Breaking News

Don Bosco Salamun : Kehadiran TV Digital Layak Disambut Gembira

ESENSINEWS.com – Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Salamun mengatakan kehadiran pasal tentang televisi digital terestrial di Omnibus Law ini layak disambut gembira.

Hal itu dikatakannya saat tampil sebagai narasumber dalam webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dengan tema : “Masa Depan Penyiaran Analog (Konvensional) di Indonesia” Senin (19/10/2020).

“Ini sudah perjuangan yang panjang. Sejak 2009, seingat saya, pada waktu saya menjalankan setengah jabatan saya di KPI lalu kemudian balik ke Liputan 6, pada saat itu sudah ada uji coba atau grup uji coba siaran digital. Tetapi kemudian TV-TV besar ini rasa-rasanya kemudian berpikir. Eh, nanti ini mengundang begitu banyak pemain dan kalau banyak pemain itu berarti kue iklan akan terbagi ke begitu banyak pemain. Lalu kemudian akhirnya tertunda-tunda, sampai ke tahun 2020,” kata Don Bosco.

“Kenapa kita harus sambut gembira? Pertama tentu ini sebuah proses di mana kemudian dunia penyiaran kita adaptif dengan perubahan-perubahan teknologi, teknologi baru, terutama teknologi digital. Tidak ada lagi jalan mundur ketika berbicara soal perkembangan teknologi. Kalau kita tidak bisa mengikutinya, anda akan segera tergilas. Saya ingat bagaimana proses ini begitu panjang di kalangan teman-teman ATVSI atau industri televisi, mengenai ASO ini kapan persisnya”

“Metro TV memilih 2 tahun. Karena pertimbangan-pertimbangan perkembangan teknologi. Yang you gak bisa hindari. Adanya TV digital terestrial, yang ASO-nya paling lambat selesai dalam dua tahun, itu menggambarkan akan ada potensi demokratisasi kepemilikan di satu sisi dan demokratisasi konten di sisi yang lain. Mengapa demikian? Karena dengan digital terrestrial maka kepemilikan itu bisa berubah kepada begitu banyak orang,” ucap dia.

Sebagai catatan kata Don, satu frekuensi yang dipegang oleh pemegang izin penyiaran sekarang, itu bisa menjadi 6-12 kanal televisi. Jadi bayangkan kalau sekarang kita punya 10-15 televisi pegang satu frekuensi, maka akan berubah dalam satu wilayah siaran itu, bisa menjadi 90-100 kanal televisi.

“Dari situ berarti probabilitas untuk kepemilikan itu lebih luas, lebih banyak, itu probabilitasnya menjadi lebih besar. Itu menjadi antithesis dari situasi di mana kepemilikan televise berada di grup-grup tertentu, atau konglomerasi media tertentu,” terangnya.

Kalau banyak kepemilikan atau banyak orang yang bisa menjalankan siaran televisi terestrial digital ini ucapnya, maka konten kita juga kaya. Secara teoritis, itu berarti konten sangat beragam dan ownership juga sangat beragam. Itu Sesuai dengan UU Penyiaran yang meminta ownership dan content diversity.

“Tapi memang akan ada problem. Problemnya, apakah content diversity dan ownership diversity ini, Sebuah situasi yang properkah secara sosial dan ekonomi politik. Karena yang kita tahu TV-TV yang ada sekarang juga struggling. Struggling secara komersial, struggling karena kompetisi di antara mereka, struggling karena menghadapi media-media baru. Jadi, Kalau pun kita mempunyai kepemilikan itu divers, apakah kita betul-betul bisa survive,” tegas dia.

Jadi, kita menghitung kalkulasinya begini. Di DKI, itu ada 10 televisi existing, kalau mereka masing-masing dapat tiga saja karena pemegang mux, itu berarti akan ada 30. Sementara izin baru akan ada 20-30 lagi izin baru. Coba anda bayangkan akan ada 60 televisi di Jakarta.

“Coba bayangkan, di wilayah siaran yang lain juga akan seperti itu. saya ragu akan banyak orang yang mampu mengelola televisi. Juga meragukan kualitas yang dighasilkan. Tapi problem kita adalah problem keekonomian dari begitu banyaknya channel televisi. Itu problem baru tv existing untuk mengatakan “Oke, kita mau begitu. Tapi perlu ada perlindungan terhadap pemain-pemain lama yang sudah investasi begitu besar. Jadi, coba anda bayangkan MNC yang sudah inves apa dari dulu, kemudian Emtek, Media Grup, dan seterusnya. Ada diversity, tapi juga ada problem besar soal skala keekonomian kalau pemain-pemain baru terbuka lebar,” jelasnya.

Maka ketika kemarin sudah disetujui oleh DPR tandasnya, bahwa ASO itu 2 tahun setelah UU ini disahkan, maka persoalannya kemudian bagaimana peraturan pemerintah tindak lanjut dari UU ini. Yang butuh peraturan lebih rinci untuk dijalankan. Ini problem pertama. Ada demokratisasi, tapi di sisi lain ada keekonomian.

“Kalau ini, saya tidak bicara teoritik, kita juga bicara soal bagaimana TV lokal yang sekarang ada. Jadi itu masih di luar berlakunya digital teristerial. Anda bisa hitung ada berapa ratus tv lokal di Indonesia. Coba cek faktanya, berapa yang survive secara komersial. Konten mungkin bisa survive. Tapi, juga sebagai yang sudah punya pengalaman panjang, saya juga bisa melihat sebagian itu asal on air, sebagian kecil juga bagus, tetapi pertanyaannya secara komersial susah survive-nya. Sekarang televisi berhadapan dengan media baru. Kita sudah tahu Media cetak dying, televisi juga sunset. Kemudian berhdapan dengan media baru yang tidak ada pembatasan sama sekali. Sementara televise ini dia terikat pedoman penyiaran, terikat ijin 10 tahun, dan kemudian harus perpanjang, dan terikat kode etik, terutama televise berita misalnya. Jadi kalau dilihat begini, ini sih bisa digilas oleh semua media-media baru.

“Saya punya data bagaimana media baru sekarang, publik punya waktu lebih banyak waktu untuk menonton media baru dari pada televisi. Televisi itu sudah turun penontonnya dalam 5 tahun terakhir turun terus menerus. Jadi sekarang orang menonton ratab-rata 4 jam, ketika 6 – 7 tahun yang lalu orang masih menonton 7 jam sekarang berbalik orang di internet itu 7,5 sampai 8 jam dengan media – media baru. Coba anda bayangkan bagaimana nanti kalau ada televisi – televisi baru lalu situasinya kemudian seperti ini itu juga problem dimana kemudian bagaimana pemerintah mengatur soal skala ke ekonomian sehingga pemainnya yang layak itu berapa lalu kemudian yang penting itu bagaimana kemudian pemerintah mengatur supaya antara televisi maupun media – media baru itu harus berangkat dari level yang sama. Jadi anda ga bisa mengikat kakinta televisi lalu kemudian minta macam – macam, sementara media – media baru yang lain bebas sementara mereka juga tidak bayar pajak dan seterusnya. Jadi ini problem akan timbul dari penerapan televisi digital Teresterial jadi ada kabar gembira tapi ada juga masalah baru.

Konsen kita sebenarnya katanya, kalau TV tu akan banyak, saya orang yang percaya sebagai profesional. Itu mungkin pemain banyak, tetapi konten is the king. Sebanyak apapun konten sosmed, Tapi kalau konten kita adalah yg terbaik (kualiatas, daya tarik), menurut saya sih kita akan tetap survive. Indonesia ini kaya sebenarnya dengan kreatifitas. Problem kita sebenarnya kreatifitas ini diberi jiwa seperti apa . setiap program atau setiap produk televisi ditentukan DNA. Bukan sekadar bisa bikin program, talkshow.

“Saya percaya di tengah-tengah persaingan seperti itu kemampuan-kemampuan profesional kita disiapkan betul untuk kemudian menjemput persaingan yang semakin ketat. Dan ke depan. persaingan pun lebih ketat lagi. Dan tidak ada batas,” ucapnya.

 

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *