OPINI

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Rencana perubahan pajak merupakan topik yang menarik dan perhatian masyarakat luas. Karena pajak memengaruhi kehidupan seluruh masyarakat. Apalagi terkait rencana kenaikan tarif dan perluasan barang kena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Khususnya PPN sembako, pendidikan, kesehatan, asuransi, dan lainnya yang menjadi soroton masyarakat luas. Karena akan menguras isi kantong masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Perdebatan kenaikan tarif PPN (dari 10 persen menjadi 12 persen atau bahkan 15 persen) akan menjadi debat tanpa akhir. Alias debat kusir. Karena inti dari kebijakan ini adalah untuk mengisi kas negara yang sedang kosong dengan defisit besar.

Permasalahannya, apakah mengisi kas negara yang sedang kosong dengan PPN sudah tepat? Apa dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat,terutama yang berpendapatan rendah? Apa dampaknya terhadap kemiskinan?

Apalagi banyak pihak berpendapat bahwa kas negara kosong akibat pemberian berbagai fasilitas pajak, terutama kepada golongan masyarakat menengah atas. Seperti pengurangan pajak penjualan dan barang mewah (PPnBM). Dan berbagai pengurangan pajak lainnya sejak 2015. Dibungkus dalam paket kebijakan ekonomi. Termasuk Tax Amnesty.

Sedangkan paket kebijakan ekonomi yang sampai 16 jilid tersebut tidak menunjukkan hasil. Alias gagal. Pertumbuhan ekonomi tidak beranjak. Pertumbuhan pendapatan negara malah turun. Artinya, yang terjadi adalah pemborosan kas negara akibat pengurangan pajak. Terjadi transfer payment dari pembayar pajak melalui negara ke masyarakat penerima pengurangan pajak. Yang notabene adalah masyarakat kelas atas.

Tetapi, ironi, yang harus menanggung kegagalan kebijakan tersebut, yang harus menanggung kas negara yang kosong, masyarakat golongan bawah. Melalui kenaikan dan perluasan PPN hingga sembako dan produk pertanian, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Memang masyarakat kelas bawah yang jumlahnya sangat besar menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi bahan makanan pokok.

Pemerintah mencoba mengatasi ketidakadilan PPN ini dengan PPN multi-tarif. Katanya, barang konsumsi untuk masyarakat berkecukupan dapat dikenakan tarif PPN lebih tinggi. Barang konsumsi untuk masyarakat berkekurangan dikenakan tarif PPN lebih rendah. Sehingga adil. Katanya berargumen.

Dicontohkan, beras bisa diklasifikasi premium, medium dan sebagainya. Di mana tarif PPN bisa berbeda-beda. Atau jenis daging, ada daging wagyu atau daging di pasar. Juga bisa dikenakan tarif PPN yang berbeda.

Solusi PPN multi-tarif seperti digambarkan di atas justru berbahaya. Menunjukkan pemerintah tidak memahami permasalahan dan konsekuensi ekonomi politik fiskal dan perpajakan.

Pertama, keadilan pajak adalah persepsi. Kalau definisi adil adalah penghasilan besar harus membayar (persentase) pajak lebih besar, maka mekanisme adil ini hanya bisa dipenuhi dengan pajak penghasilan dengan tarif progresif. Seperti sekarang juga berlaku. Tapi mungkin belum cukup. Sedangkan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah membayar persentase pajak lebih rendah, bahkan tidak sama sekali.

Uang pajak dari pembayar pajak bisa digunakan untuk membantu masyarakat tidak mampu. Membantu biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau subsidi-subsidi lain yang diperlukan untuk meringankan biaya hidup. Agar masyarakat tidak mampu bisa hidup lebih layak dan menikmati pendidikan dan kesehatan.

Mekanisme pajak penghasilan progresif dan redistribusi pendapatan (transfer payment) merupakan instrumen utama untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial.

Dengan demikian, permasalahan keadilan pajak selesai di tingkat pajak penghasilan. Sisa penghasilan setelah pajak (disposable income) digunakan untuk konsumsi. Barang konsumsi ini bisa dikenakan pajak lagi yang dinamakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Karena keadilan pajak sudah selesai di tingkat Pajak Penghasilan, maka semua masyarakat mempunyai posisi yang sama, dan seharusnya membayar pajak yang juga sama, di tingkat pajak konsumsi: PPN.

Kalau PPN dibuat multi-tarif menurut golongan penghasilan, maka masyarakat secara langsung terbagi ke dalam kelas atau strata. Karena akan ada produk atau jasa untuk orang kaya dan orang miskin, dibedakan dengan tarif PPN. Ada beras orang kaya dan beras orang miskin. Ada sekolah orang kaya dan sekolah orang miskin. Ada rumah sakit orang kaya dan rumah sakit orang miskin. Dan seterusnya. Seperti di jaman kolonial. Sungguh tidak terbayangkan betapa kacaunya Republik ini jadinya.

PPN multi-tarif yang biasa diterapkan di beberapa negara di atur menurut golongan barang. Untuk makanan, minuman dan kebutuhan sehari-hari bisa dikenakan PPN tarif rendah. Selain itu dikenakan PPN tarif tinggi. Tapi semua orang membayar tarif PPN yang sama. Sehingga masyarakat tidak terbagi ke dalam kelas dan strata.

Semoga pemerintah tidak gagal paham mengenai PPN multi-tarif, tidak gagal paham mengenai fungsi pajak penghasilan sebagai instrumen redistribusi pendapatan untuk mengatasi kesenjangan sosial. Semoga pemerintah dan DPR membatalkan rencana perluasan PPN ini.

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Negara sedang butuh uang. Rasio penerimaan negara terhadap PDB merosot terus. Rasio penerimaan perpajakan (pajak + bea dan cukai)

terhadap PDB pada 2014 masih 11,4 persen. Kemudian turun menjadi 9,8 persen pada 2019: yaitu sebelum pandemi covid-19. Dan sekarang, rasio turun lagi menjadi 7,3 persen pada Q1/2021. Gawat.

Rasio pendapatan negara terhadap PDB secara keseluruhan, yaitu termasuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), juga merosot. Dari 15,4 persen pada 2014 menjadi 12,4 persen pada 2019, dan anjlok lagi menjadi 9,5 persen pada Q1/2021.

Anjloknya rasio ini bukan berarti pemerintah tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, pemerintah sudah berbuat banyak untuk menaikkan pendapatan negara. Yang menyedihkan, rakyat kecil, rakyat berpenghasilan rendah, yang kena getahnya. Yang menanggung derita atas kebijakan mendongkrak pendapatan negara ini. Sedangkan rakyat besar, rakyat kaya, rekyat berpenghasilan tinggi sekali, malah mendapat banyak insentif.

Kebijakan yang membebani rakyat kecil, antara lain, kenaikan harga BBM pada akhir 2014. Katanya untuk menghapus subsidi. Padahal, waktu itu sudah tidak ada subsidi lagi. Karena harga minyak mentah dunia sedang anjlok. Membuat harga BBM di Indonesia menjadi lebih mahal dari harga BBM di Malaysia. Bahkan juga lebih mahal dari harga BBM di Amerika Serikat.

Kemudian, kenaikan cukai rokok setiap tahun. Kenaikan ini membebani rakyat kecil. Karena sebagian besar perokok adalah rakyat miskin dan hampir miskin.

Kemudian, tax amnesty atau pengampunan pajak. Awalnya untuk mengejar pengemplang pajak yang bawa kabur uang ilegal keluar negeri. Tetapi, target melenceng. Semua penduduk dalam negeri wajib ikut program tax amnesty. Khususnya mereka yang belum melaporkan aset atau kekayaannya di laporan pajak (SPT).

Banyak penduduk yang memang belum melaporkan kepemilikan rumah, kendaraan atau aset lainnya di laporan pajaknya. Karena (sebelumnya) memang tidak wajib lapor. Jadi penduduk dalam negeri terpaksa ikut tax amnesty. Kalau tidak, bisa didenda besar sekali. Begitu ancamannya. Tentu saja, rakyat kecil juga ikut menjadi “korban” kebijakan.

Di lain pihak, rakyat maha besar mendapat banyak fasilitas perpajakan. Sejak 2015, dalam waktu singkat pemerintah sudah menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi. Yang sebagian besar memberi insentif perpajakan, alias pengurangan pajak. Bahkan sampai ada insentif tenaga kerja bagi investor asing. Mereka, katanya, boleh membawa tenaga kerja dari negara asal mereka.

Kini, penerimaan pajak anjlok. Mendekati kondisi 1960-an, era Orde Lama. Waktu itu, rasio pajak terhadap PDB juga turun terus. Dari sekitar 10 persen sampai hanya 3,7 persen (1965). Akhirnya kerajaan Orde Lama runtuh. Jadi dapat dimaklumi kalau pemerintah sekarang agak panas dingin.

Makanya, menurut berita, pemerintah akan segera memberlakukan tiga kebijakan. Pertama, pemerintah berencana akan memberlakukan tax amnesty lagi. Tentu saja ini rencana yang tidak berakal. Karena, tax amnesty 2016/2017 gagal total. Alasannya, kenaikan penerimaan pajak pada tahun tax amnesty, 2016 dan 2017, malah terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Masing-masing hanya naik 3,6 persen dan 4,6 persen. Periode 2010-2014, kenaikan pajak antara 6,5 persen (2014) hingga 20,8 persen (2011).

Alasan kedua, tax amnesty 2016/2017 katanya bisa meningkatkan rasio pajak menjadi 14,6 persen pada 2019. Ternyata bukan meningkat, rasio pajak 2019 malah merosot menjadi 9,8 persen.

Jadi, rencana tax amnesty kali juga patut dicurigai hanya untuk membuat uang hitam menjadi putih kembali. Kebijakan ini hanya masuk akal kalau banyak uang hitam yang diproduksi sejak 2016 hingga sekarang. Apa begitu? Karena, tidak ada alasan lain yang bisa mendukung dibenarkannya tax amnesty ini. Karena waktu jedah tax amnesty pun sangat pendek.

Kedua, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk mendongkrak pendapatan pajak. Tarif bisa naik dari 10 persen menjadi 15 persen. Artinya, naik 50 persen! Kalau PPN semua produk naik sama besar, maka, lagi-lagi, rakyat kecil akan menderita. Karena belanja konsumsi nasional lebih banyak dilakukan oleh rakyat yang mayoritasnya adalah rakyat kecil.

Nilai PPN 2019 mencapai lebih dari Rp500 triliun. Kalau tarif PPN naik merata dari 10 persen menjadi 15 persen, maka pemerintah akan tarik PPN tambahan sekitar 250 triliun. Yang menanggung kebanyakan rakyat kecil. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang susah begini, kenaikan PPN ini bisa masuk kategori kejahatan negara terhadap rakyatnya. Dalam kondisi normal saja, kenaikan ini tidak pantas bagi negara berpendapatan hanya sekitar 4.000 dolar AS per kapita.

Dampak Kenaikan PPN sangat merusak. Pendapatan riil masyarakat turun. Kemiskinan bertambah. Konsumsi akan merosot. Produksi juga merosot. Ekonomi anjlok. PHK tidak terbendung. Pengangguran naik. Dan seterusnya.

Mungkin saat ini pemerintah sedang panik. Sulit berpikir jernih. Sebagai warga negara yang peduli, sudah sepatutnya kita turut berpikir dan memberi solusi.

Salah satu solusinya sebagai berikut. Pemerintah sebaiknya mengenakan pajak tambahan kepada eksportir komoditas yang sedang menghadapi panen raya. Bayangkan, harga sawit mencapai harga tertinggi sejak Mei 2012. Tertinggi sejak 9 tahun yang lalu. Luar biasa.

Selain itu, harga batubara dan karet juga mengalami lonjakan. Begitu juga dengan produk pertambangan mineral lainnya, semua harga ikut melonjak.

Kenaikan ekspor ini mencapai miliaran dolar AS. Hanya dinikmati oleh beberapa gelintir pemegang saham saja. Sekarang negara sedang BU. Butuh uang. Kenapa keuntungan tambahan ini tidak dipajaki? Seharusnya, sebagai warga negara yang baik, kita yakin para eksportir tersebut rela memberi pajak tambahan kepada negara yang sedang merana.

ESENSINEWS.com – Indeks Persepsi Demokrasi Indonesia menurut survei terus turun, lantaran sejumlah persoalan diantaranya politik identitas sampai ke intoleransi.

Menurut Pemerhati Sosial Robby Walalangi demokrasi sebagai Kedaulatan adalah Rakyat, Kekuasaan adalah Rakyat, Penguasa adalah Rakyat, Pemerintah adalah Rakyat

Siapakah Rakyat? mereka adalah WNI Pribumi dan Non Pribumi yang ber KTP
Pancasila kata Ketua Yayasan STIE ‘Pioneer’ Manado adalah Karakter Diri, Wujud Diri, sebagai Kepribadian Diri yaitu kepribadian diri bangsa Indonesia.

Selanjutnya kata dia yang menjadi slogan bela negara yakni, “Saya Indonesia, Saya Pancasila, Saya Pancasila, Saya Indonesia”.

“Karno berkata Saya Pancasila yang menjadi slogan bela negara seperti yang tertulis diatas. Pancasila oleh Bung Karno adalah predikat nama bagi manusia Bangsa Indonesia itu sebabnya Pancasila ditulis sambung Pancasila bukan Panca-Sila.

Oleh karena itu tutur Robby, Pancasila merupakan karakter Diri Manusia ideal sesuai ciptaan Tuhan yang azasi/hakiki terdiri atas 5 karakter yang saling terkait/terpadu sebagai suatu suatu kesatuan sila yaitu Eka Sila Gotong Royong yang menjadi budaya diri Anak Bangsa Indonesia paduan adat, suku etnis Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Demukian pula kajian falsafah Pancasila rumusannya sebagai berikut

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang Berkemanusiaan yang adil dan beradab  Berpersatuan Indonesia Berkerakyatan yang adil dan bijaksana dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber Keadilan Sosial bagi rakyat Imdonesia.

Sila ke-2 Kemanusian yang adil dan beradab yang Berketuhanan YME yang Berpersatuan Indonesia yang Berkerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam perwakilan serta Berkeadilan Sosial bagi rakyat Indonesia.

Sila ke-3 Persatuan indonesia ber Ke-Tuhanan YME dan ber Kemanusian yang adil dan beradab serta ber Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang Berketuhanan YME yang berKemanusiaan yang adil dan beradab yang Berpersatuan Indonesia yang Berkeeadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ke-5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkeTuhanan YME dan Berprikemanusiaan adil dan beradab yang Berpersatuan Indonesia yang Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Rumusan Pancasila setiap sila ujarnya, harus terkait dengan sila-sila lain karena sila-sila tersebut saling terkait atau terpadu satu sama lain, tidak berdiri sendiri-sendiri, lantaran Pancasila adalah sistem Kepribadian Bangsa Indonesia yang berazas religi dan budaya dan sudah mengikat secara hukum sebagai azas kenegaraan yang harus dilaksanakan oleh setiap WNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai manusia Pancasila yang pancasilais

Demokrasi Pancasila kata dia, adalah kehidupan berbangsa dan bernegara dlm wujud hidup kehidupan dan Penghidupan di semua sektor dan bidang (Poleksosbud Hankam) harus berdasarkan Pancasila merupakan harga mati dalam wujud NKRI harha mati.

Oleh : Ahmad Khozinudin
(Sastrawan Politik)

Provinsi Padang (Baca : Sumatera Barat) adalah provinsi ‘Neraka’ bagi Presiden Jokowi. Mengingat, elektabilitas Jokowi di provinsi ini sangat kecil, berbeda dengan Provinsi Papua atau NTT.

Karena itu, Jokowi begitu happy berkunjung ke Papua atau di NTT. Di dua provinsi ini, Jokowi disambut antusias oleh warga, bahkan dielu-elukan tiga periode.

Beda Papua, beda NTT, beda pula di Padang. Perolehan suara Jokowi di Provinsi Padang sangat memprihatikan.

Pada Pilpres 2019, Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilpres 2019 di tingkat Provinsi Sumatera Barat Pasangan Prabowo-Sandi menang telak 85,95% sedangkan Jokowi-Ma’ruf hanya 14,05%. Prabowo-Sandi memperoleh suara 2.488.733 Sementara pasangan Jokowi-Amin mendapat 407.761.

Angka ini, jelas membuat Jokowi tidak PD berkunjung ke Padang atau Sumatera pada umumnya. Suara Jokowi di pulau Andalas, jatuh merosot.

Orang Padang memiliki karakter pemikir, setiap pilihan dipertimbangkan secara seksama. Wajar, jika suara Jokowi jeblok di Provinsi Padang.

Mungkin hal itulah, yang menyebabkan Presiden Joko Widodo menyebut Padang sebagai Provinsi saat melakukan kunjungan untuk meninjau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas Pekanbaru-Padang, Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Kota Pekanbaru pada Rabu (19/5). Dibenak Presiden, mungkin membayangkan warga Padang akan berteriak dan berorasi, mengkritisi sejumlah kebijakan penetapan. Berbeda dengan warga Papua dan NTT, yang bersorak gembira menyambut kedatangan Jokowi.

Kalau Presiden ikut tes TWK yang diadakan KPK, boleh jadi Presiden Jokowi tidak lulus. Bagaimana mungkin Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat disebut Provinsi ? mau dinilai berapa wawasan kebangsaannya ?

Dalam video yang beredar, tampak sekali Presiden berhenti sejenak sebelum menyebut Provinsi Padang. Semestinya, kesempatan berhenti sejenak itu digunakan untuk berfikir, dan menetapkan baru mengucapkan provinsi Sumatera Barat, bukan provinsi Padang.

Di Padang, memang banyak tokoh-tokoh kritis. Sebut saja Buya Gusrizal Dt Palimo Basa yang pernah membuat sajak : Tempat Tuan di Halaman Bukan di Anjung Peranginan.

Kalau orang Padang sudah mengatakan demikian, tentu Presiden Jokowi menjadi minder untuk mendekati anak tangga rumah gadang, apalagi menempati Anjung Peranginan. Maka, Presiden akhirnya mencukupkan diri di halaman luar yang jauh, di lokasi proyek jalan tol.

Mungkin kah hal itu yang menyebabkan Presiden Jokowi keseleo lidah ?

Oleh: Latin, SE (Pemerhati Sosial)

Selain merugikan jutaan nasabah ini, kebijakan tersebut juga akan membawa kerugian bagi Perusahaan AJS, terutama dikaitkan dengan potensi hilangnya income perseoran Jiwasraya di masa depan. Hal itu akan berpengaruh kepada menurunnya potensi pemenuhan liabilitas atau hutang yang harus dilunasi perusahaan kepada para pihak terkait. (kutipan paragraf terakhir artikel bagian 1)_

*Proses Pengakhiran Polis Merugikan Konsumen*

Dalam hal status pengakhiran polis asuransi, yang notabene di dalamnya memiliki Nilai Tunai, yang telah dimatikan (diakhiri – red) secara sepihak oleh manajemen AJS, semestinya dapat dibayarkan segera kepada pemegang polis sesuai nilai masing-masing polis. Demikian juga terhadap polis yang telah selesai masa kontrak, seperti polis tahapan dana belajar/pendidikan dan polis pembayaran klaim meninggal dunia, seharusnya dilakukan pembayarannya sesuai dengan pengajuan besaran masing-masing polis. Pembayaran juga harus diselesaikan sekaligus tanpa melalui proses pembayaran cicilan uang klaim asuransi, serta tidak patut dialihkan terlebih dulu ke perusahaan IFG Life.

Jika merujuk kepada Program Restrukturisasi Polis AJS, mekanisme pembayaran uang klaim asuransi secara keseluruhan harus melalui proses restrukturisasi polis, yang akan dialihkan terlebih dahulu kepada new company yakni pada perusahaan IFG Life. Hal ini merupakan suatu kejanggalan dan keanehan besar, karena kebijakan semacam itu tidak memiliki dasar pijakan yang jelas, terutama dari sisi regulasi dan perundangan yang berlaku di dunia perasuransian.

Mekanisme pembayaran uang klaim asuransi tersebut, berdasarkan Program Restrukturisasi Polis AJS, harus terlebih dahulu melalui membelian polis asuransi jiwa pada produk asuransi milik perseroan Jiwasraya. Selanjutnya polis-polis baru ini diklaim sepihak oleh manajemen AJS sebagai hasil restrukturisasi polis konsumen Jiwasraya. Polis-polis baru itu nantinya akan dibayarkan berdasarkan polis asuransi tersebut sebagai acuan pembayaran klaim pada new company di IFG Life sebagai penanggung pertanggungan yang baru.

Hal tersebut menambah kejanggalan yang sulit diterima akal sehat. Sebagaimana diketahui bahwa isi dari masing-masing produk (polis) berbeda-beda antara ketiga kelompok distribusi pemasaran sebagaimana diuraikan terdahulu. Sebagai contoh, nasabah di saluran distrubusi bancassurance dengan durasi waktu pembayaran cicilan klaim selama 5 hingga 15 tahun, pembayaran klaim cicilan pokok tanpa bunga akan dipotong biaya adminsitrasi polis sebesar 29 % & 31 % dari ketersediaan dana polisnya. Sisa dari pemotongan untuk biaya administrasi tersebut (69 % & 71 % – red) pembayarannya akan dicicil selama 5 tahun tanpa bunga. Langkah ini semakin ngawur dan aneh, serta tidak memiliki landasan hukum.

Kebijakan semacam itu dipastikan bertentangan dengan Peraturan Otortitas Jasa Keuangan Nomor: 69/POJK.05/2016, yang pada pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa: “Dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding menolak pertanggungannya dialihkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah lain, pertanggungan menjadi berakhir dan Perusahaan atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding.”

Berkaitan dengan pasal 61 ayat (2) di atas, maka pemegang polis AJS berhak sepenuhnya untuk menolak pengalihan pertanggungan yang akan dilakukan manajemen AJS, yang selanjutnya berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan nilai pertanggungan pada saat penolakan itu disampaikan kepada perusahaan. Hal ini sesuai pasal 62 ayat (1) yang berbunyi: “Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan sebagai berikut: (c) untuk polis asuransi atau polis asuransi syariah yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai (NT) pada tanggal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya.”

Pun, proses pengembalian hak pemegang polis tidak boleh dibebankan biaya administrasi apapun. Penegasan itu dapat dilihat pada pasal 62 ayat (2) yang lengkapnya berbunyi: “Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibebankan dengan biaya administrasi termasuk biaya pengakhiran polis atau surrender charge.”

Pengambilan keputusan sepihak tentang Program Restrukturisasi Polis AJS itu, oleh manajemen AJS tanpa melibatkan pemegang polis Jiwasraya, merupakan sebuah pelanggaran hukum dan harus dinyatakan illegal. Dampak dari kebijakan illegal tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat, khususnya para nasabah AJS. Lagi, program restrukturisasi polis konsumen Jiwasraya benar-benar tidak berdasarkan prinsip asas keadilan dan mengabaikan hak-hak 5,3 juta rakyat Indonesia pemegang polis Jiwasraya yang selama puluhan tahun telah ikut berjuang membesarkan perusahaan asuransi milik negara itu. (bersambung)

Catatan: Baca artikel terkait “Sekenario Perampokan Jiwasraya Berkedok Penyelamatan Polis Nasabah (Bagian 1)”: https://pewarta-indonesia.com/2021/05/sekenario-perampokan-jiwasraya-berkedok-penyelamatan-polis-nasabah-bagian-1/

Oleh: Latin, SE (Pemerhati Sosial)

Kebijakan Penyehatan dan Penyelamatan BUMN Asuransi Jiwasraya (AJS) yang diajukan Dewan Direksi perusahaan ini telah menimbulkan paradoks. Sebuah program yang terlihat seolah-olah menyelamatkan tapi sesungguhnya justru akan menghasilkan keterpurukan dan kehancuran bagi Jiwasraya. Langkah tersebut perlu dievaluasi untuk kemudian dihentikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya membangun perusahaan BUMN sebagai lokomotif bisnis Negara.

Restrukturisasi Polis Konsumen Jiwasraya, yang digadang-gadang mampu menjadi strategi utama penyelamatan dan penyehatan BUMN AJS, pada kenyataannya menjadi pembunuh berdarah dingin yang sangat mematikan Jiwasraya. Bahkan, kebijakan itu telah dan akan merugikan seluruh konsumen polis asuransi jiwa milik negara ini yang berjumlah kurang lebih 5,3 juta jiwa.

Restrukturisasi Polis Konsumen yang memangkas nilai manfaat polis hingga ke angka 70 persen dari nilai simpanan polisnya pada hakekatnya adalah program perampokan dana nasabah. Modus operandi yang dijalankan cukup rapi, seolah-olah kebijakan itu merupakan program penyelamatan polis yang legal, yakni dengan mengalihkan ke new company pada asuransi Indonesian Financial Group, IFG Life, anak usaha dari Badan Pembina Usaha Indonesia (BPUI).

