ESENSINEWS.com – Masyarakat diimbau untuk memilih kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 yang mampu melandaikan angka kasus Covid-19 dengan konsep dan gagasan yang tepat.
Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Santosa mengatakan, akan ada 208 kepala daerah yang diisi oleh pejabat sementara tidak definitif dan tidak powerfull jika pilkada tidak dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
“Memilih kepala daerah yang mampu melandaikan tren Covid-19 ini dengan konsep dan gagasan yang tepat, itulah yang harus dipilih masyarakat,” kata Budi Santosa dalam webinar yang digelar Progressive Democracy Watch (Prodewa) bertajuk “Menjaga Marwah Demokrasi Pilkada Serentak 2020”, Sabtu (25/7/2020).
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengungkapkan, dalam Pilkada Serentak 2020 ini terbagi menjadi tiga pola penanganan, yakni penangananan kesehatan, penanganan ekonomi, dan penanganan keamanan.
“Idealnya memakai ketiga faktor di atas, kesehatan, ekonomi, dan keamanan untuk meningkatkan partisipasi politik karena dijamin seluruhnya oleh pemerintah,” kata Ketua Prodi Ilmu Politik Pascasarjana Unpad ini.
Influencer milenial Romi Amzad mengatakan bahwa yang bisa dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemuda adalah meningkatkan budaya pastisipasi khususnya dalam pemilih milenial. “Peluangnya sangat besar karena pemuda hari ini sudah diberikan akses, dahulu hanya menjadi konsumen sekarang bisa menjadi produsen atau pabrik ide,” kata Romi.
Direktur Eksekutif Nasional Prodewa Fauzan mengatakan bahwa peserta webinar ini dari berbagai kalangan, di antaranya mahasiswa, dosen, profesional sampai akademisi dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Dalam sambutannya, Fauzan mengatakan tujuan webinar ini sebagai ikhtiar dalam mengawal proses demokrasi Pilkada Serentak 2020 agar tetap berjalan sesuai.
Pilkada 2020 ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, karena diselenggarakan di tengah Covid-19, kita berharap jangan sampai situasi ini dapat mereduksi kualitas demokrasi. Kita juga akan mengawal jangan sampai ada paslon yang melakukan politisasi bansos, politik sara, dan identitas juga politik uang di situasi ini,” kata Fauzan.
Sumber : Sindonews
