesia menjadikan ponsel sebagai sebuah perangkat primer,” terang Daniel.

Dijelaskannya pula, survei lewat telepon dinilai sebagai cara yang paling mungkin dilakukan di tengah-tengah upaya warga melakukan Social Distancing.

“Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telpon tersebut terhadap karakteristik populasi nasional dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih. Sampel sebanyak 2000 responden dipilih secara acak dari jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan +/-2.19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling,” tukasnya.

Esensinews.com, Jakarta – Kelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menggelar Diskusi Virtual dengan tema “Lawan Terorisme, Perkokoh Persatuan Nasional”, Kamis, (8/4/2021).

Sejumlah narasumber yang hadir dan memberikan pandangannya dalam diskusi daring tersebut yakni Poni Dwi Setiadi (Ketua Umum PC PMII Jakarta Pusat), Andreas Simanjuntak (Kordinator Wilayah 3 GMKI), Ahmad Husein (Ketua HMI Jakarta Pusat Utara), Edgar Joshua (Ketua Umum Bakerda Gmni DKI Jakarta), Christo Maria Sultan (Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat) dan terakhir Rivaldi selaku Ketua GPII Jakarta Selatan.

Membuka diskusi, Andreas Simanjuntak selaku Korwil 3 GMKI menegaskan bahwa isu radikalisme dan terorisme adalah nyata bukan sebuah hal yang dibuat – buat ataupun rekayasa dari pihak manapun. Ia menyebut perilaku – perilaku terorisme ini berupaya memecah belah kita sebagai sebuah bangsa.

Andreas menambahkan bahwa kaum muda usia 18 – 23 tahun menjadi kelompok yang rentan untuk direkrut sebagai pelaku teror dikarenakan adanya pemahaman ajaran agama yang keliru dan seringkali disalahtafsirkan, dan juga kurangnya pemahaman akan ideologi pancasila.

“Kalau kita berkaca pada sejumlah penelitian, ditemukan kecenderungan bahwa anak muda usia 18 – 23 tahun rentan terpapar paham radikalisme yang berujung pada terorisme, ini akibat adanya pemahaman ajaran agama yang disalahtafsirkan, lalu kurangnya pemahaman akan ideologi pancasila,” kata Andreas.

Lalu Ahmad Husein selaku Ketua HMI Jakarta Pusat Utara memaparkan bahwa fenomena terorisme bukan hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi fokus dunia internasional.

Ahmad Husein mengungkapkan perlunya pengetatan kontrol pemerintah terhadap peredaran bahan peledak untuk memperkecil penyalahgunaan hal tersebut. Ia pun menegaskan bahwa tindakan terorisme tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran agama islam, karena dalam islam tidak ada satupun dalil yang membenarkan tindakan terorisme, justru islam mengajarkan kepada umatnya untuk bermanfaat dan berguna bagi bangsa serta negara.

“Saya kira ke depan Pemerintah perlu memperketat peredaran bahan peledak agar tidak disalahgunakan, dan saya juga mau tegaskan bahwa dalam Islam yang saya yakini, tidak ada satupun dalil yang membenarkan hal tersebut, karena Islam mengajarkan umatnya untuk bermanfaat dan berguna bagi bangsa serta negara,” ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Umum PMII Jakarta Pusat menjelaskan bahwa konsep terorisme, intoleransi dan radikalisme tidak dapat diterima oleh belahan dunia manapun. Ia juga mengutuk tindakan – tindakan intoleransi dan terorisme yang berupaya merusak kekhusyukan peringatan hari besar keagamaan.

Ia pun menantang Pemerintah, Polri & TNI untuk bersinergi serta berkolaborasi dengan mahasiswa terkhusus organisasi kepemudaan dalam rangka merumuskan metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme dan intoleransi.

“Kami menantang Pemerintah, Polri & TNI serta pihak terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi, merumuskan sebuah metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme dan intoleransi,” ujarnya.

Di forum yang sama Edgar Joshua Silalahi selaku Ketua Bakerda Gmni Jakarta menyampaikan bahwa selain karena pemahaman agama yang keliru, terorisme seringkali terjadi karena adanya kesenjangan secara ekonomi, sosial dan politik, sehingga hal – hal ini perlu juga menjadi perhatian Pemerintah.

“Selain karena faktor pemahaman akan ajaran agama yang keliru, terorisme juga bisa terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik, sehingga kami rasa perlu untuk memperkuat peran elemen mahasiswa terkhusus Cipayung Plus guna memerangi bibit – bibit radikalisme dan terorisme,” pungkasnya.

Narasumber lainnya, Christo Maria Sultan selaku Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat, bahwa sebagai mahasiswa yang kerap kali disebut dengan agent of change, kita harus selalu terdepan dalam melawan upaya – upaya oknum atau pihak manapun yang mencoba memecah belah bangsa, termasuk tindakan terorisme yang sudah menjadi tantangan global.

Christo juga mengapresiasi Pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang telah bergerak cepat dengan memblokir sejumlah situs yang memuat konten – konten radikalisme dan ajakan – ajakan terorisme.

“Kita perlu mewaspadai pola rekrutmen teroris yang berkembang melalui media sosial, untuk itu saya mengapresiasi gerak cepat Pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang telah memblokir sejumlah situs yang memuat konten radikalisme dan ajakan terorisme,” tegasnya.

Terakhir Rivaldi selaku Ketua GPII Jakarta Selatan, menyampaikan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran kepada umat beragama, sehingga akan timbul rasa saling curiga yang berpotensi memecah belah kita sebagai sebuah bangsa, untuk itu kita sebagai pemuda harus ambil peran dalam meminimalisir dan mencegah perilaku – perilaku intoleransi dan terorisme ini, selain itu perlu juga BPIP melakukan penguatan ideologi pancasila sampai pada tingkat sekolah.

Menutup acara diskusi virtual ini, Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menyampaikan Seruan Kebangsaan yang berisi:

1.Mengutuk keras teror bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan aksi teror penembakan yang terjadi Mabes Polri karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan ajaran agama manapun

2.Mendorong dan Mendukung Pemerintah bersama Polri & TNI untuk memberikan rasa aman, nyaman dan damai kepada seluruh umat beragama di Indonesia

3.Mendorong serta Mendukung Pemerintah bersama Polri & TNI untuk menindak tegas para pelaku terorisme yang berupaya merusak tenun kebangsaan dan persatuan bangsa

4.Mendorong Pemerintah untuk memperkuat kurikulum pemahaman Ideologi Pancasila terhadap generasi muda sebagai upaya membendung ideologi radikalisme, sekularisme dan komunisme

5.Mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk terus bergandengan tangan, memperkokoh semangat persaudaraan dan toleransi dalam bingkai Pancasila dan NKRI

6. Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan adanya pemberitaan hoax dan mengajak Masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu, mendukung Pemerintah RI, Polri dan TNI

ESENSINEWS.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai aksi teroris yang terjadi dalam satu minggu terakhir yakni di Gereja Katedral Makasar dan Mabes Polri menandakan program deradikalisasi di Indonesia gagal, sehingga paham radikalisme dan terorisme di Indonesia masih menyebar dengan masif.

“Saya sepakat operasi deradikalisasi di Indonesia itu gagal. Padahal, saya catat anggaran deradikalisasi itu mencapai trilyunan rupiah,” ujar Hasanuddin melalui keterangan tertulis yang diterima IBC di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Hasanuddin menuturkan salah satu penyebab kegagalan operasi deradikalisasi itu adalah metode dan teknik yang dilakukan tersebar di Kementrian dan lembaga bahkan di beberapa organisasi kemasyarakatan, sehingga deradikalisasi yang dilakukan tidak terarah dan kerap terjadi duplikasi.

“Kita harus rombak cara dan tehnik deradikalisasi. Jangan lagi memposisikan seperti “menggurui” dengan mengatakan kalian yang radikal dan kami yang benar. Kita harus bisa masuk diantara mereka, bergaul dengan mereka dan bicara dari hati ke hati,” tuturnya.

Selanjutnya Hasanuddin juga menyampaikan rasa keprihatinannya lantaran penyebar paham radikalisme kini menyasar kaum milenial yang notabene masih dalam proses pencarian jati diri sudah menjadi korban dari kampanye hitam segelintir orang demi kepentingan politik praktis.

“Ironis, banyak kaum milenial yang terpengaruh dengan provokator dahsyat yang mengatasnamakan agama. Menggerakkan kaum muda menjadi “pengantin”, menjadi bomber dengan janji surga. Sementara para provokator duduk manis menikmati kehidupan dunia.
Kenapa tidak mereka saja yang duluan memberi contoh masuk surga?” cetusnya.

Dirinya menambahkan, banyak orang menganggap bahwa teroris itu bisa tumbuh dan bergerak sendiri atau istilahnya Lone Wolf. Namun, Hasanuddin menyatakan istilah Lone Wolf kurang tepat, karena teroris tidak tumbuh dengan sendirinya secara otomatis .

“Dia akan tumbuh ditempat yang situasinya mendukung, berkembang karena komunikasi sosial yang khusus dengan orang-orang tertentu. Dia tumbuh karena ada yang membina bahkan dia punya idola sendiri. Bahwa dia bergerak sendiri (lone) ya ini kebutuhan taktis saja,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Hasanuddin mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) terutama Densus 88 yang telah bekerja optimal.

“Tapi mengatasi masalah teroris tidak bisa hanya segelintir orang yang bekerja. Pemberantasan paham radikalisme dan terorisme harus menjadi program nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa,” tandasnya.

 

 

Editor : Akhrom

ESENSINEWS.com – Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi mengungkap sejumlah hal terkait kejahatan transaksi elektronik bursa berjangka di tengah pandemi Covid-19 dalam webinar yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) dan Esensinews.com Jumat (26/2/2021).

Menurut Kepala Ikatan Sarjana Polisi (ISPPI) ini perlu dikaji tentang kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang oleh para pelaku kejahatan siber.

Selajutnya kata Ito, modus operandinya bagaimana? serta bagaimana cara mengantisipasi bahkan mencegahnya?

Baca Juga  Ditegur Bawa Selingkuhan ke Rumahnya, Buntutnya Suami Bakar Istri Hidup-hidup

Dia pun nenyentil tentang Pasal 2 pidana apa yang bisa dikenakan?

“Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meninimalisasi celah atau peluang terjadinya TP siber dalam usaha bursa berjangka ? (UU nya, edukasi pengguna, edukasi aparat terkait, perbaikan sistem, pengawasan, dan sebagainya,” kata dia.

Selain Komjen Pol Ito sejumlah narasumber yang tampil dalam diskusi virtual ini diantaranya, Rektor UGM Prof DR Panut Mulyono, Pakar Ekonomi dan Direktur PEP’S Prof Anthony Budiawan, Pakar Komunikasi DR Emrus Sihombing, Jubir Kementerian Perdagangan DR Fithra Faisal.

Baca Juga  Batas Waktu Habis, Lahan Cebolok Mulai Dikosongkan

Kegiatan ini diawali Keynote Speech DR Hastoruan dan dimoderatori Direktur P3S DR Jerry Massie PhD.

ESENSINEWS.com – Disrupsi 2020, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan sektoral-ict, proporsi konsumsi-willingness to spend. Perkembangan komoditas-emas, bitcoin (cerita juga tahun 2008) Data mobilitas, analisa sentimen.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Next Policy DR Fithra Faisal dalam Webinar Poliitical and Public Policy Studies dan Esensinews.com dengan mengusung tema : ‘Kejahatan Transaksi dalam Bursa Berjangka’.

Jubir Kementerian Perdagangan ini mengingatkan generasi investor corona- waspada hoax, penyesatan informasi penggiringan opini publik.

“Bappebti memblokir hampir 2000 situs sepanjang 2020, padahal di 2019 hanya 58 Waspada juga terhadap yang mau berselancar melakukan pencucian uang,” kata Fithra.

Sementara Financial Action Task Force (fatf) 14 april 2020 sudah mewanti-wanti akan adanya pelonjakan aktivitas pencucian uang-bursa berjangka punya potensi besar- perlu peningkatan transparansi. Namun kata dia, disisi yang lain, block chain.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.