ESENSINEWS.com – Warna pesawat Kepresidenen dikabarkan berubah menjadi merah putih. Hal itu tentu menjadi perhatian banyak pihak.

Namun demikian, berapa biaya pengecatan ulang pesawat kepresidenan-1 atau Pesawat BBJ 2?

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengungkap bahwa pesawat kepresidenan diubah warnanya kini menjadi merah putih.

Hal itu ia ungkapkan lewat laman Twitter pribadinya. Mantan anggota Ombudsman RI itu bahkan mengkritisi biaya cat ulang pesawat kepresidenan itu.

Pria bernama lengkap Alvin Lie Ling Piao itu bahkan menyebut hal itu sebagai bentuk foya-foya.

Melalui aku Twitter pribadinya, Alvin Lie menyebut, biaya cat ulang pesawat setara jenis B737-800 berkisar antara USD 100 ribu hingga 150 ribu. Nilai itu setara dengan Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar.

Dalam cuitannya itu, Alvin Lie juga mengunggah sebuah gambar pesawat dengan latar warna merah dan putih. Di sirip belakang tertempel gambar mirip bendera Indonesia merah putih.

Kemudian di bagian atas badan pesawat tertulis jelas tulisan “Republik Indonesia”.

Diketahui, jika dibandingkan dengan warna pesawat Kepresidenan RI selama ini, warna dominan adalah biru langit dan putih.

“Hari ini masih aja foya-foya ubah warna pesawat Kepresidenan,” tulis Alvin Lie di Twitter sebagaimana dipantau Suara.com, Selasa (3/8/2021) pagi.

Tak lupa dalam cuitannya itu, Alvin Lie juga mentag atau menandai akun resmi Kemensetneg RI, Setkab hingga akun Twitter Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sejak diunggap pada Selasa (2/8/2021) hingga Rabu (3/8/2021) pukul 8.57 WIB, cuitan Alvin Lie itu telah diretweet sebanyak 849 kali dan mendapat tanda suka sebanyak 2.198.

Cuitan itu juga mendapat banyak respon dari para netizen.

“Malah bagusan yang sekarang” tulis akun Ridwan Hanif.

“Sebenarnya ini pesawat kalau dicat tiap tahun pun kalau warnanya sama kita gak bakal tahu loh,” timpal akun Sabur Rahim.

“Gak ridho warnanya biru langit, harus merah,” cuit Gagan Gandara.

Pesawat Kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kamis (24/5).
Pesawat Kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kamis (24/5).

Istana Membenarkan

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan telah melakukan pengecatan ulang pada Pesawat Kepresiden-1 atau Pesawat BBJ 2.

Hal ini menyusul adanya cuitan Pengamat penerbangan Alvin Lie yang mengungkap bahwa pesawat kepresidenan diubah warnanya kini menjadi merah putih.

“Benar, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2 telah dilakukan pengecatan ulang,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono seperti dikutip suara.com Selasa (3/8/2021).

Heru menuturkan pengecatan Pesawat BBJ 2 telah direncanakan sejak tahun 2019, terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Adapun proses pengecatan sendiri kata Heru, merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

“Namun, pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu untuk Heli Super Puma dan pesawat RJ,” ucap dia

Heru menuturkan perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi. Sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu.

Lebih lanjut, Heru menuturkan perawatan rutin Pesawat BBJ 2 jatuh pada tahun 2021 merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik. Sehingga tahun 2021, Istana Kepresidenan melakukan perawatan dan pengecatan warna putih sesuai rencana sebelumnya.

“Maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan,” katanya.

NASIONAL, POLITIKoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Berita tak menggembirakan, yang mana Indonesia menjadi negara terburuk di dunia dalam mengatasi Covid-19.

Hasil survei ini dirilis media ternama Amerika Bloomberg. Mereka menempatkan Norwegia dan Swiss serta Selandia Baru terbaik dalam mengatasi pandemi corona.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie sejumlah hal menjadi pemicu hingga Indonesia menjadi terburuk di dunia dalam mengatasi kasus Covid-19.

Pertama Pemerintah Jokowi plin-plan mengambul keputusan bahkan kebijakan tiba saat tiba akal tanpa ada kajian yang komprehensif.

Contohnya PPKM Darurat dan PPKM Level 1-4. Ini tak ada dalam UU Kesehatan Kekarantinaan No 8 Tahun 2016 yang ada hanyalah Karantina di Rumah Sakit, di Rumah, PSBB dan Lockdown. Tapi ini tanpa ada PERPPU ataupun revisi Undang-undang. Tapi menurut pemerintah ini mengacu pada Peraturan Mendagri.

Faktor lainnya kata Jerry, yang mana pandemi ini dijadikan lahan bisnis padahal vaksin di Indonesia dibantu Inggris yang akan menyalurkan 100 juta di seluruh dunia, Amerika 4 juta vaksin moderna, Jepang 2 juta dan negara lainnya.

Selanjutnya jelas peneliti Kebijakan Publik dari Amerika ini, ribuan tabung gas dipalsukan oleh mereka yang ingin mengais keuntungan dibalik penderitaan saudara-saudaranya bahkan obat ditimbun. Belum lagi tuturnya, banyak yang jadi jubir presiden dan jubir Covid-19. Berkaca dari mendiang Preaiden Soeharto jubirnya hanya Moerdiono, bukan semua bicara.

“Sebetulnya ini tugas Kementerian Kesehatan, tapi anehnya di take over sejumlah kementerian mulai Kementerian BUMN, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan lainnya,” kata dia.

Belum lagi sebut Jerry, terlalu banyak istilah Covid-19 tanpa grand design yang dipakai misalkan; PPKM Darurat, PSBB Mandiri, Terbatas, New Normal, PPKM Level 1-4 sampai Isoman.

Lebih parah lagi menurut dia, Anggaran Rp1000 triliun lebih tapi hasilnya terburuk di dunia. Coba saja anggaran Rp167 triliun untuk kesehatan, ADD Rp70 triliun dan Sisa Anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar 234,7 triliun digunakan dengan baik maka tak akan separah ini. Menurut IDI ada 598 dokter  yang meninggal, hampir 40 Jaksa meninggal, 11 Kepala Daerah, 445 perawat meninggal sampau ratusan tokoh agama.

“Indonesia memang negara agak unik yaitu hobby rapat terbatas, raker, RDP, politik pencitraan sampai settingan politik saat membantu warga. Yang lebih miris terlalu banyak rapat, bayangkan dalam sehari 3-4 kali rapat tapi hasilnya tak jelas. Waktu kita habis dalam rapat dan diskusi,” ujarnya.

Alasannya kasus Indonesia berada pada kisaran 50-ribuan. Bahkan hingga Rabu (28/7/2021), total kematian 30.168 orang.

Lanjut kata Jerry, tercatat kasus selama bulan Juli terjadi lonjakan besar dibandingkan dengan bulan Juni yang mencatatkan 7.913 kasus kematian. Dalam dua minggu belakangan ini, pasien yang meninggal terus bertambah yaitu mencapai 1.000 kasus setiap harinya bahkan lebih. Bahkan pada 27 juli 2021 kematian mencapai 2.069 kasus dalam satu hari.

Kelemahan sselanjutnya tuturnya, faktor pemesanan vaksin tak serentak tapi dilakukan secara bertahap. Dari sejumlah kementerian dan tak serentak serta Indonesia memesan 4 jenis vaksin mulai dari AstraZenaca (Inggris), Sinovac (China) sampai Pfizer dan Moderna dari Amerika.

Jerry mencontohkan data Senin (26/7/2021), terdapat 44.728.320 orang telah menerima suntikan dosis vaksin virus corona. Namun baru 18.129.878 orang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Jadi target pemerintah untuk vaksinasi massal tak tercapai. Sebelumnya pemerintah menargetkan total sasaran 208.265.720 orang, tapi saat ini baru menyentuh 21,47 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 8,7 persen, ini jauh dari target herd immunity yang berada di angka 70 persen. Padahal pandemi sudah terjadi setahun lebih di Indonesia, sangat disayangkan setengah dari target saja belum tercapai, ditambah kini stok vaksin menipis, bahkan diprediksi bakal habis kurang dari sebulan.

“Kita memburu vaksin sinovac waktu lalu, tapi pemerintah China menyebut vaksin ini tingkat evakasinya rendah atai tak layak dikomsumsi. Saya curiga pemerintah China tak menggunakan Sinovac ini,” terangnya.

Padahal kalau diikuti saran konstruktif dari para pakar, peneliti sampai pengamat pada Febuari dan Maret 2020 sudah diingatkan agar Indonesia di lockdown tapi pemerintah berdalih soal ekonomi.

Lebih disayangkan kata Jerry, ada sejumlah daerah yang ingin memberlakukan lockdown tapi ditolak pemerintah pusat. Saat ini juga Papua berencana lockdown tapi tak dapat izin. Istilah, “Keselamatan Rakyat di atas segala-galanya” itu bagi saya tak berlaku. Konsep kita saat menghadapi bencana tak fokus, searah dan tak sejalan.

Falsafah Cicero dua ribu tahun silam sudah jelas katanya, yakni tentang bagaimana seoarang.negarawan seharusnya menimbang berbagai persoalan kenegaraan Kesejahteraan rakyat hendaknya selalu ditempatkan di atas segalanya.

“Sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan ke publik pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 1.155 kasus virus corona dengan 102 kematian dan 59 pasien sembuh. Dan saat itu Tegal, Tasikmalaya sampai Papua akan melakukan lockdown tapi di tolak Presiden den Jokowi. Ini lantaran Presiden mendengar dari pembisik-pembisiknya,” jelas dia.

Jerry pun mempertanyakan, kenapa Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina bisa lockdown? Indonesia tak mampu. Mengutip pernyataan Ekonom ternama Indonesia Rizal Ramli, “Pemerintah terlalu pelit mengeluarkan anggaran buat rakyatnya”.

Lebih mengerikan lagi ujarnya, awalnya terjadi pemaksaan vaksin dan pengancaman bak preman. Regulasi yang dikeluarkan, kalau tak divaksin maka tak bisa mengurus administrasi di kantor. Tapi akhirnya terbantahkan oleh pernyataan Kemendagri.

Pandemi Corona di Indonesia ucapnya sudah 1 tahun 4 bulan, kalau tak ada cara yang tepat menghentikan laju penyebarannya barangkali kita akan jadi negara terakhir dalam menangani Covid-19.

Lebih dari itu ungkapnya, faktor paling krusial kenapa angka Covid-19 kita tertinggi di dunia yakni kedisiplinan kita kurang dan kebingungan publik dengan puluhan kebijakan.

“Kalau kita matikan hasrat politik kita fokus pada tujuan yakni kesehatan dan kemanusian, tinggalkan dulu political interest, group and party interest, and personal interest (kepentingan politik dan partai, kelompok dan pribadi) pasti akan Indonesia akan normal kembali,” urai dia.

 

POLITIKoleh Sebar Tweet

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan

Terbetik berita, KPK akan panggil Gubernur Anies Baswedan dalam waktu dekat ini atas sebuah kasus di DKI. Dan Anies Baswedan yang mantan menteri pendidikan Jokowi itu akan segera dipanggil.

Soal rencana pemanggilan Anies ini sejumlah aktivis juga pertanyakan kinerja KPK yang di pimpin Jendral Polisi Firli Bahuri ini. Ada sejumlah kasus yang sudah menjadi pengetahuan publik dan ramai di perbincangkan. Tapi KPK ko tidak pro aktif lakukan itu.

Diantaranya, kasus Harun Masiku, Kasus Jokowi di Solo dan DKI, Kasus Ahok saat jadi Gubernur DKI, kasus 21 juta data ganda Bansos yang di laporkan oleh Mensos Risma dan seabrek lagi kasus big fish yang ada di meja KPK. Tapi KPK tidak terdengar progres nya.

Sejumlah kasus yang disebutkan diatas itu terlihat di lakukan oleh rezim dan kroni2 nya. Lalu terlihat KPK seperti lemah syahwat untuk punya keberanian usut tuntas. KPK pun dianggap oleh aktifis anti Korupsi seperti ayam sayur.

Melihat pemberitaan atas rencana pemeriksaan KPK atas Anies Baswedan saja yang sedang di usut KPK dan KPK terlihat mengesampingkan atau bahkan mempetieskan sejumlah kasus yang di tengarai di lakukan oleh Jokowi dan kroni2 nya. KPK seperti jadi alat politik saja untuk tekan Anies Baswedan saja yang nama nya makin berkibar untuk piplres.

Jadi, sebaik nya KPK jangan seperti alat tukang gebuk lawan2 politik rezim penguasa saat ini.

Kalau KPK masih saja seperti itu, tidak salah jika sejumlah aktivis desak agar KPK di bubar kan saja.

Ngapain negara biayai mahal KPK hanya untuk jadi alat politik untuk kepentingan tertentu. Dan belakangan malah KPK sebagai salah satu sumber kegaduhan di republik ini.

OPINI, POLITIKoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com, Jakarta – Rizal Ramli menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan Pandemi Covid-19. Terlebih mengenai pergantian istilah yang digunakan.

Istilah yang dimaksud mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Ketat, kemudian berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, berganti lagi menjadi PPKM Darurat, sampai terakhir PPKM Level 4.

Dia mengemukakan, kebijakan pemerintah mengganti istilah-istilah itu terkesan tidak dapat dipercaya atau dipegang dalam istilah lain disebut Rizal dengan mencla-mencle.

“Garis pusat itu juga mencla-mencle karena cuma gonta-ganti istilah doang kok. PSBB, PSBB Ketat, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 4,” kata Rizal dalam webinar Gelora Talks #9 di kanal YouTube GeloraTV pada Rabu (28/7/2021).

Menurutnya, tidak ada negara di dunia yang melakukan hal serupa pemerintah Indonesia, yakni mengganti-ganti istilah kebijakan penanganan krisis karena pandemi.

“Saya aneh. Di seluruh dunia ada nggak sih yang menyelesaikan kasus krisis tapi dengan ganti istilah doang? Mohon maaf kagak ada,” kata Rizal.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu bahkan menilai, kebijakan yang seharusnya diterapkan Pemerintah Indonesia ialah dengan melakukan lockdown. Dengan catatan ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak.

“Di seluruh dunia efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok lockdown. Iya kan nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi ramai lagi atau virus baru lagi variasi baru ya lockdown lagi,” ujarnya.

 

 

 

POLITIKoleh Sebar Tweet

Oleh : Elias Sumardi Dabur (Sahabat Almarhum Wempy Hadir)

Saat membuka Facebook tadi malam (23/7/2021), saya sempat tidak percaya status salah satu teman facebooker. Berhubung, akun facebook yang saya buka itu akun kedua yang mana tidak banyak adanya mutual friend dengan Wempy, saya ganti ke akun yang satunya. Di sana sudah mengalir ucapan duka dengan berbagai ekspresi.

Namun, untuk lebih memastikan, saya telpon Saudara Edu Lemanto (Mahasiswa doktoral di Rusia), sahabat-keluarga yang selalu bersama Wempy. Edu menerima telpon sambil menangis sesunggukan. Wah, berita ini benar adanya. Saya menulis ucapan turut berduka dan tengah malam membagikan status lama Wempy yang tag ke akun saya.

Namun, saya merasa status itu belum cukup. Saya mencari sisi lain dari perjalanan hidup Wempy yang mempunyai nilai edukasi, motivasi, inspirasi. Tujuannya adalah menemukan nilai yang bisa dibagi terutama kepada teman-teman muda.

Pribadi Rendah Hati

Dalam mengenang Dindo Wempy, sapaan baru yang kami gunakan sejak Pilkada 2020 tatkala kami bertemu dengan sahabat saya Bung Apri Sinaga dari DPD PDI Perjuangan Sumatra Selatan bersama Wakil Bupati Pali, satu kualitas unggul yang menonjol dari Dindo Wempy ini adalah kerendahan hatinya.

Awalnya, saya mengira itu tampilan palsu, basa-basi bertemu, berinteraksi dengan saya, salah satu senior aktivis. Rupanya, saya salah. Sejak mengenal Wempy saat dia masih menjadi Pengurus Pusat GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) sampai perjumpaan terakhir di Mall Living World, Alam Sutera, Tangerang pada sekitar bulan Mei 2021, kesan rendah hati itu tidak berubah. Ia tetap pribadi yang sederhana, rendah hati, dan sangat sopan.

Sikap rendah hati itu tampak dalam aktivitas Wempy selama ini. Di satu sisi, ia elite dari sebuah organisasi kemahasiswaan nasional GMNI; tapi di sisi lain, ia membaur, menyatu, berjuang bersama entah di Formada NTT (Forum Mahasiswa_pemuda NTT) Jakarta atau kegiatan kerohanian-kedaerahan Manggarai diaspora di Jakarta.

Begitu pun, ketika Wempy sudah bekerja penuh waktu di lembaga survey, Wempy aktif pula di Vox Point Indonesia, wadah khusus untuk pendidikan kader-kader katolik yang siap tempur dalam kerasulan sosial politik. Sesuai taglinenya, Vox Point Indonesia berkarya untuk mengembangkan nilai- nilai kebangsaan.

Kualitas diri Wempy yang sangat humble, rendah hati ini membuat dia luwes bergaul, disenangi dan bisa diterima di komunitas manapun maupun pribadi tokoh-tokoh politik.

Driver Mentality

Sisi lain dari Wempy yang saya apresiasi adalah driver mentalitynya. Ia lahir, sekolah, kuliah di daerah, tepatnya di Universitas Flores, Ende, Nusa Tenggara Timur, tapi ia tidak merasa kecil, minder atau terperangkap dalam nama kampus yang tentu tidak sementereng kampus UI, UGM, ITB, UNAIR, dan kampus swasta tersohor lainnya di Jawa.

Saat kuliah, ia tidak hanya kuliah, kost dan warung makan atau masak sendiri; tapi aktif di organisasi kemahasiswaan yang berskala nasional, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende.

Pergulatan hidupnya tidak berhenti di situ. Ia lalu merantau ke Jakarta. Di Jakarta, dindo Wempy tidak langsung menjadi pengurus pusat GMNI. Tahun 2011, ia baru menjadi salah satu presidium PP GMNI.

Usai dari GMNI, Wempy aktif di lembaga survey, kemudian menjadi direktur Indopolling Network dan mengambil kuliah pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional. Saat ini sudah masuk pada tahap penulisan tesis untuk meraih magister.

Pekerjaan yang ditopang pula dengan studi ilmu politik ini memungkinkan dia bersentuhan dengan politik, aktor-aktor politik pusat dan daerah, sudah mulai tampil di televisi memaparkan hasil survey maupun prediksi kemenangan kontestan yang maju Pilkada.

Selama masa pandemi Covid-19 ini, aktivitas Wempy terus berjalan. Ia masih sering muncul entah sebagai pembicara atau tampil sebagai moderator webinar yang secara rutin diadakan oleh Para Syndicate, sebuah lembaga kajian kebijakan (policy studies) independen, kelanjutan dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang didirikan oleh Yayasan Cah Angon (Cah Angon Foundation). Pendirian lembaga ini digagas oleh Sukardi Rinakit sebagai ikhtiar bersama meneruskan cita-cita dan gagasan para Pendiri Republik.

Dari gambaran singkat ini, Saya menilai Wempy termasuk orang muda yang tidak merasa kecil dari mana ia datang dan dibentuk. Ia sepenuhnya menjadi mandataris kehidupannya sendiri, ia menjadi pengemudi (driver) bagi hidupnya.

Wempy ini termasuk anak muda yang memiliki self-determination yang tinggi, dia tahu gambaran besar hidup yang ingin ditujuinya, ia tahu peta jalannya, ia menjalankannya setapak demi setapak .
Dengan kata lain, sesuatu yang ada pada diri Wempy, itulah kendaraannya. Ia telah menjelma menjadi kekuatan mencipta, berkarya, berprestasi atau berkreasi.

Sayang sekali, di saat Wempy sudah mulai menemukan jalannya dan penuh semangat menjalaninya, ia harus pergi. Walau demikian, masa singkat hidup Wempy di dunia fana ini telah memberikan sesuatu kepada dunia, dirinya, keluarga, sahabat-sahabatnya dan sebagaimana nama akhir Wempy, yakni “ Hadir”, kenangan akan dirinya terus hadir. Life goes by, but all memories still remain. Selamat jalan Dindo Wempy.

BERITA, POLITIKoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Kota Lampung adalah kota yang cukup pesat perkembangan kota di Pulau Sumatera selain Medan, Palembang dan Padang.

Selain potensi alam, kota ini juga ditopang potensi SDM yang mumpuni. Sejumlah penghargaan secara nasional telah disabet kota ini yang di bawah pimpinan sang Wali Kota Eva Dwiana.

Bicara smart city, kota memiliki sejumlah breaktrough atau terobosan mulai smart people, governance sampai smart environment.

Saat menyampaikan paparannya dalam webinar Political and Public Policy Studies Sabtu (24/7/2021) Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung Khaidarmasyah menyebut kota ini sedang menyiapkan program wifi gratis di area publik.

“Selain wifi gratis, ada lagi program smart city yaknj instalasi jaringan fiber optik. Yaitu telah dilakukan instalasi jaringan di lingkungan sekretariat pemerintahan Kota Bandar Lampung sepanjang 1 KM,” jelas dia.

Lanjut katanya, pembangunan Command dan Data Center sedang dilakukan untuk mengontrol akses jaringan dilingkup Kota Bandar Lampung.

Sejauh ini terangnya, Pemkot Bandar Lampung terus berupaya melakukan langkah-langkah yang brilian terutama akses kemudahan pelayanan kesehatan.

“Yang mana kami menyediakan layanan ambulans gratis untuk masyarakat. Bahkan pemkot telah melakukan MoU dengan media cetak, Online dan TV untuk mempublikasikan Bandar Lampung sebagai kota layak huni,” katanya.

Selain itu, ada pula Kemudahan Akses Layanan Pendidikan dengan menjalankan program bina lingkungan.

Ditambah lagi dengan Kemudahan Akses Jaminan Keamanan yaitu dengan memang CCTV terintegrasi, dengan Polresta tujuannya untuk menjaga keamanan kota.

POLITIKoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS com, Jakarta – Menghadapi era digitalisasi dan teknologi, maka kota juga setidaknya harus bersiap menuju smart city, bukan saja orang-orangnya yang pintar tapi dibutuhkan juga lingkungan yang cerdas serta tempat tinggal yang cerdas pula.

Nah! untuk mewujudkan semua itu, butuh konsep dan strategi dari para kepala daerah di Indonesia.

Saat tampil sebagai keynote speech, Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut kondisi pandemi saat ini dimana kota-kota di dunia tidak ada yang siap. Carrying capacity kata dia secara physically tentu harus dihitung sedemikian rupa.

“Man made feature bisa bikin bangunan jalan dan sebagainya. Tapi kreator maha pencipta telah membuat feature di muka bumi ini. Kadangkala kita tidak bisa bisa menghitung kota sebuah habibat terhadap lingkungan di sekitarnya,” ujar dia.

Aktivitas orang berproduksi kata Suharso, kemudian itu menjadi sebuah tempat leaving (kehidupan) dimana orang bisa melakukan kreatifitas kemudian dihargai dan selanjutnya ada nilai tukar yang diperoleh.

Kota tambah dia, harus mampu menyediakan sedemikian rupa pilihan-pilihan pekerjaan serta pilihan-pihan kesejahtraan kepada warga kesejahtraan kepada masyarakat Jadi mungkin kota membiarkan.

“Saya baru saja lihat dan saksikan di Amerika yang mana homeless (pengganguran) banyak ada di New York, Los Angeles ada juga di San Fransisco. Hal yang tidak saya bayangkan ketika saya tahun 94 ada disana, penyebabnya ekonomi dunia terguncang karena pandemi,” jelasnya.

Disisi lain, Konsep dan strategi Smart City juga diterangkan Bupati Kabupaten Kuningan Acep Purnama disampaikan Kadis Kominfo Wahyu Hidayah saat memaparkan materinya dalam webinar terkait kota pintar.

Dia menyebut untuk mewujudkan Kuningan smart city, rintisan yang sudah dilakukan adalah : Pembangunan Command Centre, pemasangan CCTV publik, dan wifi publik (internet gratis) yang dipasang di ruang publik, taman, Rumah Sakit, terminal dan tempat umum lainnya.

“Smart city tingkat Kabupaten mustahil terwujud jika wilayah administrasi terkecil berupa Desa/Kelurahan tidak memiliki konsep smart village. Untuk itu, dirintis pembangunan Desa Digital dan Smart Village di Kabupaten Kuningan. Saat ini terdapar 8 desa digital dan 20 desa smart village,” kata dia.

Tujuan terbangunnya smart city kata Wahyu, adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, lebih cepat, transparan dan terukur, sehingga diperlukan aplikasi berupa sistem informasi untuk mendukung proses pelayanan yang lebih baik tersebut.

Sementara Walikota Bitung, Maurits Mantiri saat memaparkan konsepnya  mengatakan Konsep dan strategi Smart City Bitung, salah satunya menyiapkan 1001 Wifi disejumlah lokasi.

“Hal itu juga memang jadi salah satu janji politik semasa kampanye lalu. Dan itu sedang dan sementara dirampungkan. Apalagi sekarang semua aktifitas dilakukan via daring, jadi sangat perlu adanya wifi gratis untuk masyarakat,” jelas Maurits.

 

POLITIKoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Kabupaten Tangerang adalah kabupaten yang memiliki sejumlah potensi yang layak untuk dikembangkan. Letaknya pun cukup strategis lantaran diapit ibukota Jakarta dan kota lainnya.

Menurut Bupati Tangerang Zaki Iskandar, daerah ini cukup beragam, pada 2019 dengan potensi ekonomi sebedar 5,93 persen sedangkan 2018 san 2017 5,95 persen dan 5,83 persen.

“Sedangkan presentasi penduduk miskin jauh lebih rendah dari angka nasional namun kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan Banten dan nasional umumnya,” jelasnya dalam webinar Political and Public Policy Studies dengan tema, Smart City : Konsep dan Strategi Kepada Daerah di Indonesia  Sabtu (24/7/201).

Sustanaible Develompment Goal (SDGs)

Lanjut kata bupati dua periode ini, keterlibatan pemerintah daerah perlu didorong dalam pencapaian SDG’s sejak pemberlakuka desentralisasi nasib dan kualitas hidul warga sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah.

Technology Internet of Things

Salah satu faktor utama dari smatt city adalah Technology Internet of Things. Teknologi terbaru yang memanfaatkan kemampuan internet untuk diterapkan pada berbagai peralatan dan kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut dia mengutarakan, Tangerang terus bergerak dan progress terkait indikator smart city mulai dari Smart Governenace, Smart Leaving, Smart Environment sampai smart branding.

Dari aspek hukum kata Zaki, Tahun 2019 Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari gerakan menuju smart city di indonesia. Perda Tangerang No 6 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan SPBE
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tentang : Master Plan Smart City Pemkab 2019-2023.

Swlain itu ada lagi terangnya, yakni  Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep 316 – Huk Tentang Pembentukan Tim Evaluator internal pelaksana SPBE Pemerintah Kabupaten Tangerang.

NASIONAL, POLITIKoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Saat menyampaikan pemaparannya dalam webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menjelaskan dalam membangun ‘Smart City’ wilayahnya akan memanfaatkan sistem nilai adat dalihan na tolu.

Tujuan slogan dan filosofi ini kata Bupati yang mana masyarakat untuk sama-sama saling bekerja sama antar masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun industri pertanian parawisata dan perdagangan, konservasi lingkungan serta bersama-sama berbagi informasi tentabh kebutuhan pembangunan pemerintah Tapanuli Utara.

“Atasi keterbatasan sarana dengan memanfaatkan tersedianya dana bantuan pemerintah atau investasi dari sektor agro industri, parawisata, CSR san lainnya,” ujarnya dalam Webinar P3S yanh bertajuk Smart City : Konsep dan Strategi Kepala Daerah di Indonesia, Sabtu (24//7//2021)

Selain itu ujar Nikson, Kabupaten Taput akan  memberikan pelatihan dari kementerian mauoin lembaga terkait untuk meningkatkan potensi SDM dengan

“Kami akan terus memperjuangkan pendirian Univeritas Negeri Tapanuli Utara. Revitalisasi pasar yang mengakomodir produk UMKM dan mengadakan pasar lelang komoditas. Mengembangkan parawisata holistik terintegrasi dan komprehensif,” ujar dia.

Selain itu Meningkatkan
Ektifitas pelayanan publik. Smart Governance meningkatkan pemerintahan yang transparan informatif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara dia menyentil visi daerah ini lumbung pangan dan lumbung SDM yang berkualitas serta daerah wisata.

NASIONAL, POLITIKoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.