ESENSINEWS.com

ESENSINEWS.com – Konsep dan strategi Smart City ala Bupati Kabupaten Kuningan Acep Purnama disampaikan Kadis Kominfo Wahyu Hidayah saat memaparkan materinya dalam webinar terkait kota pintar.

Dia menyebut untuk mewujudkan Kuningan smart city, rintisan yang sudah dilakukan adalah : Pembangunan Command Centre, pemasangan CCTV publik, dan wifi publik (internet gratis) yang dipasang di ruang publik, taman, Rumah Sakit, terminal dan tempat umum lainnya.

“Smart city tingkat Kabupaten mustahil terwujud jika wilayah administrasi terkecil berupa Desa/Kelurahan tidak memiliki konsep smart village. Untuk itu, dirintis pembangunan Desa Digital dan Smart Village di Kabupaten Kuningan. Saat ini terdapar 8 desa digital dan 20 desa smart village,” kata dia dalam Webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com, yang bertajuk Smart City : Konsep dan Strategi Kepala Daerah di Indoensia, Sabtu (24/7/2021).

Tujuan terbangunnya smart city kata Wahyu, adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, lebih cepat, transparan dan terukur, sehingga diperlukan aplikasi berupa sistem informasi untuk mendukung proses pelayanan yang lebih baik tersebut.

Oleh karena itu dia mengatakan, beberapa aplikasi amanat dari Pemerintah Pusat telah diimplementasikan di Kabupaten Kuningan mulai dari penyusunan perencanaan penganggaran, e-monev, e-report, SP4N LAPOR, dan percepatan transaksi elektronik, maupun aplikasi pelayanan dan perizinan.

“Namun terdapat pula aplikasi sistem informasi lokal di Kabupaten Kuningan diantaranya : SAGAKU (Sagala Kuningan), merupakan aplikasi berupa informasi terkait semua bidang. SIBADU M’RAKYAT (Aplikasi Bank Data Pelaku Usaha Kerakyatan), SIPANDUK
(Pelayanan Adm Kependudukan), PADUKA (Pelayanan Adminduk Usia Perkawinan) PANUTAN (Pelayanan Adminduk) setelah melahirkan, PULPEN PNS Paket untuk pelayanan pensiunan PNS,” jelasnya.

Selain itu terang Wahyu, Kabupaten Kuningan memiliki potensi berupa pariwisata, agropolitan, pengembangan UMKM dan sangat konsen dengan konservasi sehingga dalam menentukan visi smart city ke depan mengacu pula kepada kearifan lokal dan potensi daerah.

Banyak program terkait pelestarian sumberdaya alam, antara lain : Program Pengantin Peduli Lingkungan, dimana pasangan pengantin harus menanam pohon sebanyak 5-10 pohon.

Ada juga istilah APEL (Aparatur Peduli Lingkungan) Kegiatannya adalah penananam pohon, penyebaran benih ikan di sungai, pelestarian dan pelepasan burung. APEL wajib dilakukan oleh pegawai yang baru diterima menjadi CPNS /P3K, pegawai yang naik pangkat dan pegawai yang promosi.

SERULING (Seruan Siswa Baru Peduli Lingkungan), yaitu program lingkungan wajib bagi siswa baru yang masuk sekolah. Program ini dilakukan dalam rangka menanamkan budaya cinta lingkungan sejak kecil.

Bagitu pula katanya, Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis merupakan gerakan penanaman di areal lahan kritis, program ini dapat menekan laju penambahan lahan kritis menjadi Nol Lahan Kritis.

Selain itu, ada pula program andalan Kuningan yakni BUNDA MENYAPA (Bangun Desa Menata Sumberdaya Pangan) merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam sayuran dan apotek hidup. Program ini dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga,” katanya.

“Kunci kesuksesan dalam mewujudkan smart city tergantung kepada masyarakatnya, sehingga dalam rangka mewujudkan smart people – smart society diperlukan peningkatan SDM. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan literasi digital dan pelatihan Digital Entrepreneur dan pelatihan keahlian lainnya di bidang TIK”.

Terkait pemetaan kesiapan menghadapi smart city terang dia, pada tahun 2021 ini dilaksanakan penelitian terkait Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Smart City, yang difasilitasi oleh BPSDMP Kominfo Jawa Barat.

“Dokumen ini penting untuk mengukur dan menganalisa seberapa besar kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman bagi Kabupaten Kuningan dalam menggapai smart city. Dokumen penelitian ini juga sebagai guidance untuk implementasi pembangunan smart city di Kabupaten Kuningan,” sebut Wahyu.

POLITIKoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com, Jakarta – Sejumlah hal yang krusial tentang bagaimana kesiapan kota dan kabupetan di Indonesia menuju Smart City yang dicanangkan pemerintah dipaparkan sejumlah narasumber dalam webinar yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) dan Esensinews.com.

Kali ini tema webinar yang diusung yakni, Smart City : Konsep dan Strategi Kepala Daerah di Indonesia, yang dihelat Sabtu (24/7/2021) Pukul 15.00-17.00 WIB.

Menghadapi era digitalisasi dan teknologi, maka kota juga setidaknya harus bersiap menuju smart city, bukan saja orang-orangnya yang pintar tapi dibutuhkan juga lingkungan yang cerdas serta tempat tinggal yang cerdas pula.

Nah! untuk mewujudkan semua itu, butuh konsep dan strategi dari para kepala daerah di Indonesia.

Saat tampil sebagai keynote speech, Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut kondisi pandemi saat ini dimana kota-kota di dunia tidak ada yang siap. Carrying capacity kata dia secara physically tentu harus dihitung sedemikian rupa.

“Man Feat Picture bisa bikin bangunan jalan dan sebagainya. Tapi kreator maha pencipta telah membuat pictures di muka bumi ini. Kadangkala kita tidak bisa bisa menghitung kota sebuah habibat terhadap lingkungan di sekitarnya,” ujar dia.

Aktivitas orang berproduksi kata Suharso, kemudian itu menjadi sebuah tempat leaving (kehidupan) dimana orang bisa melakukan kreatifitas kemudian dihargai dan selanjutnya ada nilai tukar yang diperoleh.

Kota tambah dia, harus mampu menyediakan sedemikian rupa pilihan-pilihan pekerjaan serta pilihan-pihan kesejahtraan kepada warga kesejahtraan kepada masyarakat Jadi mungkin kota membiarkan.

“Saya baru saja lihat dan saksikan di Amerika yang mana homeless (pengganguran) banyak ada di New York, Los Angeles ada juga di San Fransisco. Hal yang tidak saya bayangkan ketika saya tahun 94 ada disana, penyebabnya ekonomi dunia terguncang karena pandemi,” jelasnya.

NASIONAL, POLITIKoleh Sebar Tweet

Penulis : Johnny Alexander (Pengamat Politik)

Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 (Pemilu Presiden dan Legislatif) akan jatuh pada Rabu, 28 Februari 2024 sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 jatuh pada Rabu, 27 November 2024.

Hal itu diputuskan dalam rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Kamis (3/6/2021).

Beberapa hal yg di sepakati :
1. Tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yakni pada Maret 2022.

2. Dasar pencalonan pada Pilkada 2024 akan didasarkan pada hasil Pemilihan Legislatif 2024.

Ada sejumlah masalah krusial terkait Pemilu 2024.
1. Soal masa jabatan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan habis pada 2023, 2024, dan 2025.
– Beberapa pendapat sangat mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu.
– Apakah akan diperpanjang sampai dengan 2025 semua?
– Ataukah dimajukan rekrutmennya di 2022, – Tetap sesuai periode yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu?

2. KPU mengusulkan jadwal pemungutan suara pada Pemilu 2024 dipercepat dari yang biasanya digelar pada bulan April.
Hal ini demi efisiensi waktu lantaran pemilihan presiden dan legislatif (pemilu) digelar dalam tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

*Jadwal Pilpres*
Dalam rapat tersebut, Pemilu Presiden dan Legislatif disepakati akan dilaksanakan pada Rabu, 28 Februari 2024 mendatang .

Pilpres kerap disebut pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Oleh sebab itu, tahapannya akan dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari-H pemungutan suara.
Maka Tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yakni pada Maret 2022.

*Jadwal Pilkada*
DPR menyepakati tanggal pilkada serentak.
Pilkada serentak disepakati akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 .

Namun keputusan resmi mengenai jadwal penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada 2024 akan diambil melalui pleno KPU. Hasil dari pleno KPU kemudian akan dikonsultasikan bersama dengan pemerintah dan DPR.

Dalam menentukan tanggal Pemilu, KPU juga perlu terlebih dulu mengajukan rancangan peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal pemilu. Serta rencana waktu pemungutan suara pemilu Presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten/kota.

KPU berencana menyusun tahapan pemilu 2024 secara lebih awal. Pemilu 2024 lebih kompleks dibanding Pemilu 2019. Salah satu alternatifnya adalah, tahapan pemilu disusun dalam rentang waktu 25 bulan agar lebih matang. Sehingga dimungkinkan pemilu 2024 dimulai awal Tahun 2022.

KPU menjelaskan pilihan jadwal pemilu tersebut sudah termasuk kajian dan simulasi. Pertimbangan waktu pemilihan suara juga sinergi dengan persiapan digitalisasi pemilu, persiapan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana, serta tantangan/potensi masalah Pemilu 2024. KPU ingin menyiapkan Pemilu 2024 sebaik mungkin. Prinsipnya lebih awal, tidak mengambil waktu paling lambat.

Penjadwalan ini bertujuan agar masyarakat dan penyelenggara pemilu memiliki waktu mempersiapkan Pilkada 2024. Wacana KPU untuk memajukan hari coblosan Pemilu 2024 tidak pada bulan April, merupakan pilihan yang tepat.

Menata jadwal pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak untuk 2024 menjadi poin penting. Mengapa? Karena pelaksanaan pemilu tidak hanya tentang sirkulasi kepemimpinan dan keterwakilan rakyat dengan memberikan hak pilihnya, tetapi juga terkait dengan hak politik untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Dengan jadwal yang terencana dan sudah diketahui dari waktu pelaksanaan, pemilih pun bisa berpartisipasi dan berkontribusi. Pemilih sudah bisa langsung mencari informasi tentang peserta pemilu seperti mengenal dan membandingkan para calon. Dengan ini, partisipasi pengguna hak pilih nantinya akan menyertakan wawasan yang baik dari para pemilih. Persentase pemilih menjadi bukan hanya soal prosedur tapi juga lebih substantif.

*Dasar hukum*

Dasar hukum dalam undang-undang terkait pentingnya penataan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 nanti?

Pada UU 7/2017 dituliskan dengan jelas soal penjadwalan pemilu. Pasal 167, Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, di mana hari, dan pemilihan suara pemilu yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara dilaksanakan serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, bukan menjadi hal yang sulit untuk mengatur penjadwalan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2024. Sebab, ketentuan selebihnya dapat diatur oleh KPU.

Beda halnya dengan regulasi pilkada. UU Pilkada sudah menetapkan bahwa jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 adalah pada November 2024.

Hal lain yang juga mendasar dan penting untuk menjadi perhatian bersama adalah, proses rekruitmen penyelenggara Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Mengapa? Karena hal ini terkait dengan efektivitas dan kondusivitas pelaksanaan tahapan.

Jika menggunakan simulasi pencoblosan Pemilu serentak pada 28 Februari 2024, dengan mengacu pada pasal 167 ayat (6) UU 7/2017, maka 28 April 2022 adalah jadwal tahapan pertama. Tahapan Pertama adalah perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 mengatur tentang Tahapan Penyelenggaraan. Waktu penjadwalannya dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Lalu bagaimana konkretnya? Jika rencana penjadwalan pemungutan suara juga perlu disinkronisasikan dengan tahapan rekruitmen penyelenggara pemilunya, maka perlu diperhatikan penjadwalan rekruitmen penyelenggara pemilu yang tidak beririsan dengan pelaksanaan tahapan pemilu.

Mengapa? Agar pola rekrutmen dapat seiring dengan amanah undang-undang dan menjadi satu kesatuan tim kerja yang solid. Pada UU 7/2017 pasal 51 ayat (3) dan pasal 54 ayat (3) dijelaskan bahwa, ( petugas adhoc ) PPK dan PPS dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 ( doa) bulan setelah pemungutan suara.

Pertanyaan selanjutnya, apakah petugas adhoc pada Pemilu Serentak 2024 adalah petugas adhoc yang sama untuk pilkada serentak 2024? Bisa ya, bisa tidak. Mengapa? Karena akan ada proses rekrutmen ulang.

UU Pilkada, pasal 15 ayat (3) dan pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa, PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. Lagi, hal inipun tidak diatur dalam kelembagaan Bawaslu untuk membentuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, tetapi pada praktiknya, hal ini dilakukan dengan rentang waktu yang tidak jauh berbeda oleh Bawaslu kabupaten/kota.

Hal ini menjawab pertanyaan terkait dengan petugas adhoc dalam pemilu. Apakah petugas adhoc pada pemilu dan pilkada adalah orang yang sama dengan beban tugas ganda? Atau orang yang berbeda dengan beban tugas masing-masing?

Jika pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sudah komprehensif, kita berharap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 nanti tidak lagi terjebak pada permasalahan yang sama. Komprehensif yang dimaksud adalah, tidak hanya terkait dengan penyelenggaraannya, tetapi juga dilakukan konsolidasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dengan penataan proses rekrutmen dan sirkulasi masa tugas.

Bagaiman Peran Pemerintah Daerah Menghadapi Pilkada 2024?

Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan desain dana pilkada untuk persiapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Walaupun Pilkada serentak baru digelar pada 2024, pemerintah daerah diharapkan bisa menabung sejak 2022 begitu tahapan Pilkada dimulai.

Jadi nanti pemerintah daerah merumuskan berapa estimasi kebutuhan untuk Pilkada di 2024 dan dana cadangan mulai dipersiapkan dari tahun 2022 berdasarkan pembiayaan dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga dalam rangka ini, ada beberapa hal strategis yang memang butuh pembahasan. Yang paling utama, menyangkut Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Gubernur, Bupati/Walikots merupakan aktor implementator kebijakan Kemendagri menyangkut desain APBD.
Kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dapat segera dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Kemendagri. Sehubungan saat ini Kemendagri bersama dengan Kemenkeu, Bappenas, Setneg dan Kemenkumham sedang mendesain RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Di dalamnya nanti akan mereformasi ulang bagaimana mendesain DAU, DAK, DBH, Dekon dan TP. Sehingga secara bersama memiliki pedoman agar bisa memperjuangkan kebutuhan dana di daerah. Jadi UU No.33/2004 harus di evaluasi dan bagaimana arah kebijakannya ke depan.

OPINIoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com, Manado – Upaya untuk menghentikan penyebaran Viruc Corona terlus dilakukan pemerintah. Mulai dari pemberian vaksin gratis sampai vitamin dan obat-obatan.

Bahkan rapid test. Hal itu nampak di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut)  Manajemen by objektive diterapkan Sekwan DPRD Gledy Kawatu.

Bukti keseriusan dan langkah preventif terhadap virus yang mematikan ini apalagi varian teratu yakni delta, selauruh pimpinan bahkan staf di geding cengkeh ini dilakukan rapid tes antigen.

Salah satu pegawai DPRD yang tak mau mneyebutkan namanya mengatakan langkah Sekwan DPRD cukup brilian.

“Kami akan terus menjaga kebugaran tubuh dan menjaga kesehatan. Memang kalau badan tak sehat atau stamina kuranh vit lebih baik sangat rentan tertular,” kata dia

Menurutnya, apapun program yang dilakukan akan terus disupport lantaran ini untuk kebaikan.

Dia pun memuji langkah pemerintah yang memberikan vaksin gratis bagi masyarakat dan juga rapid tes bagi pegawai khususnya di DPRD Sulut.

Selain karyawan yang dilakukan rapid tes, terlihat juga sejumlah wartawan yang mangkal di DPRD yang ikut dites. Salah satunya wartawan SKH Media Sulut Alvin, hasilnya negatif arau bebas dari virus corona.

WAKIL RAKYAToleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com, Tomohon — Akhirnya, Edwin Roring dilantik sebagai Sekretaris Kota (Sekot) Tomohon.

Mantan Sekda Samgihe ini dilantik oleh Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, di Emerus Hill, Jumat (23/7/2021).

Uaai pelantikan Edwin Roring  mengatakan dirinya siap menjalankan tugas awal yang diberikan oleh Wali Kota.

“Sementara ini Pemkot Tomohon sedang menjalankan penanganan Covid-19. Jadi kita akan fokus untuk permasalahan pandemi ini. Kita Tracing kembali, agar penanganan sesuai dengan target dan sasaran,” ungkapnya.

Roring juga memberikan warning bagi ASN kota sejuk ini.

“ASN itu ada sumpah janji sebagai PNS, ada tupoksi masing-masing. Jadi bekerjalah sesuai tupoksi, jangan karena like dislike, tapi kita on the track saja, agar tugas tidak ditinggalkan. Paling jelek jika ada pembiaran dari para aparatur negara,” kata dia.

DAERAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Sejumlah relasi dan kolega memberikan ucapan terakhir bagi sang pejuang demokrasi Indonesia Wempy Hadir.

Pengamat politik sekaligus Direktur Sulindo ini dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Ben Mboi Ruten, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (23/7/2021).

Banyak kenangan manis ditinggalkan oleh almarhum semasa hidupmya. Banyak sumbangsih pemikiran yang konstriktuif yang diangkat ke publik.

Salah satu yang memberikan ucapan bela sungkawa datangnya dari sahabat Wempy yakni Bupati Manggarai Herrybertus G.L Nabit. Ucapanya dikirim lewat karangan bunga.

“Selamat jalan sahabat, terima kasih telah berpartisipasi memberikan gagasan hebat untuk Manggarai dan Indonesia,” tulis Bupati.

Bukan saja Bupati Manggarai yang terpukul atas berpulangnya Wempy, tapo adapula koleganya di GMNI Karyono Wibowo, Lucius Karus (Formappi), Vian Suharyanto, Pengamat Politik Pangi Chaniago dan Direktur P3S Jerry Massie.

 

BERITA, NASIONALoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Kabar duka datangnya dari Direktur Eksekutif  Sulindo, Wempy Hadir. Pengamat politik yang cukup vokal ini dikabarkan meninggal dunia di RS Ben Mboi Ruten, Kabupaten Mangggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat (23/7/2021).

Kabar ini terlihat dari postingan direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

“Turut berdua atas meninggalnya kawan seperjuangan kita, Bung Wempy Hadir,” kata Karyono Wibowo.

Karyono pun mengajak semua pihak ikut mendoakan kepergian sang Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) 2011-2015 itu.

“Kita doakan almarhum diterima di sisi Tuhan, dan keluarga diberi keikhlasan dan kekuatan. Amin,” pungkasnya.

Sementara itu, sahabat Wempy yakni Lucius Karus juga menyampaikan hal yang sama. Peneliti senior FORMAPPI tersebut mengatakan bahwa Wempy meninggal dunia di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“RIP untuk sahabat terbaik Wempy Hadir (Direktur Surveylink). Semoga segera menikmati hidup abadi di surga. Amin!” kata Lucius Karus.

Berdasarkan informasi pula, bahwa Wempy Hadir meninggal setelah sebelumnya melakukan isolasi karena terpapar Covid-19.

Selamat jalan Bung Wempy.

POLITIKoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Disela-sela kesibukannya, Wali Kota Manado Andrei Angouw (AA) terus memantau kondisi di wilayah Manado dengan cara berkeliling mengamati berbagai problematika di lapangan, Jumat (23/7/2021).

Sebelumnya beliau berjalan kaki memantau kondisi lahan parkir di Kantor Wali Kota Manado.

Uaai dari sana, lantas mantan Ketua DPRD Sulut ini pun melanjutkan perjalanan menyusuri lapangan Sparta Tikala sembari mengamati proses pengerukan dasar sungai di samping SPBU Tikala.

Setelah itu, dirinya melanjutkan perjalanannya menuju ke Jalan Sudirman Kompleks Swiss Bell Hotel Maleosan dan menuju ke Pasar 45.

Tak hanya itu, dia pun menyusuri jalan di samping Shoping Center melalui Jalan Sisingamangaraja dan melewati jembatan Megawati menuju ke Jalan Hasanuddin Tuminting.

Orang nomor satu di kota yang terkenal dengan kerukunan umat beragama tampak mengamati setiap sudut-sudut kota yang dilalui olehnya termasuk di Jalan Boulevard II Kelurahan Maasing, Tumumpa sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Tak banyak bicara, Andrei Angouw tampak memperhatikan sejumlah permasalahan yang ditemui disepanjang jalan dan menjadi catatan untuk dicarikan solusinya.

Seperti di TPI,  Andrei melihat rencana pembuatan jembatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Pemkot Manado.

Wali Kota ingin melihat aktivitas warga disepanjang jalan yang dilalui olehnya, memperhatikan kondisi lalulintas dan aktivitas di jalan raya termasuk memantau kegiatan sektor informal seperti warung-warung dan kedai yang sedang berjualan.

DAERAHoleh Sebar Tweet

ESENSINEWS.com – Ekonom senior Christianto Wibisono berpulang pada hari ini, Kamis (22/7/2021). Kepergiannya membuat rekan dan kolega merasa kehilangan teramat dalam, dan tentu mengingat masa-masa lalu Christianto Wibisono yang membekas di hati mereka.

Salah satunya Ekonom INDEF yang juga Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Dalam sebuah tulisan, ia menceritakan kenangannya terhadap sosok almarhum, dan pesan-pesan yang bisa inspirasi banyak orang. Berikut ulasannya;

Catatan Christianto Wibisono

Covid-19 tidak kenal ampun menyerang siapa saja. Yang sehat dan kuat pada umumnya tahan menghadapi serbuan Covid-19 ini. Tetapi yang kebetulan pertahanan tubuhnya lemah, maka risikonya besar. Risiko itu kini ditanggung oleh sahabat senior saya, tokoh Angkatan 66, Christianto Wibisono (CW).

Tokoh senior ini tidak lagi mampu menghadapi pandemi, yang sekarang menjadi masalah bersama bangsa ini dan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Satu per satu gugur, termasuk sahabat Chritianto Wibisono.

Christianto Wibisono adalah ahli ekonomi politik, yang sangat rajin menulis buku dan dan cukup kritis menuangkan tulisan berbagai artikel di media massa. Dalam tulisan Sjahrir (Pakar Ekonomi, Kebijakan Ekonomi dan Ekonomi Politik, 1994) CW diakui termasuk ke dalam 25 pakar ekonomi papan atas papan atas politik pada masa Orde Baru, bersamaan dengan ekonomi senior, yang juga sudah wafat (Soemitro Djojohadikusumo, Sjahrir, Sarbini SUmawinata, Suhadi Mangku Suwondo, Hadi Soesastro, Pande Raja Silalahi, Soeharsono Sagir, Rijanto, Dawam Rahardjo, Hartojo Wignyowiyoto, Nurimansjah Hasibuan, The Kian Wie, Frans Seda).

Sedangkan pakar ekonomi lainnya yang masih sehat, antara lain Rizal Ramli, Marie Pangestu, Djisman Simanjuntak, dan lain-lain.

Ukuran kepakaran Christianto dan 25 pakar sejawat lainnya dipersempit sebagai ahli ekonomi yang rajin menulis dan menuangkan pemikiran khususnya di koran Kompas, media massa terbesar di tanah air.

Pada waktu itu tidak ada internet, sirkulasinya mencapai setengah juta dan dibaca oleh jutaan warga di seluruh Indonesia. Nama CW diakui termasuk ke dalam klub 25 ekonom tersebut dan berperan sebagai analis bidang bisnis dan ekonomi politik, meskipun lulus dari Fakultas Ilmu Sosial Politik UI, bukan fakultas ekonomi.

Pada masa Orde Baru ketika bicara politik dibatasi, CW mendirikan think Tank bernama Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI). Lembaga ini tidak hanya menyediakan data-data bisnis, tetapi juga aktif menggelar seminar yang berbobot dengan uraian data-data bisnis yang kuantitatif dan analisa ekonomi politik tentang lingkungan bisnis Indonesia, yang kompleks dan bahkan terkandung misteri, yang sulit ditebak.

Pada masa reformasi atau pasca Orde Baru, CW tetap aktif menuangkan pemikrannya di berbagai media dan menulis buku. Pada masa Presiden SBY, bersama saya CW menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional, wing yang diangkat presiden untuk memberikan saran dan nasehat kebijakan bidang ekonomi. Jadi, sepanjang hidupnya CW terus produktif dan tak kenal lelah mendedikasikan dirinya sebagai cendikiawan, pemikir dan terus menulis buku.

Dalam satu kesempatan, pada tanggal 6 February 2013, saya ajak presentasi di depan media massa hasil survey saya tentang popularitas tokoh, yang diperkirakan menjadi presiden pada tahun 2014.

Di dalam presentasi tersebut saya menyebut Jokowi adalah presiden yang akan datang berdasarkan hasil survei lembaga baru yang saya dirikan, Pusat Data Bersatu (PBD). Semua media massa yang hadir mengutip hasil survey tersebut. Karena tiba-tiba ada hasil survey tersebut, saya dan CW banyak mendiskusikan hal tersebut dan aspek politik lainnya.

Bulan yang lalu CW masih terus berkomunikasi dengan saya dan bahkan mengirim buku tulisannya yang cukup tebal 362 halaman, berjudul “Kencan Dinasti Menteng”. Buku ini sangat menarik karena menceritakan penguasa negeri ini sesungguhnya bergulir dari elit ke elit, yang umumnya para presiden dan menteri tinggal di wilayah strategis dan mahal, yakni kawasan Menteng.

Ini metafora dan mungkin sindiran juga tentang elitisme politik di negeri ini, suatu gambaran perlunya pemimpin lebih merakyat. Sampai beliau wafat, saya tidak pernah mendiskusikan buku ini, kecuali di beberapa bagian pemikirannya di group WA anggota KEN masa SBY (2009-2014) dimana kita berdua ada di situ.

 

 

Sumber : CNBC

NASIONALoleh Sebar Tweet

Oleh : Jhony Suak (Koordinator JaDi Sulut)

Peta jalan untuk mewujudkan kota cerdas di Indonesia dapat dijalankan sejak 2015 saat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun masterplan 35 wilayah pengembangan strategi (WPS), termasuk di dalamnya kota cerdas berkelanjutan.

Secara garis besar ada tiga batu loncatan penting, yakni:
1. 2025 tercapai prinsip-prinsip kota layak huni, aman dan nyaman;
2. 2035 kota hijau dengan ketahanan iklim dan bencana yang maksimal, serta
3. 2045 terciptanya kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi.

Namun demikian, inisiasi dan penerapan smart city di Indonesia belum memiliki landasan hukum. Padahal dasar hukum merupakan pokok penting dalam penerapan suatu kebijakan yang dapat diimplementasikan.

Menggalakan Gerakan Kota Pintar, pemerintah harus menerbitkan peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah (PP), atau peraturan presiden (Perpres).

“Dari ketentuan undang-undang itu keluarlah kebijakan, jadi policy it always ada payung hukumnya.

Kualitas kebijakan pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Jika dasar hukum disusun dengan konsultasi publik yang matang, maka proses sosialisasi dan implementasi akan berjalan dengan baik.

Pemerintah pusat belum serius dalam mewujudkan smart city di Indonesia. Terbukti dengan regulasi yang belum ada, juga konsep dasar mengenai kota cerdas yang belum dapat dijangkau secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Permasalahan Saat ini ya baru sebatas menawarkan euforia berteknologi yang memudahkan saja seperti penggunaan, belum menyentuh masalah mendasar kota yang layak huni dan berkelanjutan,”.

Mewakili pemerintah pusat, kepemimpinan baru Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memberi perhatian pada penerapan smart city, dalam hal penggunaan teknologi informasi.

Namun perkembangan smart city di Indonesia saat ini masih menitikberatkan pada penggunaan teknolofi informasi semata. Padahal, konsep dasar smart city adalah bagaimana menghadirkan solusi yang kreatif dan inovatif atas segala permasalahan kota, seperti menangani banjir, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan menekan polusi udata.

“Termasuk juga menata menarik perhatian, menyediakan air bersih, mengelola sampah dan limbah, membangun rumah dan gedung hijau cerdas, mobilitas yang cerdas dan seterusnya.

SMART CITY penekanannya bertumpu pada teknologi informasi, maka ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu:
*Penjelasan suplai listrik yang kapasitas tinggi dan jaringan internet yang kuat*

Saat ini meski sudah ada sejumlah kota yang mulai menginisiasi praktik smart city, tetapi belum ada satu kota pun di Indonesia yang tergolong kota cerdas.

Contoh Kota Surabaya, merupakan yang paling siap untuk menjadi kota cerdas pertama di Indonesia. Dia menyebut di Jakarta misalnya, konsep smart city sudah ditinggalkan, aplikasi Qlue tidak digunakan. Juga Bandung, juga sudah mulai ditinggalkan.

Selain membutuhkan dukungan pemerintah pusat, komitmen pemerintah daerah yang paling penting, tidak hanya pada satu periode kepemimpinan tetapi berkelanjutan.

Setelah regulasi yang diturunkan menjadi kebijakan, pematangan konsep, serta pemilihan pilot project, pekerjaan rumah lain dalam hal ini yaitu skema pendanaan dan penguatan kelembagaan.

 

 

 

OPINIoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.