ESENSINEWS.com, Jakarta – Masyarakat Adat Sepang Nggieng di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi korban penyerobotan Tanah seluas 1.200 hektare oleh Mafia Tanah. Adapun tanah di Pulau Flores itu adalah, tanah hak ulayat masyarakat adat setempat .

Diduga ada oknum  kaki tangan Mafia Tanah sedang menggerogoti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, lantaran  diterbit 563 buku sertifikat hak milik (SHM) atas tanah-tanah tersebut.

“Jadi mereka menggunakan sertifikat aspal (asli tapi palsu). Jadi kepemilikan ini tidak ada tanda proses jual beli dengan pemangku hak tanah ulayat. Modusnya memanipulasi data fisik dan data yuridis,” kata Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF), Petrus Salestinus, Saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Petrus mengungkapkan, untuk mengelabui pemerintah, para mafia ini membuat kapling tanah dengan masing-masing luas di bawah 49.000 meter persegi. Sebab, apabila luas tanah mencapai 50.000 meter persegi, maka tanah tersebut akan diambil alih kepemilikannya oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda).

” Kami yakin, seluruh SHM yang diterbitkan itu tidak didukung data fisik dan data yuridis yang valid.

Penerbitan SHM ini juga tidak diketahui oleh Kepala Adat dan pemangku hak ulayat. Karena, hak ulayat bersifat komumal yang tunduk pada hukum adat setempat dan sulit untuk dilakukan jual beli tanah,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, bahwa mereka mencurigai adanya mata rantai mafia tanah, yang melibatkan oknum pejabat BPN Manggarai Barat.

“Kami yakin akan hal ini, karena BPN telah menerbitkan 563 SHM dan dari 563 SHM ini, terdapat satu nama yang memiliki 53 SHM dengan luas tanah bervariasi. Total keseluruhan luas tanah dari 53 SHM ini adalah 200 hektare, yang berarti ia menguasai satu pulau di Kabupaten Manggarai Barat,” ungkap Petrus.

Adapun kasus ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan LP/B/0100/II/2020/Bareskrim Tanggal 20 Feburuari 2020 dan sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai sprindik No.SP.Sidik/606.2a/VI/2020 Ditpidum 4 Juni 2020.
“Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk oknum pejabat BPN Manggarai Barat,” tuturnya.

Para Ketua Adat, Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng, dan Presidium KRF meminta Bareskrim Polri, agar;

1. Atas 563 SHM yang telah diterbitkan itu, segera disita dan dimusnahkan.

2. Meminta kepada Kepala BPN Manggarai Barat untuk membatalkan secara administratif 563 SHM itu, karena telah mencaplok tidak kurang dari 700 Ha luas tanah dari keseluruhan Hak Ulayat.

3. Segera dikembalikan status tanah kembali ke Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng.

4. Memblokir 563 SHM di Kantor BPN Mabar, Camat dan Lurah setempat. (*)

 

 

ESENSINEWS.com – Kepolisian tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran pidana yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan pimpinan ormas itu, Rizieq Shihab, terkait pengumpulan massa di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Namun kepolisian dituding FPI ‘tebang pilih kasus’ karena mempersoalkan acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan anak Rizieq, tapi membiarkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat dan figur publik lain.

Di sisi lain, pakar hukum menilai penegakan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 semestinya bersifat administratif dan dilakukan pemerintah daerah.

Kalaupun hendak mempersoalkan kegiatan FPI, menurut Pengacara FPI, Aziz Yanuar, harus ada bukti sahih bahwa kegiatan mereka menimbulkan banyak kasus positif Covid-19 baru.

“Apa dasar menyebut pernikahan dan perayaan Maulid itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Apakah ada rekam medisnya? Belum ada,” ujar Aziz via telepon, Selasa (17/11/2020).

“Kalaupun nanti ada, bagaimana protokol kesehatan yang dilanggar pada peristiwa lain? Rapat koordinasi tingkat menteri di Bali, Juni lalu, tidak didenda. Pada ajang marathon di Magelang, penonton tidak jaga jarak.

“Saat Gibran Rakabuming mendaftarkan diri jadi calon wali kota Solo, September lalu, dia juga mengumpulkan massa. Kalau Rizieq dikenakan, yang lain juga harus dong. Ini tidak adil,” ujarnya.

COVID-19
Keterangan gambar,Sejak kembali ke Indonesia, pekan lalu, kegiatan yang melibatkan Rizieq Shihab dihadiri banyak pendukung dan simpatisannya. Foto ini diambil di Puncak, Bogor, saat Rizieq datang ke Ponpes Alam Agrokultural, 13 November lalu.

Pada hari pertama penyelidikan, Polda Metro Jaya meminta keterangan dari sejumlah orang yang melihat, mengetahui, dan mendengar langsung dua kegiatan FPI dan Rizieq pada 14 November lalu.

Saat itu, Kepala Polri Jenderal Idham Aziz menyebut kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan masyarakat.

Salah satu orang yang pertama diperiksa polisi adalah Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dipanggil untuk menerangkan status Jakarta saat dua kegiatan itu berlangsung.

COVID-19
Keterangan gambar,Foto rapat koordinasi tingkat menteri di Bali, Agustus lalu, memicu kontroversi karena para pejabat terlihat tak mengenakan masker dan tak berjaga jarak satu sama lain.

Langkah kepolisian ini juga dianggap mengejutkan oleh dosen ilmu pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar.

Dia berkata, sejak awal pandemi Covid-19 kerumunan massa kerap terjadi dan berlalu tanpa penindakan hukum.

“Semestinya sejak awal ada konsistensi penegakan hukum terkait protokol kesehatan. Kita kaget setelah pulangnya Rizieq Shihab, pemerintah jadi tegas,” ujar Fickar saat dihubungi.

“Padahal sebelum dan setelahnya, ada kejadian yang bisa disimpulkan melanggar protokol kesehatan,” kata dia.

COVID-19
Keterangan gambar,Sekitar seribu orang memadati kantor KPU Solo, awal September lalu, saat Gibran Rakabuming mendaftar menjadi calon wali kota Solo.

Namun kepolisian membantah melakukan ‘tebang pilih’ kasus. Penyelidikan terhadap dua kegiatan yang digelar FPI dan Rizieq Shihab diklaim sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan kesehatan masyarakat.

Pernyataan itu diutarakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiono.

“Perlu kami tegaskan, Kapolri sudah dua kali mengeluarkan maklumat terkait pengamanan protokol kesehatan. Bahkan terakhir Kapolri mengeluarkan surat telegram, 16 November lalu, yang intinya terkait protokol kesehatan di seluruh Indonesia,” kata Awi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa sore.

“Polri mengacu pada asas salus populi suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Dalam kasus protokol kesehatan, semua sama, harus ditegakkan, siapa yang melanggar harus ditindak,” ujar Awi.

Cov
Keterangan gambar,Sejumlah pemda mengeluarkan peraturan untuk mengendalikan pandemi di wilayah mereka. Ketentuan itu rata-rata memuat anjuran umum seperti pemakaian masker, aktivitas cuci tangan, dan jaga jarak.

Dalam kasus Rizieq dan FPI, polisi mengacu pada Pasal 93 UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Pasal itu memuat ancaman penjara maksimal satu tahun serta denda paling banyak Rp100 juta. Mereka yang bisa terjerat adalah orang yang tidak mematuhi atau menghalangi kekarantina kesehatan sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Selama pandemi Covid-19, tercatat baru satu orang bernama Wasmad Edi Susilo yang diseret ke pengadilan atas dugaan melanggar pasal itu.

Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tegal, Wasmad, yang berstatus Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, didakwa karena menggelar konser dangdut 23 September lalu.

Ketika konser itu berlangsung, Peraturan Wali Kota Tegal wajib mengikuti protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

COVID-19
Keterangan gambar,Sejumlah ketentuan, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah diterbitkan terkait penindakan pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

‘Mestinya yang bertindak Satpol PP’

Bagaimanapun, Abdul Fickar menilai penindakan pelanggaran protokol kesehatan oleh kepolisian rentan dipermasalahkan. Alasannya, kata dia, PSBB tidak diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

“PSBB belum ada dasar undang-undangnya, pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Jadi penegakan hukum terkait protokol kesehatan ini seharusnya ada di pemerintah daerah, salah satunya lewat Satpol PP,” ujarnya.

“Ini sebenarnya pelanggaran administratif, bukan kejahatan. Semestinya pemda yang progresif menegakan aturan itu,” kata Fickar.

Meski begitu, kepolisian mengklaim berwenang menindak orang-orang yang tak menuruti protokol kesehatan.

Salah satu ketentuan yang dirujuk kepolisian adalah Instruksi Presiden 6/2020 yang diterbitkan 4 Agustus lalu.

“Ada Instruksi Presiden agar Polri bersama TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk melakukan patroli, pengawasan, penertiban, serta penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan,” kata Awi Setiono.

Anies ditanyai tentang PSBB

Anies Baswedan
Keterangan gambar,Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terkait kerumunan massa di markas Front Pembela Islam (FPI) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan tiba di Polda Metro Jakarta sekitar pukul 09.45 WIB.

“Hari ini, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai warga negara untuk memenuni undangan Polda,” kata Anies Baswedan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Menurutnya, dia menerima surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang saya terima kemarin (Senin) 16 November, pukul 14.00 siang.”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan surat klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta keterangan terkait kerumunan massa pada beberapa acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pengumuman pemanggilan Anies Baswedan ini bersamaan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11/2020) siang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan
Keterangan gambar,Gubernur Anies Baswedan saat menghadiri acara reuni kelompok 212 di Monas, Jakarta, 2 Desember 2018.

Mahfud MD juga mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan anak pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mematuhi protokol kesehatan.

Pada Senin (16/11/2020) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Satuan Tugas Penanganan Covis-19 untuk menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin.

Anies Baswedan
Keterangan gambar,Anies Baswedan (kiri, berkopiah hitam) menemui pimpinan FPI Rizieq Shihab di kediamannya (10/11/2020), setelah yang bersangkutan tiba dari Arab Saudi.

Pernyataan Presiden dan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan terhadap apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Kritikan ini menyebut pemerintah dianggap bersikap tebang pilih, utamanya saat menyikapi beberapa acara keramaian yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mereka menganggap pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran protokol kesehatan melalui aktivitas kerumunan massa FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya di markas FPI di Jakarta, serta acara keramaian mereka di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan itu, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bersikap “basa-basi” saat memberikan denda kepada Rizieq Shihab karena telah melanggar protokol kesehatan.

Anies mengatakan sanksi itu disebutnya sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “serius” dalam menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku,” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

 

 

Sumber : BBC

 

ESENSINEWS.com – Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggembar-gemborkan keberhasilannya dalam “Prakarsa China” atau “China Initiative.”

Menurut Departemen Kehakiman AS, pihaknya telah mencapai “kemajuan substansial” dalam mengganggu dan menghalang-halangi upaya China menumbangkan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (16/11/2020), yang sekaligus merupakan peringatan dua tahun “China Initiative,” Jaksa Agung William Barr mengatakan departemennya telah membuat “langkah luar biasa” dalam melawan ancaman China.

“Sementara banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan, Departemen Kehakiman berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mencuri, atau mendapatkan secara ilegal, kekayaan intelektual Amerika yang akan menentukan masa depan kita,” ujar Barr.

“China Initiative” diluncurkan pada November 2019 oleh jaksa agung ketika itu Jeff Sessions, yang ketika itu mengatakan “kami melihat spionase China tidak saja menarget sasaran-sasaran tradisional seperti badan-badan pertahanan dan intelijen, tetapi juga sasaran lain seperti laboratorium penelitian dan universitas, dan kami melihat propaganda China disebarluaskan di kampus-kampus.”

Tujuannya adalah untuk memperkuat penyelidikan dan tuntutan Departemen Kehakiman terhadap upaya-upaya China itu.

Di bawah pimpinan Jaksa Agung William Barr, Departemen Kehakiman telah menambah sumber daya untuk melancarkan upaya ini. Direktur FBI Christopher Wray pada Juli lalu mengatakan FBI memiliki hampir 2.500 kasus kontraintelijen terkait China.

“Pencurian informasi dan teknologi sensitif oleh Partai Komunis China bukan isu atau tuduhan tanpa dasar,” ujar Wray dalam sebuah pernyataan. “Ini sangat nyata dan merupakan bagian dari kampanye terkoordinasi oleh pemerintah China, yang telah diredam oleh Prakarsa China.”

Wray menambahkan bahwa FHI membuka satu kasus kontraintelijen baru terkait China setiap 10 jam sekali, dan “kami terus melanjutkan upaya agresif untuk menanggapi aktivitas kriminal China itu.”

Retorika keras ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika terkait serangkaian isu, termasuk pandemi virus corona, kedaulatan Hong Kong dan postur militer China di Laut Cina Selatan.

 

 

Sumber : VOA

ESENSINEWS.com – Pengamat Politik Rocky Gerung mengomentari pemanggilan Gunemur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh pihak kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan acara hajatan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Rocky Gerung mengatakan, seharusnya yang diundang untuk klarifikasi perihal permasalahan itu bukan Anies Baswedan, melainkan Menkopolhukam Mahfud MD.

“Yang mesti dipanggil itu Mahfud MD,” cetus Rocky Gerung dikutip Suara.com dari tayangan dalam Kanal You Tube miliknya.

Menurut Rocky Gerung, kejadian sebagaimana terjadi sekarang bisa dicegah sebelumnya apabila pemerintah maksimal mengantisipasi kepulangan Habib Rizieq. Dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD dan intelijen negara.

Rocky Gerung mengungkit klarifikasi Mahfud MD yang mengatakan negara mengizinkan Habib Rizieq pulang asalkan tidak membuat kerbutan.

Rocky Gerung Mengomentari Pemanggilan Anies Baswedan Oleh Polisi (YouTube Rocky Gerung Official).
Rocky Gerung Mengomentari Pemanggilan Anies Baswedan Oleh Polisi (YouTube Rocky Gerung Official).

“Dari awal pemerintah mendua, Habib Rizieq mau pulang apa gak. Akhirnya karena psikologi massa, maka Mahfud MD mengizinkan, silakan jemput yang penting jangan bikin keributan,” kata Rocky.

“Jadi orang menganggap pemerintah mempersilakan. Oleh karena itu Mahfud MD yang harusnya menyiapkan pengamanan itu. Kan dia yang izinkan,” imbuhnya.

Pernyataan Mahfud MD yang membolehkan publik menjemput Habib Rizieq di bandara dirasa Rocky Gerung mendiskresi kekuasaan terhadap PSBB DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, kalau Anies Baswedan dipanggil karena hajatan Habib Rizieq menyalahi protokol kesehatan, menurut Rocky justru Mahfud MD lah yang seharusnya dipanggil.

“Sebenarnya Mahfud MD bilang silakan jemput itu diskresi kekuasaan terhadap PSBB. Jadi yang mesti dipanggil itu Mahfud MD. Kenapa anda sebut silakan jemput, itu yang mesti diklarifikasi,” tandas Rocky Gerung.

“Kalau Anies Baswedan saya kira gak ada soal karena PSBB dia keluarkan dan belum pernah dicabut. Anies Baswedan gak kasih diskresi di Petamburan,” lanjutnya tenang.

Perihal BNPB yang membagikan masker, Rocky Gerung menganggap hal itu adalah langkah pencegahan sesuai prosedur sebelumnya. Jadi, upaya itu pun tidak bisa disalahkan.

“Kalau BPNB dia gak mungkin mencegah karena massanya banyak maka dia preventif dengan menyiapkan masker. Kan prosedurnya dijalankan sebelumnya,” ucap Rocky.

Perlu diketahui, hari ini, Selasa (17/11/2020) Anies Baswedan memenuhi panggilan pihak kepolisian.

Anies diperiksa selama 9 jam. Hasil laporan itu dibukukan menjadi 23 halaman. Dia menegaskan bahwa semua pertanyaan itu dijawab olehnya seusai dengan fakta yang sesungguhnya.

Ada 33 pertanyaan yang diajukan penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab seusai dengan fakta yang ada, tidak ditambah tidak dikurangi,” katanya.

 

 

Sumber : Suara.com

ESENSINEWS.com  – Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyarankan KPU dan KPUD membangun komunikasi pemasaran politik demokrasi untuk mencapai target partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020 sebesar 75 persen.

“Target KPU 75 persen partisipasi pemilih patut kita apresiasi, guna mencapai kualitas pilkada yang baik dan memperoleh legitimasi demokrasi yang tinggi dari publik,” kata Emrus Sihombing dikutip Antaranews, Selasa (17/11/2020).

Menurut Emrus, untuk mencapai target tersebut, KPU dan KPUD, harus memiliki program komunikasi pemasaran politik demokrasi yang mampu meningkatkan kesadaran pemilih, dan sikap mendukung pada semua tahapan pilkada, serta mampu menggerakkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Komunikasi pemasaran politik demokrasi yang harus dilakukan, kata dia, harus terencana, terukur, terstruktur, bertahap, masif, sistematis, dan dilakukan berkelanjutan, hingga sampai pada pemungutan suara.

“Ada beberapa tahap dan setiap tahap harus dilakukan monitoring, evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan pada proses yang sedang berjalan,” kata doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung ini.

Emrus menjelaskan, pertama, merumuskan tujuan, yakni membangun kesadaran, sikap, dan perilaku memilih, dengan menetapkan secara definitif interval waktu pencapaiannya dengan menghitung mundur dari tanggal pemungutan suara.

Kedua, merumuskan perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut yang rasional dan adaptif terhadap kemungkinan dinamika di masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19

Ketiga, melakukan eksekusi komunikasi pemasaran yang merujuk. pada perencanaan. Keempat, melakukan monitoring pada setiap tahap eksekusi, kemudian dilakukan evaluasi, dan memberikan solusi operasional.

ESENSINEWS.com— Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar, diterpa isu tidak sedap.

Kabar keinginan mundurnya Sehan Salim Landjar dari kegiatan kampanye CEP-Sehan beredar luas lewat tangkapan layar WhatsApp Grup Pinhar DPD PAN Manado.

Adapun isi dari pesan tersebut sebagai berikut:

“Ass ww, syalom. Yth Ketua Bapilu dan Ketua Team Pemenangan CEP-SSL. Dh: Perlu saya sampaikan bahwa terhitung mulai hari ini Senin 16/11/20, saya tidak lagi ambil bagian dari kegiatan kampanye CEP-SSL, dan tidak lagi ikut dalam debat kandidat ke 3. Saya akan konsentrasi membantu anak saya Amalia S Landjar dlm Pilkada Boltim, mengingat tidak mendapat dukungan serius dari Ketua DPD II Golkar Boltim dan Ketua PK Golkar Kecamatan Modayag Barat yg tentu sangat mengancam Amalia S Landjar utk meraih kemenangan pada Pilkada Boltim.

2.Saya tidak punya cukup dana utk menjadi WaGub, dan tdk mampu lagi tanggulangi keluhan kebutuhan Team Relawan baik Kendaraan dan dana Operasional.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan sebagai pemakluman, dan mhn maaf atas keputusan yg saya ambil, semoga ibu CEP dan teman2 dapat memakluminya. Terimakasih atas kebersamaan selama ini, dan sekali lagi mhn maaf. Salam. Sehan S Landjar.

Tangkapan layar terkait kabar mundurnya SSL dari bursa Cawagub Sulut

Menanggapi itu, Sekretaris DPW PAN Sulut Ayub Ali Albugis ketika dikonfirmasi BeritaManado.com, Selasa (17/11/2020) pagi ini mengatakan belum mengetahui kebenaran kabar kabar tersebut.

“Saya masih tugas luar daerah, saya belum dikomunikasikan dalam hal ini dari pak Cawagub Sehan Landjar,” aku Ayub Ali Albugis.

Ditambahkan Albugis, bisa jadi hal tersebut adalah upaya memenangkan pasangan di Boltim dan Gubernur.

“Saya bukan membantah, tetapi saya hanya memberikan gambaran soal itu,” kata Albugis.

Namun dipastikan Albugis, Sehan Landjar tidak akan mundur.

“Karena ada aturan yang jelas Paslon itu yang telah ditetapkan oleh KPU tidak bisa mundur,” tegasnya seraya mengajak pihak lain untuk dewasa dalam berpolitik.

“Ini momen pesta demokrasi harus kita jaga, mari berpolitik santun sebagai bagian daripada mencari figur pemimpin yang lebih bagus. Silahkan berkompetisi yang sehat, tidak perlu harus saling menjatuhkan karena yang ikut adalah putra-putri terbaik dari masing-masing kabupaten/kota yang sudah teruji. Mari berfikir positif saja,” ajak Albugis.

Sementara, Ketua Harian DPD I PG Sulut James Arthur Kojongian yang dimintai tanggapan, mengaku bahwa saat ini Sehan sedang dalam persiapan debat ke III yang akan digelar KPU Sulut, malam ini.

“Sehan hadir, sementara persiapan ini siang,” jawabnya singkat.

 

Sumber : Beritamanado.com

 

ESENSINEWS.com – Ekonom dan aktivis kawakan, Dr, Ir. Rizal Ramli menjadi tamu istimewa dalam diskusi “Akbar Faisal Uncensored” yang ditayangkan di kanal youtube, pada Senin (16/11/2020).

Akbar Faisal membuka bocoran bahwa sebenarnya Rizal Ramli akan menjadi tamu istimewanya pada akhir tahun 2020. Namun karena permintaan para netizen, maka “terpaksa” Akbar Faisal mendatangkan tamunya, Rizal Ramli, pada saat ini. “Sebenarnya ada tiga nama,” ujar Akbar tanpa menyebutkan dua nama lainnya tersebut.

Selanjutnya dialog dibuka Akbar dengan pertanyaan tentang sosok Rizal Ramli. “Anda ini lebih suka dipanggil ekonom atau tokoh politik?” tanya Akbar.

Rizal Ramli  mengatakan bahwa dia lebih suka disebut sebagai “orang pergerakan”.

Rizal Ramli mengatakan bahwa dirinya merasa kurang pas kalau disebut politisi, karena dia dalam berbahasa dan bertindak selalu terus terang, dan tidak ada basa-basinya. Sementara politisi harus belajar banyak basa-basi.

“Saya lebih senang disebut orang pergerakan. Sebab menjelang Indonesia merdeka pun perjuangan dilakukan oleh semua tokoh pergerakan. Bung Karno, Sutan Sjahrir, HOS. Tjokroaminoto dan lainnya pada dasarnya mereka itu well educated dan tokoh pergerakan,” kata Rizal Ramli.

Mantan Menko Perekonomian itu menyebut bahwa para tokoh pergerakan dulu sangat kuat karena punya visi-visi besar buat Indonesia. Mereka tidak bisa dikooptasi oleh bandar alias cukong. Para tokoh pergerakan memilih hidup susah dan menderita, demi membawa perubahan bagi Indonesia merdeka dan lebih baik.

Mantan Kepala Bulog ini menilai tradisi pergerakan belakangan ini sudah makin hilang, dan disederhanakan hanya jadi aktivis yang konotasinya hanya tukang demonstrasi.

“Padahal pergerakan itu dari pikiran dulu. Pikiran besar, kritis, baru gerakannya,” ujar bang RR – sapaan Rizal Ramli.

Karena itu, dia juga berharap lebih banyak anak muda milenial Indonesia menjadi aktivis pergerakan, bukan sekadar menjadi aktivis yang anti ini dan anti itu.

Mendapat jawaban demikian, Akbar kembali memancing  Rizal Ramli dengan pertanyaan “Apakah Anda tidak merasa capai menjadi aktivis pergerakan terus”?

“Saya enggak menyesal, malah senang. Karena bebas dari kepentingan-kepentingan kecil. Saya di dalam (pemerintahan) juga lakukan perubahan kongkrit dan lakukan revolusi mental. Yang tidak beres ya kita kepret dengan berbagai risiko,” ujar Rizal Ramli.

Dia kemudian menuturkan bahwa ketika berada di luar pemerintahan, selalu konsisten menjadi aktivis pergerakan untuk memperjuangkan hal-hal penting.

Misalnya saat menjadi mahasiswa, ia keras perjuangkan UU Wajib Belajar, gerakan anti kebodohan. Saat jadi menteri juga memperjuangkan BPJS bersama serikat buruh. Termasuk memperjuangkan UU Desa, hingga ada Dana Desa Rp1 miliar per desa.

“Jadi Rizal Ramli ada di dalam maupun di luar sistem (pemerintahan) tidak berubah,” ujarnya seperti dikutip katakini.com.

Kembali Akbar Faisal bertanya tentang sosok Rizal Ramli yang selalu menjadi kontroversi. “Apakah ini karena memang Anda suka kontroversi ataukah itu terkondisikan atau terjadi dengan sendirinya?, tanya Akbar Faisal.

Rizal Ramli mengatakan bahwa orang Indonesia pada dasarnya bangsa yang doyan damai, “biar pun tidak benar asalkan damai, biar pun ngaco tapi damai”. Padahal, kata Rizal Ramli, sikap seperti ini membuat Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang besar.

“Sebab bangsa besar itu harus ada visi-visi besar. Visi besar itu kadang berbenturan dengan pada visi-visi kecil, seperti visi kepentingan indvidu dan visi kepentingan kelompok. Nah, akibat tabrakan itulah maka ada kontroversi,” ujar Rizal Ramli.

Tawaran demi Tawaran

Rizal Ramli menjadi menteri pada dua masa kepresidenan, yaitu era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan era Presiden Joko Widodo.

Menurut Rizal Ramli sebenarnya Gus Dur menginginkan dirinya menjadi Menteri Keuangan, yang juga didukung oleh Wiranto. Namun karena ada desakan Partai Amanat Nasional (PAN) maka Gus Dur menunjuk Bambang Sudibyo menjadi Menteri Keuangan.

Namun, dua minggu kemudian, Gus Dur memanggil Rizal Ramli untuk ditempatkan menjadi Ketua BPK. Namun, Rizal Ramli menolak. “Gus kan orang yang jadi Ketua BPK itu yang usinya 60 tahun. Saya waktu itu baru 40 tahun,” ujar Rizal Ramli.

Dua minggu berselang, Gus Dur kembali memanggil Rizal Ramli. Kali ini, Rizal Ramli ditawari menjadi Duta Besar di Washington DC. Tawaran itu juga ditolak secara halus oleh Rizal Ramli.

Lalu, Rizal Ramli kembali menawarkan Rizal Ramli untuk menjadi Kepala Bulog. Kali ini Rizal Ramli menyanggupinya. “Tapi dengan syarat, saya cukup 1 tahun sebagai Kepala Bulog. Setelah itu Gus Dur pecat saya atau saya mundur,” ujar Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, dengan menjadi ekonom, seperti dijalankan saat itu, dirinya menjadi orang yang bebas. Apalagi waktu itu, Rizal Ramli merupakan ekonom dengan bayaran termahal. “Saya lebih suka jadi orang bebas. Karena itu saya lebih memilih menjadi ekonom. Apalagi bayaran saya waktu itu gede, lebih besar dari seorang menteri,” ujarnya.

 

ESENSINEWS.com – Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan dari wabah virus Corona.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM.

Menurut pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, pemberian Banpres Produktif ini ditujukan kepada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Program bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM dan koperasi dalam bentuk Bantuan Presiden (Banpres) produktif dinilai tidak tepat sasaran.

“Seperti telah dijanjikan pemerintah, dari 63 juta UMKM 12 juta di antaranya akan diberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 2,4 juta di luar dana yang diatasnamakan UMKM di bank sebesar Rp 124 triliun. Saya memandang Banpres produktif bisa berdampak positif namun tidak signifikan,” kata dia dalam webinar yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) bersama Dinas Koperasi dan UKM Sulut Senin (16/11/2020).

Maka dalam pelaksanaannya kata dosen Unibereias Trisakti ini perlu ada pengawasan. Ada kepastian tidak pas bantuan sampai ke penerima, digunakan untuk produktif. Bagaimana kalau dibelanjakan yang lain, nanti pengawasannya bagaimana?

