Program Pelita dan Repelita ala “Smart System”

ESENSINEWS.com - 2 minggu Yang Lalu
Program Pelita dan Repelita ala “Smart System”
 - ()
Editor

Oleh : DR Jerry Massie MA, PhD Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Peneliti kebijakan publik AS

Dari sisi pembanguna saat ini sudah baik, tapi ada banyak hal yang menjadi persoalan seperti teknis dan non teknis.

Era Soekarno dan Soeharto membangun infrastruktur bukan sembarangan. Selain long term concept (konsep jangka panjang) kualitas material dan orang pun sangat diperhatikan. Saat ini ambisi membangun infrastruktur terlalu berar hingga tarugannya adalah “ngutang”.

Tercatat hutang kita sampai bulan Juni 2021 mencapai Rp 6.527,29 triliun. Dan Indonesia masuk 10 besar pengutang terbesar di dunia.

1. S = Specific

Program ini dirancang dan punya tujuan bersama seperti dalan kerangka “TRILOGI” mulai dari pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi,  sampai ketahanan pangan.

Spesifikasinya jelas dan terukur dan kajiannya pun secara dilakukan komprehensif dan terstruktur. Mulai dari man, methods, machine, money and material.

2. M. = Measurable

Konsep ini dapat diukur mulai dari low term goal, mide term goal sampai long term goal. Konsep PELITA dan Repelita dirancang oleh konseptor handal menteri terbaik RI di bidang ekonomi pembangunan serta mereka yang expert dibidangnya.

Terukur, terarah dan terkonsep jadi ada advanced and benefit.
Pilot project pun memiliki tahapan yang ketat.

3. A = Achieviable

Pencapaian sebuah negara maju adalah bagaimana mengatur budgeting, membangun sebuah urban city yang comfort and safety.

Untujk membangun sebuah mega proyek maka Public policy and goverment policy harus beriringan sampai market brand, market concept, market value, market condition then impact, benefit and profit.

Fennomena yang paling menonjol di Indonesia paling mentereng ganjil-genap policy dan gonta-ganti policy tanpa dikaji concept, influence, impact, profit, empowerment sampai goal setting.

Dari point of view hukum program kita yang tal masuk akal asimilasi dan remisi bagi koruptor. Padahal di Bietnam, China, Korut sampai Taiwan hukuman bagi koruptor adalah hukuman mati. Justru kita diringankan. Di era Soeharto kendati di bilang pemerintahan otoriter tapi tak terdengat intoleran, radikalimse sampai terorisme. Program dirancang dalam frame Repelita dan Pelita hingga berjalan maksimal.

4. R = Realistic

Sebenarnya pilot project pemerintah saat ini sudah benar tapi faktor resiko sampai keuntungan bagi negara kita tak pikirkan. Belum lagi kita kurang melibatkan human recource lokal.

Sejak saat itu, pembangunan jalan bebas hambatan terus berlangsung. Di era Presiden Soeharto, pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, total jalan tol yang beroperasi mencapai 490 km. Kemudian pada era Presiden Habibie selama Mei 1998 hingga Oktober 1999 ada 7,2 km jalan tol yang beroperasi.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid, ada 5,5 km jalan tol yang beroperasi, dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri.

Pembangunan jalan tol kembali meningkat signifikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol yang benar-benar terealisasi selama dua periode jabatan Presiden SBY, adalah sepanjang 212 km.

Dan terakhir, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 sukses mengoperasionalkan 176 km hingga saat ini. Diproyeksikan hingga akhir 2017 dan tambahan 568 km jalan tol di era Presiden Jokowi.

Bukan banyaknya tol tapi sisi kualitas dan ketahanan tol itu. Di era Jokowi hampir sebagian proyek dikerjakan Pemerintah China. Saya tak terlalu percaya sama kualitas RRC . Untuk jalam dan jembatan saya masih lebih percaya sama buatan Jepang, Korea Selatan, AS atau Jerman.

5. T = Timing/Timely

Anggaran Covid-19 menurut data BPK tembus Rp1.000 triliun tapi result (hasilnya), Indonsia jumlah kematian terbesar nomor di dunia tembus 1700 orang bahkan tembus di atas 55 rubu jumlah terpapar.

Nah, pemesanan vaksin baru Indonesia yang memesan 6 jenis vaksin. Barangkali satu-satunya negara di dunia yang memesan banyak jenis vaksin.

Kadang kita wasting time and wasting money. What is the reason? For example pemesanan vaksin tak serentak bertahap bahkan kartu prakerja pun sampai 20 kali tahapan pendaftaran. Kita terlalu banyak wasting time.

Belum lagi era Soekarno dan Soeharto jarang ada wakil Menteri tapi occupation tetap jalan. Namun kini terlalu banyak wamen tapi charge in off atau tugas di lapangan tak efektif and efisien.

Contoh program ETLE yang terlalu terburu-buru tapi hasilnya zero. Padahal anggarannya cukup besar tapi negara buntung. Membuang anggaran tanpa profit adalah pola liberal progresif. Bahkan di sejumlah lembaga serapan anggaran pun tak sebanding dengan total revenue yang dikeluarkan.

Program ETLE sebetiulnya dirancang tahapan try out (uji coba) di 2-3 kota besar terlebih dahulu. Contoh Jakarta, Surabaya dan Medan. Waktunya di atur
[10/09, 13:32] Lex et Veritas: Dengan hutang yang besar apa saja kita bisa bikin. Diperkirakan sampai akhir masa jabatan Jokowi dia akan meninggalkan debting legacy mencapai Rp10.ribu triliun. Bayangkan sampai pemerintahan SBY hutang kita hanya Rp.2700 triliun.

Namun Jokowi bikin rekor hampir Rp6.000 triliun lebih hutang kita. Mau sama dengan Kota Empire State, New York pun boleh. Ibukota pertama Amerika sebelum pindah ke Washington DC memiliki 46 bridge dan puluhan canal and tunel. Dan brigde yang tersohor adalah Brooklyn Bridge yang dibangun di abad XVIII silam. Tapi bedanya model perawatan dengan Indonesia.

Kita tak jelas kalau bikin jembatan kapan ambruknya? Memang kalau planing system membangun infrastruktur kurang serta kurang sisi profesionalitas dan expert maka tak akan awet produk tesebut.

Dilansir dari detik.com, berikut sejunlah jalan dan jembatan yang ambrol di era Jokowi. Plafon stasiun Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumsel, ambrol, Kecelakaan konstruksi berulang kali terjadi di proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Insiden kecelakaan proyek tol yang dikerjakan Waskita Karya selanjutnya adalah girder atau jembatan beton di proyek tol Pasuruan-Probolinggo, di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Konstruksi yang roboh lagi-lagi pada jembatan overpass yang terjadi pada hari Minggu, 29 Oktober 2017. Kejadian selanjutnya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2017. Kontruksi girder proyek Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang ambruk.

Kejadian ambruknya proyek tol yang dikerjakan oleh Waskita Karya terjadi pada Selasa, 2 Januari 2018. Lokasi kejadian berada di tol Depok-Antasari (Desari), di mana saat itu girder yang sudah terpasang terguling akibat benturan alat berat yang beroperasi di dekat jembatan tersebut.

Kecelakaan konstruksi lainnya yaitu, yaitu terjadi pada tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Cetakan atau bekisting untuk membuat pierhead atau kepala tiang pancang tol Bekayu ambruk di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, ada 20 Februari 2018.

Plafon Bandara Inernasional Soekarno Hatta roboh pada Selasa (17/4/2021. 21 Orang yang ada di bawahnya langsung panik dan melarikan diri.

Setelah mengalami kerusakan, plafon di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali runtuh, Kamis (15/12/2021).

Crane proyek pembangunan tol layang Bogor Out Ring Road (BORR) di Jalan Sholeh Iskandar Kota Bogor jatuh ke jalan raya. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Namun crane setinggi 8 meter tersebut nyaris menimpa mobil dan motor yang tengah melintas.

Pembangunan jalan tol di Indonesia telah dimulai sejak era Presiden Soeharto. Pembangunan jalan tol pertama tersebut dimulai pada 1973, dan akhirnya dioperasikan pada 9 Maret 1978, yang dikenal dengan nama jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 46 km.

Sejak saat itu, pembangunan jalan bebas hambatan terus berlangsung. Di era Presiden Soeharto, pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, total jalan tol yang beroperasi mencapai 490 km. Kemudian pada era Presiden Habibie selama Mei 1998 hingga Oktober 1999 ada 7,2 km jalan tol yang beroperasi.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid, ada 5,5 km jalan tol yang beroperasi, dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri.

Pembangunan jalan tol kembali meningkat signifikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol yang benar-benar terealisasi selama dua periode jabatan Presiden SBY, adalah sepanjang 212 km.

Dan terakhir, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 sukses mengoperasionalkan 176 km hingga saat ini. Diproyeksikan hingga akhir 2017 dan tambahan 568 km jalan tol di era Presiden Jokowi.

Bukan banyaknya tol tapi sisi kualitas dan ketahanan tol itu. Di era Jokowi hampir sebagian proyek dikerjakan Pemerintah China. Saya tak terlalu percaya sama kualitas RRC. Lantaran negara ini adalh megar penjiplak dan peniri terbesar di dunia. Kalau urusan medis untuk obat tradisional masih saya percaya kualitasnya baik.

Sedangkan untuk jalan dan jembatan saya masih lebih percaya sama buatan Jepang, Korea Selatan, AS atau Jerman.

Saya menilai kuncil sukses program Repelita dan Pelita tak lepas peran para ahli. Para pakar ekonomi pembangunan lulusan Berkeley of University yang yang berjuluk “Five Berkeley”.  Mereka yakni Prof Ali Whardana, Prof Widjojo Nitisastro, Prof Emil Salim dan Prof Muhammad Sadli.

Belum lagi ahli ekonomi lainnya seperti, Prof JB Sumarlin, Radius Prawiro sampai Ma’rie Muhammad.

Namun di era mileneal ini, kualitas mereka yang duduk dikabinet Jokowi kalah kelas dengan para menteri di zaman Soeharto.

0Shares

Tinggalkan Komentar

Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya