ESENSINEWS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat peta kebutuhan anak dalam Pembelajaran Jarak Jauh  (PJJ).

Menurut Huda, hal itu penting dilakukan untuk dapat memahami kebutuhan setiap daerah.

Sebab, tidak semua daerah bisa dipaksakan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh karena tidak memiliki alat penunjang semisal gawai.

“Peta kebutuhan sebenarnya pelajar kita yang tidak punya HP, lalu tidak bisa beli pulsa ya, hampir tembus 70 juta,” kata Huda seleri dikutip Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Kebutuhan lain menyangkut infrastruktur penunjang, yakni internet.

Huda menyebut, banyak daerah di luar

Pulau Jawa yang belum memiliki infrastruktur internet terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).”Karena soal infrastruktur yang memang di daerah situ tidak terjangkau insfrastruktur internet, ini kan tidak bisa dipaksain PJJ,” ucap Huda.

“Dalam posisi begitu, bayangan saya disitulah Kemendikbud membuat skema pembelajaran di luar.

PJJ, tema alternatif. di luar Jawa, di daerah perbatasan, di daerah 3T,” ujar politikus PKB ini.Syaiful menyayangkan Kemendibud tidak mengambil inisiatif pemetaan yang dibutuhkan seperti yang diharapkan.

Padahal hal ini menjadi penting untuk menglihat kondisi di lapangan terkait penerapan PJJ.

“Saya rasa Kemendikbud belum mengambil inisiatif mau diapain gitu menyangkut soal ini,” kata dia.

Komisi X juga menyoroti protokol kesehatan yang dibutuhkan sekolah dalam situasi pendemi Covid-19 ini.

“Berapa banyak sekolah yang mampu dan tidak mampu menyelenggarakan protokol kesehatan.

mulai dari thermo gun, kemudian hand sanitizer, pengadaan tempat cuci tangan,” ucap Huda.Oleh karena itu, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait Pembelajaran Jarak Jauh.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini,” kata dia.

Diketahui,, banyak laporan dari masyarakat terkait Pembelajaran Jarak Jauh di berbagai daerah. Hal ini memunculkan masalah baru.

Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal.

Hal ini, justru berbahaya. Sebab, tindakan itu memunculkan kerumunan-kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi Covid-19.

Kemendikbud dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan dinas pendidikan daerah untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Kemendikbud harus segera mencari solusi dan mengambil langkah yang cepat agar pendidikan bisa efektif kendati dalam masa pandemi Covid-19.

“Kita kembali lagi kondisi faktual dan kondisi obyektif kita bagaimana Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah-langkah extraordinary dalam rangka untuk PJJ ini lebih efektif,” tutur Syaiful.

 

 

Sumber : Kompas.com

ESENSINEWS.com, Lumajang – Sistem pembelajaran Online ditengah pendemi Covid-19 masih menuai berbagai kontroversi. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalukan berbagai cara agar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring bisa efektif sesuai dengan UUD 1945, dengan pola merdeka belajar.

Anggota komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan Konsepsi merdeka belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim harus disikapi sebagai bagian pembelajaran positif demi terwujudnya pelajar yang pancasilais.

“Konsepsi belajar harus sesuai dengan pengamalan Pancasila dan UU 1945,” Kata Nur Purnamasidi saat berkunjungan ke SMP Muhamadyah I Jember Jawa Timur, 27 Juli 2020

Menurut Bang Pur, demikian ia biasa disapa, dalam situasi new normal ini pendidikan sistem daring harus berjalan dengan efektif dan optimal.

Untuk itu menurut muhamad Nur Purnamasidi, setelah nanti pandemi covid 19 berakhir, diharapkan ada ikhtiar bersama semua stakeholder pemerintah juga meningkatkan kompetensi dan kualitas guru agar lebuh responsif dan adaptif dengan perubahan yang terjadi.

“Mutu guru harus terap dijaga, agar menghasilakan siswa yang berkualitas dan sesuai harapan bangsa,” kata Bang Pur di depan para guru SMP Muahamadyah I Lumajang, Jawa Timur.

Anggota Komisi X, dari Partai Golkar ini juga mengatakan konsep pembelajaran Taman Siswa sebagai landasan pokok tentang tiga prinsip keteladanan bisa dijadikan pegangan bersama yakni Ingarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.

Dalam kunjungan reses ke Dapilnya di Jember, Purnamasidi memberikan bantuan bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga. “Kita akan tindak lanjuti bantuan berikutnya ke sekolah-sekolah melalui lembaga pendidikan,” tandasnya.

 

Penukis : Ateng San

ESENSINEWS.com – Sejumlah kalangan optimistis penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua TPE akan sanggup mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia seperti sebelum diterjang pandemi virus Corona (Covid-19).

Namun adapula yang pesimis dan menilai kebijakan Presiden Jokowi ini tidak akan efektif membuat perbaikan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyatakan, pemerintah terlihat sangat gugup dan gagap dalam menghadapi musibah pandemi Covid-19 ini.

“Dari 5 bulan Pemerintah bekerja tidak satu pun capaian dari strategi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berhasil,” ujar Sartono dalam siaran pers, Minggu (26/7/2020).

TPE yang dibentuk ini kata Sartono, akan membuat kinerja kementerian terganggu karena tim itu diisi oleh para menteri di kabinet. “Menteri-menteri kabinet itu digaji tidak sedikit oleh negara, jangan sampai dibentuknya satgas ini justru membuat banyak kementerian menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, penunjukan Erick Thohir sebagai ketua tim pemulihan ekonomi akan menjadi beban tersendiri bagi dirinya di tengah upaya melakukan banyak hal terkait penyehatan BUMN Indonesia. Sartono pun sebenarnya berharap tim pemulihan ekonomi ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Secara pribadi saya berharap Presiden Jokowi memimpin langsung semua upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi ini. Presiden Jokowi tidak kekurangan orang hebat di kabinetnya, tinggal bagaimana agar mampu menyusun strategi yang tepat,” tutup legislator asal dapil Jawa Timur VII ini.

ESENSINEWS.com – Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, tak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud ini. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud.

“Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi Covid-19 saat ini,” tegas Saleh dalam rilis dikutip harianterbit, Minggu (26/7/2020).

Diungkapkan Saleh, tidak diketahui keahlian spesifik yang dimiliki Nadiem. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, dia adalah sarjana hubungan internasional dan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan.

“Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan. Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut,” tuturnya.

Sikap dan kebijakan Nadiem ini, sambung legislator dapil Sumatera Utara II itu, tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.

“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan,” harap Saleh.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, gendangnya sekarang ada di Presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh. Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud..

Sikap dan kebijakan Nadiem ini, sambung legislator dapil Sumatera Utara II itu, tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.

ESENSINEWS.com, Jakarta –  “Apakah akan ada rapat, sidang, di masa reses “Enggak boleh, enggak boleh. Kami harus ke dapil. Menurut tatib [tata tertib], kami nanti ya susahlah kalau kami rapat, kalau enggak ke dapil.”

Percakapan itu terjadi antara perwakilan demonstran yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu disebut Cilaka] dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis (16/7/2020). Demonstran menanyakan apakah akan ada rapat pembahasan RUU Cilaka selama masa reses DPR.

DPR memasuki masa reses sejak 16 Juli 2020 sampai 17 Agustus 2020 mendatang. Pada masa ini, semestinya legislator kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Perwakilan demonstran kemudian menjelaskan alasan menyampaikan pertanyaan itu. Sebab kata mereka, pada masa reses sebelumnya, DPR juga menggelar rapat. Dasco pun membenarkan adanya rapat konsultasi pimpinan yang membahas keamanan Idulfitri kemarin.

“Karena untuk situasi tertentu itu boleh [rapat saat reses]” kata Dasco.

“Berarti dimungkinkan, Pak?” balas perwakilan demonstran.

“Oh enggak, jadi kami ngomong enggak ada pembahasan,” tegas Dasco.

Omnibus law maksudnya. Apakah akan ada pembahasan omnibus law, persidangan pembahasan omnibus law saat reses?” tanya perwakilan demonstran lagi.

“Enggak ada sidang-sidang,” kata Dasco menegaskan.

Namun fakta di lapangan, jaminan itu ternyata hanya berlaku seminggu. Kamis (23/7/2020), di tengah masa reses, Badan Legislasi DPR RI justru menggelar rapat untuk membahas daftar inventaris masalah dari Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha RUU Cipta Kerja.

Hal itu pun menyulut kekecewaan dari buruh yang hadir dalam audiensi Minggu lalu. Nining Elitos, Ketua Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyebut hal ini membuktikan sekali lagi bahwa pemerintah dan DPR tidak pernah menangkap aspirasi rakyat.

“Kalau masyarakat marah, rakyat marah, itu karena memang wakil rakyat tidak pernah melihat dan mendengar apa yang jadi suara suara kritis rakyat,” kata Nining seperti dilansir Tirto, Kamis (23/7/2020).

Sebelum demonstrasi pada 16 Juli 2020 lalu, gelombang penolakan terhadap RUU Cipta Kerja memang telah bergolak, bahkan sejak sebelum draf RUU diserahkan oleh pemerintah ke DPR. Pada April 2020 lalu, di tengah pandemi, ribuan buruh “membombardir” wakil rakyat melalui SMS dan pesan WhatsApp.

Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja juga disuarakan pada perayaan Mayday 2020.

Pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja memang dinilai mencekik kaum buruh. Sedikit di antaranya, Pasal 89 RUU Cipta Kerja, menghapus Pasal 59, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 93, dan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan (UUK).

Dengan dihapusnya Pasal 59 UUK tentang ketentuan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), artinya tidak ada batasan kontrak berlaku sehingga pekerja tidak mendapatkan kepastian dalam bekerja.

Pasal 88D, penghitungan kenaikan upah minimum tidak lagi berlaku dengan standar nasional, melainkan mengacu pada pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, jika pertumbuhan daerah tersebut minus, maka UMK akan turun.

Pasal 90 UUK juga dihapus, padahal pasal ini mengatur tentang sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum. Sementara itu perubahan Pasal 151 UUK menghilangkan peran serikat pekerja dalam negosiasi pemutusan hubungan kerja.

Perubahan Pasal 93 tentang cuti dan izin, menghapus hak cuti pada hari pertama menstruasi bagi perempuan. RUU Sapu Jagat ini juga menghapus izin khusus untuk menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan/keguguran, dan jika ada anggota keluarga satu rumah yang menikah.

Selain soal ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja juga mengancam lingkungan, agraria, dan pada akhirnya akan menggilas kelompok marjinal seperti warga miskin dan masyarakat adat.

Nining mengatakan, di masa pandemi COVID-19 pemerintah dan DPR semestinya bekerja keras untuk menjamin bahwa tidak ada lagi pekerja yang diputus hubungan kerja, masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan pangannya, dan anak-anak bisa tetap bersekolah dengan baik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Fomappi) Lucius Karus pun tak habis pikir dengan ulah wakil rakyat ini. Masa reses adalah waktu anggota DPR kembali menemui konstituen untuk menyampaikan pertanggungjawabannya selama bertugas di masa siding, sekaligus menyerap aspirasi pemilihnya. Justru di saat seperti inilah anggota DPR menjalankan fungsi representasinya.

Untuk kebutuhan ini, kata dia, ratusan juta dianggarkan APBN untuk setiap anggota DPR pada setiap masa reses. Lucius mempertanyakan bagaimana anggota DPR akan mempertanggungjawabkan dana ini nantinya kalau mereka malah sibuk menggodok RUU yang ditolak publik.

“Wakil rakyat yang tidak kembali ke dapil mungkin bukan wakil rakyat, tetapi wakil makhluk antah berantah,” ujar Lucius.

Lucius pun menilai DPR melakukan tebang pilih, karena hanya mengebut pembahasan RUU Cipta Kerja padahal saat ini ada 38 RUU Prioritas lainnya yang harus diselesaikan pada 2020.

Pada saat bersamaan, pimpinan DPR pun mementahkan rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bareskrim, Ditjen Imigrasi, dan Jampidum untuk membahas skandal DJoko Tjandra. Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin beralasan pada masa reses semua anggota harus berkegiatan di luar sesuai tata tertib.

“Ini kan aneh, tatib sama-sama mengatur soal kegiatan reses yang dilakukan DPR di luar parlemen, tetapi pimpinan DPR ternyata tebang pilih. Pembahasan RUU Cipta Kerja dibolehkan pada saat reses, padahal ini jelas-jelas membuat anggota tidak bisa kembali ke dapil,” kata Lucius.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai ngototnya pemerintah dan DPR merampungkan RUU Cipta Kerja menegaskan keberpihakan mereka kepada pemodal, baik dalam negeri maupun asing, alih-alih kepada masyarakat.

Menurut dia, itu adalah timbal balik terhadap kaum pemodal yang telah menopang kekuasaan selama ini.

“Dia harus menunaikan janjinya kepada kepentingan investasi, kepentingan modal untuk membuat aturan hukum atau undang-undang yang memberikan karpet merah bagi kepentingan kapitalisme itu sendiri,” kata Ilhamsyah kepada reporter Tirto, Kamis (23/7/2020).

Karena itu, kata dia, buruh akan kembali merapatkan barisan. Ilhamsyah mengatakan pihaknya dan serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar konsolidasi nasional menyiapkan aksi yang lebih besar dari aksi Minggu lalu.

Respons DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya tidak pernah berjanji tidak membahas RUU Cipta Kerja. Yang ia janjikan dalam pertemuan Minggu lalu adalah, tidak ada sidang pengambilan keputusan, dalam hal ini sidang pengambilan keputusan tingkat 1 dari badan legislasi untuk dibawa ke sidang paripurna.

“Waktu itu saya jamin tidak akan ada sidang-sidang, itu di masa reses supaya jangan sampai mereka merasa kecolongan. Tetapi dalam pertemuan itu, saya juga ngomong bahwa rapat-rapat FGD, apalagi menerima aspirasi masyarakat tentang omnibus law itu kita tetap jalan,” kata Dasco kepada reporter Tirto pada Kamis (23/7/2020).

Dasco juga menyebut pada masa sidang, Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah merestui adanya rapat pembahasan RUU pada saat reses. Namun Bamus tidak merestui rapat dalan rangka pengawasan sebagaimana yang akan dilakukan Komisi III terkait skandal Djoko Tjandra.

“Saya kan enggak boleh juga sudah ada keputusan di Bamus kemudian saya melarang tidak boleh ada rapat ya,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

 

Sumber : Tirto.id

 

Sebab, program itu melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) besar yang harus diperhatikan secara khusus.

“Dan waktu itu sudah di-warning terkait dengan organisasi penggerak yang sudah puluhan tahun mengampu pendidikan terlebih NU, Muhammadiyah dan ormas yang lain yang sudah mengurus pendidikan sebelum bangsa ini merdeka, itu harus ada perlakuan khusus,” ungkap Huda, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Menurut Huda, pada awal pembahasan Program Organisasi Penggerak, Komisi X sudah meminta penjelasan secara detail.

Namun, Komisi X tidak mendapat jawaban yang pasti, sampai akhirnya program tersebut diumumkan Kemendikbud.

“Oke ini program bagus, tapi tolong Jelaskan ini bagaimana skemanya? teknisnya bagaimana? mekanismenya bagaimana? kriterianya seperti apa? waktu itu tidak ada jawaban yang pasti dari Kemendikbud menyangkut soal itu, sampai akhirnya diumumkan kemarin,” ucap politisi PKB itu.

Adapun Program Organisasi Penggerak menjadi polemik karena organisasi seperti PGRI, lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) PP Muhammadiyah, memutuskan mundur.

Mundurnya lembaga pendidikan tersebut akibat mekanisme seleksi pemilihan organisasi dinilai tidak jelas.

“Dan yang terjadi kan kelihatan, sampai dua ormas besar ini mundur, bahkan PGRI Juga mundur, berarti ada sesuatu,” ucap Huda.

Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi menjadi tiga kategori, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar per tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.

ESENSINEWS.com, MANADO – Lantaran ikut Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sejumlah legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) kemungkinan  akan terjadi pergantian antar waktu (PAW).

Aturan yang berlaku yang mana setiap anggota DPRD yang maju dalam Pilkada diwajibkan mundur.

Sejumlah nama diprediksi bakal meninggalkan gedung cengkih diantaranya Andrei Angouw, Richard Sualang, Hengky Honandar, Netty Agnes Pantow, Cindy Wurangian, Yongkie Limen dan Victor Mailangkay.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu memastikan, setiap anggota DPRD yang maju dalam Pilkada harus mundur dari kursi DPRD Sulut.

“Kami menyerahkan mekanismenya di parpol masing-masing dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut. Dan mereka akan mengusulkan siapa yang akan PAW nantinya,” kata Glady.

Lebih lanjut dijelaskan Mantan Karo Hukum Pemprov Sulut ini, jika sudah ada data dari KPU tentang nama yang dicalonkan, kemudian ada Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Sulut dan Kementerian Dalam Negeri, tinggal kita akan mengikuti prosedur itu.

“Pun di APBD Perubahan sudah kami antisipasi dan menata, jika adanya PAW. Dikarenakan ada info dan sangat jelas dicalonkan partai, ada sebagian pimpinan maupun anggota,” ujar dia.

Untuk mengantisipasinya dengan materi APBD terkait PAW misalnya kegiatan paripurna untuk penetapan PAW, pakaian dinas, hingga perlengkapan lainnya, semua sudah diantisipasi.

“Pasti harus diantisipasi,” kata Kawatu.

 

ESENSINEWS.com, MANADO – Sebagai mitra kerja, Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, Selasa (14/7/2020).

Sejumlah hal yang disoroti dalam RDP antara Komisi IV dan Dinkes Sulut diantaranya penggunaan serta transparansi anggaran penanganan covid 19 khususnya bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan pasien.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu menyentil soal anggaran yang cukup besar disediakan pemerintah seharusnya juga menyentuh tenaga kesehatan khususnya dalam hal pemberian insentif.

“Kita semua tentu prihatin perkembangan wabah covid saat ini di Sulut telah mencapai angka 4 digit, tidak hanya masyarakat biasa namun para tenaga kesehatan juga ikut terpapar.” ujar BW.

Selain masyarakat umum, dirinya juga mendesak Pemerintah agar memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan yang memiliki resiko terpapar virus tersebut karena setiap hari mereka memiliki kontak erat dengan pasien.

Menurutnya, dalam RDP tersebut Dinas Kesehatan tidak memberikan data secara jelas anggaran insentif untuk tenaga kesehatan.

Bryan meminta transparansi anggaran harus jelas berapa yang digunakan untuk tenaga kesehatan termasuk insentif ini  harus menjadi perhatian pemerintah.

“Masih banyak rumah sakit masih kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk Rumah Sakit Prof Kandow, padahal anggarannya cukup besar,” paparnya.

Sementara Anggota Komisi IV Melky Jakhin Pangemanan mendorong Dinas Kesehatan Sulut untuk terus bekerja maksimal dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Sulut termasuk mengedapankan transparansi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ditengah kondisi sulit saat ini.

“Saya berharap Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar kerja pencegahan dan penanganan Covid 19 bisa berjalan maksimal, “ jelas dia.

Dalam RDP ini, dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sulut  Debbie Kalalo didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Steven Dandel.

ESENSINEWS.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi tak sepakat dengan langkah pemerintah yang akan mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Arwani mengatakan, kebijakan pemerintah mendatangkan TKA atas nama proyek strategis nasional sama dengan memundurkan semangat masyarakat dalam melawan Covidz-19.

“Pemerintah pusat baiknya tidak merusak mood bangsa Indonesia dalam perlawanan terhadap Covid-19,” kata Arwani dalam keterangan tertulis, dikutip Kompas.com, Jumat (1/5/2020).

Arwani mengatakan, penerapan protokol kesehatan bagi TKA tidak akan menjamin tidak akan menyebarnya virus corona.

Oleh karenanya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah di tengah masa pandemi ini.

“Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres No 12 Tahun 2020, mestinya menjadi basis pemerintah pusat dalam kebijakan mendatangkan TKA berasal dari China yang notabene merupakan negara yang pertama kali terkena wabah Covid-19,” ujar dia.

Arwani juga mengatakan, kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat mudik dari zona merah Covid-19, mestinya menjadi semangat untuk tidak mendatangkan TKA demi kepentingan proyek strategis nasional.

“Toh, saat ini seluruh energi bangsa difokuskan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ucap dia.

Lebih lanjut, Arwani meminta, pemerintah pusat mempertimbangkan permintaan pemerintah daerah yang menolak kedatangan 500 TKA asal China tersebut.

“Kondusivitas di daerah dan semangat daerah dalam mencegah penyebaran Covid-19 agar ditangkap dengan baik oleh pemerintah pusat,” pungkas dia.

Sebelumnya, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya datang mulai pekan ini secara bertahap.

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.