Berikut Saran Emrus Sihombing Terkait Tes Wawasan Kebangsaan KPK

oleh

ESENSINEWS com – Presiden Jokowi angkat suara terkait pencopotan 75 pegawai Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). Pasalnya para pegawai ini dianulir lantaran gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Presiden menghimbau tes wawasan kebangsaan tak dijadikan dasar ntuk memecat 75 pegawai KPK tersebut

Menurut Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing setidaknya Presiden memberikan dua pernyataan sangat bijak terkait dengan polemik hasil tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK.

Pertama kata Emrus, hasil tes tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes. Kedua, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Dua kalimat bijak tersebut dimuat pada link berita yang tersedia di bawah ini.

“Merujuk pada dua pandangan Presiden tersebut, jika kita menggunakan hati dan pikiran tenang, kita dapat dengan mudah menangkap hakekat makna jernihnya dari dua kalimat bijak tersebut,” ucapnya.

Pada kalimat pertama, menurut Emrus dapat dimakna bahwa hasil tes wawasan kebangsaan tidak menjadikan para pegawai yang tidak lolos diberhentikan. Mereka tetap berstatus pegawai KPK sampai ada suatu hal tertentu. Misalnya, mengundurkan diri..

Pada kalimat kedua jelasnya, dapat dimaknai bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan hal formal dan menjadikan pemberantasan korupsi di tanah air lebih sistematis (tertata) daripada sebelumnya. Jadi, diksi “lebih sistematis” merupakan kata kunci.

Untuk itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik yang berstatus ASN dan yang bukan ASN di KPK, harus bekerja dan bertindak sesuai UU, aturan internal, kebijakan, program dan arahan pimpinan KPK.

Oleh karena itu, Emrus menyarankan jika ke depan para pihak melihat dan atau merasa tidak sesuai aturan (UU), sebagai pegawai yang bekerja di institusi penegak hukum, sebaiknya mereka selesaikan dengan mengedepankan jalur tahapan hukum daripada berwacana di ruang publik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan menggaggu sistem kerja di KPK. Ini sekaligus memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat.

“Sudah disadari atau tidak oleh kita semua, di KPK ke depan akan ada dua organisasi kepegawaian. Yang satu organisasi formal yaitu Korpri unit KPK yang anggotanya 1000 orang lebih. Yang lain, bisa saja tetap bernaung dalam Wadah Pegawai KPK dengan jumlah anggota boleh jadi sangat tidak signifikan dibanding dengan Korpri unit KPK,” ucapnya.

Karena itu jelasnya, dari aspek sosiologis, saya berhipotesa ke depan, antara dua kompok ini akan terjadi interaksi yang “dinamis”.

 

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *