ESENSINEWS.com – Meski berada di dalam penjara, namun isu terkait Zumi Zola masih hangat jadi perbincangan.

Berbagai sisi kehidupan Zumi Zola tak pernah lepas dari sorotan publik.

Diketahui Zumi Zola ditangkap KPK tahun 2018.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap RAPBD Jambi dan dugaan gratifikasi.

Bak sudah jatuh tertimpa tangga, dua tahun berselang, Sherrin Tharia, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2020.

Rumah tangga Zumi Zola dengan Sherrin Tharia hancur lebur tak tersisa.

Menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cece Rukmana Ibrahim, Sherrin Tharia mengajukan gugatan lantaran rumah tangganya yang sudah tak harmonis.

Lima bulan kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Sherrin Tharia, tepatnya Rabu (12/8/2020).

“Sudah diputus tanggal 12 Agustus 2020,” kata Cece.

Lepas dari Zumi Zola, kehidupan Sherrin Tharia tak luput dari sorotan.

Meski hingga Sherrin Tharia masih betah menjanda, namun kehidupan eks Zumi Zola diketahui berubah drastis.

Pasca cerai dari Zumi Zola, Sherrin Tharia kini mengubah penampilannya.

Sherrin Tharia yang sebelumnya mengenakan hijab, kini sudah tak lagi memakai hijab.

Pantauan Sripoku.com, Sherrin Tharia banyak mengunggah momen dirinya kala tak memakai hijab di akun Instagramnya.

Perubahan penampilan yang dilakukan oleh Sherrin Tharia sontak jadi sorotan.

Banyak dari netizen yang menyebut, Sherrin Tharia lebih cantik mengenakan hijab.

Meski begitu, Sherrin Tharia tampak tak terlalu memusingkan omongan orang.

Bukan cuma tidak mengenakan hijab lagi, kini kondisi tubuh Sherrin Tharia juga berubah bak body goals.

Sherrin Tharia diketahui banyak melakukan olahraga yang membuat tubuhnya kini tampak lebih kurus dan menawan.

Alasan cerai bocor

Cece Rukmana Ibrahim menuturkan semua bermula dari Sherrin Tharia yang mendapat perhatian kurang dari Zumi Zola.

“Alasan dari istrinya, terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Yang kedua kurang perhatian dari pihak tergugat kepada penggugat,” ujar Cece Rukmana Ibrahim.

Ada juga yang menyebut itu terkait faktor ekonomi.

Tapi, hal tersebut tak masuk dalam dalam gugatan.

“Mungkin saja kurang perhatiannya karena kondisi tergugat seperti itu. Tapi tak ada dalam gugatan,” katanya.

Nekat ceraikan suami, Sherrin Tharia mantap gugat Zumi Zola yang kini dibui, ternyata dirinya memiliki sederet ladang uang agar dapurnya tetap ngebul.

Meski kini single parents, namun Sherrin Tharia memiliki beberapa cara untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Pantauan Sripoku.com dari laman Instagramnya, Sherrin Tharia juga bak asyik menikmati kesendiriannya merawat buah hatinya.

Di samping itu, Sherrin Tharia juga diketahui membuka usaha kue kering.

 

 

Sumber : Tribunnews

ESENAINEWS.com – Putri Koes Hendratmo, penyanyi Bonita mengungkapkan, ayahnya sempat tak ingin dijenguk sebelum meninggal dunia.

“Saya pikir dia semakin membaik, mungkin saya salah. Tapi kami sudah berencana, baru kemarin saya merencanakan akan datang ke rumah beliau setiap bulan, sebulan sekali untuk menjaga. Karena saya di Salatiga dan ayah di Jakarta,” kata Bonita saat ditemui wartawan selepas pemakaman ayahnya di TPU Karet Bivak, Selasa (7/9/2021).

“Tapi beliau merasa itu tidak perlu dan merasa sudah sehat,” lanjutnya.

Koes akhirnya mau dijenguk setelah beberapa kali dibujuk Bonita.

“Setelah itu saya merayu beliau berkali-kali untuk dia mau menerima saya di rumahnya. Saya memaksa dan akhirnya dia mau,” ujar Bonita.

Rencananya, Bonita akan menjenguk Koes minggu depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Namun, Koes telah mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa.

“Jadi rencananya entah minggu depan atau dua minggu mendatang saya sudah bisa datang menjenguk beliau. Tapi ternyata, saya hanya sedih ayah ketika berpulang tidak ada yg menemani dia,” tutur Bonita sambil menahan tangis.

Sebagai informasi, Koes Hendratmo meninggal dunia di usia 79 tahun dan sudah dimakamkan Selasa (7/9/2021), di TPU Karet Bivak.

Koes Hendratmo adalah salah satu penyanyi legendaris Tanah Air.

Koes telah melahirkan sejumlah album studio, di antaranya Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), Wanita Wanita (1970), Pop Batak Legendaris (2000), dan My Love for You (2011).

Selain karier musik, Koes juga dikenal sebagai pembawa acara.

Salah satu acara televisi yang melambungkan namanya adalah kuis Berpacu Dalam Melodi.

Koes meninggalkan tiga orang anak, dua di antaranya mengikuti karier Koes di industri musik, mereka adalah Anda Perdana dan Bonita

 

 

Sumber : Kompas.com

ESENSINEWS.com – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap seorang terduga teroris anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Sang teroris ditangkap di wilayah Depok, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021).

Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, terduga teroris yang ditangkap tersebut berinisial AR, merupakan tokoh JI yang pernah ditangkap 15 tahun lalu karena menyembunyikan pelaku pengeboman malam Natal (2000) dan bom Bali (2002).

“AR yang dijemput di rumahnya di kawasan Depok. Terduga AR pernah ditangkap oleh kepolisian 15 tahun lalu,” ungkap Aswin, dikutip dari Antara.

Aswin menyebutkan, pada tahun 2004, AR divonis 3,5 tahun penjara oleh pengadilan. Terduga AR adalah sosok yang dalam beberapa tahun belakangan sesekali tampil dalam pemberitaan dan media sosial.

Sehari sebelumnya, tim Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap tiga terduga terorisme di wilayah Bekasi Utara dan Grogol, Jakarta Barat. Total terduga teroris yang ditangkap dalam kurun waktu satu hari ini ada empat orang di tiga lokasi berbeda, yakni Bekasi, Depok dan Jakarta Barat.

Tiga teroris yang lebih dulu ditangkap berinisial MEK dan S alias MT, ditangkap pukul 05.30 WIB dan 06.00 WIB di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya SH ditangkap di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat pukul 08.00 WIB. “Saat ini semua terduga masih dalam penyelidikan Densus 88,” ujar Aswin.

Menurut Aswin, dalam penangkapan kali ini Tim Densus 88 Antiteror Polri menyasar pengurus teras JI selaku organisasi teror yang masih aktif di Indonesia. Setelah Juli lalu berhasil mengungkap sistem pendanaan kelompok JI dengan menangkap tersangka yang terlibat.

Ketiga terduga teroris yang ditangkap Tim Densus 88 Antiteror Jumat ini merupakan jajaran pengurus pusat atau Markaziyah Jamaah Islamiyah (JI).

“Beberapa orang dari kelompok ini sepertinya memang tidak mengalami penjeraan, sebagian yang pernah ditangkap ternyata tidak menghentikan kegiatannya,” ucap Aswin.

Terduga MEK terlibat dalam JI sebagai staf Qodiman Barat pada tahun 2011 yang bertugas untuk mengurus personal dan non-struktural organisasi.

Selain itu, MEK juga merupakan ketua Pengurus Perisai Nusantara Esa tahun 2017 dan Ketua Pembina Perisai tahun 2020.

“Perisai merupakan sayap organisasi Jamaah Islamiyah dalam bidang advokasi,” kata Aswin.

Sedangkan terduga S alias MT adalah anggota ‘fundraising’ Perisai pada tahun 2018, Pembina Perisai Nusantara Esa tahun 2020 dan anggota Tholiah Jabodetabek saat kepemimpinan Hari.

Terduga lainnya yang ditangkap adalah SH, merupakan salah satu anggota Dewan Syuro Jamaah Islamiyah yang pernah mengikuti pelatihan militer di Moro, Filipina Selatan.

Terduga SH diketahui pernah memberikan infaq sebesar Rp 40 juta pada tahun 2013-15 kepada Patria melalui Sholeh Habib yang telah tertangkap dalam operasi sebelumnya.

“Dalam penyelidikan terungkap bahwa SH juga merupakan anggota Pembina Perisai pada tahun 2017,” ujar Aswin.

Aswin mengatakan Jamaah Islamiyah salah satu organisasi teror terlarang yang masih aktif bergerak di bawah permukaan. Belakangan ini kelompok JI terindikasi berusaha melakukan transformasi ke berbagai gerakan normatif, salah satunya pendidikan dan ranah politik.

Aswin mengatakan, Tim Densus 88 tidak pernah melonggarkan operasinya di berbagai daerah terkait jaringan teroris yang terus berusaha untuk melakukan berbagai persiapan aksinya. Upaya pencegahan dan penindakan terorisme akan semakin kuat apabila didukung peran serta masyarakat untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku-pelaku teror tinggal di wilayahnya.

“Kami pihak kepolisian tidak bisa bergerak sendirian, harus ada peran aktif dari masyarakat untuk selalu melakukan gerakan penolakan secara masif terhadap kelompok radikal ini, setidaknya dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar,” pungkasnya.

ESENSINEWS.com  – Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunda rencana renovasi ruang kerjanya.

“Mengingat kondisi pandemi sekarang sangat berdampak terhadap pendidikan nasional, agaknya ada yang lebih prioritas untuk dianggarkan,” kata Satriwan dalam keterangannya, dikutip dari Tempo.co, Jumat (10/9/2021).

Dia juga meminta Nadiem berbesar hati dan empati terhadap para guru honorer dan siswa yang tak tersentuh infrastruktur digital selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebab, Nadiem menganggarkan Rp 6,5 miliar untuk merenovasi ruang kerja Mendikbudristek, sementara masih banyak sekolah yang kesulitan air bersih untuk toilet, serta tidak memadainya akses internet dan perangkat digital.

Menurut Satriwan, ada beberapa kebijakan Nadiem yang perlu diprioritaskan ketimbang merenovasi ruang kerja. Misalnya, Program Organisasi Penggerak (POP) yang sudah dua tahun tidak prospek, mengatasi ketimpangan digital antardaerah yang mempengaruhi layanan pendidikan bagi siswa PJJ.

Untuk itu dia meminta Nadiem agar tidak sering membuat kebijakan yang menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. “Tentu kebijakan pendidikan Kemdikbudristek yang esensial lebih kita butuhkan ketimbang yang sensasional dan artifisial,” ujarnya.

Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, mengatakan renovasi dilakukan untuk keseluruhan lantai dua Gedung A Kemendikbudristek.

Renovasi, menurutnya merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Anang menuturkan, penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya atau pejabat eselon I staf ahli menteri sebanyak lima orang.

Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru Kemendikbudristek beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan Menteri Nadiem Makarim.

 

ESENSINEWS com – Menyusul pengumuman Presiden Joe Biden tentang mandat virus corona yang memengaruhi lebih dari 100 juta pekerja dan perusahaan AS, gubernur Partai Republik “bersatu dalam melawan”, menurut Gubernur Alabama Kay Ivey.

Dalam tweet Jumat pagi , Ivey mengatakan bahwa “telepon konferensi dengan gubernur Republik baru saja selesai. Presiden Biden telah melampaui batas dengan mandat baru ini, dan kami bersatu untuk melawan. Saya bermitra bersama rekan konservatif saya di seluruh negeri dalam pertarungan ini. Ini adalah perjuangan untuk bisnis, pria dan wanita pekerja keras kami, dan kebebasan Amerika kami.”

Gubernur mengatakan dia tidak menentang vaksin yang diamanatkan oleh Biden – dia telah menyerukan vaksinasi karyawan di perusahaan mana pun yang terdiri dari 100 lebih pekerja – tetapi dia tidak mempermasalahkan mandat yang datang dari Gedung Putih.

”Saya mendorong orang Alabam untuk mengambil vaksin – sudah sejak awal, tetapi kami tidak akan pernah mengamanatkannya. Dan kami tentu tidak akan membiarkan Washington, DC, dan presiden ini memberi tahu Alabama apa yang harus dilakukan.

“Di sini, di Alabama, kami tidak tahan dengan omong kosong itu.”

Menurut Reuters, mandat , yang Gedung Putih katakan akan mencakup 100 juta pekerja AS dan berlaku untuk sekitar dua pertiga dari semua karyawan AS, sedang ditulis sebagian oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) Departemen Tenaga Kerja AS.

Gubernur Oklahoma Kevin Stitt berbagi semangat rekan Alabama tentang mandat federal. ”Selama saya gubernur, tidak akan ada mandat vaksin pemerintah di Oklahoma. Pemerintahan saya akan terus mempertahankan nilai-nilai Oklahoma dan melawan serangan berlebihan dari pemerintah federal Biden.”

Ketika ditanya pada hari Jumat tentang kemungkinan tantangan hukum, Biden tampaknya tidak terlalu khawatir. Presiden mengatakan kepada wartawan , “Silakan.

“Saya sangat kecewa karena beberapa gubernur Republik begitu angkuh dengan kesehatan anak-anak ini, sangat angkuh dengan kesehatan komunitas mereka.”

USA Today melaporkan gubernur  Arizona , Montana, Carolina Selatan, Tennessee dan Texas telah bersumpah untuk melawan mandat tersebut. Newsmax pada hari Jumat juga melaporkan Komite Nasional Partai Republik mengatakan akan mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Biden ketika persyaratan itu mulai berlaku. 

Gubernur Arizona Doug Ducey mengatakan Kamis: “Saya telah divaksinasi secara publik, itu adalah pilihan saya. Apa yang dilakukan pemerintahan Biden adalah penjangkauan pemerintah, murni dan sederhana. Dan orang-orang tidak ingin mereka mendesak mereka untuk mendapatkan vaksin ini. .” 

Demikian juga, Gubernur Florida Ron DeSantis mengatakan pada hari Kamis bahwa dia berpikir “secara fundamental salah” menyebabkan individu kehilangan pekerjaan karena pilihan mereka tentang vaksin, dan dia bersumpah untuk melawannya, menurut Breitbart.

DeSantis, yang juga melawan upaya sekolah distrik di negara bagiannya untuk mewajibkan pemakaian masker, mengatakan memaksa atau memaksa orang bukanlah keputusan yang tepat. Breitbart mengatakan dia menekankan pentingnya pengobatan dini, seperti pusat pengobatan antibodi monoklonal

ESENSINEWS.com – Pemilihan tema dalan peringatan 72 tahun (5 September 1949 – 5 September 2021) gugurnya pahlawan nasional asal Bantik Minanga-Malalayang, Robert Wolter Mongisidi, memiliki makna yang sangat hakiki bagi generasi masa kini.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Dewan Pembina Bantik Masuinsau Su Sasengkoang, Ir. W. Donald R. Pokatong, M.Sc., Ph.D., Minggu (5/9/2021). Tema peringatan gugurnya Bote sang Mogandi Bantik adalah ‘Pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai Patriotisme, Nasionalisme, dan Intelektualisme Pahlawan Nasional Robert Wolter Mongisidi Bagi Generasi Bangsa Masa Kini’.

“Tema ini masih sangat relevan dengan situasi bangsa saat ini, yang perlu terus diperjuangkan untuk mencapai Indonesia maju indonesia makmur. Generasi bangsa masa kini perlu merenung, menjiwai dan mengimplementasikan semangat juang, nasionalisme dan nilai yang diteladankan oleh Pahlawan bangsa Robert Wolter Mongisidi,” jelas Pokatong, Minggu (5/9/2021).

Donald Pokatong, yang juga tercatat sebagai Panitia Pengarah melanjutkan, keberanian Bote dihadapan regu tembak, menolak untuk menutup matanya dan ingin melihat dan menerima peluru penjajah yang menggugurkannya dengan mata terbuka, tidak ada duannya di bumi pertiwi ini.

“Generasi masa kini harus bisa mengimplementasikan ‘keberanian Bote’ dalam menghadapi berbagai dinamika serta tantangan kehidupan masa kini yang semakin kompleks,” kata Pokatang.

Donald Pokatong juga menambahkan, nilai intelektualisme Bote harus teraktualisasi dalam gerak juang generasi muda, ditengah realitas hidup yang sarat dengan tantangan untuk terus mengukir karya indah.

“Bote pernah berkata; ‘Jangan takut melihat masa yang akan datang, saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian, meskipun belum semua tenaga kukeluarkan’. Ini menjadi spirit bagi generasi masa kini untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang telah diteladankan Bote sang Mogandi Bantik,” ungkap Pokatong.

Oleh : DR Jerry Massie MA, PhD Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Peneliti kebijakan publik AS

Dari sisi pembanguna saat ini sudah baik, tapi ada banyak hal yang menjadi persoalan seperti teknis dan non teknis.

Era Soekarno dan Soeharto membangun infrastruktur bukan sembarangan. Selain long term concept (konsep jangka panjang) kualitas material dan orang pun sangat diperhatikan. Saat ini ambisi membangun infrastruktur terlalu berar hingga tarugannya adalah “ngutang”.

Tercatat hutang kita sampai bulan Juni 2021 mencapai Rp 6.527,29 triliun. Dan Indonesia masuk 10 besar pengutang terbesar di dunia.

1. S = Specific

Program ini dirancang dan punya tujuan bersama seperti dalan kerangka “TRILOGI” mulai dari pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi,  sampai ketahanan pangan.

Spesifikasinya jelas dan terukur dan kajiannya pun secara dilakukan komprehensif dan terstruktur. Mulai dari man, methods, machine, money and material.

2. M. = Measurable

Konsep ini dapat diukur mulai dari low term goal, mide term goal sampai long term goal. Konsep PELITA dan Repelita dirancang oleh konseptor handal menteri terbaik RI di bidang ekonomi pembangunan serta mereka yang expert dibidangnya.

Terukur, terarah dan terkonsep jadi ada advanced and benefit.
Pilot project pun memiliki tahapan yang ketat.

3. A = Achieviable

Pencapaian sebuah negara maju adalah bagaimana mengatur budgeting, membangun sebuah urban city yang comfort and safety.

Untujk membangun sebuah mega proyek maka Public policy and goverment policy harus beriringan sampai market brand, market concept, market value, market condition then impact, benefit and profit.

Fennomena yang paling menonjol di Indonesia paling mentereng ganjil-genap policy dan gonta-ganti policy tanpa dikaji concept, influence, impact, profit, empowerment sampai goal setting.

Dari point of view hukum program kita yang tal masuk akal asimilasi dan remisi bagi koruptor. Padahal di Bietnam, China, Korut sampai Taiwan hukuman bagi koruptor adalah hukuman mati. Justru kita diringankan. Di era Soeharto kendati di bilang pemerintahan otoriter tapi tak terdengat intoleran, radikalimse sampai terorisme. Program dirancang dalam frame Repelita dan Pelita hingga berjalan maksimal.

4. R = Realistic

Sebenarnya pilot project pemerintah saat ini sudah benar tapi faktor resiko sampai keuntungan bagi negara kita tak pikirkan. Belum lagi kita kurang melibatkan human recource lokal.

Sejak saat itu, pembangunan jalan bebas hambatan terus berlangsung. Di era Presiden Soeharto, pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, total jalan tol yang beroperasi mencapai 490 km. Kemudian pada era Presiden Habibie selama Mei 1998 hingga Oktober 1999 ada 7,2 km jalan tol yang beroperasi.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid, ada 5,5 km jalan tol yang beroperasi, dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri.

Pembangunan jalan tol kembali meningkat signifikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol yang benar-benar terealisasi selama dua periode jabatan Presiden SBY, adalah sepanjang 212 km.

Dan terakhir, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 sukses mengoperasionalkan 176 km hingga saat ini. Diproyeksikan hingga akhir 2017 dan tambahan 568 km jalan tol di era Presiden Jokowi.

Bukan banyaknya tol tapi sisi kualitas dan ketahanan tol itu. Di era Jokowi hampir sebagian proyek dikerjakan Pemerintah China. Saya tak terlalu percaya sama kualitas RRC . Untuk jalam dan jembatan saya masih lebih percaya sama buatan Jepang, Korea Selatan, AS atau Jerman.

5. T = Timing/Timely

Anggaran Covid-19 menurut data BPK tembus Rp1.000 triliun tapi result (hasilnya), Indonsia jumlah kematian terbesar nomor di dunia tembus 1700 orang bahkan tembus di atas 55 rubu jumlah terpapar.

Nah, pemesanan vaksin baru Indonesia yang memesan 6 jenis vaksin. Barangkali satu-satunya negara di dunia yang memesan banyak jenis vaksin.

Kadang kita wasting time and wasting money. What is the reason? For example pemesanan vaksin tak serentak bertahap bahkan kartu prakerja pun sampai 20 kali tahapan pendaftaran. Kita terlalu banyak wasting time.

Belum lagi era Soekarno dan Soeharto jarang ada wakil Menteri tapi occupation tetap jalan. Namun kini terlalu banyak wamen tapi charge in off atau tugas di lapangan tak efektif and efisien.

Contoh program ETLE yang terlalu terburu-buru tapi hasilnya zero. Padahal anggarannya cukup besar tapi negara buntung. Membuang anggaran tanpa profit adalah pola liberal progresif. Bahkan di sejumlah lembaga serapan anggaran pun tak sebanding dengan total revenue yang dikeluarkan.

Program ETLE sebetiulnya dirancang tahapan try out (uji coba) di 2-3 kota besar terlebih dahulu. Contoh Jakarta, Surabaya dan Medan. Waktunya di atur
[10/09, 13:32] Lex et Veritas: Dengan hutang yang besar apa saja kita bisa bikin. Diperkirakan sampai akhir masa jabatan Jokowi dia akan meninggalkan debting legacy mencapai Rp10.ribu triliun. Bayangkan sampai pemerintahan SBY hutang kita hanya Rp.2700 triliun.

Namun Jokowi bikin rekor hampir Rp6.000 triliun lebih hutang kita. Mau sama dengan Kota Empire State, New York pun boleh. Ibukota pertama Amerika sebelum pindah ke Washington DC memiliki 46 bridge dan puluhan canal and tunel. Dan brigde yang tersohor adalah Brooklyn Bridge yang dibangun di abad XVIII silam. Tapi bedanya model perawatan dengan Indonesia.

Kita tak jelas kalau bikin jembatan kapan ambruknya? Memang kalau planing system membangun infrastruktur kurang serta kurang sisi profesionalitas dan expert maka tak akan awet produk tesebut.

Dilansir dari detik.com, berikut sejunlah jalan dan jembatan yang ambrol di era Jokowi. Plafon stasiun Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumsel, ambrol, Kecelakaan konstruksi berulang kali terjadi di proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Insiden kecelakaan proyek tol yang dikerjakan Waskita Karya selanjutnya adalah girder atau jembatan beton di proyek tol Pasuruan-Probolinggo, di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Konstruksi yang roboh lagi-lagi pada jembatan overpass yang terjadi pada hari Minggu, 29 Oktober 2017. Kejadian selanjutnya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2017. Kontruksi girder proyek Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang ambruk.

Kejadian ambruknya proyek tol yang dikerjakan oleh Waskita Karya terjadi pada Selasa, 2 Januari 2018. Lokasi kejadian berada di tol Depok-Antasari (Desari), di mana saat itu girder yang sudah terpasang terguling akibat benturan alat berat yang beroperasi di dekat jembatan tersebut.

Kecelakaan konstruksi lainnya yaitu, yaitu terjadi pada tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Cetakan atau bekisting untuk membuat pierhead atau kepala tiang pancang tol Bekayu ambruk di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, ada 20 Februari 2018.

Plafon Bandara Inernasional Soekarno Hatta roboh pada Selasa (17/4/2021. 21 Orang yang ada di bawahnya langsung panik dan melarikan diri.

Setelah mengalami kerusakan, plafon di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali runtuh, Kamis (15/12/2021).

Crane proyek pembangunan tol layang Bogor Out Ring Road (BORR) di Jalan Sholeh Iskandar Kota Bogor jatuh ke jalan raya. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Namun crane setinggi 8 meter tersebut nyaris menimpa mobil dan motor yang tengah melintas.

Pembangunan jalan tol di Indonesia telah dimulai sejak era Presiden Soeharto. Pembangunan jalan tol pertama tersebut dimulai pada 1973, dan akhirnya dioperasikan pada 9 Maret 1978, yang dikenal dengan nama jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 46 km.

Sejak saat itu, pembangunan jalan bebas hambatan terus berlangsung. Di era Presiden Soeharto, pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, total jalan tol yang beroperasi mencapai 490 km. Kemudian pada era Presiden Habibie selama Mei 1998 hingga Oktober 1999 ada 7,2 km jalan tol yang beroperasi.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid, ada 5,5 km jalan tol yang beroperasi, dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri.

Pembangunan jalan tol kembali meningkat signifikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol yang benar-benar terealisasi selama dua periode jabatan Presiden SBY, adalah sepanjang 212 km.

Dan terakhir, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 sukses mengoperasionalkan 176 km hingga saat ini. Diproyeksikan hingga akhir 2017 dan tambahan 568 km jalan tol di era Presiden Jokowi.

Bukan banyaknya tol tapi sisi kualitas dan ketahanan tol itu. Di era Jokowi hampir sebagian proyek dikerjakan Pemerintah China. Saya tak terlalu percaya sama kualitas RRC. Lantaran negara ini adalh megar penjiplak dan peniri terbesar di dunia. Kalau urusan medis untuk obat tradisional masih saya percaya kualitasnya baik.

Sedangkan untuk jalan dan jembatan saya masih lebih percaya sama buatan Jepang, Korea Selatan, AS atau Jerman.

Saya menilai kuncil sukses program Repelita dan Pelita tak lepas peran para ahli. Para pakar ekonomi pembangunan lulusan Berkeley of University yang yang berjuluk “Five Berkeley”.  Mereka yakni Prof Ali Whardana, Prof Widjojo Nitisastro, Prof Emil Salim dan Prof Muhammad Sadli.

Belum lagi ahli ekonomi lainnya seperti, Prof JB Sumarlin, Radius Prawiro sampai Ma’rie Muhammad.

Namun di era mileneal ini, kualitas mereka yang duduk dikabinet Jokowi kalah kelas dengan para menteri di zaman Soeharto.

ESENSINEWS.com -:Gubernur Oklahoma Kevin Stitt mengadakan upacara minggu ini dengan anggota parlemen dan Marjorie Dannenfelser, presiden Susan B. Anthony List, sebuah organisasi anti-aborsi nirlaba, untuk menandatangani sembilan undang-undang anti-aborsi terpisah menjadi undang-undang.

“Saya berjanji kepada warga Oklahoman saya akan menandatangani setiap bagian dari undang-undang pro-kehidupan yang datang di meja saya dan saya bangga untuk menepati janji itu,” kata Stitt pada hari Kamis dalam siaran pers  dan posting di Twitter. ”Sebagai ayah dari enam anak, merupakan suatu kehormatan untuk menjadi gubernur paling pro-kehidupan di negara ini dan saya akan selalu melangkah untuk melindungi kehidupan anak-anak yang belum lahir.”

RUU tersebut mencakup berbagai masalah, termasuk pemulihan larangan Oklahoma terhadap aborsi jika keputusan Mahkamah Agung AS tahun 1973 di Roe v. Wade dibatalkan.

RUU tersebut juga menambahkan kinerja aborsi ke dalam undang-undang perilaku “tidak profesional” negara bagian, mengharuskan penyedia aborsi untuk memiliki sertifikasi dewan dalam kebidanan dan ginekologi, melarang aborsi setelah aktivitas jantung terdeteksi, biasanya sekitar enam minggu setelah kehamilan terjadi, dan memberikan perlindungan seputar obat-obatan pemicu aborsi.

” Gubernur Stitt telah menepati janjinya untuk menandatangani setiap undang-undang pro-kehidupan yang sampai ke mejanya. Dia berada di garis depan momentum nasional untuk menantang status quo dan memodernisasi undang-undang aborsi ekstrem kami,” kata Dannenfelser.

”Di seluruh negeri, gubernur pro-kehidupan mengambil tindakan berani untuk memastikan bahwa undang-undang negara bagian mencerminkan kehendak konstituen mereka dan ilmu yang jelas menunjukkan [ke] kemanusiaan anak-anak yang belum lahir.

”Ketika Demokrat radikal di Washington mendorong aborsi berdasarkan permintaan melalui kelahiran, dibayar oleh pembayar pajak, dan berusaha untuk memperluas obat aborsi yang berbahaya, para pemimpin pro-kehidupan yang kuat di gedung-gedung negara bagian sangat penting – dan mereka melangkah tidak seperti sebelumnya,” dia dilanjutkan. 

‘Hidup menang di Oklahoma dan di seluruh Amerika. Saya bangga berdiri bersama Gubernur Stitt pada momen bersejarah ini dan berterima kasih kepadanya atas kepemimpinannya atas nama orang Amerika yang pro-kehidupan.”

Meskipun upacara, lima dari undang-undang sudah ditentang di pengadilan.

Oklahoma Call for Reproductive Justice  dan lainnya, termasuk organisasi Planned Parenthood lokal, mengajukan pengaduan di pengadilan federal pada 2 September, dengan alasan bahwa lima dari sembilan RUU tidak konstitusional.

Menurut pengaduan, menjadikan aborsi sebagai bagian dari undang-undang perilaku tidak profesional secara efektif membuatnya ilegal di negara bagian, dan bertentangan dengan preseden hukum di sana.

”Undang-undang yang ditentang itu tidak konstitusional dan bertentangan dengan preseden Mahkamah Agung Oklahoma yang jelas,” bunyi gugatan itu. ”Dalam beberapa kasus, undang-undang yang ditantang dimaksudkan untuk memberlakukan kembali persyaratan yang sebagian besar identik dengan yang sudah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Agung Oklahoma.”

The US Department of Justice menggugat Texas, di mana Gubernur Partai Republik Greg Abbott menandatangani RUU yang sama dalam aborsi melarang hukum setelah aktivitas jantung terdeteksi.

 

 

Sumber : Newsmax

Oleh : Marwan Batubara_Indonesian Resources Studies (IRESS)

Rencana pemerintah untuk meningkatkan penggunaan PLTS Atap melalui revisi Permen ESDM No.49/2018 yang akan menetapkan tarif ekspor listrik dari 65% menjadi 100% harus ditolak karena akan merugikan pelanggan listrik, meningkatkan subsidi APBN dan menambah beban BUMN/PLN. Penolakan ini semakin valid setelah menganalisis siaran pers Kementerian ESDM (KESDM) No. 303.Pers/04/SJI/2021 pada 2 September 2021, yang isinya patut dipertanyakan. KESDM telah mengajukan draft revisi Permen pada Presiden tanpa melibatkan seluruh _stakeholders_ terkait, sehingga melanggar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Guna mempercepat revisi, KESDM menerbitkan rilis berjudul Indonesia Kaya Energi Surya, Pemanfaatan Listrik Tenaga Surya oleh Masyarakat Tidak Boleh Ditunda pada 2 September 2021. Dalam rilis antara lain disebutkan tentang tuntutan _green product, green economy,_ pengenaan _carbon border tax_ dan transformasi menuju EBT yang semakin murah. Disebutkan pula tarif ekspor 100% tidak akan merugikan keuangan PLN, bahkan akan menghemat biaya bahan bakar gas PLN sebesar Rp 4,12 triliun per tahun, subsidi APBN turun Rp 0,23 triliun, dan dampak pasokan PLTS Atap terhadap _over supply_ PLN disebut hanya 0,1%.

Tulisan ini akan membahas rilis KESDM tersebut dalam 2 aspek utama, yaitu aspek terkait kebijakan energi dan aspek terkait ekonomi/keuangan, sebagaimana diuraikan berikut.

*Aspek Kebijakan Energi*

IRESS tidak memungkiri transformasi menuju _green economy_ dan EBT perlu digalakkan. Namun hal tersebut tidak harus dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi energi dan kelistrikan nasional yang saat ini sudah sangat berlebihan. Kelebihan pasokan _(reserve margin)_ listrik sistem Jawa-Bali sudah 60% dan sistem Sumatera 50%. Karena itu, pemaksaan kehendak merubah tarif ekspor 100% di tengah _reserve margin_ sangat tinggi dan pandemi Covid-19 ini perlu dipertanyakan motifnya. Hal ini telah diungkap dalam surat tertutup dan terbuka IRESS kepada Presiden dan ditembuskan kepada KPK.

IRESS paham bahwa biaya pembangunan listrik EBT semakin murah dan kapasitas pembangkitnya di banyak negara semakin meningkat. Rilis KESDM menyebutkan kapasitas PLTS di Vietnam telah mencapai 16.504 MW, Malaysia sebesar 1.493 MW dan India sebesar 38.983 MW. Sementara di Indonesia, menurut rilis tersebut kapasitas 3600 MW “ditargetkan” baru akan dicapai pada 2025. Sehingga guna meningkatkan kapasitas PLTS perlu revisi kebijakan.

Padahal peningkatan kapasitas PLTS di Vietnam, Malaysia dan India dicapai sebagai hasil kebijakan dan perencanaan yang telah disusun dan konsisten dijalankan dalam 5-6 tahun terkahir. Dalam kurun waktu yang sama Indonesia pun telah menetapkan PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), di mana bauran EBT adalah 23%. Namun praktiknya, dalam proyek 35.000 MW (mulai 2015) Indonesia justru membangun pembangkit listrik yang didominasi (95%) PLTU memakai bahan bakar batubara. Artinya, sejak semula pemerintah memang tidak konsisten menjalankan KEN, namun sekarang coba memaksakan kehendak melalui kebijakan PLTS Atap dan Perpres EBT.

Karena itu kampanye _green economy,_ transformasi ke EBT dan target PLTS sebesar 3600 MW, sambil membandingkan dengan Vietnam, Malaysia dan India, menjadi tidak relevan dan bernuansa omong kosong. Kalau sadar akan _green economy_ dan KEN pun sudah terbit (2014), mengapa masih membangun pembangkit listrik dominan PLTU? Ternyata proyek 35.000 MW bukan saja memanfaatkan energi fosil tidak ramah lingkungan, tetapi juga menerapkan skema take or pay (TOP) yang memberatkan APBN, keuangan PLN dan tarif listrik bagi konsumen.

Secara gamblang IRESS ingin menyatakan saat ini tarif listrik sudah tinggi akibat skema TOP, pasokan listrik berlebih berlebih akibat salah perencanaan dan diperparah pandemi, bauran energi tidak ramah lingkungan akibat pembangunan PLTU yang sarat kepentingan oligarki dan abai KEN 2014. Ironi dan nestapa ini ternyata oleh KESDM ingin diperparah dengan kebijakan revisi PLTS Atap dengan tarif ekspor 100% yang tidak adil, merugikan konsumen non PLTS Atap, memberatkan subsidi APBN, merugikan BUMN dan patut diduga sarat kepentingan bisnis. Rakyat tentu sangat pantas menolak revisi tersebut.

*Aspek Ekonomi/Keuangan*

Berikut akan diuraikan perbandingan terkait tarif, untung-rugi, serta dampak keuangan terhadap PLN, APBN dan konsumen jika tarif 100% ekspor PLTS Atap diterapkan, baik menurut KESDM maupun menurut pakar-pakar energi yang diperoleh IRESS. Perbandingan ini perlu dilakukan untuk menguji akurasi dan kredibilitas informasi yang dirilis oleh KESDM.

Menurut KESDM dalam rilis 2 September 2021, dampak (dan manfaat) pengembangan PLTS Atap dengan tarif ekspor naik jadi 100% dan pasokan 3,6 GW pada 2024/2025 adalah:

1) Potensi penjualan PLN hanya turun 0,1%;

2) Keuangan PLN tidak dirugikan, tetapi yang terjadi hanya kehilangan potensi penerimaan;

3) Biaya bahan bakar (gas) turun Rp 4,12 triliun per tahun;

4) BPP listrik hanya naik sebesar Rp 1,14/kWh;

5) Tidak ada (memperhitungkan) biaya sarana PLN untuk mengatasi intermitten;

6) BPP listrik tanpa sarana mengatasi intermitten hanya naik Rp 1,14/kWh;

7) Subsidi listrik hanya naik Rp 0,079 triliun dan kompensasi naik Rp 0,24 triliun;

8) Tidak ada kenaikan beban pelanggan jika subsidi dan kompensasi dibayar pemerintah.

Di sisi lain, menurut kajian pakar-pakar energi yang diperoleh IRESS, dampak perubahan tarif tersebut untuk setiap penambahan pasokan PLTS Atap sebesar 1 GW adalah:

1) Pendapatan PLN turun sekitar Rp 2,15 triliun (turun jadi Rp 7,74,- jika pasokan 3,6 GW);

2) Terjadi kerugian keuangan, karena melekatnya beban biaya _fixed cost_ dan turunnya efisensi;

3) Biaya bahan bakar turun Rp 0,64 triliun per tahun (Rp 1,92 triliun/3 tahun);

4) BPP tanpa sarana mengatasi intermitten naik Rp 3,93 per kWh;

5) Tambahan biaya PLN mengatasi intermitten sekitar Rp 248 miliar, atau Rp 1,18 per kWh;

6) Total kenaikan BPP listrik menjadi (Rp 3,93 per kWh + Rp 1,18) = Rp 5,10 per kWh;

7) Subsisi listrik naik Rp 269,4 miliar/tahun dan kompensasi Rp 808,3 miliar/tahun (total menjadi Rp 1,08 triliun) ;

8) Beban pelanggan naik Rp1,08 triliun/tahun jika _tariff adjustment_ diberlakukan.

Perbandingan perhitungan pada 8 aspek yang dilakukan oleh KESDM dan pakar-pakar energi di atas menunjukkan beberapa perbedaan yang mencolok, sehingga perlu diklarifikasi. Bagi pakar-pakar, klarifikasi penting karena menyangkut nama baik perguruan tinggi. Bagi Kementrian ESDM, klarifikasi mendesak karena menyangkut kredibilitas, penegakan prinsip _good governances,_ keadilan dan kepentingan strategis negara.

Karena mendesaknya klarifikasi, IRESS perlu mengungkap temuan fakta-fakta hasil perhitungan sebagai berikut:

a. KESDM tampaknya menggiring opini publik bahwa PLN tidak dirugikan. Padahal kerugian tersebut cukup signifikan, yakni Rp 2,15 triliun setiap 1 GW pasokan PLTS Atap dan menjadi Rp 7,74 triliun jika pasokan naik menjadi 3,6 GW. Kerugian timbul terutama adanya beban _fixed cost,_ terjadinya inefisiensi sarana dan adanya tambahan perangkat untuk mengatasi intermitten. Semua biaya ini tampaknya tidak diperhitungkan atau “luput” (sengaja?) dalam perhitungan KESDM;

b. KESDM menyebut penghematan bahan bakar cukup besar Rp 7,74 triliun. Sedang hitungan pakar hanya Rp 1,92 triliun. Perbedaan ini terjadi karena bahan yang digunakan adalah gas (KESDM) dibanding batubara (pakar). Untuk menghindari ungkapan hiperbolis guna promosi ide, maka hal ini perlu direview oleh KESDM sesuai fakta lapangan dan kebutuhan efisiensi. Selain itu, karena kontrak jual-beli bersifat jangka panjang, PLN tidak dapat mengurangi konsumsi gas secara mendadak. Di sisi lain, memang mayoritas PLTU di Jawa-Bali, termasuk proyek 35.000 MW menggunakan bahan bakar batubara, bukan gas.

c. Menurut KESDM BPP naik Rp 1,14/kWH; menurut pakar naik Rp 5,10/kWh. Perbedaan terjadi sebab KESDM “luput” menghitung biaya-biaya yang disebut pada butir a di atas. Adanya kenaikan BPP otomatis akan ditanggung konsumen dalam bentuk kenaikan tarif listrik jika tidak disubsidi APBN, atau ditanggung negara/APBN jika tarif listrik tidak naik.

d. KESDM menyatakan biaya subsidi dan kompensasi naik Rp 0,319 triliun; menurut pakar naik Rp 1,08 triliun/tahun. Hal ini menjadi tambahan beban biaya bagi pelanggan non PLTS Atap yang merupakan dasar mengapa IRESS yakin bahwa kebijakan ekspor 100% disebut tidak adil.

Uraian di atas menunjukkan perhitungan yang dilakukan pakar energi lebih relevan dan sesuai kondisi lapangan, sehingga lebih kredibel. Sedangkan hitungan KESDM cenderung ingin menonjolkan penghematan PLN dan pelanggan, serta mengecilkan nilai kenaikan BPP dan subsidi. Namun ungkapan dan promosi ini tidak didasarkan pada hitungan relevan dan fakta lapangan. Salah satu contoh, bukankah pasokan listrik PLTS Atap intermitten dan _capacity factor_ (CF) hanya 17%, sehingga membutuhkan kestabilan pasokan, tetapi KESDM sengaja tidak menghitung kebutuhan biaya _backup_ dan _storage?_ Oleh sebab itu, IRESS menganggap hitungan dan promosi KESDM untuk tarif ekspor PLTS Atap 100% dalam rilis 2 September 2021 menjadi tidak kredibel, tendensius dan patut dipertanyakan motifnya.

Perbandingan hitungan dan analisis IRESS di atas bisa saja tidak akurat. Namun sebagai lembaga yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, KESDM dan PLN, dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi, mestinya telah melakukan kajian dan analisis bersama. Sehingga, sebelum merekomendasikan suatu kebijakan, terlebih diperoleh hasil terbaik, adil dan bermanfaat bagi ketahanan dan kemandirian energi nasional. Mengapa KESDM tidak menganggap ini penting, dan terkesan ingin terus memaksakan kehendak?

Sebagai kesimpulan, karena tidak akurat dan cenderung tendesius, IRESS meminta agar KESDM segera mengklarifikasi berbagai perhitungan terkait BPP, kerugian PLN/pelanggan, penghematan, subsidi, kompensasi, dan lain-lain yang termuat dalam rilis No.303.Pers/04/SJI/2021, pada 2 September 2021. Selain itu, sebagaimana telah dinyatakan pada rilis, surat tertutup dan surat terbuka kepada Presiden (16/8/2021, 31/8/2021 dan 1/9/2021), IRESS kembali menuntut agar ketentuan tarif ekspor PLTS Atap 100% dalam rencana revisi Permen ESDM No.49/2018 dibatalkan.

 

ESENSINEWS.com – Gubernur Texas Greg Abbot menandatangani undang-undang keamanan pemilu yang kontroversial pada hari Selasa, menandai puncak dari pertempuran politik selama berbulan-bulan dan kemenangan besar bagi Partai Republik di negara bagian yang mengatakan itu akan membantu melindungi integritas pemilihan di masa depan.

Tetapi Demokrat tetap berdedikasi untuk melawan undang-undang tersebut, dengan beberapa kelompok mengajukan tuntutan hukum terhadapnya dan pejabat Demokrat Texas meminta Kongres untuk meloloskan dua RUU yang pada dasarnya akan mengesampingkan undang-undang Texas dengan aturan federal baru.

Mereka menuduh bahwa undang-undang Texas akan menekan suara minoritas dan dimaksudkan untuk memperkuat keuntungan politik GOP di negara bagian itu.

Inilah yang ada dalam undang-undang yang telah dibandingkan dengan undang-undang Jim Crow oleh beberapa Demokrat.

Pengamat jajak pendapat

Menyusul kontroversi dalam pemilihan presiden 2020 di beberapa negara bagian tentang apakah pengamat jajak pendapat yang berafiliasi dengan partai dapat secara efektif mengamati pelaksanaan pemilihan, undang-undang Texas mengkodifikasikan apa yang boleh diakses oleh pengamat jajak pendapat. Dikatakan bahwa pengamat harus dapat “melihat atau mendengar” aktivitas apa pun yang terjadi di tempat pemungutan suara, termasuk percakapan apa pun di antara petugas pemilu.

Undang-undang secara eksplisit mengatakan bahwa pengawas pemungutan suara dapat mengamati penutupan tempat pemungutan suara dan bahwa mereka dapat mengamati dan mengikuti pemindahan data atau materi pemilu lainnya seperti surat suara ke tempat-tempat penghitungan suara. Ini juga secara eksplisit melarang petugas pemilu dari “tindakan apa pun untuk menghalangi pandangan pengamat atau menjauhkan pengamat dari aktivitas atau prosedur yang akan diamati dengan cara yang akan membuat pengamatan tidak cukup efektif.”

Pemantau jajak pendapat akan diminta untuk mengikuti pelatihan online dan untuk menegaskan “bahwa saya tidak akan mengganggu proses pemungutan suara atau melecehkan pemilih dalam melaksanakan tugas saya.” Mereka juga secara khusus dilarang menonton pemilih mencoblos di bilik suara. 

ID pemilih surat suara

Undang-undang Texas berisi ketentuan – mirip dengan undang-undang pemilu Georgia yang kontroversial yang disahkan awal tahun ini – yang mewajibkan ID pemilih untuk orang yang memberikan surat suara, bukan hanya verifikasi tanda tangan. Tetapi juga seperti hukum Georgia, hukum Texas mencakup serangkaian solusi untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki ID atau tidak bisa mendapatkannya. 

Menurut undang-undang, pemilih yang mengembalikan surat suara secara langsung harus memberikan ID mereka kepada petugas. Bentuk ID pemilih yang dapat diterima termasuk SIM, paspor, dokumen pemerintah yang menunjukkan nama dan alamat pemilih, salinan tagihan utilitas, cek gaji, rekening koran, akta kelahiran dan beberapa ID foto berbagai macam lainnya. 

Pemilih yang mengembalikan surat suara melalui pos dapat menggunakan nomor SIM mereka, nomor sertifikat ID pemilihan atau nomor kartu identitas pribadi mereka, yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Publik Texas. Sertifikat ID pemilihan gratis. 

Sebagai alternatif, pemilih yang mengembalikan surat suara juga dapat menyertakan empat digit terakhir nomor Jaminan Sosial mereka, atau pemilih dapat menegaskan bahwa mereka belum mengeluarkan dokumen di atas dan masih memilih.

Pengambilan suara

Undang-undang Texas juga membahas kekhawatiran tentang “pemungutan suara”, yang dipraktikkan oleh para operator partisan yang mengumpulkan lusinan, ratusan atau bahkan ribuan surat suara dari pemilih yang menurut mereka kemungkinan akan memilih kandidat pilihan mereka dan mengembalikannya secara langsung. Orang-orang ini terkadang bahkan membantu pemilih mengisi surat suara mereka. 

Partai Republik sering menyampaikan kekhawatiran bahwa praktik ini menciptakan peluang untuk penipuan oleh individu yang tidak bermoral yang dapat mengambil keuntungan dari orang-orang yang rentan, terutama orang tua. Demokrat, sementara itu, mengatakan pelarangan praktik itu hanya menimbulkan rintangan lain bagi orang-orang yang ingin memilih tetapi membutuhkan bantuan untuk mengirimkan atau mengembalikan surat suara mereka.

Undang-undang Texas secara khusus membuat “layanan pemungutan suara” berbayar menjadi ilegal. Ini mendefinisikan istilah ini sebagai “interaksi langsung dengan satu atau lebih pemilih, di hadapan fisik surat suara resmi atau surat suara yang dipilih melalui pos, dimaksudkan untuk memberikan suara untuk kandidat atau ukuran tertentu.”

Namun, undang-undang tersebut secara eksplisit mengecualikan upaya pemungutan suara yang tidak dibayar dan upaya untuk mengumpulkan dan mengembalikan surat suara yang tidak termotivasi untuk “memberikan suara untuk atau menentang tindakan atau kandidat tertentu.” 

Bagian terpisah dari undang-undang tersebut juga memuat ketentuan yang mewajibkan individu yang memberikan bantuan pemungutan suara secara langsung kepada tujuh orang atau lebih untuk menandatangani formulir. 

Gugatan Pemilu

Undang-undang tersebut menambahkan panduan prosedural tambahan untuk pengadilan yang menangani tuntutan hukum terkait pemilu. Khususnya, ini mengharuskan pengadilan untuk memprioritaskan litigasi pemilu di atas semua hal lain kecuali untuk kasus hukuman mati. 

Daftar pemilih

RUU tersebut mengharuskan menteri luar negeri untuk bekerja dengan Departemen Keamanan Publik untuk membandingkan informasi tentang status kewarganegaraan dalam database lembaga itu dengan daftar pemilih. Cek harus “bulanan”.

Voting drive-thru

Langkah mitigasi virus corona yang relatif umum selama pemilihan 2020 adalah pemungutan suara drive-thru di mana pemilih dapat memberikan suara yang setara dengan suara langsung dengan memilih lebih awal dari mobil mereka. Ini populer di Houston , daerah yang condong ke biru, dan menyebabkan setidaknya satu gugatan oleh Partai Republik terhadap praktik tersebut, yang mereka kalahkan. 

Tetapi dengan asumsi undang-undang Texas tahan terhadap tantangan hukum, pemungutan suara drive-thru di Texas tidak ada lagi. 

“Tidak ada pemilih yang dapat memberikan suara dari dalam kendaraan bermotor,” kecuali pemilih tersebut cacat, kata undang-undang. 

Larangan voting 24 jam

Dalam selebaran lain yang jelas menentang prosedur pemungutan suara Houston, undang-undang Texas melarang tempat pemungutan suara 24 jam, yang didirikan pejabat daerah di wilayah Houston tahun lalu. 

“[V]oting tidak boleh dilakukan lebih awal dari jam 6 pagi atau lebih dari jam 10 malam,” kata undang-undang tersebut.

Aplikasi surat suara

Undang-undang Texas melarang negara bagian mengirimkan aplikasi surat suara kepada orang-orang yang tidak memintanya dari pejabat pemilihan. 

Kebijakan ini mengikuti kontroversi dari pemilihan presiden 2020, ketika banyak negara bagian yang berhaluan kiri mengirim surat suara yang tidak diminta kepada pemilih. Surat suara itu sering dikirim ke orang yang salah karena daftar pemilih yang ketinggalan zaman atau tidak akurat, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa surat suara itu bisa menjadi sasaran empuk penipuan. 

Partai Republik hampir secara universal mengutuk praktik tersebut. Tetapi undang-undang Texas melangkah lebih jauh dan melarang pengiriman aplikasi surat suara saja. Beberapa negara bagian yang dipimpin GOP – seperti Maryland dan Gubernur Partai Republiknya yang moderat Larry Hogan – menganut praktik itu sebagai kompromi untuk meningkatkan aksesibilitas pemungutan suara melalui surat sambil meninggalkan langkah ekstra dalam proses pengiriman aplikasi surat suara sebagai perlindungan terhadap penipuan.   

Tapi undang-undang Texas tidak mengizinkan itu.

“[A]n petugas atau karyawan negara bagian ini atau subdivisi politik negara bagian ini tidak boleh mendistribusikan formulir aplikasi untuk pemungutan suara awal kepada orang yang tidak meminta aplikasi,” katanya. “Seorang pejabat atau pegawai negara bagian ini atau bagian politik negara bagian ini tidak boleh menggunakan dana publik untuk memfasilitasi distribusi formulir aplikasi untuk pemungutan suara awal kepada orang yang tidak meminta aplikasi oleh orang lain.”

Namun, undang-undang mengizinkan kandidat dan partai politik untuk mendistribusikan aplikasi surat suara kepada orang-orang yang tidak memintanya.

 

 

Sumber : FOX

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.