ESENSINEWS.com – Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan ogah dipimpin Joko Widodo (Jokowi) di masa jabatan untuk periode selanjutnya.

Kesimpulan tersebut disampaikan Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia berdasarkan pada hasil survei yang dilakukannya pada periode 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021.

Dari hasil survei terungkap, sebanyak 45,3 persen responden tidak setuju apabila Presiden Jokowi melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.

Sementara ada 25,3 persen responden setuju apabila Jokowi menambah masa jabatannya lagi untuk empat tahun ke depan.

Sedangkan dalam survei yang melibatkan 1.200 responden, sisanya sebanyak 29,4 persen memilih tidak menjawab.

Dilansir dari Suara.com, mayoritas responden yang tidak setuju Jokowi lanjut tiga periode, karena alasan tidak sesuai UUD atau konstitusi sebanyak 7,6 persen.

Kemudian yang menyatakan tiga periode dirasa terlalu lama sejumlah 6,8 persen, kinerja Jokowi kurang bagus (5 persen), diskriminasi marak terjadi (4,3 persen) dan hukum yang tebang pilih (4 persen).

“Secara umum masyarakat tidak setuju karena terlampau mahal harganya, terlampau berisiko jika jabatan presiden tiga periode harus mengubah konstitusi dan waktunya cukup lama,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam paparannya yang disampaikan melalui daring, Sabtu (5/6/2021).

Sedangkan, alasan mayoritas responden mendukung Jokowi menjabat tiga periode adalah Jokowi pro rakyat kecil (4,5 persen), infrastruktur berkembang (3,9 persen), kerja Jokowi bagus (3,5 persen), saya masih suka Jokowi (2,6 persen) dan Jokowi memberi banyak bansos (2,3 persen).

Tanpa membawa nama Jokowi, mayoritas responden juga sebenarnya tidak menyetujui apabila pemerintah merealisasikan wacana tiga periode.

Sebanyak 53,5 persen responden mengetahui akan adanya wacana tersebut dan sebanyak 52,7 persen responden tidak menyetujuinya.

“Rata-rata tidak setuju, 52,7 persen tidak setuju, yang setuju 27,8 persen, selebihnya tidak menjawab, artinya, masyarakat tidak setuju jika jabatan presiden diubah menjadi tiga periode,” tuturnya.

Survei yang dilakukan pada 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021 itu melibatkan 1.200 responden dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel yang dipilih secara acak.

Adapun margin of error survei tersebut sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

ESENSINEWS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, memilih formula Puan Maharani dan Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ideal untuk 2024. Alasannya, ada kombinasi ciamik apabila Puan dan Anies maju sebagai pasangan capres-cawapres.

Puan yang juga putri dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu dinilai cocok apabila dikombinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berintelek dan memiliki dukungan dari mayoritas kelompok

“Saya pribadi mengusulkan, ya pasangan itu Mbak Puan sebagai capres dan Mas Anies yang pasti didukung Mas Aniesnya, ya (sebagai cawapres),” kata Effendi dalam sebuah diskusi bertajuk Peta Politik Menuju 2024 dan Isu Politik Mutakhir secara daring, seperti dikutip suara.com, Sabtu (5/6/2021).

Effendi juga menuturkan kalau kombinasi Puan – Anies ini justru membaurkan kelompok nasionalis dan kelompok religius yang menurutnya selama ini kerap berhadap-hadapan.

“Kita justru harusnya pertemukan antara mereka-mereka yang ada di kolam religius dan kolam nasionalis untuk menyatukan demi kepentingan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutupi adanya formula Puan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil. Sebab, selain karena kinerjanya yang dianggap baik, Kang Emil juga mengantongi suara pemilih dari Jabar yang tentunya tidak sedikit untuk Pilpres.

“Pesan saya kepada mas RK bahwa peluang itu tetap terbuka karena suara dari Jabar itu sangat besar.”

ESENSINEWS.com – Secara mengejutkan survei CISA menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencapai 15,51%, melampaui elektabilitas partainya sebesar 13,22%.

Dalam rilisnya (13/6), CISA menempatkan AHY sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi kedua setelah Anies Baswedan (19,2%). Elektabilitas Partai Demokrat juga berada di urutan kedua setelah PDI-P (18,91%).

Survei dilaksanakan pada 27 Mei-1 Juni 2021, dengan wawancara langsung pada 1.600 responden di 34 provinsi yang dipilih dengan multi stage random sampling. Margin of error 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%.

“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick menempati lima besar elektabilitas tertinggi dari yang lainnya. Kita cek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga,” kata Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA, “Hasilnya di Jawa Timur, Ganjar, AHY dan Prabowo cukup kuat elektabilitasnya. Dominasi Ganjar masih sulit ditumbangkan di Jateng. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jabar. Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena responden cenderung memilih Anies, AHY dan Erick Tohir. Namun di Sumut, peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk ‘terkunci’ pada angka elektabilitas tertentu. “Politik masih bergerak dinamis, karena itu angka elektabilitas masih bisa berubah-ubah. Apalagi lembaga-lembaga survei berbeda-beda dalam melakukan sampling, mengumpulkan data dan menarik analisa. Jangan terpaku pada angka elektabilitas, lebih baik cermati trennya,” saran Adi.

Adi mengakui bahwa tren elektabilitas Partai Demokrat dan Ketum AHY memang sedang tinggi. “Mereka diuntungkan oleh clear victory dalam kasus upaya kudeta kepemimpinan PD, baik secara politik maupun hukum,” jelas Adi.

Selain itu, AHY memiliki posisi yang unik. “Dia masih muda, memimpin partai besar, menunjukkan kepemimpinannya yang tegas dan cekatan, selama krisis kudeta baik kedalam maupun keluar,” urai Adi, “Sebagai tokoh diluar pemerintahan, AHY punya keleluasaan tersendiri untuk pergi ke daerah-daerah, menemui berbagai tokoh dan kalangan serta bersikap kritis pada pemerintah tanpa perlu bermusuhan.”

ESENSINEWS.com – Saat ini ada upaya memasangkan Prabowo Subianto dengan Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024. Duet ini dinilai potensial karena mereka berasal dari partai yang mempunyai elektabilitas tinggi.

“Kalau Gerindra dan Golkar berkoalisi, sudah memenuhi ambang batas presiden untuk mengusung Prabowo – Airlangga. Sebab pada Pileg 2019, Gerindra memperoleh 12,57 persen atau 78 kursi dan Golkar dapat 12,31 persen atau 85 kursi,” ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya seperti dikutip Harianterbit.com Kamis (3/6/2021).

Jadi, sambung Jamil, jika dua partai Gerindra dan Golkar berkoalisi, maka tidak perlu pusing lagi memperoleh perahu untuk mengusung duet Prabowo – Airlangga. Namun yang menjadi masalah, siapa yang layak menjadi capres dan cawapres di Pilpres 2021 mendatang. Karena jika dilihat dari Pileg 2019,  perolehan suara Gerindra dan Golkar tidak berbeda signifikan.

“Karena itu, baik Prabowo maupun Airlangga bisa menjadi capres atau cawapres,” paparnya.

Namun, lanjut Jamil, jika dilihat dari elektabilitas personal, elektabilitas Prabowo jauh mengungguli Airlangga. Prabowo elektabilitas sangat tinggi, sementara Airlangga sangat rendah.
Atas dasar elektabilitas personal, maka Prabowo yang layak jadi capres dan Airlangga menjadi cawapres.

“Sayangnya, Prabowo dan Airlangga berasal dari partai nasionalis. Kalau pasangan ini diusung tentu akan berhadapan dengan calon PDIP yang juga dari nasionalis. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi pasangan Prabowo-Airlangga untuk memenangkan pilpres 2024,” ungkapnya.

Jamil menyebut, jika calon pasangan ini ingin memenangkan pilpres 2024, maka perlu dukungan dari partai Islam atau ormas Islam yang cukup besar. Namun masalahnya siapa partai Islam dan Ormas Islam mau mengusung pasangan Prabowo-Airlangga. Karena hingga saat ini belum ada partai Islam yang mau mendukung  pasangan tersebut.

“Peluang itu sangat bergantung dari kemampuan Prabowo dan Airlangga menyakinkan partai Islam tentang peluangnya untuk menang pada pilpres 2024,” paparnya.

Jamil meyakini, sebagian besar Ormas Islam tampaknya agak sulit untuk mau mendukung pasangan Prabowo-Airlangga. Sebab, Prabowo telah mengecewakan sebagian ormas Islam dengan masuknya ia ke Kabinet Jokowi.

ESENSINEWS .com  – Tak terasa, tahun 2021 ini genap 23 tahun dimulainya Reformasi dalam tonggak sejarah bangsa. Reformasi itu dari berbagai aspek dan salah satunya adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Terkait hal itu, Lembaga Political and Public Policy Studies (P3S), Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) dan Esensinews.com akan menggelar webinar zoom meeting dengan Tema : “23 Tahun Reformasi : Indonesia dalam Pusaran Korupsi” Jumat (11/6/2021).

Menurut Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie diselenggarakannya kegiatan ini tak lain untuk memberikan oemahamanpada publik akan bahayanya corruption and abuse of power bahkan bahaya merampok uang negara.

“Menurut survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada tahun ini masuk peringkat ke-3 negara terkorup di Asia di bawah India dan Kamboja, begitu pula kasus suap dan pemerasan. Untuk itu P3S melihat persoalan ini sangat urgent dan penting untuk di bedah untuk menjadikan good and clean goverment (Pemerintah yang baik and bersih).

Untuk menjadi negara maju, maka reformasi perlu dilakukan mulai dari reformasi birokrasi sampai reformasi mental seperti jargon Presiden Jokowi.

Sejumlah narasumber kata Jerry akan tampil dalam webinar ini diantaranya Jendral Pol (Purn) Sutanto (Mantan Kapolri)*, Komjen Pol Ito Sumardi (Mantan Kabareskrim Polri), Adnan Topan (Koordinator ICW), Danang Widoyoko (Koordinator TII), Saut Situmorang (Mantan Wakil Ketua KPK), Jerry Massie (Direktur Eksekutif P3S), Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara, Sulut) dan Nova Andika (Direktur IBSW).

Acara ini akan dipandu Martin Makadada dan host Ricardo Marbun.

(*) confirmed

ESENSINEWS.com – Sekelompok masyarakat yang menyebut diri sebagai relawan Ganjarist mendeklarasikan dukungannya untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Selain karena sosok Ganjar yang dianggap mumpuni, Ganjarist melihat mesti ada regenerasi pemimpin Tanah Air.

Ketua Relawan Ganjarist, Mazdjo Pray menjelaskan organisasinya menjadi wadah relawan yang terdiri dari aktivis sosial, pengusaha, profesional, pegiat media sosial, kiai, ibu rumah tangga hingga mahasiswa.

Mereka bersepakat untuk membentuk wadah relawan tepat di Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni.

“Dari namanya saja dapat disimpulkan, wadah ini diniatkan untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai alternatif pemimpin masa depan,” kata Mazdjo dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Suara.com, Selasa (1/6/2021).

Mereka yang ikut bergabung dalam Ganjarist melihat sosok kepemimpinan Ganjar saat ini sangat tepat untuk Indonesia di masa depan.

Menurut mereka, kecintaan Ganjar terhadap Indonesia terefleksi dalam berbagai kebijakan yang dibuatnya selama memimpin Jawa Tengah.

Selain itu, Ganjar juga dipandang dekat dengan rakyat. Menurut mereka, Ganjar tidak berbeda jauh dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merangkak dari bawah dan memiliki latar belakang keluarga sebagai rakyat biasa.

Mazdjo berpandangan Ganjar adalah wajah rakyat biasa yang berkesempatan menapaki anak tangga kehidupan. Merasakan asam dan garam proses politik dan kini duduk sebagai Gubernur Jateng periode kedua.

“Inilah sisi dari Ganjar Pranowo yang menarik bagi kami. Kesederhanaan, kepimpinan yang tegas tapi merakyat, plus rasa cinta tanah air yang kuat adalah poin plus seorang Ganjar Pranowo,” ujarnya.

Di samping itu, Mazdjo menyinggung soal perhelatan Pilprea 2024 yang menurutnya menjadi masa kritis bangsa Indonesia.

Alasan pertamanya ialah karena saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terdampak akibat adanya pandemi covid-19. Karena kondisi tersebut, banyak negara kemudian menjadi limbung.

Relawan Ganjarist bersyukur karena berkat kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Indonesia bisa terus bertahan meskipun harus bertatih-tatih.

Mazdjo menyebut kemampuan manajerial serta keberpihakan pada rakyat yang selalu menjadi ciri khas Jokowi sehingga bisa menjadi pemandu bangsa ini menghadapi badai.

Akan tetapi, Jokowi hanya memiliki sisa tiga tahun lagi untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Itu sudah sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan kalau masa jabatan Presiden maksimal dua periode.

Karena itu, relawan Ganjarist menilai mesti ada pergantian pemimpin untuk melanjutkan tugas-tugas Jokowi.

“Artinya pada 2024, UUD 45 menegaskan harus ada regenerasi kekuasaan. Amanat ini jelas harus dipikul seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.

Ketika Jokowi sudah tidak memungkinkan lagi meneruskan masa jabatannya, Mazdjo menilai Indonesia perlu mencari sosok pemimpin yang paling memungkinkan  melanjutkan masa kepemimpinan ini, bukan malah merombak semuanya.

Ganjar disebutkan mereka menjadi sosok yang paling cocok untuk meneruskan tugas-tugas Jokowi sebagai presiden.

“Sebab kita hidup tidak mau bermain dadu. Masa depan harus diusahakan  dengan baik. Karena itulah relawan Ganjar Pranowo ini kami bentuk,” ungkapnya.

Bagi kami, Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling dekat dan pas untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi,” tambah Mazdjo.

Resmi telah terbentuk, Ganjarist pun membuka diri untuk siapapun yang ingin ikut bergabung. Mereka mempersilahkan untuk membentuk kelompok-kelompok Ganjarist di daerah masing-masing.

Kekuasaan Presiden Jokowi membersitkan kembali tragedi kuasa Jawa yang luruh dan gagal mewujudkan maslahat, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Ekonomi terpuruk, malah tumbuh negative, KPK dihancurkan,  sementara korupsi merajalela, oligarki elite makin rakus dan  kapitalisme kleptokratis (maling) makin menggila,

Zaman kalabendu (zaman edan dan biadab) beserta pageblug (pandemi) mewarnai penuh negeri ini.

Sosok satrio piningit bukanlah sosok yang disimpan di kamar sunyi-semedi, melainkan sosok yang tampil dari persembunyiannya dengan gagasan dan terobosan. Dalam budaya Jawa, sosok itu berani bicara terang  dan menyampaikan gagasan dan pemikirannya yang terbuka bagi kritik balik dan dialog deliberative untuk membangun-membangkitkan bangsa dari keterpurukannya. ‘’Sosok itu bisa jadi Rizal Ramli atau Gus Romli, yang piawai mengatasi belitan masalah ekonomi dan sosial,’’ kata seorang kyai muda pesantren nahdliyin, Umar Hamdani MA, alumnus UIN Syarif Hidayatullah dan STF Driyarkara.

Pandangan analis sosial Umar Hamdani cukup beralasan dan relevan. Dalam budaya Jawa sejak dahulu kala,  konsepsi raja dewa atau ratu-binanthara, yang disinyalir berasal dari tradisi India khususnya Hindu, mewarnai tradisi kekuasaan.Sejarawan G. Mudjanto dalam karyanya The Concept of Power in Javanese Culture, mengatakan bahwa konsep ratu-binanthara barulah akan bermakna lengkap jika ditambah kata “gung binanthara bau dhendha nyakrawati, ber budi bawa le(k)sana ambek adil para marta”. Konsep di atas ini memiliki empat dimensi makna. Dua makna yang disebut pertama berarti raja besar seperti dewa (gung binanthara), yang memiliki kekuatan (bau dhendha), sebagai penguasa dunia (nyakrawati). Sedangkan dua dimensi lainnya berisi penjelasan bagaimana seorang raja harus melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya. Ia, harus berbudi (luhur), yang artinya budi baiknya seolah-olah mengalir karena penuhnya (luber), bawa le(k)sana berarti sanggup memegang teguh kata-katanya, dan ambek adil paramarta yang berarti mampu bersikap adil serta murah hati.

Namun  Jokowi gagal memenuhi empat dimensi makna itu sehingga rezim ini bagai rezim bebek lumpuh, lame duck regime. Dan kegagalan Jokowi telah meluruhkan harapan bangsa ini dan munculnya Rizal Ramli yang juga sahabat Jokowi serta mantan Menteri Kemaritiman Jokowi, telah membersitkan harapan bagi rakyat dan bangsa kita menyongsong masa depan dari saat ini.

Tokoh nasional Dr Rizal Ramli  menekankan keadilan dan kemakmuran sebagai ”jalan kebangkitan” (Road of Awakening) untuk seluruh rakyat Indonesia, dalam Pidato Kebangsaan 113 Tahun Kebangkitan Nasional, pekan lalu.

Dengan mengubah Demokrasi Kriminal seperti yang sedang terjadi di negeri ini saat ini, menjadi demokrasi yang bersih, maka demokrasi akan bekerja untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Bukan hanya menjadi pesuruh oligarki, elite, dan dinasti kekuasaan politik serta ekonomi belaka.

“Hanya dengan jalan perjuangan itu, demokrasi bisa bermanfaat untuk memberikan keadilan, kemakmuran dan kejayaan untuk seluruh bangsa Indonesia,” tegas tokoh pergerakan mahasiswa 1978 ini.

Agar Indonesia berdaulat dan berjaya, menurutnya, ekonomi nasional harus dikelola dengan melaksanakan Ekonomi Konstitusi UUD 1945. Yaitu ekonomi dari, dengan, dan untuk kemakmuran rakyat.

“Bukan ekonomi neoliberal yang menjadi pintu masuk neo-kolonialisme. Bukan pula kegiatan ekonomi yang lokasinya di Indonesia, tapi manfaat dan nilai tambahnya untuk kemakmuran orang asing,” tandas Rizal Ramli.

Peluang Indonesia keluar dari krisis saat ini menurutnya sangat terbuka luas.Syaratnya, seluruh potensi rakyat harus digerakkan dan semua potensi strategis serta sumber daya alam nasional harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. “Dengan jalan seperti ini kita akan segera keluar dari krisis multidimensi seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya.Zaman Pralaya, era gelap yang penuh kekacauan: ketidakadilan ekonomi, hukum, sosial, dan politik sudah saatnya diakhiri, agar rakyat dapat menyongsong matahari baru, cakrawala baru Indonesia yang menghalau kegelapan.

F.Reinhard MA/Arief Gunawan/ berbagai sumber

ESENSINEWS.com – Politikus Paetai Demokrat Rachland Nashidik bekomentar soal peta koalisi dalam Pilpres 2024. Dia berkomentar mengenai itu menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa partainya sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.

Rachland Nashidik menyampaikan komentar mengenai hal tersebut melalui cuitan di akun twiiternya.

Dia mengatakan, bahwa secara pribadi dirinya sependapat dengan pernyataan Hasto Kristianto.

“Saya tidak tahu apa keputusan DPP PD. Tapi pendapat saya mirip dengan Hasto,” kata Rachland Nashidik melalui cuitan di akun twitternya, Jumat (28/5/2021).

Kendati demikian, kata dia, bukan tidak mungkin Partai Demokrat akan berkoalisi dengan PDIP pada Pilpres 2024 mendatang.

“Bukan tak mungkin, tapi menurut saya, sulit bagi Demokrat berkoalisi dengan Partai kasus Bansos Masiku,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP memiliki basis dan ideologi yang berbeda dengan PKS dan Partai Demokrat.

Hasto kemudian menegaskan sangat sulit membangun koalisi dengan kedua partai tersebut untuk Pilpres.

Menurut Hasto dalam membangun kerja sama politik antarpartai, PDIP selalu melandaskan kesamaan ideologi terlebih dahulu.

Sumber : Suara.com