DAERAH

Lima Hari Lagi, Pendaftaran KPID Sulut Ditutup

Setelah itu akan dilanjutkan dengan  tahapan launching kegiatan. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi seluruh pendaftar, di gelar Atrium Manado Town Square 3, Senin (21/9/2020).

Menurut Stevanus Vreeke Runtu selaku  Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPID Sulut, jauh-jauh hari pihaknya sudah mempersiapkan itu. 

Hal itu diutarakan kepealda sejumlah wartawan, saat konferensi pers di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (14/9/2020).

“Hari ini kita melakukan rapat untuk meneliti apa yang menjadi tugas Timsel, dalam menyambut persiapan pembukaan kegiatan pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota baru, pada tanggal 21 September 2020,” ujar mantan Bupati Minahasa ini.

Lanjut kata Vreeke, Timsel sudah siap melaksanakan acara itu. Untuk urusan pembiayaan, semua yang timbul dari kegiatan pekerjaan menseleksi anggota, dibiayai Pemerintah Provinsi Sulut, namun atas usul DPRD.

Lagi kata dia, imsel memperbaharui perkembangan tahapan rekrutmen. Seperti update jumlah pendaftar, usul pengadaan kotak aduan, dan syarat Rapid Test Covid-19 yang tidak disyaratkan.

“Tanggal 19 September 2020 adalah batas pendaftaran. Sampai hari ini baru 48 orang yang mendaftar. Memang masih ada lain yang sudah sampaikan akan ikut, tapi biasanya kan di saat mau tutup baru banyak yang masuk,” ungkap Ketua Timsel.

“Mengenai kotak aduan,” lanjutnya, “Hal-hal yang dianggap menjadi permasalahan oleh masyarakat, bisa langsung dimasukan di Sekretarist Timsel, yaitu DPRD Sulut. Atau bisa saja memasukan langsung ke anggota Timsel, nanti aduan akan dibahas oleh tim. Kita tidak boleh memutuskannya secara perorangan. Jadi semua keinginan masyarakat akan kita beri kesempatan.”

SVR menjelaskan alasan utama Rapid Test tidak jadi syarat mutlak pendaftar. Meskipun standar protokol kesehatan tetap diberlakukan.

“Menyoal Rapid Test, jadi yang dimaksud dengan tidak dipersyaratkan, bukan berarti dihilangkan. Jika ada peserta yang kebetulan sudah Rapid Test dan dikenalan biaya, itu jadi tanggungan pemerintah bukan Timsel. Jadi semua pembiayaan Timsel ditanggung pemerintah. Protokol kesehatan kan bukan persyaratan Timsel, tapi memang dari pemerintah,” ucap mantan Wakil Ketua DPRD Sulut ini.

“Semua kegiatan apapun tetap kita gunakan protokol kesehatan. Jadi itu syarat jaga jarak, pakai masker, cuci tangan atau handsanitizer, mutlak dilakukan,” tegas dia.

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *