Darurat Sipil Darurat Jokowi

Rezim Jokowi panik. Jokowi diujung tanduk. Keputusan yang diambil ngawur. Salah diagnosa. Salah solusi. Salah pembisik. Akhirnya salah urus negara.

Publik bereaksi keras rencana pemberlakuan Perppu No 23/1959. Indonesia darurat wabah covid-19 tiba-tiba darurat sipil. Aneh bin ajaib.

Kepanikan rezim Jokowi dengan membungkam rakyat melalui Perppu No 23/1959. Perppu usang dan tidak up to date. Salah dalam menerapkan UU. Masalah kesehatan dibawah ke masalah negara dalam keadaan bahaya karena perang atau pemberontakan.

Derasnya reaksi publik akibat lambannya Jokowi membuat kuping istana merah. Perlawanan dari pemerintah daerah dan publik mulai muncul ke permukaan. Hampir sebulan sejak diumumkannya wabah covid-19, Jokowi belum mengambil keputusan sesuai harapan publik.

Dengan diberlakukannya darurat sipil. Rakyat dibungkam. Pemerintah bisa bertindak ‘brutal’ dengan menangkap orang-orang yang kritis.

Dalam pasal 17 Perppu No 23/1959 berkaitan dengan pembatasan individu, bukan lagi pengendalian penyakit, tapi bergeser pada pengendalian individu dan pembatasan aktivitas penduduk.

Dengan berlakunya darurat sipil, telepon dan alat komunikasi lainnya bisa disadap, ruang-ruang demokrasi bisa menjadi mandek, media sosial bisa diblokir.

Penggunaan Perppu No 23/1959 sama sekali tidak relevan dengan covid-19. Lebih tepat digunakan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Problem datang bertubi-tubi. Apapun yang dilakukan Jokowi direspon negatif oleh publik dan pasar. Blunder yang satu ke blunder yang lainnya.

Ditolaknya permintaan karantina wilayah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kecaman.

Luhut Panjaitan turun gunung. Rencana pembatasan bis AKAP dan AJAP (30/3) oleh Pemprov DKI Jakarta yang telah disepakati bersama Dirjen Perhubungan Darat, BPTJ dan Dirjen Bina Marga dibatalkan Luhut Panjaitan.

Luhut Panjaitan one man show. Melebihi kapasitasnya sebagai Menko. Tutup mata akan kondisi wabah covid-19 di Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Luhut Panjaitan bermain-main dengan nyawa rakyat.

Luhut Panjaitan dan Jokowi yang merupakan satu gerbong politik lebih memilih penyelamatan investasi dan ekonomi ketimbang menyelamatkan jutaan nyawa rakyat Indonesia.

Semakin jelas siapa Luhut Panjaitan dan Jokowi. Bukan rakyat yang dibela. Lebih membela investasi dan kepentingan China.

Sampai disini kita paham. Orang paling bermasalah di Indonesia saat ini adalah Luhut Panjaitan!

 

Oleh : Tarmidzi Yusuf
(Pengamat Politik Islam)

0Shares

Read Previous

Kampanye Pilpres AS Berubah

Read Next

CMMI : Baznas dan Lembaga Pengumpul Zakat Salah Kelolah Anggaran Zakat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *