Rangkap Jabatan di BUMN Pengingkaran terhadap Pancasila

ESENSINEWS.com – Pandemic Covid-19 di Indonesia, belum menunjukkan tanda-tanda landainya kurva. “Alih-alih menggerakkan sektor ekonomi, anggaran kementerian dan lembaga pada kenyataannya masih rendah tingkat serapannya” tandas Rudi Rusdiah dalam Dialog Online interaktif yang dihelat Pusat Studi Kebijakan Publik Alternatif/SATELIT Jumat (10/7/2020).

Moderator AZZA Q Pasya yang memandu jalannya perdebatan dialog menyatakan, bahwa wajar saja Presiden Jokowi kesumat dan mengancam mengganti pembantunya disebabkan tidak efektifnya penanganan Kasus Covid-19.

Belum lagi temuan Ombudsman RI terkait 564 Jabatan Komisaris di BUMN dan BUMD yang didominasi oleh ASN, Pejabat publik dan juga unsur TNI juga kepolisian. Rangkap Jabatan di BUMN itu berpotensi melanggar aturan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan melabrak UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Program Reformasi Birokrasi Nasional yang menjadi Program Andalan Nawacita Jokowi mendapat hambatan terberat dengan adanya peristiwa Rangkap Jabatan di BUMN ini,” papar Nova Andika.

Menurut Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik PP BAMUSI PDIP, BUMN seharusnya keluar dari lingkaran setan dan dosa turunan sebagai pos yg dieksploitasi untuk kepentingan kelompok Politik tertentu.

“BUMN hukumnya Fardhu Ain tuk Profit Oriented, sehingga mutlak diisi oleh Profesional yang kredibel dan akuntabel,” ujar Nova.

Eno Syafrudien menekankan urgensi kampanye Etika Global dengan menebarkan prinsip berperadaban. “ummatan wasathan atau kelompok tengah sebagai penjaga keseimbangan tuk selalu mengedapankan nilai-nilai kebersamaan tuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan masyarakat itu solusi keluar dari krisis dan Pandemik” Tegas Ketum Yayasan Rekat Anak Bangsa itu.

Pengamat Ekonomi Politik Jerry Massie menjabarkan konsep Etika Global dalam konteks Para Pembantu Presiden itu untuk memiliki kesantunan, kebijaksanaan dan nalar etika yang tinggi. “Jika Pembantu Presiden Jokowi tidak mampu penuhi target Presiden, sebaiknya Mundur saja,” itu etika nya” tegas Jerry.

Da mencontohkan di era mendiang Presiden Soeharto dia memilih Five Berkeley diantaranya Prof Ali Wardhana, Prof Widjojo Nitisastro, Prof Mohammad Sadli, Prof Emil Salim dan Prof Subroto.

Mereka menteri hebat dalam sejarah kebinet di Indonesia. Misalkan Ali Wardhana, Menteri Keuangan terlama menjabat yakni selama 3 periode dia bersama Widjojo Nitisastro berhasil menurunkan inflasi dari 650 % tahun 1967 menjadi 10 % pada 1969-1970.

“Inilah pemimpin yanv melewati krisis dan punya senses of crisis and sense of belonging. Jadi kalau tidak mampu atau gagal mundur saja sebelum di reshuffle. Pemimpin harus thinker (pemikir) bukan hanya speaker (pembicara) walker (pejalan) atau hanya dreamer (pemimpi),” kata Jerry.

 

0 Reviews

Write a Review

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *