Upacara ini dihadiri oleh petinggi-petinggi pemerintah dan lembaga mulai dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin hingga Mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri yang hadir secara virtual.Dengan mengenakan baju adat Kabupaten Tanah Bumbu, Jokowi menyebut tantangan yang dihadapi Pancasila semakin berat.

Maka dari itu, Ia meminta semua kalangan di Hari Lahir Pancasila bisa dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

“Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, yang harus diwaspadai seluruh bangsa adalah rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antara pandangan rivalitas antara nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi.

Hal ini, karena ia melihat, ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi.

“Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi,” ucap dia.

Apalagi, tambah Jokowi, dengan kehadiran revolusi industri 4.0 dan konektivitas 5G semakin memudahkan ideologi transnasional radikal untuk masuk ke pelosok-pelosok negeri.

“Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudian ini bisa digunakan oleh ideologi ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia ke seluruh kalangan dan keseluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini,” pungkas Jokowi.

 

 

 

PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Presiden Joko Widodo mengajukan surat kepada DPR berisi pencalonan duta besar (Dubes) luar biasa untuk negara sahabat. Surat itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar selaku pimpinan sidang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (20/5/2021) siang tadi.

Dari nama-nama yang diusulkan Jokowi, ada nama mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang diusulkan menjadi Duta Besar (Dubes) Madrid, Spanyol dan Zuhairi Misrawi sebagai Dubes Riyadh, Arab Saudi. Baca juga: Terima Surat Jokowi, 34 Calon Dubes Segera Diuji di DPR

“Surat Nomor R/19/Pres/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Gus AMI itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Ketua Umum PKB ini menjelaskan, seluruh surat yang masuk ke pimpinan DPR, akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. “Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan DPR RI dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Dalam mekanisme di DPR, calon-calon dubes itu akan menjalani serangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) selama beberapa hari di Komisi I DPR, untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada Presiden Jokowi sebagai bahan pertimbangan penempatan dubes tersebut. Diketahui sebelumnya, sebanyak 32 calon duta besar (Dubes) Indonesia untuk negara sahabat sudah beredar ke publik. Puluhan nama itu adalah nama yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR.

Berikut nama-nama calon dubes tersebut:

1. Abu Dhabi: Extend
2. Amman: Ade Padmo Sarwono
3. Athena: Bebeb A.K.N. Djundjunan
4. Bogota: Tatang B. U. Razak
5. Bratislava: Pribadi Sutiono
6. Canberra: Siswo Pramono
7. Dar Es Salam: Triyogo Jatmiko
8. Dhaka: Heru Subolo
9. Dili: Okto Manik
10. Kabul: Gina Yoginda
11. Kolombo: Dewi Tobing
12. Kyiev: Ghafur A.D.
13. Lisabon: Rudy Alfonso
14. Madrid: Terawan Agus Putranto
15. Manama: Ardi Hermawan
16. New Delhi: Ina Khrisnamurti
17. Nur Sultan: M. Najib
18. Ottawa: Tumpal Simanjuntak
19. Paris: M. Oemar
20. Riyadh: Zuhairi Misrawi
21. Roma: M. Prakosa
22. Seoul: Gandi Sulistyanto
23. Tunis: Abdul Azis
24. Warsawa: Anita Luhulima
25. Washington, DC: Rosan P. Roeslani
26. Wellington: Fientje M. Suebu
27. Wina: Damos D. Agusman
28. Zagreb: Suwartini Wirta
29. Kuwait: Lena Maryana Mukti
30. PTRI ASEAN: Derry Amman
31. PTRI Jenewa: Febryan Rudyard
32. PTRI New York: Armananta Natsir

Sumber : Sindonews.com
PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Kata Provinsi Padang dan Presiden Jokowi menjadi tagar trending topic di Twitter. Ini terjadi karena kesalahan ucap dari Presiden Jokowi saat berpidato di Riau, Rabu (19/5/2021).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut Provinsi Padang. Padahal diketahui Padang bukanlah provinsi melainkan kota di Sumatera Barat.

Salah ucap Provinsi Padang Presiden Jokowi ini terlontar saat Jokowi meninjau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Padang, Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Kota Pekanbaru Riau pada Rabu (19/5/2021).

Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan bahwa tol Pekanbaru-Bangkinang ini berada di sirip, yang nantinya pembangunan diteruskan ke Padang, Sumatera Barat.

Jokowi berharap dengan terbukanya ruas-ruas jalan tol tersebut, mobilitas barang orang dipercepat dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara lain.

Namun, ia justru salah menyebutkan Padang sebagai provinsi, bukan kota.

“Produk-produk yang ada baik Provinsi Riau dan Provinsi Padang (Sumbar) nantinya akan memiliki daya saing yang baik,” ungkap Jokowi seperti yang ditayangkan dari YouTube Sekretariat Presiden.

Sontak saja video Presiden Jokowi salah ucap Provinsi Padang ini viral di media sosial. Bahkan tagar Provinsi Padang dan Presiden Jokowi menjadi trending di Twitter.

Warganet pun memberikan komentarnya atas kesalahan ucap Presiden Jokowi mengenai Provinsi Padang ini.

@NenkMonica: Wawasan Kebangsaannya lulus gak klo begini ??? Provinsi Riau Provinsi Padang

 

 

Sumber : Suara.com

PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi  menyebut Padang sebagai salah satu provinsi di Indonesia, sedang ramai menjadi perbincangan publik.

Padahal, Padang bukanlah sebuah provinsi, melainkan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat.

Momen Jokowi menyebut Provinsi Padang terjadi saat ia meninjau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Padang, Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Kota Pekanbaru Riau pada Rabu (19/5/2021).

Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan bahwa tol Pekanbaru-Bangkinang ini berada di sirip, yang nantinya pembangunan diteruskan ke Padang, Sumatera Barat.

Jokowi berharap dengan terbukanya ruas-ruas jalan tol tersebut, mobilitas barang orang dipercepat dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara lain.

Namun, ia justru salah menyebutkan Padang sebagai provinsi, bukan kota.

“Produk-produk yang ada baik Provinsi Riau dan Provinsi Padang (Sumbar) nantinya akan memiliki daya saing yang baik,” ungkap Jokowi seperti yang ditayangkan dari YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono memberikan klarifikasi  atas ucapan Jokowi yang menyebut Padang sebagai provinsi.

Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Jokowi adalah Provinsi Sumatera Barat, karena jalan tol tersebut berada di Kota Pekanbaru menuju ke Kota Padang.

“Maksudnya Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Jalan tol dari Pekanbaru sampai Padang,” ungkapnya kepada wartawan.

Heru menegaskan pernyataan Jokowi tersebut hanyalah sebuah kekeliruan semata, tidak ada maksud tertentu dibaliknya.

“Enggak ada (maksud tertentu), iya (salah pengucapan)” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam kunjungannya ke Riau Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Selain itu, Jokowi juga ditemani Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK. Menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujar Presiden.

Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” ungkapnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tegasnya.

 

 

Editor : Marsono

BERITA, PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah sebagai Hari Raya Idul Fitri pada Kamis (13/5/2021). Hal itu berdasarkan Keputusan Kementerian Agama dan pimpinan ormas Islam.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan dari pengamatan hilal di seluruh Indonesia, tidak ada yang melihat

“Tidak ada yang melaporkan melihat hilal,” kata Gus Yaqut di Kantor Kementerian Agama, Selasa (11/5/2021).

Sebelumnya, Nahdlatul Ulama tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri, Kamis 13 Mei 2021. Keputusan ini sama dengan Muhammdiyah.

Sehingga NU dan Muhammadiyah Lebaran bersama. Hal itu disampaikan dalam Instagram NU, @nahdlatululama, Selasa (11/5/2021).

NU memposting Surat bernomor 4141/C.I.034/05/2021 yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) KH Said Aqil Siradj, Sekretaris Jenderal NU Helmy Faishal Zaini, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan pejabat Rais Aam KH Miftachul Akhyar.

“Dalam rangka penentuan awal bulan Syawal 1442 H, Tim Rukyatul Hilal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 M/29 Ramadhan 1442 H telah melakukan rukyatul-hilal bil fi’li di beberapa lokasi rukyat yang telah ditentukan dan tidak berhasil melihat Hilal. Dengan demikian umur bulan Ramadhan 1442 H adalah 30 hari (Istikmal),” demikian keterangan surat PBNU.

Sebelumnya juga, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1442 Hijriyah atau Idul Fitri jatuh pada Kamis 13 Mei berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

“PP Muhammadiyah berdasarkan metode hisab yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021,” ujar Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto dalam konferensi pers yang dipantau dari Jakarta, Senin.

Dasar penetapan 1 Syawal itu karena berdasarkan hasil pemantauan hilal, Ijtimak atau konjungsi antara Matahari dan Bulan jelang Syawal 1442 H terjadi pada Rabu 12 Mei 2021 pukul 02.03.02. WIB.

Hilal sudah terwujud saat terbenam matahari di Yogyakarta. Pada saat terbenam matahari, bulan berada di atas ufuk. Kemunculan hilal tersebut menandai 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

“Pada saat matahari terbenam, kita memperoleh data tinggi bulan 5 derajat 31 menit. Artinya ketika matahari terbenam bulan masih di atas ufuk belum terbenam dengan ketinggian 5 derajat 31 menit,” ujar pakar falak Muhammadiyah Oman Fathurrahman.

Oman menjelaskan jika dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut secara kumulatif.

Pertama, telah terjadi ijtimak (konjungsi), ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, karena satu siklus satu bulan secara astronomis dari konjungsi ke konjungsi, atau ijtimak ke ijtimak.

Kedua, ketika hari terjadinya ijtimak itu harus terjadi sebelum terbenam matahari, karena pergantian bulan harus sesuai dengan pergantian hari.

Terakhir, pada saat terbenamnya matahari, bulan masih di atas horizon atau di atas ufuk, untuk memastikan bahwa matahari berada di sebelah barat bulan dan bulan di sebelah timur matahari.

“Itu syarat-syarat terpenuhinya awal bulan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam memanfaatkan waktu yang tersisa pada Ramadhan kali ini dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT.

Selain itu, hasil dari berpuasa harus memiliki dampak dalam kehidupan sosial. Seseorang mesti menjadi pribadi yang sabar, welas asih, saling berbagi antarsesama di samping mempertebal keimanan kepada Sang Pencipta.

“Bagi kaum Muslimin kami berharap bahwa puasa dan Idul Fitri dijadikan momentum untuk menghadirkan praktik keberagamaan dan keagamaan yang bersifat serba bajik, serba baik, dan menghindari segala hal negatif sebagai implementasi dari ketakwaan,” kata Haedar.

 

Sumber : Suara.com
PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.COM, BENGKULU – Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin mengaku telah menerima perintah dari pihak PT Ketaun Hidro Energi (KHE) terkait upaya pengukuran paksa di lahan Mahmud Damdjaty, di seberang sungai Ketaun, Lebong, Bengkulu, 28 Januari 2021. Bahkan, instruksi tersebut disampaikan pihak KHE melalui pesan singkat elektronik WhatsApp (WA).

“Dasar kegiatan tanggal 28 Januari 2021, saya menerima WA dari PT KHE,” kata Lasmudin saat audiensi dengan keluarga Mahmud Damdjaty di gedung DPRD Lebong, Senin (5/4/2021).

PT KHE, kata Lasmudin, meminta dirinya mendampingi dan turut serta dalam proses pengukuran tanah yang dibeli dari warga Rimbo Pengadang, Samiun Damruri. Campur tangan PT KHE juga diakui Lasmudin sebelum menggelar mediasi, November 2020.
Saat itu, Camat mengeluarkan surat bernomor 005/346/Kec-RP/2020 tanggal 12 November 2020 untuk menggelar mediasi, Jumat 13 November 2020. Ada pun pelaksanaan mediasi tersebut mengacu pada surat permohonan PT KHE nomor 090/KHE-BUPATI/IX/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

“PT KHE menyurati kami, Camat Rimbo Pengadang, untuk melakukan mediasi. Itu dasar kami melakukan mediasi,” ungkap lulusan sarjana Hukum Unihaz Bengkulu tersebut.

Lasmudin menambahkan, hasil mediasi tidak bersifat final dan mengikat. Artinya, pihak yang keberatan dengan hasil mediasi, dipersilakan menempuh jalur hukum. “Sampai hari ini tidak mereka lakukan (menempuh jalur hukum),” tuturnya.

Mendengar penjelasan Lasmudin, anggota DPRD Lebong hanya bisa tertawa dan geleng-geleng kepala. Pasalnya, kegiatan Lasmudin dengan seragam kebanggaannya, beracuan pada perintah PT KHE yang berstatus bukan pimpinan atau atasan hukumnya.

“Jadi bapak bekerja berdasarkan surat dari KHE? Dibawa nggak pak surat dari KHE?” tanya Anggota Komisi 1 DPRD Lebong, Azman Maydolan seraya menggaruk kepalanya.

“Mohon maaf, saya tidak bawa (suratnya),” kilah Lasmudin.

Sambil menghela napasnya, Dolan pun mulai menjelaskan, “Jadi begini pak, tujuan kita ini hanya ingin meluruskan. Tidak bisa (tugas pemerintahan) berdasarkan WA, Pak.”

“Maksud saya, yang menjadi dasar hukumnya apa? Apakah sudah sesuai regulasi? Penyampaian Pak Camat tidak sinkron. Tadi pak Camat bilang sebagai pihak yang memfasilitasi. Kalau pihak yang memfasilitasi, setahu saya, bukan begitu caranya. Jangan sampai ada missed,” tegur Dolan.

Pernyataan Camat tersebut ikut dibantah Kuasa Hukum Mahmud Damdjaty, Dwi Agung Joko Purwibowo. Menurut Agung, mediasi sebanyak dua kali tanggal 13 dan 20 November 2020, hanya untuk menetapkan bahwa, pemilik lahan adalah warga Rimbo Pengadang, Samiun Damruri. Berdasarkan surat hibah almarhum ayahnya, M. Rais.

“Mediasi di kecamatan Rimbo Pengadang, menyimpulkan bahwa, tuan S. Damruri alias Samiun lebih kuat sebagai pemilik lahan pertanian tersebut. PT KHE, diminta segera mengambil langkah-langkah selanjutnya. Itu poin yang disampikan Pak Camat. Tidak ada pernyataan, menempuh jalur hukum, maupun soal final atau belum. Ini sudah ditandatangani Camat,” tegas Agung.

Kemudian Agung mengungkapkan, sebelum mediasi pertama, PT KHE terlebih menginstruksikan Camat Lasmudin, tanggal 1 Oktober 2020. Dalam surat yang ditandatangi Direktur PT KHE, Zulfan Zahar itu, terang Agung, menjelaskan rencana proyek PLTM PT KHE di Desa Talang Ratu, Rimbo Pengadang, Lebong.

Proyek tersebut diklaim PT KHE, sudah terlaksana. Namun, masih terkendala dengan satu pemilik lahan. Yakni, Mahmud Damdjaty. Atas dasar itulah, Camat pun menggelar mediasi tanggal 13 November 2020.

“Jadi, dari KHE, tidak ada menyatakan, tidak ada menjelaskan, bahwa tanah yang berkonflik adalah tanah Damruri atau pun tanah Samiun. Surat tanggal 1 Oktober 2020 ini, ditandatangani oleh Direktur PT KHE, Zulfan Zahar. Hanya satu sengketa. Lalu tanggal 2 Oktober 2020, muncul surat keterangan hibah dan persetujuan ahli waris (Samiun). Padahal, ahli waris almarhum M. Rais meninggal tahun 2017,” paparnya.

Hal ini membuat pihak DPRD Lebong selaku mediator terkejut. “Hibah tanggal berapa?” tanya Ketua Komisi 1 DPRD Lebong, Wilyan Bachtiar.

“Hibah ditandatangani tanggal 2 Oktober 2020, setelah muncul surat dari KHE tanggal 1 Oktober. Kemudian, Camat menggelar mediasi tanggal 12 November. Jadi, kronologisnya begitu pimpinan. Tidak ada korelasi antara surat menyurat,” jelas Agung kepada anggota dewan.

“Jadi tanah dijual tahun 2002? Rais meninggal tahun 2017. Aneh. Lebih aneh lagi, hibah keluar tahun 2020,” timpal Wilyan sambil menepuk jidatnya.

Audiensi yang berlangsung sejak pukul 13.55 WIB itu, berlangsung alot selama tiga jam setengah. DPRD Lebong menghadirkan pihak pengadu yang mengajukan aduan sejak tanggal 23 Februari 2021. Ada pun pembahasan utama audiensi, terkait dugaan penelantaran rakit oleh Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin dan Kades Teluk Dien, Jon Kenedi.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Lebong, Wilyan Bachtiar didampingi Ketua Komisi III, Rama Chandra dan beberapa anggota DPRD lainnya. Yakni Asman Maydolan, Royana, Yeni Hendriyanti, Fiter, dan Desi Fitria.

Turut hadir perwakilan keluarga besar Mahmud yang diwakilkan Rosni (70) dan Sumiaty (65) beserta kuasa hukumnya. Serta Kadis DP3A2KB Lebong, Firdaus, Kabag Pemerintahan, Bagian Hukum Setda Lebong, serta perwakilan BPN Lebong.

BERITA, DAERAH, PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku mendapat laporan banyak pejabat yang kerap menggunakan uang tunai untuk keperluan ilegal.

Di satu sisi, Mahfud MD mengakui hal tersebut menjadi masalah karena laporan-laporan serupa banyak yang tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Namun demikian, kata Mahfud MD, perbaikan dalam konteks penegakkan hukum tetap perlu diupayakan.

“Banyak pengiriman uang yang dalam bentuk tunai dibawa misalnya dari luar negeri. Pejabat dari luar negeri kan punya hak membawa tas ini, tas itu, sudah ini dibawa ke dalam negeri untuk keperluan yang ilegal. Itu yang saya dengar, dan itu laporan seperti itu banyak,” kata Mahfud MD dalam tayangan di kanal Youtube PPATK, Jumat (2/4/2021).

Selain itu, kata Mahfud, ia juga mendengar banyak pejabat dan politikus resah dengan adanya RUU pembatasan uang kartal yang saat ini tengah digarap pemerintah.

Menurut Mahfud hal itu di antaranya karena mereka khawatir transaksi keuangan mereka akan lebih mudah terlacak jika aturan tersebut diberlakukan mengingat aturan tersebut rencananya mewajibkan transaksi keuangan di atas Rp 100 juta harus melalui perbankan.

Lebih jauh, kata Mahfud MD, tindak pidana pencucian uang juga bisa terlacak jika aturan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

“Kalau saya berbicara secara bisik-bisik, bicara tidak resmi, banyak orang, banyak pejabat, banyak politikus itu (takut) kalau UU terutama itu tadi pembatasan belanja uang kartal itu karena uang yang tunainya banyak,” kata Mahfud.

 

 

Sumber : Tribunnews

PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com, JAKARTA – Sebanyak 12 Polres meraih predikat A atau kategori Pelayanan Prima, berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Atas prestasi itu, Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin optimis bahwa Kepolisian bisa mencapai Polri yang Presisi.

Presisi merupakan _tagline_ atau program besar yang dicanangkan Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Hal tersebut disampaikan dihadapan para anggota Polri secara virtual diseluruh Indonesia dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, Selasa (16/02).

“Momen apresiasi layanan Polri ini saya nilai penting sebagai sarana perbaikan kinerja kelembagaan Polri, dalam rangka transformasi untuk mewujudkan Polri presisi,” jelasnya. Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh lembaga Kepolisian harus dapat menjadi _role model_ atau percontohan bagi lingkungan Polri itu sendiri maupun bagi instansi pemerintah penyelenggara layanan.

Wapres mengucapkan selamat kepada unit penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro yang telah berhasil menerima penghargaan yaitu sebanyak 12 polres meraih kategori pelayanan prima, dan 40 polres dengan kategori sangat baik. Menurutnya penghargaan tahunan yang diberikan Kementerian PANRB ini, bukan hanya merupakan hasil kinerja terbaik, melainkan sebagai indikator kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

Disampaikan jika perkembangan dunia yang sangat cepat khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, harus diimbangi oleh kemampuan penyelenggara negara dalam menguasai dan beradaptasi dengan teknologi terkini, yang berdampak pada penentuan keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan. Lebih dari itu, kapasitas teknologi informasi dan komunikasi merupakan prasyarat yang membutuhkan relevansi kehadiran pemerintah dalam era teknologi 4.0 saat ini. Oleh karenanya Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Wapres, layanan publik yang prima merupakan salah satu tujuan program reformasi birokrasi yang merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi indonesia maju. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas yang merupakan kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, birokrasi yang profesional dan akuntabel.

“Saya yakin polri sebagai lembaga penegak hukum dapat menjadi contoh terdepan dalam melaksanakan reformasi serta mewujudkan integritas dan profesionalisme baik secara kelembagaan maupun SDM-nya,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, setiap anggota Polri harus profesional dan memiliki komitmen kuat untuk membangun budaya integritas. Wapres mengajak segenap jajaran Kepolisian di seluruh indonesia untuk tetap semangat dan terus berkarya bagi bangsa dan negara.

Pada akhir arahannya, ia juga mengingatkan agar selalu menerapkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat, dan diharapkan anggota Polri dapat menjadi pelopor dan penggerak hidup sehat bagi masyarakat. Dan bagi unit kerja yang belum berhasil memperoleh penghargaan, dirinya berpesan agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota Polri yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Dihadapan anggota Polri, Menteri Tjahjo juga berpesan agar dapat menjaga citra baik pemerintahan, terlebih Polri sebagai lembaga penegak hukum yang humanis dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya membangun soliditas dan kerja sama dengan sesama lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugas sebagaimana dicontohkan oleh Kapolri. “Saya juga mengapresiasi semangat jajaran Polres/Polresta/Polrestabes yang bersemangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dengan respon yang positif,” ucapnya.

Namun demikian, dirinya mengingatkan anggota agar tidak berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun terus melakukan transformasi pelayanan, menumbuhkan inovasi, meningkatkan kompetensi, serta selalu tanggap dan waspada terhadap kondisi sekitar.

Sejumlah Polres di Indonesia meraih predikat Polres terbaik dalam pelayanan prima antara lain :

12 Polres Berpredikat Pelayanan Prima (A):*
1.Polresta Sidoarjo
2.Polrestabes Surabaya
3.Polresta Cirebon
4.Polres Banyuwangi
5.Polres Malang
6.Polrestabes Palembang
7.Polrestabes Bandung
8.Polres Gresik
9.Polresta Pekanbaru
10.Polres Malang Kota
11.Polres Kulon Progo
12.Polres Sleman

PEMERINTAHoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.