ESENSINEWS.com – Presiden Jokowi barus saja mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan mulai berlaku Sabtu 3 September 2022 .
Menyoroti kenaikan BBM tersebut Mantan Menko Ekuin era mendiang Presisen Gus Dur, Rizal Ramli menyayangkan keputusan pemerintah yang dinilainya tak pro rakyat kecil.
“Inflasi 5% tapi inflasi makanan sudah 11,5%. Rakyat benar-benar sedang susah. Kok tega-teganya menaikkan harga BBM. Apa bisa ditunda atau dicari alternatif lain tanpa perlu naikkan harga BBM ? Bisa banget,” kata ekonom senior ini
Ditambahkan mantan penasehat ekonomi PBB ini, akibat kenaikan BBM, ekonomi rakyat yang mulai pulih, eh..digebuk malah makin rontok.
Selanjutnya dia menilai, kenaikan harga BBM bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun.
“Harga minyak mentah dunia pernah naik sampai $120 per barel. Hari ini sudah kembali turun ke $89 per barel. Trend harga turun, ngapain BBM dalam negri naik, kecuali menutup ineffesiensi Pertamina?” tanya dia.
Dilain lain, Rizal menyebut Pemerintah Jokowi tidak kreatif,, selalu mencari cara yang gampang yaitu ‘nambah utang’ dan ‘menaikkan harga-harga yang bikin susah rakyat.
“Pejabat yang ilmunya cuman segitu, ndak usah S3, negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan – dasar koplok,” tegas Rizal.
Dia pun memberikan solusi bagaimana caranya harga BBM tak perlu dinaikan pemerintah yakni hentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota baru abal-abal itu, kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi yang anggarannya malah dinaikan 4 kali lipat, padahal kinerja payah! serta badan baru dan staffing dipangkas.
Bagaimana tidak naikkan harga BBM kata Rizal Perintahkan Komisaris & Direksi potong ineffesiensi Pertamina & PLN sebesar 20%. Itu bukan hal yg sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok). Klo itu dilakukan, tidak perlu BBM naik !
Bagaimana caranya tidak menaikkan harga BBM ujarnya, pemerintah fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini Rp805T, 1/3 dari APBN, pos anggaran utama Jokowi ! Jika dilakukan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang 1/4-nya (200T), BBM tidak perlu naik !
“Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat, Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yang bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Ndak kreatif, tapi songong pula, Jokowi wis, cukup sudah,” tandasnya.
