ESENSINEWS.com – Ketua Bidang Politik dan Keamanan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Joune Ganda mengangkat isu pengelolaan sampah yang menjadi momok bagi pemerintah di daerah.
Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara itu membeberkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang tahun 2022 dimana Indonesia menghasilkan timbunan sampah sebanyak 35,93 juta ton.
Jumlah tersebut naik 22,04% secara tahunan dari tahun 2021 dengan jumlah 29,44 juta ton.
“Dari jumlah timbunan sampah tersebut, 62,49 persen di antaranya telah terkelola. Sisanya, sebanyak 37,51 persen sampah yang belum terkelola,” ujar Joune Ganda ketika menghadiri International Waste Treatment Technology (IWTT) Forum dan Expo 2023, di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Selasa, (1/11/2023).
Dalam sambutannya, Joune Ganda yang hadir mewakili Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, memberi perbandingan dukungan anggaran pengelolaan sampah di daerah yang dilakukan di sejumlah negara maju.
Bagi negara-negara maju, sampah sudah menjadi bagian penting dari sebuah industri pengelolaan dan pemanfaatan kembali. Namun sayangnya, tidak demikian dengan negara-negara berkembang, di mana masih mengalami kesulitan dalam penanganan permasalahan sampah. Anggaran pengelolaan sampah di tiap negara, menurut Bank Dunia, bisa mencapai 20-50 persen dari total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan. Anggaran yang cukup besar tersebut ternyata sebagian besar untuk pelatihan SDM dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah,” ujar Joune.
Lebih jauh dikatakan, Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia tentu akan berpengaruh pada jumlah sampah yang dihasilkan, mengingat semakin tinggi jumlah penduduk, semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan.
Di sebagian besar wilayah Indonesia, system pengelolaan sampah yang lazim dilakukan adalah sampah rumah tangga dan sumber lain diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Jika hal tersebut tidak ada tindakan yang masif dan terstruktur, baik dari sisi anggaran maupun teknologi, maka akan terus terjadi bencana kebakaran di TPA sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa tempat.
Lanjut dikatakannya, APKASI, sebagai organisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia memiliki kewajiban moral dalam memfasilitasi pengelolaan sampah yang baik di daerah, mengingat, pengelolaan sampah merupakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
APKASI bersama Kadin Indonesia bidang Pengembangan Otonomi Daerah, sejak awal 5 tahun ini telah mempersiapkan even Indonesia International Waste Treatment Technology; Expo and Forum sebagai bentuk komitmen untuk berkontribusi dalam penyusunan roadmap Pengelolaan Sampah Nasional.
Kami berharap melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menyusun kembali roadmap pengelolaan sampah dan berkomitmen untuk mengelola sampah melalui inovasi teknologi yang sudah berkembang. Saat ini, telah banyak teknologi pengelolaan sampah yang dapat menjadi solusi menjadikan sampah bahan baku yang produktif. Sehingga pada akhirnya, penerapan sistem circular economy dan dukungan teknologi pengelolaan sampah, pemerintah daerah akan mampu menciptakan peluang usaha yang berkesinambungan bagi masyarakat,” tutup Bupati Joune Ganda.
