Ketua GERCIN Berharap Jokowi Evaluasi Otsus Papua

oleh

ESENINEWS.com, JAKARTA -Hendrik Yance Udam meminta dengan segera kepada Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo untuk segera melakukan evaluasi secara keseluruhan  kebijakan Undang – undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selama ini dampak positif dari undang – undang tersebut tidak menyentuh kepada  masyarakat asli Papua itu sendiri, lagi pula undang – undang tersebut akan berakhir di tahun 2021.

“Sebelum pemerintah memperpanjang undang – undang tersebut dan menggelontorkan uang triliunan rupiah bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. maka, terlebih dahulu di lakukan evaluasi  secara komprehensif  terhadap undang – undang tersebut, agar kedepannya dapat berjalan efektif bagi kesejahteraan orang asli Papua,” ucap Hendrik Yance Udam   Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional  Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GERCIN).

Pesan tersebut disampaikan Hendrik Yance saat tatap muka dengan ketua Pansus DPD RI untuk Papua. Dr. Filep Wamafma di ruang kerjanya kantor DPD RI Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Hendrik Yance Udam yang akrab disapa dengan bung HYU ini juga mengatakan UU Otsus Tahun 2001 yang di berikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai salah satu solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Namun HYU menyayangkan Otsus Papua yang harusnya dapat meredam aspirasi Papua Merdeka, justru tidak mampu untuk meredam konflik yang berkepanjangan. Sebaliknya justru kebijakan tersebut memakan korban orang asli Papua, non Papua bahkan TNI dan Polri, nyawa mereka berguguran di atas Tanah Papua.

“Akibatnya Tanah Papua berlumuran darah, dan setiap darah mereka akan terus tetap mengadu kepada Tuhan yang Maha Esa sang pencipta alam semesta” ucap HYU.

Ketum Gercin ini mengatakan Pemerintah telah mencairkan dana Otsus sebesar Rp 126,99 triliun untuk Provinsi  dan Provinsi  Papua Barat sejak periode 2002-2020. Dana Otsus ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Dana Otsus yang diterima Papua selama 18 tahun ini mencapai Rp 93,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 33,94 triliun. Adapun di tahun ini, Dana Otsus Papua sebesar Rp 2,85 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 1,82 triliun.

“Untuk dana tambahan infrastruktur (DTI) kalau dijumlah dana Otsus plus DTI Papua sejak 2002 sampai 2020 itu Rp 93,05 triliun totalnya. Sedangkan Papua Barat otsus mulai 2009 sebesar Rp 33,94 triliun” ucap HYU menuturkan.

“Dana sebanyak ini tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat Papua, dana sebanyak ini hanya dinikmati oleh para elit birokrasi dan politik saja, di korupsi secara berjemaah bahkan dana otsus satu triliun lebih di depositokan oleh oknum – oknum tertentu  untuk kepentingan pribadinya” tutur Yance.

HYU meminta aparat penegak hukum dalam hal ini KPK. Kejaksaan dan Kepolisian harus dengan segera mengusut tuntas pengunaan dana Otsus yang di korupsi dan juga dana Otsus yang di depositokan. Hal ini harus segera di lakukan sehingga  kelompok – kelompok yang melakukan penyelahgunaan dana Otsus tersebut dapat di adili secara hukum yang berlaku di Indonesia,’’ tutup Hendrik Yance.

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *