ESENAINEWS.com – Manchester United  dilaporkan bakal mempertimbangkan untuk memboyong Jack Grealish  dari Aston Villa sebagai opsi jika Paul Pogba hengkang dari Old Trafford.
Masa depan Paul Pogba bersama Manchester United kerap dispekulasikan. Kabar terbaru menyebut Setan Merah –julukan Manchester United— siap melego gelandang Prancis itu di bursa transfer musim panas tahun depan.Sebagaimana diwartakan Calciomercato, Paul Pogba siap dilepas Manchester United dikisaran harga 54 juta pounds atau sekitar Rp 1 triliun. Real Madrid dikabarkan berminat merekrutnya.

Pogba musim ini kesulitan mendapat menit bermain dari pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Dia baru empat kali tampil sebagai starter dari tujuh pertandingan di Liga Inggris.

Kondisi itu membuat pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps mengklaim anak asuhnya tak bahagia di Old Trafford. United juga dinilai tak mampu memaksimalkan peran Pogba.

Gelandang Manchester United, Paul Pogba terlihat kecewa usai melakukan pelanggaran terhadap bek kanan Arsenal, Hector Bellerin, yang berbuah penalti dalam laga lanjutan Liga Inggris, di Old Trafford, Minggu (1/11/2020). [Paul ELLIS / POOL / AFP]
Gelandang Manchester United, Paul Pogba terlihat kecewa usai melakukan pelanggaran terhadap bek kanan Arsenal, Hector Bellerin, yang berbuah penalti dalam laga lanjutan Liga Inggris, di Old Trafford, Minggu (1/11/2020). [Paul ELLIS / POOL / AFP]

“Dia berada dalam situasi dengan klubnya di mana dia tidak bisa bahagia, baik dengan waktu bermainnya, maupun dengan posisinya,” kata Deschamps, dikutip dari The Gurardian, Selasa (10/11/2020).

Kondisi dilematis yang dialami Pogba, membuat Manchester United diperikarakn bakal kembali menaruh minat untuk mendapat tanda tangan Jack Grealish di bursa musim panas mendatang, sebagaimana dilaporkan Manchester Evening News, Rabu (11/11/2020).

Kapten Aston Villa sendiri baru memperpanjang kontrak bersama tim asuhan Dean Smith hingga 2025. Harga Grealish sendiri dipatok sebesar 80 juta pounds atau sekitar Rp 1,48 triliun.

Aston Villa kemungkinan tak akan berubah pikiran dengan harga tersebut, mengingat impresifnya penampilan Jack Grealish sejauh ini.

Pada kampanye Liga Inggris 2020/2021, Grealish telah mengantongi empat gol dan lima assist untuk Aston Villa.

 

 

Berbagai sumber

Oleh : Karyono Wibowo (Analis Sosial Politik/Direktur IPI)

(Tanggapan atas wacana rekonsiliasi terhadap kubu HRS)

Wacana rekonsiliasi kembali mengemuka mengiringi kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air.

Saya sepakat, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan. Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi.

Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu. Namun demikian tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik. Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu.

Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elit. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan.

Wacana rekonsiliasi salah kaprah juga pernah didengungkan saat Pilpres 2019 berujung rusuh. Kondisi itu, seketika membuat pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang berkenan merangkul Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut. Upaya merangkul lawan politik itu menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih “the winner doesn’t take it all”, pemenang tidak mengambil semuanya. Ujungnya, Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekadar koalisi.

Berangkat dari fakta empirik ini, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Habib Rizieq Shihab (HRS), maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat. Mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif. Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi – Ma’ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS untuk “berdamai” mencari titik temu dengan kubu HRS maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapapun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan. Pasalnya, jika hanya untuk merangkul HRS atau kubu oposisi namanya bukan rekonsiliasi nasional. Karena rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa. Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation).

Kohen, (2009) bahkan menyebut, rekonsiliasi tidak hanya untuk menyatukan masyarakat terbelah. Lebih dari itu, juga diyakini sebagai sarana penting untuk mewujudkan restorasi keadilan (restoration of justice).

Dalam kerangka mewujudkan rekonsiliasi, mereka berkewajiban tidak hanya menjalankan rekonsiliasi pada level antarindividu dan kelompok yang ada di masyarakat (Moellendorf, 2017: 206). Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu membangun kembali tatanan institusional baru yang lebih demokratis dan akomodatif yang mampu menyatukan kembali berbagai jenis individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut (Moellendorf, 2017: 210).

Merujuk pada istilah rekonsiliasi, pada awalnya istilah ini berkembang sebagai kerangka untuk mengakhiri konflik yang terjadi di sejumlah negara, seperti Afrika Selatan dan di negara-negara wilayah Balkan, baik yang mengalami fase transisi demokrasi maupun konflik etnik, agama, dan kelas sosial yang berujung pada disintegrasi maupun perang sipil.

ESENSINEWS.com – Kisah perjalanan hidup salah satu pesepakbola paling fenomenal di muka bumi, Zlatan Ibrahimovic bakal diangkat ke layar lebar. 1¹¹Film Biopik striker Swedia itu direncanakan tayang tahun depan.

Menyadur Football Italia, Rabu (11/11/2020) adalah produser asal Negeri Pizza Andrea Occhipinti yang akan mengeksekusi film tentang Zlatan Ibrahimovic.

Film biopik ini akan digarap berdasarkan buku autobiografi striker AC Milan itu, “I Am Zlatan” yang pertama kali terbit pada 2011 lalu.

Persiapan menggarap film tentang perjalanan hidup Ibrahimovic sudah berlangsung sejak Oktober 2020. Occhipinti telah menyiapkan dua aktor sebagai pemeran eks penyerang Manchester United tersebut.

Dua aktor yang akan memerankan seorang Ibra, sapaan Ibrahimovic, adalah Dominic Bajraktari Andersson dan Granit Rushiti. Andersson akan jadi Ibra muda di usia 11-13 tahun, sementara Rushiti akan jadi Ibra di usia 17-23 tahun.

Rencananya, penggarapan film ini akan diselesaikan di Amsterdam, Belanda, tempat Ibrahimovic muda menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Film ini diwacanakan tayang di bioskop pada musim gugur 2021.

Penyerang LA Galaxy yang juga mantan andalan Timnas Swedia, Zlatan Ibrahimovic (Frederic J. BROWN / AFP)
Penyerang LA Galaxy yang juga mantan andalan Timnas Swedia, Zlatan Ibrahimovic (Frederic J. BROWN / AFP)

Andrea Occhipinti punya alasan tersendiri mengapa tertarik membuat film berdasarkan perjalanan hidup Ibrahimovic. Menurutnya, striker 39 tahun itu adalah sosok ikonik dan lebih dari sekedar pesepakbola.

“Ibrahimovic lebih dari sekadar pemain: dia adalah pemimpin murni, ikon legendaris, cara yang hanya cocok untuknya dan tidak dapat ditiru,” jelas Occhipinti.

“Kisah legenda kontemporer yang menemukan konsekrasi terbesarnya di Italia pasti akan menjadi kisah yang hebat untuk bioskop.”

Ibrahimovic kekinian bermain di AC Milan. Kendati sudah hampir berkepala empat, penampilan pemain kelahiran Malmo itu masih impresif.

 

 

Sumber : Football Italia/Suara.com

ESENSINEWS.com, Jakarta  – Mahasiswa Papua dan pemuda Papua Barat berpartisipasi melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, yang jatuh pada tanggal 10 November 2020, di Bunderan HI, Menteng, Jakarta Pusat.

Para mahasiswa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Papua Barat, membagikan bunga di sekitar lokasi kegiatan dan menyampaikan pesan-pesan moral sebagai upaya merefleksikan diri serta mengenang jasa para pahlawan.

“Karena selama ini hampir tidak pernah ada kegiatan yang melibatkan mahasiswa Papua dalam memperingati hari pahlawan Nasional, padahal pahlawan Nasional asal Papua juga turut memberikan kontribusi besar terhadap negara melalui sejarah pembebasan irian barat masuk dalam pangkuan Ibu Pertiwi,” kata Kordinator Solidaritas Mahasiswa dan Papua Barat, Ujang Rahmat Mokan kepada wartawan, Rabu (11/10/2020).

Menurut Ujang para pahlawan Nasional Indonesia asal Papua di antaranya Frans Kaisiepo, Johannes Abraham Dimara, Silas Papare dan Marthen Indey. Peran mereka meski dikenang sebagai wujud penghormatan atas jasa-jasanya terhadap NKRI.

“Hal ini sebagai bukti pengakuan mahasiswa Papua dan Papua Barat terhadap pahlawan Nasional Indonesia yang berjuang untuk memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia dari tangan penjajah,” tandasnya.

Sementara itu, Nofianto Patiran, sebagai Jendral Lapangan, mengatakan para mahasiswa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Papua Barat, pada kesempatan ini juga menyampaikan dukungan terhadap pemerintah agar melanjutkan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II, karena dianggap mampu mensejahterakan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Mengingat sejak awal, kehadiran Otsus Papua merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek.

“Memberikan dukungan Otsus Papua Jilid II dilanjutkan, dengan mempertimbangkan aspek pendidikan & kesejahteraan Masyarakat Papua,” tuturnya.

ESENSINEWS.com -;Perhaps the 2020 presidential election in the United States is different from the Florida case in 2000.

American political researcher Jerry Massie criticized the statement by professor Aubrey Jewett, a political science professor at the University of Central Florida, who stated that this year’s case was different from last 2000.

Jerry considers this part of political intimidation so that Trump does not bring it to the realm of law.
A concrete example in Wisconsin 2016 ago. Initially, Trump lost and proposed a good recount from Jill Stein from the green party and it evidently won Trump.

“In this state is the birthplace of the Republican party in 1858, questionable about 20 thousand votesbut the Trump team had to pay $ 2 million out of $ 3.5 million, “said Jerry.

“In my legal standing and morality, Trump’s value is correct. He wants a legal count not an illegal countfor example, the alleged dumping of 200,000 votes in Michigan and thousands of illegal voters in Arizona went up to the Rhode Islands report, “said Jerry.

“This region is based on the Republican Party, so legally the Supreme Court will answer, he said.

Furthermore, said Jerry, according to Barry Richard, George Bush’s lawyer, the question was that the votes were damaged, but these are two electoral systems, namely by mail and in person, “said Jerry.

So he said, by using the new rule, in terms of the probability of an election, errors and mistakes are bound to occur, for example the inflating is up to double votes.

Those who control the senate of the republican party cannot possibly remain silent.

Furthermore, if you want honest and fair presidential election, if you complain and ask for a recount, for example in Georgia under 1 percent and Wisconsin under 0.5 percent under the local federal responsibility and the difference there is around 0.7 percent . It’s different from Nevada where the incumbent and challenger took him to the Supreme Court in the state, “said Jerry.

There is no need to make a fuss about a lawsuit, using the causal formula there is no cause. according to Senate Majority Leader Mitch McConnell during a speech in Kentucky he saw Vice President Gore drain the legal system and wait to surrender until December.

I agree with the statement of the former 2016 Republican Party Candidate and Senator in Florida Marco Rubio which reveals and continues to have consequences.
one of the ways to make this election widely accepted, what we need is through the post-election process both Democrats and Republicans have used laws.

Jerry had criticized a number of political professors who were too apathetic and skeptical.

“They only see the process that is taking place without reading whether there is” fraud and cheating “or not. Politics will take every means to reach the top. I have analyzed and studied this far beyond re-election, it will be submitted to the Supreme Court,” he said.

So he said, if you win, you don’t necessarily win or lose doesn’t mean you lose. For example, the elections in Nebraska and Maine of 4 Electoral College 3 are awarded to winners and one share to losers. so the winners takes-all-system in every state does not apply in these two states. If New York has 29 electoral colleges and Texas 38 then the losers will not get seats .

ESENSINEWS.com -:Barangkali presidential election (Pemilihan Presiden) 2020 di Amerika Serikat berbeda kasus dengan kasus Florida rahun tahun 2000 silam.

Peneliti politik Amerika Jerry Massie mengkrtik pernyataan profesor Aubrey Jewett, seorang profesor ilmu politik dari Universitas Florida bagian Tengah yang menyatakan kasus tahun ini berbeda dengan tahun 2000 lalu.

Jerry menilai ini bagian intimidasi politik agar Trump tak membawa ke ranah hukum.

Contoh kongkrit di Wisconsin 2016 silam. Awalnya, Trump kalah dan diajukan recount baik dari Jill Stein dari partai hijau dan secara evidensia Trump menang.

“Di negara bagian ini adalah tempat lahirnya partai Republik pada tahun 1858, dipersoalkan terkait 20 ribu suara. Tapi dari tim Trump harus membayar 2 Juta dollar dari $3,5 juta,” kata Jerry.

“Secara legal standing and morality saya nilai Trump sudah benar. Dirinya mau penghitungan suara legal count bukan ilegal count. Contoh, dugaan pembuangan 200 ribu suara di Michigan dan ribuan pemilih ilegal di Arizona sampai laporan di Rhode Islands,” kata Jerry.

“Wilayah ini kan basisnya Partai Republik, nah secara bukum Supreme Court yang akan menjawab, kata dia.

Selanjutnya kata Jerry, menurut Barry Richard pengacara George Bush yang dipersoalkan suara rusak, tapi ini kan 2 sistem pemilihan yakni lewat pos dan langsung,” kata Jerry.

Jadi ucapnya, dengan menggunaakan aturan baru yang secara aspek probabilitas election pasti terjadi error and mistake, misalkan pengelembungan sampai ke suara ganda.

Yang kuasai senat partai republik, tak mungkin mereka tinggal diam.

Selanjutnya, jika mau honest and fair presidential election (pemilihan presiden yang jujur dan adil) jika di komplain dan meminta penghitungan ulang contoh di Georgia di bawah 1 persen dan wisconsin di bawah 0,5 persen di tanggung federal setempat dan selisih disana sekitar 0,7 persen. Beda dengan Nevada yang mana petahana dan penantang membawanya ke Mahkamah Agung di negara bagian itu,” kata Jerry.

Masalah gugatan hukum tak perlu diributkan, menggunakan rumus sebab-akibat tak mungkin tak ada sebab. Menurut Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell saat berpidato di Kentucky dia melihat Wakil Presiden Gore menguras sistem hukum dan menunggu untuk menyerah sampai Desember.

Saya setuju dengan pernyataan mantan Capres Partai Republik 2016 lalu dn senator di Florida Marco Rubio yang mengungkapkan dan terus ada akibat.
Salah satu cara agar pemilu ini dapat diterima secara luas, yang kami butuhkan adalah melalui proses pasca pemilu baik Demokrat dan Republik telah menggunakan undang-undang.

Jerry sempat melontarkan kritikan terhadap sejumlah profesor politik yang terlalu apatis dan skeptis.

“Mereka hanya mlihat proses yang terjadi tanpa membaca terjadi “fraud and cheating” atau tidak. Politik itu segala cara akan dilakukan untuk mencapai puncak. Saya sudah analisis dan kaji jauh-hauh ini selain pemilihan ulang, maka akan di bawah ke Supreme Court,” kata dia.

Jadi ujarnya, ada menang belum tentu menang begitu pula kalah belum tentu kalah. Misalkan, pemilihan di Nebraska dan Maine dari 4 Electoral College 3 diberikan pada pemenang dan satu jatah kepada yang kalah. Jadi winners takes-all-system in every state tak berlaku di dua negara bagian ini. Kalau New York 29 electoral college dan Texas 38 maka yang kalah tak dapat kursi.

Panitia pemilihan di Michigan Georgia dan lainya dari Partai Demokrat jadi wajar jika ada permainan.

Saya nilai bisa saja terjadi kejutan di Supreme Court lantaran 6 dari konservatif dan 3 dari liberal.

Publik kata dia, perlu menunggu sampai proses gugatan hukum selesai. Preaiden Rusia Vladimir Putin belum menyampaikan ucapannya kepada Joe Biden dia pun menunggu sampai acara “Innaguration”.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.