Uncategorized

ESENSINEWS.com ‘ Lebih dari setahun sejak sensus 2020 dimulai di sebuah desa terpencil di Alaska, angka pertama yang muncul dari penghitungan kepala negara satu dekade dirilis pada hari Senin, menunjukkan berapa banyak kursi kongres dan suara Electoral College yang diperoleh masing-masing negara bagian. populasinya.

Karena jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan sebanyak 435, ini adalah permainan zero-sum dengan keuntungan satu negara bagian yang mengakibatkan kerugian negara bagian lain – seperti kue dengan irisan yang tidak rata. Ketika satu negara bagian mendapat bagian yang lebih besar karena pertambahan populasi, itu berarti bagian yang lebih kecil untuk negara bagian yang kehilangan populasi atau tidak bertambah banyak.

Berikut ini sekilas tentang 13 negara bagian yang akan mendapatkan atau kehilangan kekuasaan politik – dan uang federal – melalui proses pembagian karena perubahan populasi selama dekade terakhir:

PEMENANG

TEXAS – Negara Bagian Longhorn adalah pemenang terbesar, menambahkan dua kursi kongres atas izin 4 juta penduduk baru. Para ahli demografi mengatakan orang-orang yang pindah dari negara bagian lain seperti California telah menyumbang sebagian besar pertumbuhan. Negara bagian terpadat kedua di negara itu sekarang akan memiliki 38 perwakilan kongres, hanya di belakang California.

FLORIDA – Negara bagian terpadat ketiga di negara itu menambah satu kursi kongres karena penambahan populasi lebih dari 2,7 juta. Ini meningkatkan delegasi DPR menjadi 28 dan Electoral College menjadi 30, yang melanjutkan pentingnya Negara Bagian Sunshine dalam pemilihan presiden.

COLORADO – Pertumbuhan populasi di sekitar Denver membantu Colorado mendapatkan kursi tambahan, kursi House baru pertamanya dalam 20 tahun. Transplantasi yang sebagian besar berpendidikan perguruan tinggi telah membantu Colorado berubah dari negara bagian Republik yang solid menjadi negara bagian yang kompetitif menjadi, sekarang, negara Demokrat yang solid – meskipun distrik negara bagian akan ditarik oleh komisi non-partisan.

MONTANA – Dengan mendapatkan kursi kongres, Montana berubah dari memiliki satu perwakilan DPR menjadi memiliki dua kursi. Keuntungan tersebut menandai rebound untuk Montana, yang memiliki dua kursi kongres untuk sebagian besar abad ke-20 tetapi kehilangan satu kursi setelah sensus tahun 1990.

CAROLINA UTARA – Dipicu oleh pensiunan dan pencari kerja, ledakan populasi Carolina Utara membuatnya mendapatkan kursi tambahan, meningkatkan jumlah DPR menjadi 14. Keuntungan telah terkonsentrasi di daerah Charlotte dan Raleigh.

OREGON – Oregon mendapatkan kursi kongres baru untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dari lima anggota DPR menjadi enam. Meskipun Demokrat mengendalikan pemerintah negara bagian, mereka telah setuju untuk menyerahkan keuntungan mereka dalam menarik kembali distrik politik negara bagian itu selama 10 tahun ke depan dengan imbalan komitmen dari Partai Republik untuk berhenti memblokir tagihan.

PARA PECUNDANG

CALIFORNIA – Meskipun California masih negara bagian terpadat di negara itu, pertumbuhannya yang stagnan selama dekade terakhir menyebabkannya kehilangan satu kursi untuk pertama kalinya dalam 170 tahun menjadi negara bagian. Jumlah anggota DPR meningkat dari 53 menjadi 52 untuk negara bagian yang telah menjadi simbol pertumbuhan tanpa batas dan kemungkinan tak terbatas sejak Demam Emas tahun 1800-an.

ILLINOIS – Illinois berubah dari 18 menjadi 17 anggota DPR, melanjutkan 40 tahun berturut-turut kehilangan kursi kongres.

MICHIGAN – Jumlah anggota DPR yang mewakili Michigan turun dari 14 menjadi 13, terutama karena hilangnya populasi di Upper Peninsula.

NEW YORK – Tidak diragukan lagi New York akan kehilangan kursi kongres, tetapi ketegangan terletak pada apakah itu akan menjadi satu atau dua kursi. Biro Sensus mengatakan New York kehilangan kursinya hanya oleh 89 orang. Hilangnya satu kursi mengurangi delegasi DPR dari 27 menjadi 26 anggota.

OHIO – Pertumbuhan populasi yang lamban selama dekade terakhir menyebabkan Ohio kehilangan satu kursi kongres, melanjutkan rentetan kerugiannya setiap dekade sejak 1960. Penyesuaian tersebut mengurangi kursi Dewan Negara Bagian Buckeye dari 16 menjadi 15.

PENNSYLVANIA – Meskipun Pennsylvania tetap menjadi medan pertempuran kepresidenan yang penting, pengaruhnya akan berkurang dengan hilangnya satu suara Electoral College. Delegasi DPR turun dari 18 menjadi 17 anggota.

VIRGINIA BARAT – Eksodus penduduk selama beberapa dekade akhirnya menyebabkan Virginia Barat kehilangan kursi kongres, mengurangi perwakilannya di DPR dari tiga menjadi dua anggota.

Sumber : AP

Esensinews.com, Jakarta – Kelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menggelar Diskusi Virtual dengan tema “Lawan Terorisme, Perkokoh Persatuan Nasional”, Kamis, (8/4/2021).

Sejumlah narasumber yang hadir dan memberikan pandangannya dalam diskusi daring tersebut yakni Poni Dwi Setiadi (Ketua Umum PC PMII Jakarta Pusat), Andreas Simanjuntak (Kordinator Wilayah 3 GMKI), Ahmad Husein (Ketua HMI Jakarta Pusat Utara), Edgar Joshua (Ketua Umum Bakerda Gmni DKI Jakarta), Christo Maria Sultan (Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat) dan terakhir Rivaldi selaku Ketua GPII Jakarta Selatan.

Membuka diskusi, Andreas Simanjuntak selaku Korwil 3 GMKI menegaskan bahwa isu radikalisme dan terorisme adalah nyata bukan sebuah hal yang dibuat – buat ataupun rekayasa dari pihak manapun. Ia menyebut perilaku – perilaku terorisme ini berupaya memecah belah kita sebagai sebuah bangsa.

Andreas menambahkan bahwa kaum muda usia 18 – 23 tahun menjadi kelompok yang rentan untuk direkrut sebagai pelaku teror dikarenakan adanya pemahaman ajaran agama yang keliru dan seringkali disalahtafsirkan, dan juga kurangnya pemahaman akan ideologi pancasila.

“Kalau kita berkaca pada sejumlah penelitian, ditemukan kecenderungan bahwa anak muda usia 18 – 23 tahun rentan terpapar paham radikalisme yang berujung pada terorisme, ini akibat adanya pemahaman ajaran agama yang disalahtafsirkan, lalu kurangnya pemahaman akan ideologi pancasila,” kata Andreas.

Lalu Ahmad Husein selaku Ketua HMI Jakarta Pusat Utara memaparkan bahwa fenomena terorisme bukan hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi fokus dunia internasional.

Ahmad Husein mengungkapkan perlunya pengetatan kontrol pemerintah terhadap peredaran bahan peledak untuk memperkecil penyalahgunaan hal tersebut. Ia pun menegaskan bahwa tindakan terorisme tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran agama islam, karena dalam islam tidak ada satupun dalil yang membenarkan tindakan terorisme, justru islam mengajarkan kepada umatnya untuk bermanfaat dan berguna bagi bangsa serta negara.

“Saya kira ke depan Pemerintah perlu memperketat peredaran bahan peledak agar tidak disalahgunakan, dan saya juga mau tegaskan bahwa dalam Islam yang saya yakini, tidak ada satupun dalil yang membenarkan hal tersebut, karena Islam mengajarkan umatnya untuk bermanfaat dan berguna bagi bangsa serta negara,” ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Umum PMII Jakarta Pusat menjelaskan bahwa konsep terorisme, intoleransi dan radikalisme tidak dapat diterima oleh belahan dunia manapun. Ia juga mengutuk tindakan – tindakan intoleransi dan terorisme yang berupaya merusak kekhusyukan peringatan hari besar keagamaan.

Ia pun menantang Pemerintah, Polri & TNI untuk bersinergi serta berkolaborasi dengan mahasiswa terkhusus organisasi kepemudaan dalam rangka merumuskan metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme dan intoleransi.

“Kami menantang Pemerintah, Polri & TNI serta pihak terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi, merumuskan sebuah metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme dan intoleransi,” ujarnya.

Di forum yang sama Edgar Joshua Silalahi selaku Ketua Bakerda Gmni Jakarta menyampaikan bahwa selain karena pemahaman agama yang keliru, terorisme seringkali terjadi karena adanya kesenjangan secara ekonomi, sosial dan politik, sehingga hal – hal ini perlu juga menjadi perhatian Pemerintah.

“Selain karena faktor pemahaman akan ajaran agama yang keliru, terorisme juga bisa terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik, sehingga kami rasa perlu untuk memperkuat peran elemen mahasiswa terkhusus Cipayung Plus guna memerangi bibit – bibit radikalisme dan terorisme,” pungkasnya.

Narasumber lainnya, Christo Maria Sultan selaku Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat, bahwa sebagai mahasiswa yang kerap kali disebut dengan agent of change, kita harus selalu terdepan dalam melawan upaya – upaya oknum atau pihak manapun yang mencoba memecah belah bangsa, termasuk tindakan terorisme yang sudah menjadi tantangan global.

Christo juga mengapresiasi Pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang telah bergerak cepat dengan memblokir sejumlah situs yang memuat konten – konten radikalisme dan ajakan – ajakan terorisme.

“Kita perlu mewaspadai pola rekrutmen teroris yang berkembang melalui media sosial, untuk itu saya mengapresiasi gerak cepat Pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang telah memblokir sejumlah situs yang memuat konten radikalisme dan ajakan terorisme,” tegasnya.

Terakhir Rivaldi selaku Ketua GPII Jakarta Selatan, menyampaikan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran kepada umat beragama, sehingga akan timbul rasa saling curiga yang berpotensi memecah belah kita sebagai sebuah bangsa, untuk itu kita sebagai pemuda harus ambil peran dalam meminimalisir dan mencegah perilaku – perilaku intoleransi dan terorisme ini, selain itu perlu juga BPIP melakukan penguatan ideologi pancasila sampai pada tingkat sekolah.

Menutup acara diskusi virtual ini, Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menyampaikan Seruan Kebangsaan yang berisi:

1.Mengutuk keras teror bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan aksi teror penembakan yang terjadi Mabes Polri karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan ajaran agama manapun

2.Mendorong dan Mendukung Pemerintah bersama Polri & TNI untuk memberikan rasa aman, nyaman dan damai kepada seluruh umat beragama di Indonesia

3.Mendorong serta Mendukung Pemerintah bersama Polri & TNI untuk menindak tegas para pelaku terorisme yang berupaya merusak tenun kebangsaan dan persatuan bangsa

4.Mendorong Pemerintah untuk memperkuat kurikulum pemahaman Ideologi Pancasila terhadap generasi muda sebagai upaya membendung ideologi radikalisme, sekularisme dan komunisme

5.Mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk terus bergandengan tangan, memperkokoh semangat persaudaraan dan toleransi dalam bingkai Pancasila dan NKRI

6. Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan adanya pemberitaan hoax dan mengajak Masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu, mendukung Pemerintah RI, Polri dan TNI

ESENSINEWS.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai aksi teroris yang terjadi dalam satu minggu terakhir yakni di Gereja Katedral Makasar dan Mabes Polri menandakan program deradikalisasi di Indonesia gagal, sehingga paham radikalisme dan terorisme di Indonesia masih menyebar dengan masif.

“Saya sepakat operasi deradikalisasi di Indonesia itu gagal. Padahal, saya catat anggaran deradikalisasi itu mencapai trilyunan rupiah,” ujar Hasanuddin melalui keterangan tertulis yang diterima IBC di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Hasanuddin menuturkan salah satu penyebab kegagalan operasi deradikalisasi itu adalah metode dan teknik yang dilakukan tersebar di Kementrian dan lembaga bahkan di beberapa organisasi kemasyarakatan, sehingga deradikalisasi yang dilakukan tidak terarah dan kerap terjadi duplikasi.

“Kita harus rombak cara dan tehnik deradikalisasi. Jangan lagi memposisikan seperti “menggurui” dengan mengatakan kalian yang radikal dan kami yang benar. Kita harus bisa masuk diantara mereka, bergaul dengan mereka dan bicara dari hati ke hati,” tuturnya.

Selanjutnya Hasanuddin juga menyampaikan rasa keprihatinannya lantaran penyebar paham radikalisme kini menyasar kaum milenial yang notabene masih dalam proses pencarian jati diri sudah menjadi korban dari kampanye hitam segelintir orang demi kepentingan politik praktis.

“Ironis, banyak kaum milenial yang terpengaruh dengan provokator dahsyat yang mengatasnamakan agama. Menggerakkan kaum muda menjadi “pengantin”, menjadi bomber dengan janji surga. Sementara para provokator duduk manis menikmati kehidupan dunia.
Kenapa tidak mereka saja yang duluan memberi contoh masuk surga?” cetusnya.

Dirinya menambahkan, banyak orang menganggap bahwa teroris itu bisa tumbuh dan bergerak sendiri atau istilahnya Lone Wolf. Namun, Hasanuddin menyatakan istilah Lone Wolf kurang tepat, karena teroris tidak tumbuh dengan sendirinya secara otomatis .

“Dia akan tumbuh ditempat yang situasinya mendukung, berkembang karena komunikasi sosial yang khusus dengan orang-orang tertentu. Dia tumbuh karena ada yang membina bahkan dia punya idola sendiri. Bahwa dia bergerak sendiri (lone) ya ini kebutuhan taktis saja,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Hasanuddin mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) terutama Densus 88 yang telah bekerja optimal.

“Tapi mengatasi masalah teroris tidak bisa hanya segelintir orang yang bekerja. Pemberantasan paham radikalisme dan terorisme harus menjadi program nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa,” tandasnya.

Editor : Akhrom

ESENSINEWS.com – Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi mengungkap sejumlah hal terkait kejahatan transaksi elektronik bursa berjangka di tengah pandemi Covid-19 dalam webinar yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) dan Esensinews.com Jumat (26/2/2021).

Menurut Kepala Ikatan Sarjana Polisi (ISPPI) ini perlu dikaji tentang kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang oleh para pelaku kejahatan siber.

Selajutnya kata Ito, modus operandinya bagaimana? serta bagaimana cara mengantisipasi bahkan mencegahnya?

Dia pun nenyentil tentang Pasal 2 pidana apa yang bisa dikenakan?

“Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meninimalisasi celah atau peluang terjadinya TP siber dalam usaha bursa berjangka ? (UU nya, edukasi pengguna, edukasi aparat terkait, perbaikan sistem, pengawasan, dan sebagainya,” kata dia.

Selain Komjen Pol Ito sejumlah narasumber yang tampil dalam diskusi virtual ini diantaranya, Rektor UGM Prof DR Panut Mulyono, Pakar Ekonomi dan Direktur PEP’S Prof Anthony Budiawan, Pakar Komunikasi DR Emrus Sihombing, Jubir Kementerian Perdagangan DR Fithra Faisal.

Kegiatan ini diawali Keynote Speech DR Hastoruan dan dimoderatori Direktur P3S DR Jerry Massie PhD.

ESENSINEWS.com – Disrupsi 2020, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan sektoral-ict, proporsi konsumsi-willingness to spend. Perkembangan komoditas-emas, bitcoin (cerita juga tahun 2008) Data mobilitas, analisa sentimen.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Next Policy DR Fithra Faisal dalam Webinar Poliitical and Public Policy Studies dan Esensinews.com dengan mengusung tema : ‘Kejahatan Transaksi dalam Bursa Berjangka’.

Jubir Kementerian Perdagangan ini mengingatkan generasi investor corona- waspada hoax, penyesatan informasi penggiringan opini publik.

“Bappebti memblokir hampir 2000 situs sepanjang 2020, padahal di 2019 hanya 58 Waspada juga terhadap yang mau berselancar melakukan pencucian uang,” kata Fithra.

Sementara Financial Action Task Force (fatf) 14 april 2020 sudah mewanti-wanti akan adanya pelonjakan aktivitas pencucian uang-bursa berjangka punya potensi besar- perlu peningkatan transparansi. Namun kata dia, disisi yang lain, block chain.