ESENSINEWS.com — Peta politik baru yang diusulkan oleh Partai Republik Nebraska tidak hanya akan mempersulit Demokrat untuk memenangkan salah satu dari tiga kursi DPR negara bagian itu — tetapi juga akan membuat sedikit lebih sulit bagi Demokrat untuk memenangkan Gedung Putih.

Nebraska adalah salah satu dari hanya dua negara bagian yang membagi suara Electoral College berdasarkan distrik kongres, daripada sistem pemenang-ambil-semua. Itu memungkinkan Presiden Joe Biden untuk mengklaim salah satu dari lima suara elektoral negara bagian tahun lalu, bahkan saat ia kehilangan Nebraska dengan 20 poin persentase.

Sekarang Partai Republik di legislatif Nebraska mengusulkan pemisahan Distrik Kongres ke-2, yang dimenangkan Biden, di peta baru mereka. Perubahan itu akan membuat distrik bergoyang di sekitar Omaha, kota terbesar di negara bagian itu, lebih bersifat Republik. Itu juga akan mempersulit calon presiden dari Partai Demokrat untuk menang.

Memenangkan kursi kepresidenan tidak datang ke satu suara elektoral sejak tahun-tahun awal Amerika Serikat. Namun, setiap satu dari 538 suara elektoral bangsa itu berharga. Pemungutan suara tunggal Electoral College – kadang-kadang dijuluki “titik biru” di lautan merah negara bagian – sudah cukup untuk membuat Omaha menjadi perhentian reguler di sirkuit kampanye presiden Demokrat.

Peta GOP telah disetujui dalam pemungutan suara komite garis partai di legislatif Nebraska Kamis dan akan maju ke lantai legislatif satu kamar, yang secara resmi nonpartisan, meskipun dikendalikan oleh Partai Republik. Demokrat menentang peta dan GOP tidak memiliki cukup legislator untuk mengatasi filibuster, sehingga kemungkinan peta akhir akan menjadi semacam kompromi.

Republicans in Nebraska hope to redraw the state's congressional boundaries to make it harder for Democrats to  win seats in Congress and electoral college votes, which are divided by district. (AP Graphic)

Partai Republik di Nebraska berharap untuk menggambar ulang batas-batas kongres negara bagian untuk mempersulit Demokrat untuk memenangkan kursi di Kongres dan suara perguruan tinggi pemilihan, yang dibagi berdasarkan distrik. (Grafik AP)

Kritikus mengatakan proposal saat ini dapat secara efektif membatalkan undang-undang 1991 yang didukung oleh Demokrat yang membagi suara Electoral College negara bagian. Di bawah sistem saat ini, pemenang masing-masing dari tiga distrik mendapat satu suara elektoral. Dua tambahan suara Electoral College yang diperoleh negara bagian, satu untuk masing-masing senatornya, diberikan kepada pemenang keseluruhan negara bagian.

“Tidak diragukan lagi bahwa Partai Republik ingin menang di sana, dan mereka melakukan apa yang mereka pikir diperlukan untuk melakukan itu,” kata mantan Senator negara bagian Bob Krist, seorang Republikan yang berubah menjadi Demokrat yang bekerja dengan anggota parlemen GOP selama negara bagian itu. pemekaran terakhir satu dekade lalu.

Partai Republik mengatakan mereka tidak mencoba bermain-main dengan Electoral College. Tapi mereka tidak merahasiakan ketidaksenangan mereka pada pengaturan Nebraska.

“Demokrat tahu persis apa yang mereka lakukan,” kata Ryan Hamilton, direktur eksekutif Partai Republik Nebraska. “Mereka bersembunyi di balik retorika yang mulia dan populis ini, dan itu menguntungkan mereka. Kenyataannya adalah, mereka menginginkan suara elektoral itu, dan kami juga menginginkannya.

 

 

Sumber : AP

ESENSINEWS.com, Manado – Badan Anggaran DPRD yang telah melakukan pembahasan ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021, Kamis (16/9/2021).

Dalam kesempatan ini, Walikota Andrei Angouw menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah melakukan tugasnya dengan baik khususnya terkait budgeting.

Walikota mengapresiasi apa yang telah dibahas termasuk bagaimana agar program pembangunan yang nantinya teranggarkan dalam APBD lewat program dan kegiatan yang ada.

“Lewat APBD ini kita wujudkan Kota Manado yang maju dan sejahtera,” ujar Andre. Walikota saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Manado.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Manado Altje Dondokambey M.Kes., Apt,
diawali dengan laporan badan anggaran DPRD Kota Manado terhadap ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Selesai laporan badan anggaran dilakukan penandatanganan surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama antara DPRD Kota Manado dengan Walikota Manado terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Sementara itu, mengingat situasi dan kondisi saat ini masih terkait dengan wabah Covid-19, sehingga rapat paripurna ini dilakukan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

Bagi pejabat yang tidak hadir secara fisik, mengikuti rapat paripurna ini secara Online atau Virtual yang dilakukan dengan menggunakan teknokogi Video Conference melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting yang diakses pada Handphone/Laptop dari tempat masing-masing.

Diketahui, rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan anggota dewan, juga Sekretaris Kota Manado Micler C.S. Lakat, pejabat eselon, Sekwan Zainal Abidin, unsur pers dan para undangan lainnya.

Berikut koleksi mobil milik Alex yang dilaporkan menjadi aset dan harta kekayaannya. Melansir suara.com, harta kekayaan sang mantan Gubernur ini sebanyak Rp28 Miliar.

Dari total kekayaan tersebut diketahui Alex hanya memiliki dua mobil. Mobil pertama Toyota Kijang, produksi tahun 1994, sedangkan mobil kedua VW Caravelle keluaran 2001.

Mobil tersebut ditaksir senilai Rp135 juta.

Jika ditotal, maka kekayaan yang merupakan alat transportasi dan mesin seorang Alex Noerdin hanya Rp165 juta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard mengungkapkan pihaknya tidak hanya menahan Alex Noerdin namun juga satu tersangka lainnya, Muddai Madang.

Koleksi kendaraan Alex Noerdin dalam LHKPN (E-LHKPN)
Koleksi kendaraan Alex Noerdin dalam LHKPN (E-LHKPN)

Ia adalah mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia 2015-2019 juga pernah menjadi manajer Sriwijaya FC yang menjabat sebagai komisaris BUMD PDPDE Hilir.

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (kanan) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (29/7/2021).  ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (kanan) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (29/7/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Anggota DPR RI, Alex Noerdin, memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, 2010-2019.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Supardi, saat dikonfirmasi Kamis (16/9/2021), membenarkan, jika Alex memenuhi panggilan penyidik.

Oleh : Marwan Batubara (Direktur IRESS)

Indonesian Resources Studies (IRESS) dengan ini meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebar berita bohong tentang telah ditetapkannya hasil revisi Permen ESDM No.49/2018 seperti dimuat sejumlah media pada 13 September 2021. Padahal sesuai Perpres No.68/2021, draft revisi Permen ESDM tersebut masih dalam tahap harmonisasi dan proses pembahasan di Kantor Sekretariat Negara/Kabinet guna memperoleh persetujuan dari Presiden Jokowi/Pemerintah RI.

“Berita bohong” tentang telah revisi Permen No.49/2018 antara lain menyebutkan permen baru sebagai hasil revisi adalah Permen ESDM No.26/2021. Selain itu tercantum pula bahwa Permen No.26/221 *ditetapkan/ditandangani* Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 13 Agustus 2021 dan *diundangkan* pada 20 Agustus 2021. Hal yang sangat prinsip dan akan merugikan negara, BUMN dan rakyat konsumen listrik dalam “Permen ESDM No.26/2021 adalah berubahnya tarif ekspor listrik dari 65% menjadi 100% seharga Rp 1.440 per KWh

Seperti diketahui, pada 13 Septemeber 2021, penetapan hasil revisi Permen ESDM No.49/2018 menjadi “Permen ESDM No.26/2021” telah diberitakan oleh sejumlah media on-line seperti “ruangenergi.com”, “kontan.co.id”, dan “dunia-energi.com”. Namun ketiga media tersebut tidak mencantumkan atau mengindikasikan sumber informasi yang jelas tentang penetapan Permen ESDM yang baru tersebut, sehingga publik bisa saja meragukan kebenarannya.

Selama ini pemerintah dan kementrian/lembaga terkait selalu menerbitkan rilis dan memuatnya dalam situs masing-masing lembaga jika telah menetapkan suatu kebijakan, UU dan peraturan baru, termasuk revisi peraturan seperti permen. Prosedur sepeti ini sesuai perintah UU No.30/2014 tentang Administrasi Negara. Namun, khusus tentang hasil revisi Permen ESDM No.49/2021 menjadi “Permen ESDM No.26/2021”, publik dan awak media tidak menemukan adanya rilis/informasi resmi yang diterbitkan oleh KESDM dan/atau Sekretariat Negara/Kabinet.

Telepas bahwa “Permen ESDM No.26/2021” telah ditetapkan atau masih dalam proses pembahasan di Kantor Presiden, jelas ada oknum-oknum pemberi perintah dan pelaku yang berperan menjadi sumber berita tersebut. Oknum-oknum ini bisa saja sangat berkepentingan untuk membuat agar revisi Permen ESDM No.49/2018 segera terlaksana, tidak peduli jika cara yang ditempuh melanggar kaidah-kaidah moral dan azas tata kelola pemerintahan yang baik.

Isi berita ketiga media bisa benar atau bisa pula salah. Jika akhirnya Presiden setuju dengan usul perubahan permen sesuai permintaan KESDM pada Juli/Agustus 2021, maka hal-hal yang termuat dalam “Permen ESDM No.26/2021” memang benar adanya. Jika isinya berbeda, maka dapat pula dinilai bahwa minimal oknum-oknum pelaku telah menunjukkan upaya maksimal kepada “promotor”, namun gagal mencapai target yang diinginkan.

Penilaian di atas menjunjukkan berita tentang terbitnya “Permen ESDM No.26/2021” telah menimbulkan spekulasi tentang kebenaran isi berita. Spekulasi lain bisa pula muncul terkait motif di balik beredarnya penetapan revisi permen. Misalnya, informasi disebar guna fait accomply keputusan terhadap Kepala Negara, to test the water, menggiring opini, atau bisa pula dianggap sebagai sandiwara untuk mendapat dukungan publik.

Berbagai spekulasi di atas tentu tidak sesuai dengan azas dan tujuan berbangsa dan bernegara. Spekulasi di atas dapat pula membuat pemerintah mengambil keputusan yang salah, sekaligus merugikan negara, BUMN dan publik. Sehingga berita tersebut perlu diklarifikasi dan pelakunya harus diberi sanksi sesuai hukum berlaku. Dalam hal ini pemerintah perlu memberi sanksi tegas jika ada oknum pemerintah yang terlibat rekayasa yang merugikan ini. Aparat penegak hukum, termasuk KPK pun harus segera memulai pengusutan.

Seperti diketahui, Kementrian ESDM (KESDM) telah menggagas revisi Permen No.49/2018 sejak awal tahun 2021. Guna memperoleh persetujuan Presiden Jokowi dan sejalan dengan perintah Perpres No.68/2021, KESDM telah mengirim naskah revisi Permen kepada Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada Juli/Agustus 2021 untuk proses harmonisasi.

Sebaliknya cukup banyak kalangan, termasuk IRESS, keberatan atas usul revisi tersebut. Kami menilai pembahasan revisi Permen belum melibatkan seluruh stake holders terkait. Kementerian ESDM cenderung hanya mengakomodasi kepentingan kalangan tertentu. Sehingga, Kementrian ESDM gagal memenuhi syarat pembentukan peraturan sesuai UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu naskah revisi belum layak untuk ditetapkan sebagai peraturan, terutama terkait perubahan tarif ekspor-impor listrik antara pelanggan PLTS Atap dengan PLN dari 65% menjadi 100%.

Tanggapan serta keberatan berbagai kalangan dan pakar telah diungkap kepada publik dan media, termasuk dalam bentuk surat terbuka dan tertutup kepada Presiden Jokowi yang dikirim antara akhir Agustus hingga awal September 2021. Pada prinsipnya tanggapan dan keberatan mendukung perluasan penggunaan EBT dan PLTS Atap, namun keberatan dengan perubahan tarif ekspor listrik PLTS Atap menjadi 100%. Perubahan tersebut dinilai tidak adil, merugikan negara/BUMN, memberatkan APBN dan menambah beban pelanggan listrik.

Lebih lanjut, guna menanggapi Siaran Pers KESDM No.303.Pers/04/SJI/2021 pada 2 September 2021, secara khusus IRESS menerbitkan Siaran Pers tertanggal 9 September 2021. Dalam hal ini IRESS mengungkap KESDM cenderung tendensius, menyembunyikan fakta, menggiring opini bahwa PLN, APBN dan pelanggan tidak dirugikan. Padahal perhitungan pakar-pakar energi menunjukkan:

• PLN dirugikan Rp 2,15 triliun setiap 1 GW pasokan PLTS Atap dan menjadi Rp 7,74 triliun jika pasokan naik menjadi 3,6 GW. KESDM menyebut penjualan PLN hanya turun 0,1%;

• KESDM menyebut penghematan bahan bakar cukup besar Rp 7,74 triliun. Sedang hitungan pakar hanya Rp 1,92 triliun. Dalam hal ini KESDM sengaja berasumsi bahan bakar yang digunakan gas, padahal menurut PLN, bahan bakar yang dipakai mayoritas batubara;

• Menurut KESDM BPP hanya naik Rp 1,14/kWh. Sedang menurut pakar naik Rp 5,10/kWh. Perbedaan terjadi sebab KESDM “luput” menghitung biaya operasi pembangkit yang harus tetap stand-by dan adanya sarana yang harus disiapkan PLN mengatasi intermitten;

• KESDM menyatakan biaya subsidi dan kompensasi naik Rp 0,319 triliun. Padahal menurut pakar subsidi naik Rp 1,08 triliun/tahun. Hal ini menjadi tambahan beban biaya bagi pelanggan non PLTS Atap, namun menjadi keuntungan bagi pengguna PLTS Atap.

Sebelum memutuskan revisi Permen ESDM No.49/2018, seluruh stake holders kelistrikan nasional, terutama para pakar energi dan PLN sebagai BUMN listrik nasional sesuai Pasal 33 UUD 1954 harus dilibatkan. IRESS menilai hal ini telah gagal dilaksanakan oleh KESDM, yang tampak cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan. Karena itu, IRESS kembali meminta agar Presiden Jokowi menolak usulan revisi Permen No.49/2018 dari KESDM. Selain itu, IRESS menuntut agar aparat penegak hukum, termasuk KPK, segera mengusut oknum-oknum pelaku sumber berita bohong tentang “Permen ESDM No.26/2021”. Presiden Jokowi harus segera mengusut dan menjatuhkan sanksi hukum jika ada pejabat negara yang terlibat.

 

ESENSINEWS.com – Mantan Presiden Donald Trump pada hari Senin mengatakan bahwa Demokrat “meremehkan” upaya pemerintahannya untuk membantu membuat vaksin COVID-19, dan mengklaim bahwa ini telah menyebabkan keraguan di antara orang-orang.

Trump, dalam sebuah wawancara dengan Fox News Digital, mengatakan bahwa mandat vaksin “seharusnya tidak diperlukan,” dan berkata, “jika Anda ingat, ketika saya menjadi presiden, ada barisan orang yang ingin mengambilnya. Sekarang, Anda telah situasi yang berbeda, dan itu sangat buruk.” 

Dia menambahkan bahwa beberapa Demokrat “dengan terkenal mengatakan, jika Trump datang dengan itu, saya tidak akan pernah menerimanya. Mereka meremehkan vaksin, dan sekarang mereka bertanya-tanya mengapa orang tidak mau menerimanya? Ini memalukan.” kata dia seperti dilansir newsmax.com.

Trump kemudian berkata, “Lihat, itu adalah salah satu pencapaian terbesar saya melakukannya dalam waktu kurang dari sembilan bulan, bukan lima tahun, atau mungkin tidak pernah. Kami menyelamatkan jutaan orang di seluruh dunia.” 

Dia menambahkan, “Mereka tidak mempercayai presiden ini, dan itulah mengapa mereka tidak menerimanya

Oleh : Drs. M.Hatta Taliwang, M.I.Kom, mantan anggota DPR/ MPR RI.

I. Sistem Pikpres Langsung ala UUD 2002.

1.Pilpres langsung karena peran partai dominan, sementara partai mata duitan ya mau saja calonkan presiden yang tak jelas kualitasnya, karena fulus dari sponsor (para cukong) minimal Rp1 triliun kata Bambang Soesatyo untuk kuasai sebuah partai.

2.Dengan sistem pilpres langsung meskipun kita punya calon bagus, kalau  para oligarki  tidak sreg bisa saja di kerjain diproses pencalonan atau diberbagai titik proses pemilihan.

Bisa dibully, dijegal disaat sebelum  Pilpres atau saat pilpres  berlangsung. Bisa di jegal disaat penghitungan suara di KPU.

3.Dengan sistem one man one vote dalam pilpres langsung, menyamakan suara 1 orang gila dengan suara 1 guru besar, waras tidak?

4. Biaya pilpres langsung sampai puluhan trilun utk KPU dan triliunan dari kantong capres atau kantong cukong menghasilkan orang yang belum tentu sesuai harapan rakyat.
Belum tentu juga sesuai harapan cukong.

5. Biaya sosial, psikologis juga mahal. Suasana kampanye merusak hubungan sosial psikologis masyarakat karena banyak hoaks hingga fitnah, hubungan antar warga kurang harmonis dan saling prasangka dan lainnya. Rakyat terbelah berkepanjangan merusak kerukunan nasional dan sosial menghancurkan sila ke-3 Pancasila.

6. Isu-isu sensitif soal suku, ras,antar golongan, agama sampai tetek bengek soal cara beribadah diumbar sebagai instrumen kampanye hingga mengancam persatuan.

7. Daftar Pemilih lama dimana sudah banyak pemilih yang lalu (2014) yang telah meninggal, masih dihitung dan digunakan sementara pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 2018 tidak dianggap, maka  apapun argumennya tetap cacat hukum, cacat akal sehat dan cacat moral.

8.Memasukkan orang gila atau cacat mental berat sebagai pemilih adalah indikasi bahwa dengan cara apapun KPU berupaya menghimpun suara demi kepentingan tersembunyi, termasuk masalah data pemilih  misterius itu. Ini sesuatu yang sangat tidak logis.

9.Sistem pilpres langsung ini sangat mudah diintervensi dengan berbagai instrumen yang potensial dikendalikan penguasa apalagi jika berkonspirasi dg pemilik modal (membentuk oligarki) untuk menggolkan oknum yang mereka inginkan. Instrumen seperti : lembaga survei, akademisi mata duitan, intelijen resmi atau partikelir, aparat keamanan, birokrat, parpol, aparat hukum, LSM, Ormas, media massa mainstream, KPU, buzzer dan sebaginya dengan uang , janji jabatan, permainan pajak, permainan hukum bisa dilibatkan dalam konspirasi.

Aparat keamanan, hukum dan birokrat yang mestinya netral tanpa sadar atau dengan sadar sering terbawa arus oleh godaan godaan di atas.

10.Belum terhitung bagaimana teknologi IT yang canggih yang bisa dipermainkan ditambah produksi KTP misterius, formulir misterius dan lain lain sangat tidak kondusif untuk membangun rasa saling percaya dalam sistem pilpres langsung ini.

11. Dengan sikap KPU yang penuh keanehan (misalnya mendadak mengubah cara debat) dan berbagai indikasi lainnya yang menunjukkan dugaan mengakomodir kepentingan salah satu peserta pilpres, maka bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa KPU bisa netral dan sungguh sungguh akan menghasilkan Pilpres yang bisa dipercaya? Situasi ini sungguh akan menimbulkan bencana politik dikemudian hari.

12. Argumennya bahwa Pilpres langsung menghasilkan demokrasi yang bagus bisa dipertanyakan.
Kalau kita percaya angka ini. Hasil Pilpres  :
*Pilpres 2014.*
Jokowi 37,30%.
Prabowo 32,88%
Golput dll 29,81%

*Pilpres 2019*
Jokowi 42,80%
Prabowo 34,32%
Golput dll 22,86%

Barangkali pakai rumus menang secara demokratis harusnya 50+1.

Nyatanya Jokowi menang 2 x masing-masing 37, 30% dan 42, 80%. Dua kali menang suaranya dibawa 50% Pemilih.

Artinya mengacu ke rumus menang secara demokratis tidak tercapai sehingga kami menyebutnya ini hasil *legal tapi tidak legitimatif*
Apa bedanya dengan Pilpres sistem Perwakilan dan Musyawarah di MPR RI  dianggap kurang demokratis namun hasilnya bisa terpilih Presiden yang lebih berkualitas karena ada faktor utusan golongan yang bisa jadi “penyaring capres”?

13. Setelah Presiden terpilih berdasarkan pengalaman :

13.1 Tahun pertama sibuk konsolidasi kekuasaan. Partai partai yg dianggap bukan pendukung rezim, diobrak abrik atau dijinakkan dengan segala cara. Mulai terjadi persekongkolan atau bangun oligarki. Ujungnya kepentingan rakyat diselewengkan.

13.2. Tahun kedua, mulai raba raba program apa yg mau dikerjakan yang bisa membuat rakyat segera melihat hasil nyata. Program abstrak misalnya revolusi mental, nation and character building dan sebagianya disingkirkan meskipun dipidatokan dalam kampanye. Seakan sinetron kejar tayang yang bisa membuat rakyat kagum. Dipilih program praktis misalnya kartu sehat dan yang paling mudah itu infrastruktur, sekalipun dengan seruduk gunakan pinjaman dengan bunga besar atau gunakan dana yang tidak semestinya untuk infrastruktur seperti dana haji, dana pensiun dan lain-lain. Itu sekedar contoh bagaimana bekerjanya sebuah sistem tanpa tuntunan GBHN.

13.3. Tahun ketiga, mulai bangun pencitraan, banyak selfie dan berbagai acara yg sifatnya konsolidasi untuk terpilih periode kedua

13.4.Tahun keempat, mulai sibuk bertempur, karena lawan tanding sudah mulai muncul. Praktis setahun petahana sibuk kampanye tersembunyi atau terang terangan. Beberapa program seperti raskin,bansos dll diolah menjadi modal politik petahana.

Dengan kata lain sistem pilpres langsung ini menghasilkan Presiden yang praktis hanya bekerja untuk bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya, tak mampu bekerja untuk program jangka jauh yang sifatnya membangun fondasi kuat agar negara bisa kokoh. Membangun dengan gali lobang tutup lobang menjadikan banyak negara baru merdeka saja  mampu melewati  Indonesia yang erseok seok oleh tumpukan utang. Membangun yang mudah dan tampak oleh rakyat seperti infrastruktur misalnya, dengan utang besar, hanya mewariskan beban yang berat untuk pemerintah berikutnya. Inilah proses menuju kebangkrutan kalau sistem ini dilanjutkan.

14. Penilaian atas prestasi presiden lima tahun pertama, tidak lagi di depan MPR RI, artinya diserahkan langsung ke rakyat pemilih. Sementara rakyat pemilih banyak yang awam dan seringkali terbawa arus tipuan timses dan lembaga survei dan lainnya sehingga intinya evaluasi itu tak ada. Rakyat tak merasa menilai prestasi Presiden 5 tahun lalu.
Tiba tiba yang bersangkutan bisa jadi Capres lagi tanpa evaluasi kritis rakyat.
Sistem begini tidak atau kurang bertanggung jawab.

15. Sengketa pilpres dengan membawa bertruk truk bukti penyimpangan, belum tentu diperiksa cermat oleh hakim MK, apalagi kalau hakimnya diketahui aparat hukum lainnya punya “catatan gelap” dalam karirnya dan dijanjikan jabatan  tinggi atau setara setelah pensiun oleh salah satu capres yang menang atau dimenangkan.

16. Negara sebesar ini penduduknya, dan seluas ini, dengan berbagai latar belakang suku, agama dll melakukan pilpres langsung merupakan experimen demokrasi luar biasa. Sistem ini mudah terjadi kecurangan dan hampir pasti hanya suku yang besar jumlahnya yang bisa jadi Presiden.

17. Betapa pun tuduhan terhadap demokrasi ala UUD45 Asli dianggap tidak demokratis, namun faktanya hampir semua parpol, semua ormas dan lain-lain melakukan pemilihan dengan demokrasi perwakilan, musyawarah mufakat( voting hanya untuk keperluan teknis setelah calon hasil musyawarah disepakati), dengan dijiwai hikmah kebijaksanaan. Tak ada parpol atau ormas yang mengundang semua pemegang kartu anggota parpol/ ormasnya datang ke bilik suara untuk memilih Ketua Umumnya. Lho kultur yang hidup dalam masyarakat kita perwakilan, musyawarah mufakat, dlm hikmah kebijaksanaan kok ujug ujug pilpres nya sistem one man one vote dimana suara 1 orang gila sama dengan suara 1 guru besar. Akal sehat itu dimana?

18. Sistem pilpres langsung ini karena mahal maka praktis ke depannya hanya akan bisa diikuti orang orang kaya. Dan orang orang kaya atau yang dibacking orang kaya ke depan itu siapa? Bukankah hanya kelompok tertentu  (orang Tionghoa) yang sangat kaya? Silahkan pikirkan untuk jangka panjang ke depan ini siapa siapa yang akan bisa jadi capres. Salah satu yang sudah berani muncul adalah konglomerat Hary Tanoesoedibjo. Dan saya kira akan segera bermunculan yang lain. Lalu orang orang hebat dari parpol lain, kecuali keluarga SBY yang kabarnya masih kaya, selebihnya mungkin akan lapuk pada saatnya.

19. Kalau mau jujur sistem pilpres langsung yang diduga masuk intervensi pemodal atau bandar, hanya dinikmati hasilnya oleh segelintir aktor yang terlibat dalam skenario. Para bandar sendiri mungkin merasa belum kembali modal hanya dengan 5 tahun. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa petahana sering terpaksa ngotot ingin jabatan kedua kali bahkan sekarang belum apa apa sudah pengen ketiga kali. Dan ini sangat mempengaruhi tensi pilpres. Suhu tinggi dan rawan keributan.

II. Ssitem Pilpres Perwakilan Musyawarah di MPR ala UUD 45

1. Sudah ada Wakil Rakyat Terpilih, tinggal laksanakan musyawarah dan memilih Presiden.

2. Mata seluruh rakyat fokus ke gedung MPR Senayan. Kontrol rakyat lebih mudah jika ada penyimpangan.

3. Tidak mudah melakukan penyuapan karena :

3.1. Ada utusan Golongan misalnya Panglima TNI, Ketum Muhammadiyah yang jadi filter atau kontrol moral.

3.2. Ada CCTV disemua sudut ruangan gedung

3.3. Bila perlu semua HP dipantau oleh KPK. KPK punya alat canggih itu.

3.4. Isolasi anggota MPR seminggu sebelum Pilpres atau saat Sidang Umum sedang berlangsung.

3.5. Pasti ada tokoh bangsa yang dicalonkan. Pendukungnya pasti memantau semua gerak gerik anggota MPR dan mengwasi seluruh proses Pilpres.

3.6. Ormas, LSM, Mahasiswa dan lain-lain tertuju matanya ke Gedung MPR ikut mengawasi jalannya Pilpres.

3.7. Tidak semua anggota MPR bisa disuap. Pasti banyak juga yang punya nurani.

4. Dengan sistem Pilpres Perwakilan Musyawarah ala UUD 45 asli ini, dijamin tidak akan ada calon yang tidak berkualitas, karena Panglima TNI, Ketum NU, Ketum Muhammadiyah bahkan lainnya sebagai utusan golongan akan malu mengajukan capres dibawah standar kualitas mereka.

5. Hampir semua parpol dan ormas melakukan pemilihan Ketumnya lewat proses perwakilan/ musyawarah. Mengapa ketika memilih Presiden mesti Pilpres langsung?

Padahal mereka tak pernah mengundang semua pemegang kartu anggotanya datang mencoblos saat memilih Ketumnya?

6. Output sistem Perwakilan Musyawarah umumnya melahirkan Pemimpin berkualitas, kecuali yang musyawarah pakai duit ala preman.

Sebagai contoh, Muhammadiyah dan PKS, mereka membuktikan prestasi organisasinya membaik.

7. Dari pembiayaan negara dan pembiayaan pribadi capres boleh dibilang minim dibanding Pilpres Langsung.

8. Presiden Terpilih tidak punya hutang budi kepada Taipan atau Konglomerat, yang menjadi sebab Presiden tersandera, sehingga kebijakannya pro konglomerat dan lupa pada rakyat.

9. Tidak terjadi pembelahan yang mengarah pada perpecahan rakyat seperti dampak pilpres langsung.

Sehingga Persatuan tetap terjaga dan terpelihara. Aparat keamanan bisa konsenterasi ke hal hal yang lebih produktif bukan hanya mengawasi rakyat untuj ditangkap.

ESENSINEWS.com – Nama Gubernur Sulawesi Utara (Sulut)  Olly Dondokambey disebut-sebut berpotensi masuk kabinet jika terjadi eshuffle Presiden Jokowi.

Nama mantan legislator DPR mencuat masuk jajaran kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin (Jokowi-Amin) kembali menyeruak.

Sebelumnya ada sinyal reshuffle kala Partai Amanat Nasional (PAN) berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi. Otomatis isu reshuffle beredar di publik.

Kabar itu kian meyakinkan pasca adanya pernyataan sejumlah orang dekat Olly. Salah satunya dari staf khusus Gubernur Pdt Lucky Rumopa MTh. Ia membenarkan jika Gubenur Olly masuk dalam bursa Menteri RI di reshuffle pertama Jokowi-Amin.

“Sesuai aturan jika pak Gubernur (Olly Dondokambey, red) masuk di reshuffle kabinet Jokowi-Amin,” ungkap Rumopa pekan lalu.

Hampir pasti Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan melangkah ke Jakarta, secara otomatis Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw (SK) pasti akan jadi suksesor. “Maka Wakil Gubernur Steven Kandouw yang akan menjadi Gubernur,” tambahnya.

Jika jadi demikian, pertanyaan lain adalah siapa yang akan jadi orang nomor di Sulut ini. Menurut Rumopa sesuai aturan ini merupakan domain dari partai politik pengusung yakni PDI Perjuangan.

“Ini menjadi kewenangan PDI Perjuangan Sulut yang menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Gubernur. Aturan internal di partai adalah pengurus namun juga pertimbangan kebijakan kualitas dengan SDM yang meliputi integritas, komitmen kerja,” tambah Pdt Lucky.

Ditanya lebih jauh, Rumopa mengakui ada tiga nama mencuat. “Melihat berbagai pertimbangan ini. Sesuai pengamatan saya yang akan menjadi Wagub adalah Wakil Bupati Robby Dondokmabey (RD). Kemudian politisi muda Rocky Wowor yang merupakan perwakilan Bolmong Raya. Serta yang juga ramai dibicarakan Andi Silangen yang saat ini menjabat Ketua DPRD Sulut,” pungkas Pdt Rumopa.

Informasi yang dihimpun Gubernur OD telah berangkat ke Jakarta, Rabu (8/9/2021) untuk memenuhi undangan khusus dari Presiden Jokowi. Sedangkan Wagub SK baru kembali dari Jakarta, Rabu (8/9) setelah bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (sonny dinar

ESENSINEWS.com, Manado – Wali Kota Andrei Angouw hadir pada  penutupan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di NDC Molas Manado, Sabtu (11/9/2021).

Menurut wali Kota, kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang merupakan program Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia berlangsung 9-11 September 2021 dan diikuti 80 peserta hasil seleksi dari 400 an pendaftar, diharapkan para peserta bisa menjaga demokrasi yang sangat baik.

“Pemerintah Kota Manado sangat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut karena sangat baik,” jelasnya.

Sesuai izin dari satgas covid kegiatan ini mengikuti protokol kesehatan dan semua peserta sebelumnya wajib di tes swab antigen oleh tim kesehatan.

Kegiatan ini diikuti peserta dari Manado, Sitaro, dan Minahasa dibuka oleh pimpinan Bawaslu RI , Mohamad Afifudin.

Dalam kesempatan tersebut Bawaslu memberikan kepada Walikota Manado buku hasil pengawasan Pemilu 2019 lalu khususnya dampak pemilu bagi Lingkungan dengan judul “Green Constitution”.

Diketahui, nampak hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda yang didampingi Kenly Poluan serta Bawaslu Manado Marwan Kawinda, Heard Runtuwene dan Taufik Bilfaqih, juga hadir Kapolres Manado, Kajari dan Dandim 1302 Manado.

ESENSINEWS.com – Senator Joe Manchin, DW.Va., menyerukan “jeda” pada tagihan pengeluaran $ 3,5 triliun Demokrat, percaya jumlah total terlalu sulit untuk dijual kepada rakyat Amerika dan mengatakan Senat Mayoritas Chuck Schumer, DN. Y., tidak akan memiliki hak suaranya sebesar itu.

“Dia tidak akan memberikan suara saya pada 3,5 [triliun dolar],” kata Manchin kepada “State of the Union” CNN. “Chuck tahu itu. Kami sudah membicarakan ini seperti dikutip newsmax.com.

“Kami telah mengeluarkan $ 5,4 triliun dan mencoba membantu orang Amerika dengan segala cara yang kami bisa. Banyak bantuan yang kami berikan masih ada dan akan berjalan hingga tahun depan 2022.

“Apa urgensinya? Apa urgensi yang kita miliki? Ini bukan urgensi yang sama seperti yang kita miliki dengan American Rescue Plan. Kita mendapatkannya dengan cepat, sekitar $2 triliun. Selain itu, dengan paket CARES, yang mengarah ke sana .

“Masih banyak sekali orang yang perlu kamu bantu, tetapi kamu memiliki 11 juta pekerjaan yang belum terisi saat ini. Ada yang tidak cocok. Tidakkah menurutmu kita harus berhenti sejenak dan mencari tahu?”

Manchin mengatakan kepada “Meet the Press” NBC bahwa dia adalah “tidak keras” dengan $ 3,5 triliun dan mengatakan dia tidak akan menjadi “satu-satunya suara” yang menentangnya.

“Saya sudah mengatakan jika saya tidak bisa pulang dan menjelaskannya, saya tidak akan memilihnya,” kata Manchin kepada pembawa acara Chuck Todd.

Poin terbesar Manchin untuk menambah pengeluaran $3,5 triliun lagi adalah uang yang tidak terpakai dari paket bantuan virus corona dari 18 bulan terakhir.

“Ada $60 miliar yang belum keluar,” kata Manchin kepada pembawa acara CNN Dana Bash. “Satu-satunya hal yang saya katakan adalah mengapa urgensi untuk menghabiskan $300 miliar lagi untuk itu ketika Anda tidak memiliki $60 miliar yang keluar? 

“Mengapa kita tidak bisa masuk ke dalamnya, untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyebarkan uang untuk membawanya ke tempat yang dibutuhkan untuk membantu.”

Ditekan pada berapa jumlah anggarannya, Manchin memang menyarankan itu cair.

“Plafon saya adalah ini: Kebutuhan rakyat Amerika, agar kita pada dasarnya mempertimbangkan inflasi,” kata Manchin. “Tidak ada yang khawatir tentang utang. Utang kami pada hari Jumat adalah $28,75 triliun.”

Kebutuhan yang lebih mendesak adalah RUU infrastruktur senilai $1,2 triliun yang telah disahkan Senat dan duduk di DPR, Manchin menekankan, bahkan jika Demokrat berharap untuk menggabungkan tagihan pengeluaran besar untuk dikirim ke meja Presiden Joe Biden.

“Intinya adalah, apakah kita memiliki urgensi untuk membelanjakan $3,5 triliun lagi sekarang?” kata Manchin. “Hal paling mendesak yang harus kita lakukan adalah mendapatkan tagihan infrastruktur bipartisan yang dibiarkan tanpa pengawasan selama lebih dari 30 tahun, menunda pemeliharaan di setiap bagian negara kita.

“Itu dia. Presiden keluar dan berkampanye tentang itu. Itu RUUnya. Kami mengerjakannya dengan cara bipartisan. Punya 19 Partai Republik untuk memilihnya. Itu RUU yang harus segera dikeluarkan.”

Perlombaan paruh waktu 2022 juga membuat Demokrat lainnya khawatir tentang inisiasi pengeluaran besar-besaran.

“Anda memiliki semua Demokrat di tengah yang diam-diam mengatakan ‘Saya tidak ingin mendukung $3,5 triliun karena siapa yang ingin mencalonkan itu mengingat iklim saat ini?”” salah satu ahli strategi mengatakan kepada The Hill . “Apakah Anda melihat beberapa jajak pendapat baru-baru ini keluar dari negara bagian?”

Terlepas dari itu, Gedung Putih tidak gentar dan “mendorong ke depan,” penasihat senior presiden Cedric Richmond mengatakan kepada ABC “This Week”  dalam sebuah wawancara yang ditayangkan Minggu.

“Dengar, Senator Manchin adalah mitra yang berharga. Kami akan terus bekerja dengannya, tetapi kami juga akan terus mendorong agenda kami,” kata Richmond kepada pembawa acara George Stephanopoulos.

“Bukan hal yang aneh jika ini terjadi dalam proses legislatif… kami masih berusaha keras untuk mengesahkan undang-undang kami,” tambahnya.

Kepala staf Gedung Putih Ron Klain mengatakan kepada Bash di “State of the Union”  bahwa Manchin “sangat dapat dibujuk.”

“Jika saya mendapat satu sen setiap kali seseorang memberi tahu saya paket ini telah mati, saya akan menjadi orang yang sangat, sangat kaya,” kepala staf Gedung Putih Ron Klain mengatakan kepada Dana Bash CNN di “State of the Union.”  “Itu mati pada bulan Mei, ketika ada penentangan awal terhadapnya. Itu mati pada bulan Juni, hari ketika presiden pergi ke Eropa. Itu mati pada bulan Juli lagi. 

“Yang saya dengar adalah bagaimana paket ini akan mati, namun, yang luar biasa, itu terus berlanjut. Rencana infrastruktur bipartisan melewati Senat AS dan DPR mengadopsi aturan untuk bagian akhirnya dan kemudian pada bulan September.

“Dan RUU rekonsiliasi, baik DPR dan Senat telah mengadopsi struktur anggaran untuk meloloskannya, dan DPR sekarang dalam markup komite minggu ini dan minggu depan untuk meloloskannya. 

“Kami telah bekerja dengan Senator Manchin di setiap langkah. Dia telah menjadi mitra pemerintahan kami.”

Demokrat membutuhkan semua 50 suara Senat partai mereka, ditambah suara mengikat Wakil Presiden Kamala Harris, untuk meloloskan RUU, tetapi dengan Manchin menentang label harga RUU, yang membuat suaranya kritis. Namun, yang lain seperti Senator Amy Klobuchar, D-Minn., mengatakan bahwa mereka pikir Manchin dapat diombang-ambingkan, karena di masa lalu dia “bersedia pergi ke tempat yang tepat.”

Tetapi Manchin yang meluncurkan penentangannya terhadap RUU tersebut dengan sebuah opini untuk The Wall Street Journal , mengatakan dia tidak mendukung tindakan tersebut karena utang negara telah mencapai “tingkat rekor” dan ekonomi negara yang terlalu panas memberlakukan “pajak inflasi” di tengah. -dan kelas pekerja Amerika.

“Pada $28,7 triliun dan terus berkembang, utang negara telah mencapai rekor tertinggi,” tulisnya. “Selama 18 bulan terakhir, kami telah menghabiskan lebih dari $ 5 triliun untuk menanggapi pandemi virus corona. Sekarang para pemimpin kongres Demokrat mengusulkan untuk meloloskan tagihan pengeluaran tunggal terbesar dalam sejarah tanpa memperhatikan kenaikan inflasi, utang yang melumpuhkan, atau masa depan yang tak terhindarkan. krisis.

“Saya, misalnya, tidak akan mendukung tagihan $3,5 triliun, atau mendekati tingkat pengeluaran tambahan itu, tanpa kejelasan yang lebih besar tentang mengapa Kongres memilih untuk mengabaikan dampak serius inflasi dan utang terhadap program pemerintah yang ada.”

Sementara itu, keengganan Manchin bukan satu-satunya penghalang jalan yang dihadapi RUU belanja, karena ada beberapa Demokrat DPR moderat yang tidak senang dengan label harga paket tersebut. Demokrat hanya akan bisa kehilangan tiga suara di DPR yang terbagi ketat, jika Partai Republik tetap bersatu melawan RUU itu.

Manchin, sementara itu, telah meminta DPR untuk segera meloloskan RUU infrastruktur bipartisan senilai $550 miliar yang disetujui Senat, tetapi DPR progresif menyerukan pemungutan suara simultan pada RUU infrastruktur dan rekonsiliasi.

“Jika bukan itu masalahnya, maka mereka seharusnya tidak mengandalkan kita,” kata Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y.

Komite Senat memiliki batas waktu 15 September untuk menyelesaikan pekerjaan pada RUU tersebut. Manchin pada bulan Agustus memilih dengan Demokrat Senat lainnya untuk membantu meloloskan cetak biru fiskal untuk RUU yang lebih besar, tetapi pada saat itu tidak berkomitmen tentang apakah dia akan mendukung ukuran $ 3,5 triliun.

Manchin dan senator moderat Kyrsten Sinema, D-Ariz., keduanya dilihat oleh Partai Republik sebagai peluang terbaik mereka untuk mengalahkan rencana ekonomi besar Demokrat.

“Ini adalah dua senator Demokrat yang tampaknya memiliki perlawanan nyata terhadap semua ini,” kata Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, R-Ky., dalam sebuah acara di Kentucky. Saya berdoa untuk kesehatan mereka yang baik dan penilaian yang bijaksana setiap malam. Saya sarankan Anda melakukan hal yang sama.”

 

ESENSINEWS.com – Hampir semua partai politik (parpol) turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Partai Demokrat ke-20 yang jatuh pada Kamis (9/9/2021).

Namun, di antara petinggi parpol hingga tokoh nasional dan bahkan Presiden dan Wakil Presiden RI, tidak ada ucapan atau sekadar sambutan dari PDIP untuk Partai Demokrat.

Dalam acara perayaan yang disiarkan secara virtual, Kantor Berita Politik RMOL tidak menemukan kehadiran delegasi dari PDIP untuk mengucapkan atau sekadar memberikan penghormatan lintas parpol ke partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Justru, perwakilan petinggi parpol yang hadir dan mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat ialah Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia turut mengucapkan harapannya kepada Demokrat di usianya yang ke-20 bisa terus berkontribusi lebih untuk kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur politik.

“Mudah-mudahan partai ini memberi kontribusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam kehidupan politik dan demokrasi di negeri yang cintai ini,” ucap Muzani yang hadir virtual pada Kamis (9/9/2021).

Selain Muzani, petinggi parpol lainnya yang meberikan ucapan selamat yaitu Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Dirinya berharap agar Demokrat terus konsisten mengawal demokrasi di Tanah Air.

“Partai Demokrat dan PKS adalah sahabat, PKS bangga pernah bersama membangun bangsa di bawah kepemimpinan presiden SBY. Keluarga besar PKS mengucapkan selamat HUT ke-20. Semoga jadi partai konsisten mengawal demokrasi kedaulatan NKRI dan terus berjuang bersama rakyat,” tuturnya.

Kemudian, parpol-parpol lain yang turut menyampaikan ucapan selamat di antaranya nampak berasal dari Partai Golkar, PAN, PKB, Nasdem, dan termasuk partai non-parlemen seperti PSI hingga Partai Garuda.

Dari petinggi lembaga yang hadir ada Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti hingga Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, yang turut memberikan ucapan selamat kepada Partai yang kini dinahkodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Para kepala daerah yang juga sahabat AHY turut mengucapkan dan hadir dalam perayaan ultah ke-20 Demokrat, seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Gubernur Jabar Ridwan Kamil serta Gubernur Jatim Khofifah.

Kemudian ada juga tokoh nasional yang juga Wakil Presiden RI ke-11 sekaligus Ketua DMI, Jusuf Kalla, hingga Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan Dubes Singapura, Anil Kumar. Mereka menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Demokrat.

Turut hadir dalam acara peringatan Dua Dekade Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran pengurus DPP, serta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang merupakan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, serta para kepala daerah dan petinggi parpol selain PDIP yang turut mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat yang ke-20 tahun secara virtual.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.