ESENSINEWS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Selasa (17/11/2020) malam, mengumumkan di Twitter bahwa ia telah memecat Direktur Badan Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Siber (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency/ CISA), Chris Krebs.

Trump memecat Krebs karena pernyataan Krebs baru-baru ini terkait keamanan pemilihan presiden.

Seminggu terakhir ini Krebs telah secara konsisten membantah tuduhan telah terjadinya penipuan dalam pemilihan presiden 3 November lalu, dan mencuit “atas tuduhan bahwa sistem pemilu telah dimanipulasi, 59 pakar pemilu semua setuju bahwa dalam setiap kasus yang kami ketahui, klaim ini tidak berdasar atau secara teknis tidak koheren.”

Trump, Selasa (17/11), mencuit bahwa pernyataan Krebs “sangat tidak akurat” dan menuduh telah terjadinya “ketidakwajaran dan penipuan secara besar-besaran.”

Twitter melabel cuitan Trump ini sebagai “hal yang masih disengketakan.”

Dalam cuitan berikutnya Trump mengatakan “oleh karena itu, efektif segera, Chris Krebs diberhentikan sebagai Direktur CISA.” [em/pp]

 

 

Sumber : VOA

Diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap salah satu wartawan, oknum Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minsel berinisial FR alias Fibert dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Minsel.

Diketahui wartawan SKH Komentar ini yang mengalami penganiayaan yakni Victor Rantumbanua w yang kesehariannya meliput di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Oknum Kadis Dikpora Minsel ini dilaporkan oleh korban VR ini tertuang dalam laporan Nomor: LP/376/XI/2020/Sulut, Selasa (17/11/2020).
Berdasarkan pengakuan korban, dia diserang FR secara tiba-tiba saat dia berada di Ruang Tata Usaha Pimpinan (TUP) Bupati Minsel, pada Selasa (17/11/2020) siang, sekira Pukul 12.00 WITA.

“Waktu itu saya sedang berbincang-bincang dengan rekan-rekan di TUP. Tiba-tiba saya diserang oleh oknum Kadis Diknas dari belakang. Saya pun langsung roboh,” ucap dia.

Serangan tersebut membuat korban tergeletak di lantai. Masih dalam keadaan terkapar di lantai, oknum Kadis Dikpora itu mencoba kembali menyerang. Namun, serangan kedua gagal karena FR langsung ditahan oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Novi Pusung. Kursi di ruangan TUP pun berserakkan.

Kendati sudah dilerai, FR masih tetap berupaya menyerang. Beruntung petugas Satpol PP yang bertugas di pintu TUP langsung masuk dan ikut melerai.

Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka di bagian lengan, serta timbul rasa sakit di bagian belakang dan leher. Merasa keberatan dengan aksi tersebut, korban langsung mendatangi Mapolres Minsel dan langsung melaporkan oknum Kadis ke Polres Minsel.

“Kemarin saya sudah buat laporan dan sudah langsung di-BAP,” tandasnya.

 

ESENSINEWS..com – Keberanaran tak pernah salah. Semua akan terungkap ada waktunya. Seperti pengungkapan baru-baru ini dari penghitungan ulang Georgia yang sedang berlangsung di seluruh negara bagian telah menunjukkan bahwa Presiden Trump benar-benar benar untuk meningkatkan kekhawatiran tentang penyimpangan pemungutan suara yang meluas yang mendukung tiket Biden-Harris.

Negara bagian Georgia yang selalu dikuasai Partai Republik Senin mengungkapkan bahwa 2.600 surat suara tidak dihitung di Floyd County, menimbulkan pertanyaan tambahan. Dengan tidak menghitung surat suara ini, Negara Bagian Georgia salah mengarahkan hasil pemilihannya ke arah Joe Biden dan merugikan Presiden Trump.

Pejabat georgia harus melanjutkan upaya penghitungan ulang mereka untuk memastikan bahwa rakyat Amerika mengetahui hasil sebenarnya dari pemilihan presiden 2020, dan penghitungan ulang Georgia harus mencakup pencocokan tanda tangan yang menyeluruh. Negara Bagian Georgia tidak boleh mengesahkan hasilnya sampai penghitungan ulang dilakukan secara akurat dan hasilnya benar.

Selain itu, para jurnalis pada hari Senin memvalidasi pernyataan Presiden Trump bahwa Keputusan Persetujuan Georgia – yang didorong oleh Stacey Abrams – “tidak memungkinkan untuk memeriksa & mencocokkan tanda tangan pada surat suara dan amplop.” Presiden Trump benar-benar akurat untuk mencatat bahwa Georgia melucuti perlindungan terhadap penipuan pemilih atas desakan aktivis sayap kiri yang berusaha untuk mengarahkan hasil pemilu negara bagian tersebut kepada Joe Biden.

Kampanye Trump akan terus berjuang di Negara Bagian Georgia sampai setiap kecurangan pemilih dibasmi dan semua surat suara yang sebelumnya tidak dihitung dihitung.

“Kampanye Trump telah mengumpulkan sejumlah besar bukti penipuan pemilih dari pemilihan 3 November dan kami terus mengumpulkan informasi,” tambah pengacara pribadi Presiden, Rudy Giuliani.

