ESENSINEWS.com– Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 akan dilakukan secara aman dan efektif sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Kalau aman itu vaksin harus sudah ikuti tahap uji klinis yang benar. Ini penting untuk memberi keyakinan ke masyarakat,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (28/10/2020).
Sri Mulyani mengatakan pengadaan vaksin secara aman berarti semua aspek yang bersifat ilmiah akan tetap dipenuhi sesuai standar yang sudah dilakukan atau diadopsi secara internasional. Oleh sebab itu, pengadaan vaksin dan vaksinasi sangat tergantung pada progres uji klinis dan standar keamanan yang sudah ditetapkan secara internasional oleh WHO maupun Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
“Jadi Indonesia tidak menggunakan standar berbeda. Kita menggunakan standar sama internasional,” tegas dia. Menurutnya, penggunaan standar internasional diterapkan dalam rangka memberi keyakinan bahwa pemerintah tidak mempercepat atau melakukan sendiri terkait mekanisme dan standar pengadaan vaksin.
“Jadi kehati-hatian dengan standar WHO dan ITAGI adalah agar Indonesia bisa tetap menjalankan proses vaksinasi termasuk pembelian vaksin yang sekarang berbagai brand sudah muncul,” jelas Sri Mulyani. Di sisi lain, sembari menunggu tersedianya vaksin yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia maka pemerintah telah menyusun rencana secara detil.
“Kita juga sudah lakukan berbagai simulasi di beberapa tempat. Kementerian Kesehatan menyebutkan ada tiga yaitu Bogor, Bali, dan Ambon,” kata dia. Ia mengatakan simulasi tersebut bertujuan agar pemerintah dapat melihat implementasi dari vaksinasi yang akan dilakukan ketika vaksin telah tersedia.
“Karena vaksin harus dijaga dalam suhu yang sesuai treatment yaitu di bawah nol derajat celcius,” kata Sri Mulyani. Ia melanjutkan, saat ini Kemenkes sedang melakukan evaluasi terhadap kapasitas fasilitas kesehatan yaitu menyediakan cold storage atau tempat pendingin sehingga vaksin tidak rusak sesuai dengan standar WHO.
“Menurut Kemenkes 90 persen dari fasilitas kesehatan sudah penuhi standar WHO dari sisi cold storage. Itu berarti masih harus ditambah agar kita bisa cakup seluruh perangkat vaksinasi yang aman,” kata dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo Jokowi) mengungkapkan alasan mengapa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus corona atau vaksin Covid-19.
Selain mengembangkan vaksin sendiri, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Padahal, vaksin dari ketiga perusahaan itu belum melewati uji klinis fase 3.
“Mengapa perlu kecepatan, karena memang semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran,” kata Jokowi dalam rapat terbatas Rencana Pengadaan dn Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020). seperti yang dikutip Kompas.com.
“Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit,” kata dia lagi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa vaksin tersebut baru akan disuntikkan ke masyarakat setelah melalui tahap uji klinis yang benar.
Dengan begitu, vaksin dipastikan efektif menangkal virus Covid-19 serta aman dan tak menimbulkan efek samping. “Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta jajarannya melibatkan organisasi massa keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Ia menilai peran ormas keagamaan sangat penting untuk bisa menjelaskan manfaat vaksinasi ini ke masyarakat
