Menguak Dana Bansos, Siapa Saja Penikmatnya?

ESENSINEWS.com  Ratusan triliun rupiah uang negara sudah digelontorkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Namun program bantuan sosial ini terkendala masalah data warga miskin yang karut-marut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium bau tak sedap, bahwa telah terjadi manipulasi bantuan di tingkat paling bawah.

Tak tanggung-tanggung, dana triliunan rupiah itu diduga jatuh ke tangan yang salah akibat jutaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) amburadul hingga perilaku koruptif oknum pejabat di lapangan. Mulai dari proses pengadaan barang bantuan hingga ke tangan masyarakat, KPK dan BPK serta BPKP menelisik dugaan tangan jahil penilep duit rakyat.

Salah seorang warga Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor berinisial S mengeluh dana bansos tunai yang diterimanya tak utuh. Tatapan matanya kosong, seolah khawatir menatap masa depan. Kehidupannya yang miskin membuat dia khawatir tidak bisa bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, dalam pembagian tiga tahap bantuan Covid-19 sebesar Rp. 1.800.000 pihaknya mengalami pemotongan dengan total sebesar Rp. 650.000 oleh staf desa dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang tidak kebagian bantuan.

Namun S mengaku curiga dengan adanya kebijakan pemotongan Bansos tunai yang nilainya lumayan besar. Hal itu yang mendorong dia untuk melaporkan kejadian tersebut ke Jaga Bansos, satuan kerja yang dibentuk KPK beberapa bulan lalu khusus untuk mengawasi program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Dia memastikan di desa tempat tinggalnya mekanisme seperti mengumpulkan fotocopy KK maupun KTP sudah dia jalankan bersama warga lainnya.

“Saya itu bingung kenapa ya seperti ini, saya hubungi dan laporkan ke JAGA bansos minta penjelasannya apakah peraturannya memang seperti itu atau ada pelanggaran? ucap dia.

“Masih bersyukur ada yang dapat, sebagian warga malah gak dapat padahal waktu itu disuruh kumpulin fotocopy kk untuk dapat bansos covid, tapi kemarin saat dana cair hanya beberapa KK saja yang dapat. Saya coba tanya ke perangkat desa katanya sudah dari pusatnya begitu,” tambahnya, Senin, (3/8/2020).

Cerita serupa diutarakan oleh seorang warga Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di sana, kata warga yang enggan disebutkan identitasnya itu, banyak warga miskin yang belum pernah ada bantuan sosial, baik tunai maupun non tunai. Dia sendiri mengaku tidak mengerti bagaimana teknis bantuan COVID-19 ini disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Warga lainnya yang berasal dari Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon mengakui saat ini keluarga miskin di tempatnya belum pernah mendapatkan bantuan apapun baik dari pusat maupun daerah. Dia pun mengaku hingga saat ini warga tidak tahu bahkan tidak mengerti bagaimana teknis bantuan covid 19 ini di salurkan.

“Rt/Rw atau perangkat desa pun tidak pernah datang untuk mendata kami. kalaupun ada hanya orang-orang tertentu saja yang mereka datangi itu pun tidak jelas waktunya, begitu juga dalam penyaluran bantuan tunai Rp. 600.000 dari BLT dana Desa kami menduga ada penyimpangan. Kami itu takut ada kecemburuan sosial antara yang mendapatkan bantuan dan yang tidak memdapatkan bantuan karena kami sama-sama terdampak,” ungkap dia.

Kepedihan lain yang dialami masyarakat soal dana bansos ini juga diutarakan oleh salah satu warga Jember. Dia mengaku menerima dana bantuan bansos berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) namun dirinya belum pernah mendaftar sebelumya. Tak hanya itu, dana bantuan yang harusnya diterima untuk tiga bulan disunat menjadi satu bulan saja.

“Pada tanggal 28 Juli 2020, sekitar setelah maghrib, saya didatangi di rumah oleh petugas dari kantor pos yang mengantarkan BST. Saya bertanya kenapa saya bisa dapat padahal belum pernah mendaftar sebelumnya, dan seharusnya kalau memang saya menerima BST tersebut, seharusnya saya juga mendapatkannya untuk 3 bulan. Namun saya hanya menerima 1 bulan dan besarannya yang seharusnya 600rb, saya hanya menerima 500rb,” ungkap dia.

Rentetan cerita masyarakat di atas merupakan contoh dari ribuan suara masyarakat yang mengeluhkan soal aliran dana bansos di Indonesia. Bahkan di Jakarta sendiri, ada ratusan penerima dana Bantuan Sosial Tunai yang kedapatan nilai uang di rekeningnya menguap atau nol. Padahal, mereka termasuk dalam daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Soal karut marut dana bantuan sosial ini menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan disebabkan oleh persoalan mendasar soal data kependudukan. Tumpang tindihnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sekian tahun tidak diperbaiki membuat kacau pendataan sistem penerima bansos dalam Data Penerima Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kata Pahala, dari sini bermula kisruh pembagian dana bansos di Indonesia. Tak hanya di saat pandemi, namun di saat normal sebelumnya.

“Awalnya pengunaan NIK untuk berbagai sektor, yang terpilih pertama waktu itu kemensos. Itu dampaknya panjang, di satu tahun setengah kita bekerja sama dengan Dukcapil dan BPJS. Dari 96 juta, ada 19 juta yang belum ada NIK nya. Kita terpaksa harus mengakui sebenarnya, kalau kita kerjakan cepat, yang ada di DTKS, pemadananan yang tereliminasi kedua, ada tumpang tindih NIK nya,” ungkap Pahala dalam diskusi webinar soal bansos.

“Belum mulai bansosnya kita menduga ada keributan, karena DTKSnya tidak beres. Yang menikmati itu awalnya di BPJS. Ada 30 juta tidak ada NIK nya. Sekarang sudah dibetulkan tinggal 16 juta. Jadi Bansos itu, soal data dulu, manusianya ada tidak, itu NIK bener tidak ada manusianya. Miskin atau tidak, itu harus diverifikasi, itu harus diakui sejak 2015 pemerintah daerah tidak ada yang mengupdate. Begitu sebut bansos mau diperbesar, pusat kasih bansos, provinsi kasih bansos dan dana desa bisa buat bansos. Ada orang yang didata tetapi tidak dapat apa-apa,” ungkap Pahala.


Sementara itu, Koordinator tim Jaga Bansos KPK, Faiq, mengungkapkan bahwa sejak tiga bulan terakhir pihaknya menemukan ada indikasi korupsi yang terjadi pada program pembagian dana Bansos. Berdasarkan rekapitulasi data per Juli 2020, total ada 331 keluhan dari proses yang telah selesai diverifikasi.

“Jadi total yang masuk ke Jaga Bansos KPK ada 824 keluhan dari 227 pemerintah daerah. Sekarang yang sedang ditangani atau ditindaklanjuti Inspektorat Jendral sekitar 102 keluhan,” ujar Faiq kepada Law-Justice, Senin, (3/8/2020).

Tim Jaga Bansos KPK mengkategorikan keluhan berdasarkan masalah yang terjadi. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan karena tidak kunjung menerima bantuan, padahal sudah mendaftarkan diri jauh-jauh hari.

“Kira-kira keluhan terkait itu ada 300 lebih,” jelas Faiq.

Terkait keluhan-keluhan tersebut, kata Faiq, langsung diteruskan kepada Inspektorat di tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Pada tahap ini, KPK masih mengingatkan pemerintah daerah agar proses penyaluran Bansos benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik koruptif.

“Misalnya ada keluhan warga belum terima Bansos, ada dugaan seperti ini nih, kami laporkan ke Inspektorat daerah tersebut. Beberapa masyarakat kembali melaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan Bansos tersebut,” jelas Faiq.

Saldo Bantuan Raib
Tidak usah jauh-jauh di daerah terpencil, sengkarut proses penyaluran Bansos bahkan terjadi di wilayah DKI Jakarta. Koalisi Pemantau Bansos, gabungan beberapa lembaga masyarakat sipil, menemukan fakta bahwa ada ratusan warga yang tidak bisa mengakses bantuan sosial dari pemerintah.

Mereka adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dimana seharusnya menerima bantuan non tunai untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan.

Sayangnya, sebanyak 461 warga Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) ini mengaku saldo mereka tidak terisi alias Rp 0. Ironisnya, kondisi tersebut sudah terjadi sejak Maret lalu, justru saat pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Muhammad mengatakan, kondisi tu terjadi di 16 kelurahan DKI Jakarta. Selain adanya saldo BPNT Rp 0, banyak aduan dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan sembako, atau bantuan sembako yang tidak sesuai dengan program.

“Pembagian Bansos tidak merata. Pada pembagian tahap pertama, terdapat 30,76 persen warga miskin yang tidak mendapatkan Bansos. Pada pembagian tahap kedua, masih ada 9,46 persen warga miskin yang juga tidak menerima Bansos,” kata Dika.

 

 

Sumber : Lawjustice.com

0Shares

1 COMMENT

    Sungguh menakjubkan ketika saya berpikir bahwa semuanya telah selesai dengan saya, nama saya Susan Garcia, dari phillipine, Mrs.KARINA ROLAND datang untuk menyelamatkan saya hidup saya. Saya sangat berhutang budi sampai-sampai orang yang saya pinjam dari geng melawan saya dan kemudian menangkap saya sebagai hasil dari hutang saya. ditahan selama berbulan-bulan masa perlombaan diberikan kepada saya ketika saya dipulangkan dan dilepaskan untuk pergi dan menghasilkan uang untuk melunasi semua hutang yang saya terima sehingga saya diberitahu bahwa ada pemberi pinjaman yang sah secara online sehingga saya harus mencari melalui blog yang saya selingkuh sebelumnya tetapi ketika saya menemukan KARINA ELENA ROLAND LOAN COMPANY, Tuhan mengarahkan saya ke iklannya di sebuah blog karena ketertarikan saya pada itu benar-benar sebuah mukjizat mungkin karena Tuhan telah melihat bahwa saya memiliki banyak penderitaan itulah sebabnya ia mengarahkan saya kepadanya. Jadi saya melamar dengan antusias setelah beberapa jam pinjaman saya disetujui oleh Dewan dan dalam 24 jam saya dikreditkan dengan jumlah persis yang saya maksudkan untuk semua ini tanpa jaminan tambahan Pinjaman Pribadi saat saya berbicara dengan Anda sekarang saya bisa bersihkan semua hutang saya dan sekarang saya memiliki supermarket sendiri, saya tidak perlu bantuan orang lain sebelum saya memberi makan atau mengambil keuangan, apa pun keputusan saya tidak ada urusan dengan Polisi, saya sekarang seorang wanita yang mandiri. Anda ingin mengalami kemandirian finansial seperti saya, silakan hubungi Ibu melalui email perusahaan: (karinarolandloancompany@gmail.com) atau whatsapp +15857083478 Anda tidak dapat memperdebatkan kenyataan bahwa di dunia yang sulit ini Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda mengatasi perputaran keuangan di perusahaan Anda. Hidup dengan satu atau lain cara, jadi saya memberi Anda mandat untuk mencoba dan menghubungi Mrs.KARINA ROLAND di alamat di atas sehingga Anda dapat mengatasi krisis keuangan dalam hidup Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui email berikut ini: (garciasusan113@gmail.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *