HUKRIM

ESENSINEWS.com – Korupsi merupakan penyakit kronis yang perlu diobati. Sejak era reformasi bergulir korupsi tak pernah surut  malahan kian menggila sebut saja korupsi ASABRI Rp23 triliun yang kini ditangani Kejagung. Sampai  Bansos untuk kaum marjinal pun di embat.

Menyikapi hal itu, Political and Public Policy Studies (P3S), Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) dan Esensinews.com menggelar webinar yang bertajuk, 23 Tahun Reformasi : Indonesia dalam Pusaran Korupsi, Jumat (11/06/2021).

Tampil sebagai narasumber awal, Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan nilai religiusitas dalam tubuh lembaga antirasuah sengaja dihilangkan. Lanjut Saut hal itu masih berkaitan dengan isu adanya radikalisme dan taliban di dalam tubuh lembaga antirasuah.

“Nilai religius itu diubah sama KPK yang sekarang, karena mungkin berpikir religius itu dekat dengan yang taliban-taliban itu,” ucapnya.

Dia meyebut saat dirinya masih memimpin lembaga antirasuah, nilai yang harus dimiliki oleh insan KPK adalah religiusitas, integritas, keadilan, profesionalitas, dan kepemimpinan atau yang disingkat RI-KPK.

Namun nilai-nilai itu diubah sejak UU KPK berhasil direvisi. Nilai-nilai itu diubah oleh Dewan Pengawas KPK dalam susunan kode etik terhadap insan KPK. Dewas menghapus nilai religiusitas dengan sinergitas.

Saat itu Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan penambahan sinergitas karena dalam UU versi revisi mengharuskan KPK melakukan kerja sama, koordinasi, dan supervisi dengan lembaga lain.

“Ini persoalan perilaku, sehingga integritas bermasalah. Perlu pencegahan dan penindakan karena keduanya harus seimbang,” ungkap Situmorang.

Disisi lain, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan menjelaskan berbicara 23 tahun pasca reformasi, ini bukan waktu yang singkat. Jadi ada satu kesimpulan awal, bahwa sejarah pemberantasan korupsi adalah tuntutan masyarakat.

“Kenapa dukungan publik sangat perlu, karena beberapa kasus OTT KPK tidak pernah ada nama mentri. Nanti ketika dilapangan ditemukan petunjuk. Maka perlu tuntutan masyarakat,” ucapnya.

Tak kalah penting kata Adnan perlunya independensi lembaga dan
independensi pegawainya.

“Jangan penegak hukum terlibat konflik kepentingan,” terangnya.

Selanjutnya saat memaparkan materinya, Sekretaris Transpransi International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko, dengan berbagai survei, lembaga yang menempati top utama terkorup adalah legislatif kemudian disusul oleh pejabat pemerintah daerah.

Bahkan, dari 30 provinsi di Indonesia yang di survei, banyak dari responden pernah ditawarkan suap.

“Dalam pemilihan kepala daerah banyak yang dapat sponsor. Jadi tidak ada makan siang gratis,” terang Suyatmiko.

Jadi tandasnya, ketika saat ini banyak masyarakat tidak suka dengan KPK adalah suatu yang wajar.

Sementara l, Asfinawati dari Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) banyak menyoroti terkait ‘Omnibus law’ yang ada indikasi korupsi. Bahkan sejumlah kejanggalan pun diungkapnya

Menurut dia, bangsa kita saat ini bukan lagi mengalami korupsi, sesungguhnya korupsi kembali menguasai negara.

Lebih para lagi sebut dia UU Cipta Kerja menempatkan pejabat kepala daerah, baik gubernur, bupati, hingga wali kota di bawah presiden dan ini memberi kewenangan yang sangat luar biasa kepada pejabat dalam tata kelola pemerintahan.

“Tidak ada keinginan kita dari pemerintah utk memberantas korupsi secara tuntas karena ada kepentingan,” kata Asfinawati.

Jerry Massie selaku Direktur Political adn Public Policy Studies (P3S) menyoroti kegilaan korupsi yang terjadi di Indonesia sejak era reformasi, para koruptor saat ini dengan bangganya mempertontonkan keserakahan dan ketamakan mereka.

“Seperti di negara luar, pelaku korupsi ada yang ditembak mati, atau duduk di kursi listrik sampai mati, ada pula yang digantung,” tegas Jerry.

“Jika hukuman mati terlalu berat, pelaku korupsi sebaiknya dimiskinkan saja sampai keturunan ke-8. Nanti biaya pendidikan anak-anaknya akan di biayai oleh negara,” kata Jerry.

Jangan jadi budaya seperti saat ini, pelaku korupsi masih diberikan waktu dan kesempatan di pemerintahan.

“Jika ketegasan dilakukan maka pelaku korupsi akan takut,” sambung pria yang melang melintang di dunia politik tersebut.

Sepakat dengan tingginya korupsi dan jauh harapan penanganan, karena korupsi yang penyuapan sudah menyasar juga kantor pelayanan publik.

“Contoh kantor pertanahan, ada biaya-biaya, sampai saat ini tidak jelas standar mengaturnya,” sentil Direktur IBSW Nova Andika.

Bahkan ketika ada kepala daerah yang terkena OTT tentunya sangat miris.

ESENSINEWS.com, Jakarta – Kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution menuding Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray yang dilaporkan kliennya atas dugaan pencemaran nama baik diduga telah menghilangkan barang bukti.

Adapun barang bukti yang dimaksud yakni, dengan menghapus kata atau tagline bertuliskan ‘Roy Suryo’ dalam konten yang diunggah di Channel YouTube @Pra-Kontro 2045 TV episode 36.

Konten yang berdurasi sekitar 18 menit itu sendiri menjadi barang bukti bagi Roy Suryo yang menyatakan Eko dan Mazdjo memfitnah sekaligus mencemarkan nama baiknya.

Namun kata Pitra semula konten yang berjudul ‘Eko Kuntadhi dan Mazdjo Dewa Panci Roy Suryo Bikin Ulah Lagi (Pra Kontro #36)’ telah diubah dengan dihapus tulisan Roy Suryo oleh keduanya saat pihaknya melaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Yang bersangkutan (Eko dan Mazdjo) diduga telah menghilangkan barang bukti dengan mengedit kata-kata tadi yang semula ada nama Roy Suryo dan sekarang tidak ada lagi,” kata Pitra saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Jumat (4/6/2021).

Tak hanya pada judul, tagline yang menyertakan nama Roy Suryo juga dikatakan Pitra sudah dihapus.

Namun, dia menyatakan, pihaknya telah menyimpan gambar dari hasil tangkapan layar channel YouTube tersebut untuk ditunjukkan sebagai barang bukti kepada pihak kepolisian.

Oleh karena itu, dia menilai pemilik akun tersebut telah dengan sengaja menyerang harkat dan martabat eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut.

“Ini berarti ada unsur mens rea (niat jahat) di dalam perbuatan tersebut dan saya lihat ada kesengajaan dari yang bersangkutan,” tukas Pitra.

Baca juga: Roy Suryo Nilai Konten yang Dibuat Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray Keterlaluan

Atas dasar mengedit dokumen elektronik itu, Pitra menyatakan kalau Eko dan Mazdjo telah mengetahui kalau perbuatannya tersebut salah.

Namun dia menegaskan, pihaknya bersikeras ingin permasalahan tersebut diusut oleh pihak kepolisian hingga selesai.

“Kami berharap perkara ini menjadi atensi, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya seperti itu (pencemaran nama baik),” tukasnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Roy Suryo secara tegas menyebut, sulit untuk mengamini permintaan maaf dari Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menyinggung namanya.

Sebab Roy menuding kalau kegiatan Eko dan Mazdjo di akun YouTube ‘Pra-Kontro 2045 TV episode #36’ tidak mengandung unsur yang mendidik dan sangat berlebihan.

Diketahui, dalam konten tersebut Eko dan Mazdjo membahas tentang insiden laka lantas Roy Suryo dengan artis Lucky Alamsyah beberapa waktu lalu.

Namun, Roy menyatakan kalau dalam pembahasannya ada hal yang dinilai berlebihan sehingga diduga mencemarkan nama baiknya dan memutar balikkan fakta.

“Karena isinya sudah sangat keterlaluan, kalau kemarin dengan LA (Lucky Alamsyah) saya membukakan pintu mediasi, (untuk kasus ini) saya akan mempertimbangkan kembali kepada kuasa hukum saya,” kata Roy di Polda Metro Jaya, dikutip dari tribunnews.com Jumat (4/6/2021).

Adapun alasan Roy membuka pintu mediasi kepada Lucky Alamsyah itu karena saat kejadian, pesinetron itu hanya mengunggahnya di story instagram dengan pengikutnya yang hanya 24 ribu.

Sehingga, kata Roy videonya saat itu hanya ditonton tidak sampai 15 ribu orang.

Sedangkan untuk Eko dan Mazdjo, keduanya kata Roy memiliki subscriber lebih dari 300 ribu dan berpotensi kontennya ditonton oleh ratusan ribu orang.

“Ini dia (Eko dan Mazdjo) diikuti subscriber lebih dari 300 ribu dan penonton hari ini sudah lebih dari 300 ribu orang,” kata Roy.

Dengan begitu Roy menyatakan, akan menyerahkan perkara ini sepenuhnnya kepada pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, eks Politisi Partai Demokrat itu juga menekankan agar Eko dan Mazdjo dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Biarkan polisi menyidik kasus ini dengan sebaik-baiknya dan biarkan Eko dan Mazdjo tanggung jawab apa yang dia lakukan demi pendidikan media sosial yang baik untuk rakyat Indonesia,” tegas dia.

ESENSINEWS com – Diduga ada pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi, Divisi Propam Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung.

Disebutkan, tiga anggota kepolisian dan seorang pekerja harian lepas (PHL) yang bertugas di Satlantas Polresta Bandar Lampung diamankan.

Satu di antara tiga anggota polisi yang diamankan adalah perwira pertama.

OTT itu disebutkan dilakukan pada Kamis (27/5/2021) malam di dalam gedung pembuatan SIM Satlantas Polresta Bandar Lampung.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad (Pandra) membenarkan adanya kegiatan yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri terkait pelayanan publik oleh kepolisian di Polresta Bandar Lampung.

Namun Pandra tidak secara gamblang menyebutkan kegiatan Divisi Propam Mabes Polri itu adalah OTT. Pandra menyebutnya kegiatan pengawasan.

“Benar adanya tim sedang melakukan kegiatan pengawasan. Tetapi bukan hanya di wilayah Polresta Bandar Lampung, tapi juga sentra pelayanan masyarakat lainnya,” kata Pandra kepada wartawan, Minggu (30/5/2021).

Menurut Pandra, kegiatan “pengawasan” di Satlantas Polresta Bandar Lampung itu juga dilakukan bersama Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) dan Bidpropam Polda Lampung.

Terkait jumlah oknum yang diamankan, Pandra hanya mengatakan, ada beberapa orang yang sedang dimintai keterangan hingga saat ini.

“Ada beberapa personel yang sedang dimintai keterangan,” kata Pandra.

Mantan Kapolres Kepulauan Meranti ini meminta media dan masyarakat bersabar terkait hal ini.

Menurut Pandra, sedang dilakukan pendalaman karena tidak hanya permasalahan SIM saja yang sedang diusut.

“Saat ini tim masih bekerja, bukan hanya satu sektor saja, tunggu hasil pendalaman,” kata Pandra.

 

 

Sumber : Kompas com

ESENSINEWS.com – Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam  (Lanal Batam), Kepulauan Riau, berhasil menggagalkan penyelundupan bayi lobster modus baru dari Batam ke Singapura.

Komandan Lanal Batam Kolonel Laut (P) Sumantri K menjelaskan penyelundupan modus baru dimaksud, yaitu pelaku sudah tidak lagi menggunakan boks styrofoam untuk membawa baby lobster, tetapi menggunakan boks fiber ikan.

“Pengemasannya juga berbeda dengan biasanya, kali ini pelaku mengemasnya dengan kantong plastik tanpa air atau biasa disebut packing kering, baby lobster cukup diletakkan di atas kapas yang lembab sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik,” kata Danlanal Batam melalui siaran pers tertulis yang diterima dari Dispen Lantamal IV Tanjungpinang, seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (28/5/2021).

Dari penangkapan tersebut Lanal Batam berhasil mendapati barang bukti berupa bayi lobster yang dikemas dalam satu boks fiber ikan berisikan 55 buah kantong plastik.

Tim juga mengamankan tersangka dua orang pelaku penyelundupan baby lobster. Barang bukti benur tersebut sudah diserahkan ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam Setoko Batam Kepri.

“Kerugian negara ditaksir sekitar Rp4 miliar,” tuturnya.

Dia menjelaskan penangkapan tersebut berawal informasi dari Pasintel Lanal Batam yang mendapat laporan bahwa akan ada penyelundupan baby lobster di Perairan Pulau Serapat, Jumat (21/5/2021).

Mendengar laporan itu, selanjutnya Danlanal Batam memerintahkan unsur operasi dan intel untuk memantau perkembangan situasi selanjutnya.

Secara visual terpantau oleh Tim Lanal Batam ada sebuah boat melintas ke arah Pulau Lima atau tepatnya di perairan Pulau Serapat, tim selanjutnya melakukan pengejaran.

Saat proses pengejaran, salah satu orang ABK speed boat terlihat membuang satu box fiber ke laut, dan speed boat terus melaju ke arah kelong dan tempat yang dipenuhi dengan karang, dikarenakan jarak pandang terbatas, membuat tim sedikit kesulitan.

“Tim memutuskan kembali ke lokasi awal tempat di mana ABK tersebut membuang box viber, hasil dari penyisiran tersebut. Tim berhasil menemukan 1 box fiber berisikan 55 buah kantong plastik diduga baby lobster,” sebutnya.

Lebih lanjut, Danlanal Batam menyatakan kedua tersangka sudah diserahkan ke Stasiun Karantina Ikan dan Mutu (SKIPM) guna penyelidikan lebih lanjut.

Mereka dijerat pasal 31 Jo pasal 7 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Permen KP Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.

ESENSINEWS.com –  Mengadukan dugaan pidana adalah hak setiap warga negara. Begitu pula dengan aduan dari mantan klien Fikasa yang mengadukan LQ Indonesia Lawfirm. Inilah rilis atas tuduhan penggelapan bilyet oleh LQ Indonesia Lawfirm, Selasa (25/5/2021)

“Inilah resiko ketika Lawfirm membantu Lawfirm lain dalam penanganan kasus. Diketahui bahwa Klien Natalia Rusli minta bantuan dari LQ untuk bisa didamaikan dengan Fikasa. Namun kemudian Natalia Rusli setelah mengetahui adanya perdamaian dan adanya ganti rugi yang diberikan, berniat menguasai dan menuduh LQ dengan menggelapkan bilyet,” ujar Sugi Kepala Bagian Humas dan Media LQ Indonesia Lawfirm.

“Ini LQ lampirkan bukti surat somasi Master Trust Lawfirm (yang diketahui adalah milik Natalia Rusli) yang ditujukan ke pihak Fikasa dalam pasal 4 berbunyi jelas “bahwa para nasabah atau klien kami telah memberikan bikyet asli kepada pihak saudara sebagai syarat realisasi perdamaian…” apa kurang jelas bahwa Master Trust Lawfirm dan para pelapor TAHU dimana bilyet itu berada.

Namun karena Natalia Rusli dendam atas diadukan dirinya sebagai Makelar kasus yang melibatkan pejabat kejagung yang sudah dicopot, maka dibuatlah skenario seolah-olah digelapkan oleh LQ Indonesia Lawfirm.

Advokat Hamdani dari LQ Indonesia Lawfirm memberikan keterangan ke media.

“Justru saya dan pimpinan saya Advokat Alvin Lim, menunggu-nunggu panggilan tersebut agar kami dapat memberikan keterangan resmi ke penyidik. Kita buat terang perkara. Kalo perlu besok kami dipanggil akan hadir. Kami beda dengan pihak Natalia Rusli yang sudah dipanggil oleh penyidik atas laporan polisi penipuan modus penangguhan penahanan dan minta diundur-undur.”

TANGGAPAN ATAS PERNYATAAN KABID HUMAS POLDA METRO JAYA

Terhadap tanggapan Kabid Humas Polda, Yusri Yunus, LQ Indonesia Lawfirm menanggapi santai. “Jawaban Yusri sangat normative, menunjukkan bahwa dia tidak memahami kasus tersebut karena bukan perkara penting. Ketika Yusri Yunus bilang akan memanggil pelapor dan terlapor, maka jelas bahwa pelapor saja belum dipanggil untuk klarifikasi, bagaimana mau memanggil Terlapor?” ujar Sugi.

