Waduh! Kata Pengamat Ini Penunjukan Airlangga Ketua Komite Penanganan Covid-19 Ilegal

ESENSINEWS.com - Jumat/07/08/2020
Waduh! Kata Pengamat Ini Penunjukan Airlangga Ketua Komite Penanganan Covid-19 Ilegal
 - ()

ESENSINEWS.com, Jakarta – Penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional disoal. Penunjukkan Airlangga dinilai ilegal.

“(Kenapa ilegal) karena penunjukkannya diatur dengan perpres yang tidak ada landasan undang-undangnya,” kata pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dikutip dari KATTA, Kamis, (7/8/2020).

Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksud yakni Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin 20 Juli 2020.

Salamuddin mengatakan protokol percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan krisis ekonomi dampak pandemi diatur dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dalam undang-undang itu disebutkan Ketua Tim Pemulihan Ekonomi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Kalau kita lihat protokol yang disusun pemerintah (dalam UU Nomor 2 Tahun 2020) kewenangan itu disentralisasikan, dibebankan atau ditempatkan pada menteri keuangan. Sekarang tiba-tiba keluar aturan (Perpres) menyerahkan pemulihan ekonomi kepada Menko Perekonomian,” tutur Salamuddin.

Lebih jauh dikatakan Salamuddin, puncak dari masalah pandemi Covid-19 terhadap perekonomi nasional adalah kebijakan terkait krisis keuangan atau krisis APBN. Terkait ini, kewenangan sepenuhnya berada di Menteri Keuangan.

Disebutkan dalam undang-undang, Menkeu berwenang mengkoordinir lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI), (Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Tidak ada disinggung di dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Menko Perekonomian. Lalu, bagaimana bisa Menko Perekonomian melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan tadi. Kewenangan ada pada Menteri Keuangan karena dia ketua KSSK,” pungkas Salamuddin Daeng.

Tinggalkan Komentar

Kolom

Mungkin Anda melewatkan ini

Sambangi Kediaman Pangdam XIII/Merdeka, Kapolda Berikan Kejutan HUT ke-76 TNI

Sambangi Kediaman Pangdam XIII/Merdeka, Kapolda Berikan Kejutan HUT ke-76 TNI

Sebelum Ditangkap di Jambi, Dua Teroris ini Menyamar jadi Tukang Roti

Sebelum Ditangkap di Jambi, Dua Teroris ini Menyamar jadi Tukang Roti

Indonesia di Jurang Krisis Ekonomi, Ini Resep Ekonom UGM

Indonesia di Jurang Krisis Ekonomi, Ini Resep Ekonom UGM

Sadis! Pria Ini Habisi 10 Orang di Boulder, Colorado

Sadis! Pria Ini Habisi 10 Orang di Boulder, Colorado

Andi Arief Ungkap Skandal Jiwasraya, Ikut Seret Perusahaan Erick Thohir

Andi Arief Ungkap Skandal Jiwasraya, Ikut Seret Perusahaan Erick Thohir

Tag

Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya