ESENSINEWS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Prookol Kesehatan. Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Langkah itu diambil salah satunya pasca terjadinya pembiaran kerumunan massa yang terjadi dalam rentetan acara pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Instruksi Mendagri 6/2020 itu dikeluarkan di Jakarta pada dikutip dari suara.com, Rabu (18/11/2020) dan diteken oleh Tito.

Dalam Instruksi Mendagri tersebut dijelaskan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Hal tersebut dibuat untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu, maka Mendagri menginstruksikan Gubernur dan Bupati/ Wali Kota untuk menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

“Berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut,” demikian tertulis dalam Instruksi Mendagri yang dikutip Suara.com, Rabu.

Kemudian, para pimpinan daerah yang disebut juga diinstrukan untuk melakukan langkah-langkah proaktif guna mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif. Menurutnya, mencegah lebih baik ketimbang menindak.

“Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir,” ujarnya.

Dalam instruksinya, Tito mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Jika kepala daerah yang disebutkan melanggar peraturan, maka ada sanksi yang bisa diterapkan dengan dasar Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka kepala daerah.

Sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah bisa diberhentikan. Hal tersebut berlandaskan karena dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah/ wakil kepala daerah. Selain itu dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian,” tegasnya.

 

ESENSINEWS.com – Komite manajemen Barcelona  yang saat ini bertugas mengurus klub sepeninggal Josep Maria Bartomeu, dikabarkan tidak memiliki kekuatan untuk menjual Lionel Messi di bursa transfer Januari 2021.

Namun mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi apabila Messi tetap ingin angkat kaki awal tahun depan.

Dilaporkan Marca pengganti sementara presiden Barcelona FC Josep Maria Bartomeu yang mundur bulan lalu, memiliki kekuasaan dan kewenangan terbatas.

Salah satunya adalah tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan tentang transfer besar bernilai besar.

Aksi Lionel Messi saat Barcelona kalah 1-3 dari Real Madrid di El Clasico. (LLUIS GENE / AFP)
Aksi Lionel Messi saat Barcelona kalah 1-3 dari Real Madrid di El Clasico. (LLUIS GENE / AFP)

“Sebuah dewan sementara dapat mengambil fungsi manajemen dan administrasi yang dipegang oleh rezim sebelumnya,” bunyi aturan yang disebutkan seorang pejabat Barcelona FC.

“Tapi ini terbatas pada tindakan yang diperlukan atau esensial untuk mempertahankan aktivitas normal klub dan melindungi kepentingannya.”

The Sun melaporkan jika Manchester City saat ini tengah bersiap memboyong Messi dari Camp Nou. Tawaran sebesar 55-60 juta euro bakal diajukan City ke Barcelona untuk playmaker asal Argentina itu.

Selain uang tunai, City juga akan menawarkan tambahan satu pemain, Eric Garcia, Garcia sendiri merupakan pemain jebolan La Masia, akademi sepak bola Barcelona.

Sejak bursa transfer musim panas tahun ini, Garcia dikabarkan menjadi target utama Barcelona. Namun tidak tercapainya kesepakatan, membuat Barca gagal memboyong bekas anak didiknya tersebut.

Demi Messi, City kini rela melepas pemain 19 tahun yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2021 itu.

Tawaran City memang cukup menggiurkan mengingat jika tidak menjual Messi pada awal tahun, Barcelona tidak akan mendapat uang. Karena Messi bakal pergi dengan status bebas transfer di akhir musim.

Sayangnya, Komite Manajemen tidak bisa meneken kesepakatan yang masuk kriteria megatransfer. Sementara pemilihan presiden baru klub baru akan digelar pada 24 Januari.

Tugas Utama Komite Manajemen Barcelona

Halangan Messi untuk hengkang lebih cepat dari Barcelona saat ini bisa dimaklumi, karena tugas utama Komite Manajemen adalah mengurus administrasi klub, termasuk mempersiapkan pemilihan presiden baru pada akhir pekan ketiga Januari 2021.

Tugas Komite Manajemen yang tak kalah penting saat ini adalah berupaya menjaga neraca keuangan klub agar terhindar dari kebangkrutan.

Salah satunya dengan memangkas gaji para pemain dan staf. Upaya yang ditengah dilakukan memang masih menemui jalan buntu di mana para pemain, termasuk Messi, menolak gajinya dipangkas hingga 30 persen.

Meski demikian, proposal telah dikirimkan ke semua pemain dan staf. Jawaban atas proposal tersebut ditunggu hingga 23 November.

Setelah itu, Komite Manajemen akan mengambil keputusan terbaik untuk menyelamatkan klub. Termasuk melakukan pemangkasan gaji secara paksa.

 

Sumber : Suara.com

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.