KPK Tetapkan Bupati Lampung Selatan Tersangka dalam Kasus Pencucian Uang

Esensinews com – Lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Selatan non aktif Zainudin Hasan sebagai tersangka dalam kasus pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua PAN Lampung itu juga menjadi tersangka kasus penyuapan fee proyek APBD Lampung Selatan.

KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, meski dialihkan atas nama keluarga. “Seluruh aset tersebut diduga milik ZH yang diatasnamakan keluarga,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah,  dalam konferensi pers di KPK, Jumat (19/10/2018).

Lanjut kata Febri, penetapan tersangka itu merupakan hasil pengembangan dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018.

Penetapan tersangka itu merupakan hasil pengembangan dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018.

“KPK telah melakukan penyitaan terhadap 1 unit ruko dan 9 unit bidang tanah dengan nilai saat harga transaksi total sekitar Rp7,1 miliar. Selain itu disita juga 3 unit kendaraan darat dan air,” ungkapnya.

Zainudin diduga membelanjakan aset-aset tersebut dari penerimaan dana melalui tersangka lainnya, yaitu anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho. Penerimaan dana itu bersumber dari proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan senilai Rp57 miliar.

Adapun aset yang disita KPK adalah 1 unit ruko di Bandarlampung, 2 bidang tanah di Desa Campang Tiga, 5 bidang tanah di Desa Munjuk Sampurna, dan 1 bidang tanah di Desa Ketapang. Kemudian turut disita 1 unit motor Harley Davidson, 1 unit mobil Toyota Velfire dan 1 unit speed boat.

“Selama proses penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sejak 12 Oktober 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi,” ucap Febri.

Sementara, Bupati Lampung Selatan Zainudin disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

 

Editor : Abdiansyah

0Shares

goeh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Nasib Buruh Migran Selang 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

Sab Okt 20 , 2018
Esensinews.com – Berbagai kisah miris yang datang dari pekerja migran asal Indonesia masih menjadi sorotan selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pahlawan devisa negara itu masih kerap mendapatkan perlakuan tidak semestinya di negara tempat mereka bekerja. Mulai dari jam kerja yang tidak manusiawi hingga nyawa yang terancam akibat […]