BPUI/IFG, yang juga adalah BUMN, selama ini beroperasi dengan core bisnis di sektor pembiayaan, bukan pada core bisnis yang sebagaimana mestinya. Manajemen BPUI/IFG di masa lalu pernah tersangkut skandal korupsi. Hal itu tentunya akan membuat ketidakyakinan publik dalam mendorong keberhasilan perusahaan tersebut dalam memimpin Holding BUMN perasuransian dan penjaminan pada sektor jasa keuangan nonperbankan.

Pada sisi lain, penggunaan nama badan usaha menggunakan nama bahasa asing tidak sejalan dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Pada pasal Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa: Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Penunjukan BPUI/IFG sebagai satu-satunya induk Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan dinilai tidak sejalan dengan semangat membangun perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya dalam bidang industri perasuransian, dalam hal upaya untuk efisiensi biaya. Perampingan anak usaha BUMN atau holdingisasi dibentuk dalam rangka menjaga kemampuan bersaing perusahaan secara sehat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Melalui perampingan dalam menjalankan bisnis badan usaha negara tersebut, diharapkan agar BUMN kembali fokus kepada core bisnis masing-masing yang dimiliki oleh perusahaan induknya.

*Restrukturisasi Polis Merugikan Konsumen*

Implementasi program Restrukturisasi Polis Konsumen Jiwasraya yang dialihkan ke new company, yakni pada IFG Life, diduga menerapkan praktek rekayasa kongsi yang tidak sejalan dengan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Pasal 60 ayat (1) dalam peraturan OJK itu menegaskan bahwa “Pengalihan sebagian portofolio pertanggungan oleh Perusahaan atau Unit Syariah hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK”.

Dan, pada ayat (2) dalam pasal yang sama menyatakan “Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahwa pengalihan dimaksud: (a) tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding; (b) dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama; (c) dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang telah memiliki produk sejenis atau jenis perjanjian reasuransi yang sejenis; dan (d) tidak menyebabkan Perusahaan atau Unit Syariah yang menerima pengalihan dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Dengan kata lain, dalam hal pengalihan pertanggungan portofolio asuransi kepada perusahaan asuransi jiwa yang lainnya haruslah dengan perusahaan sejenis, dan hendaknya minimal memiliki manfaat yang sama dengan manfaat polis pada perusahaan asuransi sebelumnya. Namun pada prakteknya, Restrukturisasi Polis Konsumen Jiwasraya itu mengurangi dan menghilangkan semua manfaat yang melekat pada polis sebelumnya, dengan mengubah perjanjian klausa baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perasuransian mengenai perjanjian kedua pihak. Kebijakan dan tindakan Manajemen AJS mengambil keputusan sepihak dengan mematikan seluruh polis aktif milik konsumen Polis Jiwasraya pada tahun 2020 lalu, yang dibuktikan adanya cut off 31/12/2020 dalam bentuk polis yang memiliki Nilai Tunai (NT), telah menimbulkan kerugian besar bagi Konsumen Polis Jiwasraya.

Sejumlah konsumen AJS yang mengalami kerugian itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan saluran distribusi produk AJS, sebagai berikut:

– Kelompok Pertama: saluran distribusi bancassurance sebanyak 17.459 peserta, dengan total liabilitas perseroan kurang-lebih 16,8 triliun, yang produknya dijual melalui kanal perbankan sebagai agen penjual sejumlah 7 bank yang ditunjuk (BRI, Standard Chartered Bank, BTN, QNB Indonesia, ANZ Indonesia, Vinctoria Internasional, dan KEB Hana Bank).

– Kelompok Kedua: saluran distribusi ritel BOS (Branch Office System) melalui 74 kantor cabang dan 17 kantor wilayah di seluruh Indonesia. Terdapat tidak kurang dari 3,04 juta peserta AJS di kelompok ini dengan total liabilitas perseroan Jiwasraya kurang-lebih sebesar 10,2 triliun.

– Kelompok Ketiga: saluran distribusi pemasaran Korporasi Program Manfaat Karyawan (Employee Benefit) melalui 2.094 Pemegang Polis Korporasi, dengan jumlah peserta kurang-lebih 2,26 juta peserta, dengan liabilitas perseroan Jiwasraya sekitar 24,4 triliun.

Dari ketiga kelompok tersebut, secara keseluruhan total konsumen Polis AJS mencapai 5,3 juta orang. Ini artinya, kebijakan Restrukturisasi Polis Konsumen Jiwasraya akan merugikan 5,3 juta jiwa rakyat Indonesia. Mereka ini akan kehilangan benefit atau manfaat polis asuransi pertanggungan yang melekat pada polis yang dimilikinya.

Selain merugikan jutaan nasabah ini, kebijakan tersebut juga akan membawa kerugian bagi Perusahaan AJS, terutama dikaitkan dengan potensi hilangnya income perseoran Jiwasraya di masa depan. Hal itu akan berpengaruh kepada menurunnya potensi pemenuhan liabilitas atau hutang yang harus dilunasi perusahaan kepada para pihak terkait. (bersambung)

Oleh : Jerry Massie (Pemerhati Olahraga Sulut)

 

Jika tidak ada aral melintang, kontingen Sulawesi Utara (Sulut) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua berpotensi meraih 8-10 medali emas bahkan lebih dari itu.

Ada yang berbeda PON kali ini dengan sebelumnya, dimana digelar di tengah pandemi corona. Jadi, prokes tetap akan diberlakukan untuk menghindari penularan Covid-19.

Jika kita melihat ke belakang,, Prestasi fenomenal ditorehkan kontingen Sulut pada era 80-an dimana berhasil masuk 10 besar. Begitu pula di zaman Gubernur EE Mangindaan yang kala itu menyabet 8 medali emas.

Pelajaran berharga juga perlu diambil yakni di era Kadis Pemuda dan Olahraga Sulut Haervey  Sendoh Sulut berhasil menembus 15 besar dengan meraih 12 medali emas.

Tapi lambat-lain prestasi daerah Nyiur Melambai terus melorot. Pada perhelatan PON 2016 silam, Sulut hanya mampu mengoleksi 1 medali emas dan berada diperingkat 31 dari 34 peserta.
Padahal ranking Sulut pada PON 2012 (peringkat 17 dari 33 Provinsi),

Seingat saya, Sulut sangat dikagumi dan dan ditakuti Sulut sejak zaman Alm Adrianus Taroreh, Ilham Lahia dan Martinus Loring, Bonix Saweho dan Royke Waney sangat ditakuti daerah lain. Lambat laun prestasi dicabang tinju ini terus menyusut.

Tapi, PON tahun ini Sulut berpotensi meraup 3 medali emas untuk cabanh adu jotos ini. Dengan mengandalkan tiga petinjunya metaih medali emas orang diantaranya Farrand Papendang di Kelas 64 kg Elite Man dan Toar Sompotan di Kelas 81 kg Elite Man, serta pelatih Ryandi Sahlan, dipanggil masuk Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) untuk Sea Games 2021 Vietnam. Dan juga boxer berbakat Orlando Limahelu (24) yang akan tampil di kelas 60 kilogram.

Cabang Muai Thay menjadi cabor andalan daerah ini, usai cabang Bridge tak dipertandingkan. Padahal cabang ini Sukut punya atlet kawakan Frangky Karwur, Hengky Lasut dan juga Harke Tulenan.

Padahal jika olahraga ini dipertandingkan, bisa saja para pebrigde kita meraih 2 sampai 3 medali emas.

Muai thay Sulut Angelina Runtukahu di Kelas 57 kg putri yang saat ini berada di pelatnas untuk berlaga di SEA Games 2021 di Vietnam yang akan berlangsung 21 November mendatang diharapkan bis mendulang medali emas.

Memang ada 7 atlet yang akan berlaga di PON berpotensi meraih medali.

Lantaran menurut salah satu coach (pelatih) teknik Osland Sulut bisa meraih 2-3 medali emas.

Sesuai data yang mana kontingen Sulut yang terdiri dari 139 atlet baik putra maupun putri yang akan bertanding di 23 cabang olahraga.

Menurut Ketua Harian Pengda PABBSI Sulut Harke Tulenan, daerah punya segudang. Memang 10 cabang olahraga yang ditolak Papua yakni balap sepeda, bridge, dansa, gateball, golf, petanque, ski air, soft tenis, tenis meja, dan woodball. Padahal selain bridge, ski air adalah cabor penyumbang medali Sulut.

Tapi Sulut bisa mencuri 2 medali emas dicabang pencak silat. Keduanya sempat mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan Belgium Open Championship, (24-28/04/2019) di ‎Schoten Belgia.

Menurut pelatih Royke Maengkom seperti dilansir tribunmanado.co.id, atlet Sulut Hidayat Limonu dan Abdul Malik‎ dan Hidayat berhasil meraih medali emas di kelas C 55-6 kg.

Cabang bela diri ini menjadi cabor andalan. Royke Maengkom dan Suryani Usman dan Pengky Simbar adalah atlet penyumbang medali emas bagi Sulut.

Mereka meraih emas pada PON XV di Surabaya yang saat itu Sulut berhasil menyabet 11 medali emas dan duduk diperingkat ke-11.

Selain brigde, cabang pencak silat kala itu meraih 2 medali emas, 2 perak dan dua perunggu.

Sementara, cabang atletik Sulut punya bintang-bintang seperti Herman Mabdagi jawara lari 400 dan 800 meter, Deysi Sumigar sprinter terbaik tanah air. Dan di era 80-an nama Christian Nenepath sangat ditakuti. Kini tumpuan ada ditangan sprinter Valentine Lonteng. Dia mempersembahkan dua medali emas Atletik POPNAS 2019

Untuk tenis lapangan, Sulut tak punya stok. Seandainya saja kita merekrut petenis berdarah kawanua yang kini membela DKI Jakarta Christoper Rungkat juara nasional dan ATP Tour BNI Open  bisa saja Sulut meraih emas.

Sepengetahuan saya pada dekade 70 dan 80-an Sulut punya petenis kawakan seperti, Lanny Kaligis, Wailan dan Maya Walalangi. Namun kali ini kontingen Sulut bakal sulit mengulang tradisi emas di cabang tenis.

Hal demikian terjadi di cabor renang. Duo Item yakni Gerald IP Item dan Jhon Item adalah legenda renang Indonesia. Keeuanya mampu mengangkat cabang renang Sulut di tingkat nasional dan internasional.

Gerald mempersembahkan 2 perak dan 3 perunggu pada Asian Games 1978.

Khusus Cabang karate sejak era Meity Kaseger, prestasi kita menurun jauh. Sama halnya dengan Judo, kala Perry Pantouw menjadi atlet. Seiring berjalannya waktu kedua cabang ini mulai pudar.

Ada juga cabang anggar yang mana dilatih oleh Wellem Oz Tareda, waktu lalu punya bintang-bintang diantaranya Paulina Rattu dan Olivia Rumuat serta Handry Lenzun. Tapi saat ini prestasi kita mulai menurun.

Sulut sendiri bagi saya, berpotensi emas 2 Pencak Silat, 2 tinju, 3 Muaythai serta atletik 1. Bukan saja itu, cabor lain juga berpotensi mendulang emas untuk Sulut.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut Marchel Sendoh pun optimis daerah ini mampu mengukir prestasi membanggakan di PON 2021 Papua. Apalagi jelasnya, Ketua KONI dipegang Wagub Steven Kandouw.

Penulis : Emrus Sihombing (Komunikolog Indonesia)

 

Diberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima hasil tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Salah satu kemungkinan hasilnya, ada pegawai yang lolos, tentu besar kemungkinan diangkat menjadi ASN. Saya ucapkan, selamat. Ada yang tidak lulus, yang bisa jadi segera hengkang dari KPK.

Siapapun yang hengkang, harus menerima dengan baik dan kesatria. Sebab, proses test tersebut diselengarakan berdasarkan UU. Semua pihak harus menerima, jika mereka benar-benar mengedepankan aturan.

Di satu sisi, mereka yang keluar dari KPK karena tidak lolos test, tentu jika merasa memiliki idealis dan integritas kukuh, menurut saya, bukan akhir pengabdian mereka memberantas dan mencegah perilaku koruptif di tanah air.

Atas dasar pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa selama ini di KPK, mereka harus membantu negara dan atau pemerintah untuk “membersihkan” negeri ini dari perilaku koruptif dengan membentuk sebuah, sebut saja misalnya, Wadah Mantan Pegawai (WMP) KPK, jadi ada diksi “mantan.”

Perkumpulan ini sekaligus berfungsi semacam “check and balances” bagi Komisioner, Dewan Pengawas (Dewas) dan Wadah Pegawai (WP) KPK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Di sisi lain, ini momentum natural tidak akan pernah terjadi, dan sekaligus menjadi saran saya agar semua Komisioner, Dewas dan WK KPK terus melakukan “pembersihan” dalam rangka pembenahan di internal KPK, termasuk menggali fakta, data dan bukti hukum terkait dengan para pegawai yang berintegritas rendah, seperti dugaan pencurian barang bukti itu, sehingga ke depan, tidak ada lagi pegawai KPK yang “menari-nari” di atas penderitaan orang lain.

Sekedar masukan awal kepada semua teman-teman di KPK, materi test wawasan kebangsaan biasanya antara lain menyangkut etika, moral dan mengukur perilaku keseharian, sehingga koesioner test tersebut (bukan hasil test yang boleh jadi bersifat rahasia) bisa digunakan rujukan bagi KPK untuk perbaikan internal.

Bahkan lebih luas, menurut hemat saya, test wawasan kebangsaan ini sangat produktif diterapkan kepada seluruh ASN di semua instansi negara dan pemerintah, termasuk kepada direksi, komisaris dan pegawai BUMN. Sebab, pernah diberitakan bahwa Menteri BUMN menerima data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme dari Menkopolhukam.

Saya menyarankan, setidaknya sekali dalam 10 tahun dilakukan test wawasan kebangsaan kepada semua ASN dan seluruh pekarja di BUMN. Selama kurun waktu 10 tahun, terbuka kemungkinan kualitas wawasan kebangsaan seorang ASN telah menurun, atau tidak berubah, atau malah meningkat.

Jadi, test wawasan kebangsaan ini harus terus diselenggarakan periodik untuk memperkecil terpaparnya faham radikal dalam diri setiap individu ASN.

Contoh sederhana perilaku yang beririsan atau dekat-dekat dengan faham radikal yaitu, perilaku eksklusif berlebihan atas pengelompokan kepercayaan, rasa in-group yang ekstrim, ego sektoral yang mengganggu sistem, menang sendiri, membentuk semacam “dinasti” atas dasar homogenitas tertentu, perlaku koruptif dengan berbagai modus dan rekayasa sehingga “baunya” belum atau tidak tercium, tugas dan kewenangannya diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan seperti raja-raja kecil di posisi (jabatannya) yang sengaja diciptakan dengan memanfaatkan diskresi yang dimiliki agar “dilayani” masyarakat