Sugi memastikan bahwa Perkara yang dilaporkan adalah Laporan Palsu. Nanti setelah memberikan keterangan dan LP di hentikan maka LQ memastikan akan melaporkan balik si pelapor dan otak dibalik semua ini atas tuduhan Laporan Palsu. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

Kepada Natalia Rusli, Sugi memberikan pesan “hadiri panggilan polisi dan jangan lecehkan aparat Polda. LP penipuan modus penangguhan penahanan harus Anda hadapi. Sesjamdatun sudah di copot dan sudah menerima sanksi akibat perbuatan Anda selaku aktor dibalik modus penipuan, Anda harus berani tanggung jawab atas perbuatan yang anda lakukan. Beda dengan LP yang anda laporkan yang belum memanggil pihak Terlapor, LP yang LQ laporkan sudah memanggil pihak Terlapor dan pihak Terlapor mangkir dan meminta penjadwalan ulang.”

Diketahui dalam LP No. 1860 dengan Natalia Rusli sebagai terlapor telah memanggil saksi-saksi, saksi pihak Pelapor sudah dipanggil semua dan kini dalam proses memanggil saksi pihak Terlapor. Namun diketahui saksi pihak Terlapor mangkir panggilan Polda dan minta dijadwal ulang untuk mengulur-ukur waktu.

Advokat Hamdani, SH dalam keterangannya menegaskan nanti dengan bukti-bukti yang kami berikan akan terlihat jelas bahwa TIDAK ADA PENGGELAPAN. “Penyidik Polda pintar, nanti dengan bukti-bukti yang kami berikan akan terlihat jelas bahwa TIDAK ADA PENGGELAPAN, yang ada adalah itikat buruk para pelapor, dan otak jahat dibaliknya. Kebenaran akan terungkap, kita tunggu saja tanggal mainnya. Kami berikan dulu bukti ke Penyidik baru kami bongkat ke media dan masyarakat. Sabar yah,” pintanya.

LQ Indonesia Lawfirm menghimbau agar masyarakat jeli dalam memilih Lawfirm, jangan pilih Lawyer gadungan yang ijazah tidak terdaftar dan tidak mengerti hukum dan selalu meminta bantuan lawfirm lain yang kredibel dan berprestasi. Langsung saja ke Lawfirm yang jelas banyak prestasi dan bukan mencari sensasi.

ESENSINEWS.com – Mantan Kadis Perindustrian Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara (Sulut) DB ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Minahasa, atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana perjalanan dinas keluar negeri.

DB ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui pemeriksaan oleh unit tindak pidana korupsi Polres Minahasa dengan melaksanakan gelar perkara sejak pukul 09.00 WITA hingga 14.30.

Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Edi Susanto mengatakan 54 pertanyaan seputar pengelolaan dana perjalanan dinas kunjungan keluar negeri pada tahun 2016 ditanyakan penyidik Bripka Vicky Katiandago kepada DB yang pada tahun 2016 menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Minahasa.

Dugaan kerugian negara Rp1,967 milliar yang digunakan untuk perjalanan kontingen paduan suara pemerintah Kabupaten Minahasa sebanyak 47 orang saat mengikuti lomba di Shouci, Rusia di tahun 2016.

Debby dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

 

 

 

ESENSINEWS.com – Akhir-akhir ini praktek prostitusi marak di tanah air. Sudah banyak germo dan tersangka yang dijebloskan polisi ke penjara.

Menurut pemerhati sosial Jerry Massie polisi harus mengungkap praktek ini mereka menggunakan sarana media online.

“Banyak kejadian yang memperkerjalan gadis di bawah umur dan polisi perlu menangkap para germonya. Ini jyga melanggar UU ITE No 11 Tahun 2008,” kata Jerry.

Ini bagian perdagangan dan eksploitasi perempuan tegas Jerry. Dia meminta agar polisi turun tangan membersihkan praktek-praktek kotor ini.

Saya temukan ada yang menjadi perantara, dan ini bagian sindikat sama seperti Mafia narkoba.

“Sarana medsos banyak digunakan salah oleh pelaku kejahatan, dan juga mucikari sangat berperan ” kata dia.

ESENSINEWS.com – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari kembali mengingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat segera menindak lanjuti sejumlah kasus dugaan korupsi.

“Penanganan kasus-kasus tersebut mesti bermuara di Pengadilan Negeri/Tipikor Kelas IB Manokwari,” kata Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, Jumat (14/5/2021).

Warinussy menyebut, kasus-kasus dimaksud adalah dugaan korupsi dana hibah bidang keagamaan dan kemahasiswaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018.

“Sebagaimana dugaan tipikor ini diduga merugikan keuangan negara Rp66 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp598 miliar,” katanya.

