Esensinews.com, Jakarta – Kelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menggelar Diskusi Virtual dengan tema “Lawan Terorisme, Perkokoh Persatuan Nasional”, Kamis, (8/4/2021).

Sejumlah narasumber yang hadir dan memberikan pandangannya dalam diskusi daring tersebut yakni Poni Dwi Setiadi (Ketua Umum PC PMII Jakarta Pusat), Andreas Simanjuntak (Kordinator Wilayah 3 GMKI), Ahmad Husein (Ketua HMI Jakarta Pusat Utara), Edgar Joshua (Ketua Umum Bakerda Gmni DKI Jakarta), Christo Maria Sultan (Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat) dan terakhir Rivaldi selaku Ketua GPII Jakarta Selatan.

Membuka diskusi, Andreas Simanjuntak selaku Korwil 3 GMKI menegaskan bahwa isu radikalisme dan terorisme adalah nyata bukan sebuah hal yang dibuat – buat ataupun rekayasa dari pihak manapun. Ia menyebut perilaku – perilaku terorisme ini berupaya memecah belah kita sebagai sebuah bangsa.

Andreas menambahkan bahwa kaum muda usia 18 – 23 tahun menjadi kelompok yang rentan untuk direkrut sebagai pelaku teror dikarenakan adanya pemahaman ajaran agama yang keliru dan seringkali disalahtafsirkan, dan juga kurangnya pemahaman akan ideologi pancasila.

“Kalau kita berkaca pada sejumlah penelitian, ditemukan kecenderungan bahwa anak muda usia 18 – 23 tahun rentan terpapar paham radikalisme yang berujung pada terorisme, ini akibat adanya pemahaman ajaran agama yang disalahtafsirkan, lalu kurangnya pemahaman akan ideologi pancasila,” kata Andreas.

Lalu Ahmad Husein selaku Ketua HMI Jakarta Pusat Utara memaparkan bahwa fenomena terorisme bukan hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi fokus dunia internasional.

Ahmad Husein mengungkapkan perlunya pengetatan kontrol pemerintah terhadap peredaran bahan peledak untuk memperkecil penyalahgunaan hal tersebut. Ia pun menegaskan bahwa tindakan terorisme tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran agama islam, karena dalam islam tidak ada satupun dalil yang membenarkan tindakan terorisme, justru islam mengajarkan kepada umatnya untuk bermanfaat dan berguna bagi bangsa serta negara.

“Saya kira ke depan Pemerintah perlu memperketat peredaran bahan peledak agar tidak disalahgunakan, dan saya juga mau tegaskan bahwa dalam Islam yang saya yakini, tidak ada satupun dalil yang membenarkan hal tersebut, karena Islam mengajarkan umatnya untuk bermanfaat dan berguna bagi bangsa serta negara,” ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Umum PMII Jakarta Pusat menjelaskan bahwa konsep terorisme, intoleransi dan radikalisme tidak dapat diterima oleh belahan dunia manapun. Ia juga mengutuk tindakan – tindakan intoleransi dan terorisme yang berupaya merusak kekhusyukan peringatan hari besar keagamaan.

Ia pun menantang Pemerintah, Polri & TNI untuk bersinergi serta berkolaborasi dengan mahasiswa terkhusus organisasi kepemudaan dalam rangka merumuskan metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme dan intoleransi.

“Kami menantang Pemerintah, Polri & TNI serta pihak terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi, merumuskan sebuah metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme dan intoleransi,” ujarnya.

Di forum yang sama Edgar Joshua Silalahi selaku Ketua Bakerda Gmni Jakarta menyampaikan bahwa selain karena pemahaman agama yang keliru, terorisme seringkali terjadi karena adanya kesenjangan secara ekonomi, sosial dan politik, sehingga hal – hal ini perlu juga menjadi perhatian Pemerintah.

“Selain karena faktor pemahaman akan ajaran agama yang keliru, terorisme juga bisa terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik, sehingga kami rasa perlu untuk memperkuat peran elemen mahasiswa terkhusus Cipayung Plus guna memerangi bibit – bibit radikalisme dan terorisme,” pungkasnya.

Narasumber lainnya, Christo Maria Sultan selaku Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat, bahwa sebagai mahasiswa yang kerap kali disebut dengan agent of change, kita harus selalu terdepan dalam melawan upaya – upaya oknum atau pihak manapun yang mencoba memecah belah bangsa, termasuk tindakan terorisme yang sudah menjadi tantangan global.

Christo juga mengapresiasi Pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang telah bergerak cepat dengan memblokir sejumlah situs yang memuat konten – konten radikalisme dan ajakan – ajakan terorisme.

“Kita perlu mewaspadai pola rekrutmen teroris yang berkembang melalui media sosial, untuk itu saya mengapresiasi gerak cepat Pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang telah memblokir sejumlah situs yang memuat konten radikalisme dan ajakan terorisme,” tegasnya.

Terakhir Rivaldi selaku Ketua GPII Jakarta Selatan, menyampaikan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran kepada umat beragama, sehingga akan timbul rasa saling curiga yang berpotensi memecah belah kita sebagai sebuah bangsa, untuk itu kita sebagai pemuda harus ambil peran dalam meminimalisir dan mencegah perilaku – perilaku intoleransi dan terorisme ini, selain itu perlu juga BPIP melakukan penguatan ideologi pancasila sampai pada tingkat sekolah.

Menutup acara diskusi virtual ini, Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menyampaikan Seruan Kebangsaan yang berisi:

1.Mengutuk keras teror bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan aksi teror penembakan yang terjadi Mabes Polri karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan ajaran agama manapun

2.Mendorong dan Mendukung Pemerintah bersama Polri & TNI untuk memberikan rasa aman, nyaman dan damai kepada seluruh umat beragama di Indonesia

3.Mendorong serta Mendukung Pemerintah bersama Polri & TNI untuk menindak tegas para pelaku terorisme yang berupaya merusak tenun kebangsaan dan persatuan bangsa

4.Mendorong Pemerintah untuk memperkuat kurikulum pemahaman Ideologi Pancasila terhadap generasi muda sebagai upaya membendung ideologi radikalisme, sekularisme dan komunisme

5.Mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk terus bergandengan tangan, memperkokoh semangat persaudaraan dan toleransi dalam bingkai Pancasila dan NKRI

6. Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan adanya pemberitaan hoax dan mengajak Masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu, mendukung Pemerintah RI, Polri dan TNI

ESENSINEWS.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai aksi teroris yang terjadi dalam satu minggu terakhir yakni di Gereja Katedral Makasar dan Mabes Polri menandakan program deradikalisasi di Indonesia gagal, sehingga paham radikalisme dan terorisme di Indonesia masih menyebar dengan masif.

“Saya sepakat operasi deradikalisasi di Indonesia itu gagal. Padahal, saya catat anggaran deradikalisasi itu mencapai trilyunan rupiah,” ujar Hasanuddin melalui keterangan tertulis yang diterima IBC di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Hasanuddin menuturkan salah satu penyebab kegagalan operasi deradikalisasi itu adalah metode dan teknik yang dilakukan tersebar di Kementrian dan lembaga bahkan di beberapa organisasi kemasyarakatan, sehingga deradikalisasi yang dilakukan tidak terarah dan kerap terjadi duplikasi.

“Kita harus rombak cara dan tehnik deradikalisasi. Jangan lagi memposisikan seperti “menggurui” dengan mengatakan kalian yang radikal dan kami yang benar. Kita harus bisa masuk diantara mereka, bergaul dengan mereka dan bicara dari hati ke hati,” tuturnya.

Selanjutnya Hasanuddin juga menyampaikan rasa keprihatinannya lantaran penyebar paham radikalisme kini menyasar kaum milenial yang notabene masih dalam proses pencarian jati diri sudah menjadi korban dari kampanye hitam segelintir orang demi kepentingan politik praktis.

“Ironis, banyak kaum milenial yang terpengaruh dengan provokator dahsyat yang mengatasnamakan agama. Menggerakkan kaum muda menjadi “pengantin”, menjadi bomber dengan janji surga. Sementara para provokator duduk manis menikmati kehidupan dunia.
Kenapa tidak mereka saja yang duluan memberi contoh masuk surga?” cetusnya.

Dirinya menambahkan, banyak orang menganggap bahwa teroris itu bisa tumbuh dan bergerak sendiri atau istilahnya Lone Wolf. Namun, Hasanuddin menyatakan istilah Lone Wolf kurang tepat, karena teroris tidak tumbuh dengan sendirinya secara otomatis .

“Dia akan tumbuh ditempat yang situasinya mendukung, berkembang karena komunikasi sosial yang khusus dengan orang-orang tertentu. Dia tumbuh karena ada yang membina bahkan dia punya idola sendiri. Bahwa dia bergerak sendiri (lone) ya ini kebutuhan taktis saja,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Hasanuddin mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) terutama Densus 88 yang telah bekerja optimal.

“Tapi mengatasi masalah teroris tidak bisa hanya segelintir orang yang bekerja. Pemberantasan paham radikalisme dan terorisme harus menjadi program nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa,” tandasnya.

 

 

Editor : Akhrom

ESENSINEWS.com – Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi mengungkap sejumlah hal terkait kejahatan transaksi elektronik bursa berjangka di tengah pandemi Covid-19 dalam webinar yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) dan Esensinews.com Jumat (26/2/2021).

Menurut Kepala Ikatan Sarjana Polisi (ISPPI) ini perlu dikaji tentang kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang oleh para pelaku kejahatan siber.

Selajutnya kata Ito, modus operandinya bagaimana? serta bagaimana cara mengantisipasi bahkan mencegahnya?

Baca Juga  Ditegur Bawa Selingkuhan ke Rumahnya, Buntutnya Suami Bakar Istri Hidup-hidup

Dia pun nenyentil tentang Pasal 2 pidana apa yang bisa dikenakan?

“Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meninimalisasi celah atau peluang terjadinya TP siber dalam usaha bursa berjangka ? (UU nya, edukasi pengguna, edukasi aparat terkait, perbaikan sistem, pengawasan, dan sebagainya,” kata dia.

Selain Komjen Pol Ito sejumlah narasumber yang tampil dalam diskusi virtual ini diantaranya, Rektor UGM Prof DR Panut Mulyono, Pakar Ekonomi dan Direktur PEP’S Prof Anthony Budiawan, Pakar Komunikasi DR Emrus Sihombing, Jubir Kementerian Perdagangan DR Fithra Faisal.

Baca Juga  Batas Waktu Habis, Lahan Cebolok Mulai Dikosongkan

Kegiatan ini diawali Keynote Speech DR Hastoruan dan dimoderatori Direktur P3S DR Jerry Massie PhD.

ESENSINEWS.com – Disrupsi 2020, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan sektoral-ict, proporsi konsumsi-willingness to spend. Perkembangan komoditas-emas, bitcoin (cerita juga tahun 2008) Data mobilitas, analisa sentimen.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Next Policy DR Fithra Faisal dalam Webinar Poliitical and Public Policy Studies dan Esensinews.com dengan mengusung tema : ‘Kejahatan Transaksi dalam Bursa Berjangka’.

Jubir Kementerian Perdagangan ini mengingatkan generasi investor corona- waspada hoax, penyesatan informasi penggiringan opini publik.

“Bappebti memblokir hampir 2000 situs sepanjang 2020, padahal di 2019 hanya 58 Waspada juga terhadap yang mau berselancar melakukan pencucian uang,” kata Fithra.

Sementara Financial Action Task Force (fatf) 14 april 2020 sudah mewanti-wanti akan adanya pelonjakan aktivitas pencucian uang-bursa berjangka punya potensi besar- perlu peningkatan transparansi. Namun kata dia, disisi yang lain, block chain.

ESENSINEWS.COM, JAKARTA – Direktur Komite Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Muanas Alaidid resmi mendirikan perkumpulan yang concern terhadap berbagai persoalan mafia hukum untuk membela kelompok masyarakat kecil secara probono alias cuma-cuma tanpa biaya.

“Bagaimana cara kita membongkar dan mengadvokasi terhadap rakyat kecil, dan kita memberikan bantuan tersebut secara gratis,” kata Muannas di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/2/2021).

Ia berharap agar kehadiran Komite PMH bisa menjadi wadah yang positif bagi masyarakat untuk mencari keadilan di Indonesia.

Alasan mengapa lembaga ini dibuat untuk didedikasikan kepada masyarakat, karena fakta di lapangan, banyak rakyat kecil yang tidak bisa mengakses keadilan mereka karena keterbatasan.

“Masyarakat kecil ini kan punya kasus tapi mau nyari pengacara siapa gak punya duit, mereka juga gak paham hukum. Inilah mengapa kita hadir,” terangnya.

Selanjutnya, Muannas juga akan memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan kasus-kasus yang diadukan ke masyarakat. Tentu dengan catatan setelah bukti-bukti kuat dirasa sudah mencukupi.

“Kita akan blow up kasus mafia hukum di semua lini ke media sosial, untuk bisa memancing emosi publik. Siapapun mafianya, sekuat apapun kalau kita blow up pasti gerah juga mereka,” jelasnya.

Untuk menjalankan lembaganya, Muannas menyebut bahwa orang-orang yang terlibat dan mendukung Komite PMH adalah para pengacara dan pengusaha yang baik.

Bahkan untuk membiayainya, ia akan melakukan subsidi silang dari perkara-perkara komersil yang ditangani pihaknya.

“Itu akan kami lakukan subsidi silang,” terangnya.

Terkait dengan ruang gerak lembaganya itu, Muannas menyebut akan segera melakukan pembentukan sumber daya usai deklarasi dilakukan.

“Yang jelas ini kita deklarasikan dulu, baru kita perkuat SDM-nya, baru kita bergerak,” ucapnya.

Terakhir, ia memperingatkan kepada para mafia peradilan di Indonesia agar tidak macam-macam.

“Ini sudah kita deklarasikan, maka saya peringatkan kepada mereka (mafia hukum) jangan pernah macam-macam kalau tidak mau berhadapan dengan kami,” pungkasnya.

BENGKULU – Rosni (70) dan Sumiaty (65), dua lansia korban penelantaran oknum Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin, resmi melaporkan pelaku ke DPRD dan Bupati Kabupaten Lebong, Selasa (23/2/2021). Pihak korban melalui kuasa hukumnya, Dwi Agung Joko Purwibowo, meminta audiensi dengan pelaku penelantaran.

“Laporannya sudah dikirim ke DPRD dan Bupati Lebong, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APP&KB) Lebong,” ujar Agung dalam keterangan persnya, Kamis (25/2/2021).

Dalam surat bernomor 057/KH-AJP/II/2021 yang dilayangkan tersebut, ada 23 butir pengaduan yang disinyalir telah merugikan kliennya, Mahmud Damdjaty. Terdiri dari 7 butir duduk perkara kasus kliennya. Serta, 16 butir aduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan diskriminasi lansia oleh Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin dan adiknya, Kades Teluk Dien, Jon Kenedi.

Selain mengadukan ulah oknum Camat dan Kades bersaudara, pihak keluarga Mahmud juga mengungkapkan kronologis lengkap kepemilikan tanah miliknya. Termasuk dugaan keterlibatan oknum-oknum pejabat pemerintahan yang diduga berupaya menyerobot tanahnya.

Mahmud menjelaskan, bahwa tanah miliknya diperkuat Surat Keterangan jual beli tertanggal 24 Februari 2002, antara M. Rais selaku penjual, dengan anaknya, Ivan Sukmadi sebagai pembeli.

Tanah tersebut diserahkan kepada Mahmud atas Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah tertanggal 2 Juni 2004 dan diketahui oleh Kepala Desa setempat. “Artinya, sudah lebih dari 15 tahun tidak pernah ada masalah dan tidak pernah ada yang mengklaim penguasaan oleh klien saya, Mahmud Damdjaty. Bahkan, pihak menurut klien saya, keluarga Rais pernah menananam jahe di area perkebunan tersebut,” terang Agung.

Kecamatan Rimbo Pengadang juga telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/25/TL RT/2019 dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 594/26/RP/2019, tertanggal 10 mei 2019. Disaksikan Andi Wijaya selaku Kepala Desa Talang Ratu, dan Saidul, yang saat itu menjabat Kasi Pemerintahan Kecamatan Rimbo Pengadang. Serta, Camat Rimbo Pengadang kala itu, Januar Pribadi.

SKT dan SPPT tersebut diperkuat surat pernyataan bermaterai anak almarhum Rais, S. Damruri alias Samiun, tanggal 18 Agustus 2020. Lalu, Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin pun ikut menandatangani surat pernyataan Samiun, tanggal 19 Agustus 2020.

“Tanah diseberang air Ketaun yang sudah saya (Samiun) ukur seluas dua hektar adalah tanah hak milik wak saya (Mahmud Damdjaty) yang diperoleh dengan jalan membeli dari ayah saya (almarhum) M. Rais pada tahun 2002,” tulis Samiun dalam surat pernyataan, dengan tulisan tangannya sendiri.

Awal November 2020, Mahmud Damdjaty mengajukan pendaftaran Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong. Namun, tanggal 13 November 2020 dan 20 November 2020, muncul mediasi dadakan di Kantor Camat Kecamatan Rimbo Pengadang.

Mediasi dilakukan setelah mempertimbangkan klaim sepihak dari warga Rimbo Pengadang, Samiun, yang mengaku sebagai pemilik tanah. Meski demikian, BPN Lebong mengukur dan menerbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) atas nama Mahmud Damdjaty, tanggal 25 November 2020.

Dua bulan berselang, tepatnya 28 Januari 2021, PT. KHE datang bersama BPN lebong untuk mengukur tanah milik Mahmud di seberang sungai Ketaun. Saat itu, Legal Permit PT. KHE, Afanthio Wira Bachtiar, mengaku diutus langsung oleh Direktur PT. KHE, Zulfan Zahar.

Zulfan yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap mantan Sekretaris MA, Nurhadi tahun 2020, mengutus Thio untuk menyaksikan pengukuran tanah oleh BPN Lebong. Pihak PT. KHE merasa berhak mengukur karena telah membayar tanah tersebut kepada Samiun.

“Saya menjalankan tugas dari manajemen (PT. KHE). Saya di utus Direktur saya, Zulfan Zahar, untuk menyaksikan (proses pengukuran),” ungkap Thio saat itu.

Menurut Thio, PT. KHE berani membayar ke Samiun, mengacu pada legalitas tanah dari Kecamatan Rimbo Pengadang. Acuannya, hasil mediasi dua kali dari pihak Samiun dan keluarga Mahmud. Sebagai Legal Permit yang paham hukum, Thio menilai pembayaran tetap dapat dilakukan, meski pun belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Selama dasar alasannya bisa terverifikasi, terklarifikasi, validasi (dari Kecamatan), kenapa tidak (dibayarkan)? Kami berdasarkan alat sah yang sudah disepakati bersama,” tutur peraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro tersebut.

Pengukuran pun batal dilakukan. Karena BPN meragukan legalitas tanah yang diklaim pihak PT. KHE, karena hanya beracuan pada hasil mediasi Kecamatan Rimbo Pengadang. Camat, Kades, pihak KHE, dan perwakilan BPN Lebong, akhirnya membubarkan diri.

Tak lama setelah itu, terjadilah insiden pelarangan penggunaan rakit oleh oknum Kades Teluk Dien, Jon Kenedi, dan didukung kakaknya, Camat Lasmudin. Tepatnya, saat Rosni (70), dan adiknya Sumiaty (65), beserta belasan keluarga lainnya hendak menyeberang sungai Ketaun. Kedua lansia itu dilarang menggunakan rakit yang diklaim milik keluarga Lasmudin, dan Jon Kenedi.

Menurut sejumlah saksi, oknum Camat dan Kades tak hanya membiarkan kedua lansia sekeluarga telantar. Rombongan tersebut, bahkan sempat menikmati nasi bungkus di tepi sungai Ketaun,sambil mengawasi rakitnya agar tidak digunakan kedua lansia sekeluarga.

Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin menepis tudingan dirinya telah menelantarkan kedua lansia tersebut. Lasmudin mengaku tidak tahu jika Rosni dan keluarganya hendak menyeberang. “Saya tidak tahu kalau bu Rosni itu mau pulang naik rakit. Saya pastikan tidak ada larangan. Tapi, bu Rosni sendiri yang mundur,” kilah Camat.

Atas fakta-fakta tersebut, Rosni sekeluarga merasa sangat terzalimi. Karena menerima kekerasan berbasis jender. Bahkan, mendapat tekanan secara mental, psikologis, dan kehilangan hak perlindungan konstitusional sebagai masyarakat.

“Pada dasarnya keluarga Mahmud tidak berniat menghalangi dan mendukung adanya pembangunan di daerah tersebut. Selama pembangunan di area tersebut sesuai prosedur dan professional dari pejabat publik terkait. Tanpa menghilangkan hak-hak dari para pemilik lahan mau pun praktek manipulasi warga dan mengadudomba masyarakat setempat,” urai Agung.

Agung menambahkan, oknum Camat Rimbo Pengadang dan Kades Teluk Dien, tidak hanya telah menyalahgunakan wewenang. Melainkan juga diduga sejumlah terlibat maladministrasi yang menjadi prioritas penindakan Ombudsman.

Diantaranya, tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyalahgunakan wewenang, tidak kompeten, bertindak tidak layak, diskriminasi, berpihak, dan menerapkan konflik kepentingan. Selain itu, perilaku oknum Camat Rimbo Pengadang dan Kades Teluk Dien, disinyalir telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk itu, pihak keluarga Mahmud, melaporkan ulah oknum Camat dan Kades ke DPRD Lebong. Sesuai Pasal 72 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009, bahwa, “DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak miminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan Negara.”

“Maka melalui surat ini, saya memohon kepada DPRD Kabupaten Lebong untuk menerima pengaduan klien saya dan menindaklanjuti aspirasi melalui audiensi. Sekaligus memanggil Lasmudin, selaku Camat Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kepala Desa Teluk Dien, Jon Kenedi, untuk dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan fungsi pengawasan DPR,” demikian Agung.

Sementara itu, Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, membenarkan telah menerima surat pengaduan tersebut. “(Surat) Itu sudah masuk,” timpal politisi PAN tersebut. (**)

###

ESENSINEWS.com – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, kebijakan moneter Indonesia terjebak pada kondisi yang tak selaras antara kebijakan bank sentral dengan kebijakan fiskal pemerintah dan perbankan.

Sehingga, kebijakan moneter yang telah diambil oleh Bank Indonesia (BI) dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan hingga 3,75%, tidak akan berkontribusi banyak pada peningkatan perekonomian, pasalnya tingkat suku bunga kredit masih tinggi, yakni di kisaran 9,3%-10%.

Selain itu kebijakan burden sharing atau berbagi beban antara BI dan pemerintah, di mana BI diminta untuk membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana, juga turut berkontribusi terhadap tak berdayanya kebijakan moneter dalam menggerakkan perekonomian.

“BI tersandera. Tidak bisa menurunkan suku bunga karena suku bunga kredit perbankan bertahan di 10%, dan BI juga disuruh untuk membeli surat utang di pasar perdana,” katanya dalam webinar, Kamis (14/1/2021) pekan lalu.

Selain itu kebijakan burden sharing atau berbagi beban antara BI dan pemerintah, di mana BI diminta untuk membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana, juga turut berkontribusi terhadap tak berdayanya kebijakan moneter dalam menggerakkan perekonomian.

“BI tersandera. Tidak bisa menurunkan suku bunga karena suku bunga kredit perbankan bertahan di 10%, dan BI juga disuruh untuk membeli surat utang di pasar perdana,” katanya dalam webinar, Kamis (14/1).

Dengan tingkat suku bunga kredit perbankan yang tinggi, telah menghambat pertumbuhan kredit masyarakat, dan dengan demikian konsumsi juga tidak meningkat.

Sedangkan, dana-dana yang terdapat di perbankan terserap habis untuk membeli surat utang negara (SUN). Anggaran yang seharusnya untuk menyalurkan kredit ke masyarakat habis hanya untuk membeli SUN.

Hal itu dapat dilihat dari angka kepemilikan SUN oleh perbankan yang terus mengalami kenaikan, terutama di 2020. Pada 2014 kepemilikan SUN di perbankan hanya Rp204 triliun, 2019 naik jadi Rp607 triliun, dan 2020 melonjak menjadi Rp1.112 triliun.

“Jadi semua likuiditas yang ada terserap seluruhnya untuk membeli SUN. Pertumbuhan SUN 2014-2020 32,6%, sedangkan pertumbuhan kredit hanya 6,9%,” ujarnya

Sponsored

Tak sampai di situ, kebijakan burden sharing yang harus dijalankan BI untuk menutupi pembiayaan APBN juga telah menyebabkan neraca keuangan BI terganggu.

Anthony pun menuturkan, akar semua persoalan tersebut berasal dari kebijakan fiskal yang rapuh. Pada 2020 pendapatan negara hanya tercatat sebesar Rp1.633,6 triliun, dengan rasio pendapatan 10,6% dari PDB atau lebih rendah dari tahun lalu yang 12,4% dari PDB. Sedangkan belanja negara membengkak jadi Rp2.589 triliun atau defisit sebesar Rp956,3 triliun atau 6,09% dari PDB. Dan di lain sisi utang melonjak menjadi Rp1.226,8 triliun.

“Ketahanan fiskal juga sangat rapuh. Sangat sulit jadi motor penggerak ekonomi,” tuturnya

ESENSINEWS.com – Tim Cook dan perusahaan besutan Mark Zuckerberg Facebook terus memanas.

Baru-baru ini, Tim Cook kembali membahas fitur di iOS 14 yang bisa menghalangi aplikasi seperti Facebook untuk memonitor aktivitas pengguna.

Lewat unggahan di media sosial Cook mengatakan bahwa pengguna internet harusnya memiliki hak untuk mengetahui data mereka dikumpulkan oleh perusahaan seperti Facebook.

“Kami yakin pengguna harus memiliki pilihan atas data yang dikumpulkan tentang mereka dan bagaimana data itu digunakan,” tulis Cook dikutip dari akun Twitternya, Rabu (23/12/2020).

“Facebook dapat terus melacak pengguna di seluruh aplikasi dan situs web seperti sebelumnya, Transparansi Pelacakan Aplikasi di iOS 14 hanya akan mengharuskan mereka meminta izin Anda terlebih dahulu,” lanjut cuitan Cook.

Sebelumnya, Facebook mengkritik dan menuding Apple melakukan praktik anti-kompetitif.

Tudingan ini makin memanaskan perselisihan keduanya yang sudah terjadi selama beberapa bulan ke belakang, setelah Apple mengubah aturan privasi di iOS 14.

Sebagai bentuk protes, Facebook bahkan memasang iklan sehalaman penuh di sejumlah surat kabar untuk memajang kritikan dan tudingannya ini.

Masalah antara dua perusahaan teknologi ini berawal dari aturan baru Apple di iOS 14 soal pembatasan kemampuan aplikasi untuk mengumpulkan data dari pengguna ponsel yang dijadikan target untuk iklan mereka.

Apple mengatakan aturan barunya tidak akan mengharuskan Facebook mengubah “pendekatan untuk melacak pengguna dan membuat iklan bertarget”, tapi hanya mengharuskan Facebook untuk memberi pengguna di perangkat Apple pilihan apakah setuju dalam praktik pengambilan data tersebut.

“Kami percaya bahwa ini adalah masalah sederhana dalam membela hakpengguna kami. Pengguna harus tahu kapan data mereka dikumpulkan dan dibagikan ke seluruh aplikasi dan situs web lain – dan mereka harus memiliki pilihan untuk mengizinkannya atau tidak, ”kata Appledalam sebuah pernyataan.

ESENSINEWS.com – Membaiknya beberapa sektor industri pada akhir 2020 diperkirakan akan berlanjut pada 2021 mendatang. Salah satu yang tumbuh adalah sektor properti  dimana para pelaku usaha di sektor ini optimistis akan mencapai pertumbuhan sebesar 20% pada tahun depan. Ada tiga tren yang akan mendorong pertumbuhan di sektor properti di 2021. Pertama, adanya sentimen positif akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Kedua, demografi penduduk Indonesia. Ketiga dukungan perbankan yang kuat dengan adanya fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Apartemen (KPA).

Dari sisi penyaluran kredit, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sangat membantu perbankan mencegah terjadinya kredit macet di masa pandemi Covid-19, terutama dari kebijakan relaksasi pinjaman dan pembiayaan. Kebijakan ini juga akan memperkuat kinerja industri keuangan tahun 2021. “Peran OJK sangat membantu perbankan, terutama terkait relaksasi yang dilakukan oleh OJK, sehingga bank bisa leluasa melakukan restrukturisasi kredit dan pembiayaan,” jelas Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, (BMRI) Andry Asmoro di Jakarta, Senin (14/12/2020.

Dia mengatakan, pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung merupakan kerja bersama berbagai pihak. Terutama kerja antara otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan, yaitu OJK. Juga otoritas fiskal, yakni Kementerian Keuangan. Andry menambahkan, pada 2021 roda ekonomi nasional bergerak sekitar 60% hingga 70% dari total kapasitasnya. Diperkirakan, ekonomi nasional akan kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi pada tahun 2022. “Kami memproyeksikan pertumbuhan kredit masih maksimal 5%. Kondisi ekonomi akan pulih seperti sebelum pandemi pada 2022,” tambahnya.

Dari sisi perbankan, untuk pertumbuhan kredit, dia menilai, sangat dipengaruhi kinerja di sektor riil. Sedangkan, kinerja di sektor riil sangat dipengauhi oleh pemulihan dampak dari Covid-19. Pemulihan sektor riil akan mempengaruhi sektor keuangan karena sektor keuangan mendukung sektor riil, terutama dari sisi pembiayaan. ”Artinya kalau sektor riil belum pulih, pertumbuhan kredit masih tetap rendah,’’ucapnya.

Andry mengatakan ada beberapa sektor yang sebenarnya relatif cepat pemulihannya. Seperti sektor teknologi informasi, sektor transportasi dan sektor farmasi. “Sektor perdagangan, meski masih rendah, tetapi karena tidak ada lagi PSBB, saat ini pelaku usaha sudah mulai leluasa berdagang,” terangnya.

 

 

Sumber : Sindonews

ESENSINEWS.com  – PT. RiSEA EBT Group luncurkan Motor Tempel Listrik berbasis baterai untuk nelayan berkapasitas 5.0 Kw yang ramah lingkungan, di Pelantar Gerai Selera Rase, Kampung Tua, Teluk Lengung Kelurahan Kabil, Nongsa, pada hari Minggu (6/12/2020).

Turut hadir CEO PT. RiSEA EBT Group, Sumardi, Presiden Inovasi Terapan Indonesia, Prof. Muhammad Asra, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, Direksi Panbil Group Iskandar Alamsyah, Direktur Utama PT. PLN Batam, Direktur Politeknik Negeri Batam, Direktur Badan Usaha Pelabuhan Batam dan Tokoh masyarakat lainnya.

CEO PT. RiSEA EBT Group, Sumardi mengatakan, kami dari PT. RiSEA EBT Solusi sebagai investor integrator untuk Motor Tempel Listrik berbasis baterai.

“Banyak efisiensi yang dihasilkan, selain ramah lingkungan yang paling utama adalah efisiensi dari cost atau biaya operasi harga,” ungkapnya.

Sumardi menjelaskan, untuk pengadaan motor tempel listrik ini kita bekerja sama dengan stake holder baik dari Pemerintah Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau. Kita tau jaringan infrastruktur listrik energi ada di PLN.

“Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama seluruh stake holder terkait dan mereka mendukung semua, sehingga program ini kita harapkan bisa berjalan dengan lancar sehingga dampak dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh nelayan kita,” ucap Sumardi.

Sementara itu, terkait masalah harga kita akan bersama-sama dengan stake holder memformulasikan di Pusat Jakarta supaya ini menjadi nasional program, sehingga harganya tidak perunit namun dalam sebuah program nasional.

“Nanti biar Pemerintah langsung yang melaunching masalah aspek, baik dari sisi komersilnya ke nelayan,” jelas Sumardi.

Sumardi menambahkan, ini merupakan hasil kolaborasi dengan kampus Universitas Negeri Sebelas Maret Solo serta melibatkan para peneliti dari Politeknik negeri Batam.

Selain itu, kita juga bekerja sama dengan pihak lembaga sertifikasi yang dimiliki oleh BPPT untuk melakukan pengujian dan pengetesan secara enginering yang benar.

Kami berterima kasih sekali karena hari ini bisa berkumpul bersama seluruh stake holder yang telah mendukung dari pada ekosistem khususnya untuk nelayan yakni motor tempel listrik berbasis baterai.

Harapan kami tentunya kepada Pemerintah untuk terus mendukung, sehingga energi terbaru ini bisa dirasakan manfaatnya secara langsung bagi para nelayan, tutup Sumardi.

Sementara itu, ditempat yang sama Presiden Inovasi Terapan Indonesia, Prof. Muhammad Asra menambahkan, hari ini saya diundang dan hadir dalam rangka launching uji coba atau trial electric motor tempel listrik berbasis baterai.

“Ini satu terobosan baik untuk nelayan kita khususnya diwilayah Batam Kepulauan Riau. Saya selaku Presiden Inovasi Terapan Indonesia akan mengembangkan ini untuk Indonesia. Mungkin kita bisa coba diwilayah tengah dan timur karena di sana nelayan-nelayannya juga membutuhkan,” ucapnya.

Jadi, saya menyambut baik dengan adanya atau lahirnya motor tempel listrik yang ada di Batam. Insyaallah ini akan kita buat dan jadikan sebagai program nasional.

Insyaallah saya doakan sukses dan maju. Khususnya Pemerintah Kota Batam bisa menyambut ini dan harapannya kedepan bisa dialokasikan anggarannya untuk diberikan kepada nelayan-nelayan kita.

Karena secara energi, motor tempel listrik ini jauh lebih baik dan masalah keramahan lingkungan bebas polusi serta bebas maintenance selama 8 tahun kedepan.

Ini saya rasa sudah satu hal yang luar biasa. Insyaallah kedepan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya dengan atensi motor motor konvensional, tutup Asra.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.