Untuk itu tegasnya, teknis penyaluran bantuan di lapangan harus diperjelas. Sehingga bisa tepat sasaran.
Sebenarnya, bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM.

Selain itu tambahnya, pemerintah, juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun nonfiskal.
Kalau sekadar bantuan modal usaha begitu, berat untuk mengharapkan hasil muluk-muluk.

“Program itu memang membantu, membuat mereka (pelaku mikro) merasakan terbantu, tapi kalau berharap UMKM pulih lagi atau produktif lagi sepertinya berat. Pemerintah telah menerima jutaan data pelaku UMKM untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM,” kata Trubus.

Para pelaku UMKM papar dia, telah mendaftarkan diri kepada Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing daerahnya.

Lantas terangnya, bagaimana cara mengetahui atau mendapatkan informasi apakah UMKM yang daftar tersebut mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah tersebut atau tidak?

ESENSINEWS.com – Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian Koperasi dan UKM Henra Saragih dalam pemaparannya dalam webinar Political and Public Policy Studies (P3S) menggandeng Dinas Koperasi dan UKM Sulut mengatakan, Banpres ini memang menjadi fenomenal dalam beberapa bulan terakhir di mana memang masa pandemi beda dengan masa krisis ekonomi seperti tahun 1998.

“Kalau krisis ekonomi, justru penopang ekonomi itu adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Tapi kalau di masa pandemi ini, di krisis saat ini beda sekali karena semua terdampak,” kata dia dalam webinar yng bertajuk : “Banpres Gairahkan UMKM di Sulut” Senin (16/11/2020).

Apalagi kata Henra, pelaku usaha UKM ini sangat terdampak karena: Pertama, mereka tidak bisa menjual produk dan jasa karena keterbatasan ruang gerak. Seperti karena adanya PSBB, dan sebagainya. Kalau pelaku usaha menengah dan besar mungkin tidak begitu terdampak.

“Nah, dampak Covid-19 ini terhadap UKM ini jelas, di mana 50 persen pelaku UKM itu menutup usahanya dan setengahnya lagi beroperasi dengan omset yang menurun drastis. Ditambah 88 persen pelaku UKM juga tidak memiliki kas dan tabungan. Boro-boro, kas dan tabungan, untuk kebutuhan dan produksi sehari-hari saja kesulitan,” ujarnya.

Menurut dia, 19 persen tidak memiliki akses permodalan ke perbankan. Kondisi2 ini memang memunculkan dampak luar biasa.

Lantas tambah dia, ketika kita bicara banpres, tujuannya menjadi tambahan modal bagi UKM agar usaha tetap berjalan di masa pandemi. Targetnya 12 juta pelaku UKM yang tidak sedang menerima kredit modal dan investasi dari perbankan.

Sementara urainya, persyaratan dipermudah, cukup tunjukkan NIK dan usaha. Skemanya juga hibah atau bantuan putus. Besarnya Rp 2,4 juta. Anggarannya di tahap awal dialokasikan sebesar Rp 22 triliun kepada 9,1 juta pelaku UKM. Mulai AGustus – 31 Desember 2020dan akan diperpanjang pada 2021. Mekanismenya bisa diusulkan dinas, koperasi, dan lainya, asal jangan ASN dan TNI/Polri.

“Banpres merupakan rangkaian dari penyelamatan ekonomi nasional. Data terakhir per September telah terhimpun 19.119.192 yang sudah mengajukan penerimaan banpres. Terkait data, kita punya permasalahan karena tidak ada data nama dan alamat UKM di Kementerian Koperasi. Jadi data-data itu tidak hanya dari dinas koperasi, tapi juga seperti dari pegadaian, himbara, dan lainnya,” terang pria keturunan Batak ini.

Selanjutanya kata dia, data bersih itu (tidak ada duplikasi dan NIK valid), sebanyak 14, 058 juta UKM. Ini sudah disalurkan hingga tahap kelima dan hingga saat ini sudah mendekati final, sudah hampir 80 persen.

 

 

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.