“Kami terus melakukan segala kemungkinan untuk mengungkap dan memerangi penipuan ini, sehingga setiap suara yang sah dihitung dan setiap suara yang melanggar hukum tidak dihitung.”

“Donald Trump tak salah menuding ada kejahatan dan pencurian suaranya pada Pilpres AS, media-media terlalu mem-blow up bahwa tudingan Donald Trump yang tak berdasar tak ada data dan melakukan penipuan. Media-media mainstream Amerika sungguh memalukan yang melakukan penipuan pemberitaan,” kata peneliti politik Amerika  dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.

‘Fraud’ kata Jerry baru di Floyd County kata Jerry, yang suara Donald Trump dirampok hal serupa pun terjadi di Michigan, Arizona, Nevada, Wisconsin dan Pennyslavania.

“Dalam sejarah ini  baru terjadi di Amerika, FBI perlu turun tangan memeriksa di lapangan. Saya sdah me duga terjadi politik transaksional dan “bribbery” suap politik untuk memenangkan Biden,” kata Jerry.

Sejak 3 November ujar Jerry, Trump selalu dicela dihujat melakukan penipuan terhadap publik, ternyata panitia pemilu di Georgia yang curang.

 

 

ESENSINEWS.com, Jakarta – Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) mengendus adanya aroma korupsi pada tender proyek pengadaan, hewan sapi, kambing dan pakan ternak di Kementerian Pertanian RI.

Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono menyatakan, Kejagung akan segera mengusut dugaan kasus korupsi tersebut. Bahkan, dia juga menyerukan masyarakat melaporkan dugaan korupsi bila diketahui.

“Kami akan menunggu. Silakan laporkan dugaan tindak pidana itu ke kami. Ini wujud dari peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018,” ujar Hari saat dimintai keterangan, Kamis (12/11/2020).

Hari memastikan, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) akan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai peraturan berlaku.

“Kami akan menindaklanjuti informasi ini sesuai dengan SOP kami,” lanjut Hari.

Sebelumnya, dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dipublikasikan pertama kali oleh Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI). Mereka menduga, perusahaan pemenang tender pengadaan ternak dan pakan itu fiktif.

Ketua Umum GPHN RI Madun Haryadi mengungkapkan, perusahaan pemenang itu tak memiliki alamat kantor yang jelas. Gerakan penggiat anti korupsi ini juga mengendus dugaan mark up proyek pengadaan barang dan jasa yang melibatkan keluarga Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

“Hasil investigasi kami, menduga adanya peranan putra Menteri Pertanian sebagai pihak yang diuntungkan atas sejumlah proyek di lingkungan Kementan,” ujar Madun.

Madun menuturkan, pihaknya memiliki bukti terkait dugaan kongkalikong pengadaan ternak dan pakan itu.

“Kami menemukan bukti-bukti kuat terjadinya dugaan korupsi dalam pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak. Ada kejanggalan pada pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Pasuruhan, Probolinggo dan Madura. Setelah kami telusuri, ternyata perusahaannya fiktif,” kata Madun.

Berdasarkan penelusuran GPHN RI, proyek pengadaan hewan ternak itu menggunakan APBN tahun 2020. Prosesnya, tanpa memperhatikan prinsip ketelitian dalam melihat kapabelitas perusahaan yang terkait. Buktinya, PT Sumekar Nurani Madura yang beralamat di Jl.Raya Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep selaku pemenang puluhan paket tender proyek ternyata fiktif. Bahkan saat dilakukan pengecekan, ternyata hanya sebuah gudang bangunan tua tanpa penghuni.

“Kami sudah cek ke lokasi, tidak ada kantor perusahaan itu. Tetapi cuma ada perusahaan pengaspalan jalan dan gilingan batu yang sudah bangkrut,” kata Madun.

Hal yang sama ditemukan oleh GPHN terhadap PT Karya Master Indonesia sebagai pemenang tender senilai Rp7 miliar. Alamat perusahaan ini dituliskan berada di Jalan Sambung No.35 Paberasan, Sumenep-Madura. Setelah dicek, ternyata perusahaan ini pun fiktif. Tak ada aktifitas maupun kegiatan perusahaan tersebut.

Selain itu, GPHN RI juga menilai Kementerian Pertanian juga dinilai ceroboh. Diduga, saat menyelenggarakan proyek pengadaan pakan ternak di Situbondo yang mencapai lebih dari Rp9 miliar. Kemudian, di Tegal tercatat Rp7 miliar serta di Indramayu sebesar Rp4,7 miliar, pelaksanaannya hanya sebatas persyaratan formal dengan melibatkan mafia proyek di Kementan.

“Kami menduga banyak terjadi permufakatan jahat dan monopoli proyek yang berpotensi merugikan negara. Dan kami punya bukti-buktinya, termasuk puluhan paket proyek yang diduga bermasalah,” kata Madun.

GPHN karenanya mendesak Kejaksaan Agung untuk secepatnya melakukan penelitian, penyelidikan serta kajian atas temuan tersebut.

“Kami punya bukti-bukti yang akurat, dan kami siap membantu Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara,” kata Madun.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.