Kemudian, dugaan korupsi dana pengadaan septic tank individual pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7 miliar.

Selanjutnya, dugaan korupsi pada proyek pembangunan Puskesmas Aisandami di Kabupaten Teluk Wondama pada tahun anggaran 2018, tapi baru diselesaikan tahun anggaran 2019.

Tidak hanya itu, ada pula dugaan korupsi pengelolaan dana hibah bantuan operasional pada sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Termasuk dana tunjangan transportasi pimpinan MRPB.

“Kasus ini diduga telah memenuhi amanat Pasal 2 dan pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” sebut Warinussy.

Kendati ada keinginan untuk mengembalikan kerugian negara dari pihak pimpinan MRPB, Warinussy mengatakan, hal itu sama sekali tidak bisa menghapus perbuatan pidana oleh pelaku.

“Tindak pidana menurut amanat pasal 4 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi diduga keras perbuatan pihak yang dapat dimintai pertanggung-jawabannya  memenuhi unsur secara melawan hukum,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kejati Papua Barat, Billy Wuisan, mengakui ada lima perkara sedang dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di awal tahun 2021.

Beberapa kasus lama tengah ditarget kembali, salah satunya terkait proyek pembangunan dermaga apung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, dan pembangunan kantor MRPB.

“Kemudian pembangunan Puskesmas Aisandami di Teluk Wondama dan proyek Home Stay oleh Dinas Kehutanan Papua Barat di kota Sorong,” kata Billy.

Kasus dugaan korupsi pengadaan septic tank di Raja Ampat dan hibah Provinsi Papua Barat, sebut Billy, termasuk di antara empat perkara yang tengah dalam tahap penyidikan dan sementara berproses.

“Perkara septic tank Raja Ampat kami tunggu petunjuk penyitaan, sementara hibah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 hingga 2020 masih kami koordinasi dengan inspektorat,” ucapnya.

 

 

Editor : Jefry K

Hotman Paris menyoroti aksi tak pantas pengendara mobil kepada petugas saat disuruh putar balik.

Dia meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri untuk menindaklanjuti pria tersebut.

Hal itu diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

“Bapak Kapolri dan Kapolda Jawa Barat, mohon perintahkan agar proses hukum ditempuh terhadap penumpang mobil ini yang melawan petugas larangan mudik dengan kata-kata yang amat….?” tulisnya, dikutip Beritahits.id.

Hotman Paris meminta agar pihak kepolisian menciduk pelaku yang telah memaki petugas untuk ditunjukkan ke masyarakat.

Dirinya pun mengaku tidak tega melihat video yang beredar memperlihatkan aksi pria tersebut.

“Agar dijemput dan ditunjukkan ke publik orangnya! Hotman tidak tega memposting video lengkapnya!” ungkapnya.

Selain itu, Hotman Paris juga meminta agar korban dapat melaporkan aksi pengendara mobil tersebut. Dirinya menawarkan diri agar korban dapat menghubunginya.

Hal ini dilakukan agar hukum dapat ditegakkan dan larangan mudik dapat dipatuhi masyarakat.

Kepada petugas yang jadi korban agar hubungin Hotman. Ayo laporkan mereka dan ayo kita tegakkan hukum! Larangan mudik untuk selamatkan bangsa ini tapi kena ibu itu mengucapkan kata-kata itu ke petugas?” imbuhnya.

Warganet pun ikut mendukung hal yang dilakukan oleh Hotman Paris.

“Mantap bang, pasti panik tuh orangnya,” ujar akun ari*****.

“Saat ini mereka pasti sedang dagdigdug serrr,” timpal akun perj*****.

“Kalau Hotman sudah turun tangan, selesai sudah orang itu,” komentar akun ria*******.

Sebelumnya, beredar video memperlihatkan pengendara mobil yang mengamuk kepada petugas.

Peristiwa itu dibadaikan dalam sebuah video dan diunggah ke Instagram oleh akun @tante_rempong_offficial, Sabtu (15/5/2021).

Saat direkam, seorang pria kacamata yang duduk di bangku penumpang dekat sopir berusaha menyingkirkan kamera.

Kemudian di belakangnya, seorang perempuan berjilbab biru juga marah kepada petugas.

Sambil menunjuk pria di balik kamera, ibu yang sedang memangku seorang balita itu juga meneriakkan kata kasar saat memaki.

 

Sumber : Suara com