Kesepakatan Bisu’ Rezim Jokowi dan Pimpinan DPR RI Membiarkan Indonesia Masuk Resesi Ekonomi?

Saling membisu dan tidak memiliki perbendaharan alasan yang masuk akal untuk penyelesaian kasus Jiwasraya, ASABRI, BNI 46. Seakan jajaran para menteri terutama menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN tidak berani tampil ke publik bersama menyampaikan langkah dan kiat guna menyelematkan Jiwasraya dan BUMN lainnya, untuk menyeret para pelaku dan penikmat hasil penjarahan Jiwasraya dan BUMN lainnya.

Itulah kesan yang muncul di publik dari kinerja Kabinet Indonesia Maju saat ini. Ada aksi saling bersembunyi kata dan indikasi menyembunyikan fakta terkait kasus Jiwasraya, ASABRI dan beberapa BUMN yang sedang sakit alias merugi.

Penyelesaian kasus Jiswasraya menjadi pertanda awal dari deretan BUMN sakit. Aksi saling mendiamkan dan berupaya menggiring kasus BUMNgate seperti kasus kolapsnya perusahaan bisnis grub atau perusahaan pribadi.

Tentu ini menjadi pertanyaan serius, apakah Kasus Jiwasraya yang mampu mengambrukkan satu BUMN senilai 13,7 triliun rupiah tidak begitu berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Sebab kasus Jiwasraya, ASABRI, potensi kredit macet BNI 46 yang juga puluhan triliun akan menyeret lokomotif ekonomi Indonesia di tubir resesi ekonomi, dimulai dari ketidakpercayaan oleh investor dunia. Hal ini menjadikan Indonesia lebih cepat menggelinding sempurna masuk resesi dalam jurang ekonomi.

Disatu sisi, ungkapan Presiden Jokowi untuk mensyukuri pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5% menjadi janggal dan bertolak belakang. Sebab kamampuan pertumbuhan 5% yang stagnan bukanlah kabar baik. Sebab hanya mampu membuka 1.700.000 lapangan kerja formal baru. Sedangkan pertumbuhan Angkatan kerja dalam setahun 3 juta orang, masih ada 1.3 juta orang meganggung jika tidak diserab dalam lapangan kerja non formal. Hal ini akan menjadi tambahan amunisi dengan meningkatnya pegangguran terbuka, tentu akan mempercepat resesi ekonomi dari dalam negeri.

Disisi lain, dorongan publik dan langkah pembentukan Pansus Jiwasraya semestinya menjadi kabar baik dan langkah jitu memperbaiki kepercayaan investor. Tanpa kepercayaan Investor, maka ekonomi Indonesia akan stagnan pada konsumsi rumah tangga yang melemah akibat pencabutan subsisi, belanja pemerintah dan ekspor yang minus. Sangatlah wajar sinyal-sinyal para ekonomi sekelas Faisal Basri, Rizal Ramli, Said Didu dan lainnya berteriak kencang.

Selain aksi saling membisu para Menteri Presiden Jokowi. Langkah-langkah politik di DPR RI juga membentur tembok birokrasi pimpinan DPR RI. Usaha untuk mewujudkan Pansus Jiwasraya untuk membongkar kejahatan kerah putih telah dilakukan. Dua faksi dari Partai Demokrat dan PKS sepakat mengajukan Pansus untuk membuka modus kejahatan dan aliran uang hasil perompokan Jiwasraya.

Tapi usaha ini, berbuah penolakan dengan cara gerakan tutup mulut dan tidak menjadi pembahasan pimpinan DPR RI. Seakan Pimpinan DPR RI memiliki kesamaan dan kesepakatan dengan Kabinet Presiden Jokowi untuk saling menguatkan, menyelamatkan dan sibuk dengan berbagai urusan lain. Seperti sahut-sahutan eks WNI ISI yang bergabung dengan ISIS, masing-masing memberikan sumbang saran. Ada yang menolak, ada yang mengusulkan dengan catatan.

Tentu Kasus Jiwasraya ditenggelamkan untuk tidak menjadi perhatian public, baik pada tataran kabinet Menteri maupun di DPR RI. Apakah ini sebuah kesengajaan? Jawabannya adalah ada indikasi kesegajaan. Sebab, Presiden Jokowi di usung oleh PDI Perjaungan dan koalisi. Beberapa Menteri adalah wajah lama yang berganti posisi. Diantaranya Luhut Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani, Yasonna Laoly, Tjahjo Kumolo. Sebagian Menteri berasal dari rekomendasi dari Partai Koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan.

Sedangkan pada unsur pimpinan DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani dari PDI Perjuangan yang sebelumnya Menteri PMK, Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar dari PKB. Semua nama pimpinan DPR RI berasal dari partai koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan.

Maka, isu dan persoalan seperti Jiwasraya yang menyangkut dan menyerat orang dan petinggi dari Koalisi Partai Pemenang pemilu, terutama PDI Perjuangan akan senyap dalam hening dalam aksi saling membisu dan tahu sama tahu. Kalau diluar itu bersuara lantang dan berani bicara lantang.

 

Oleh: Hamzah Zainal, Penggiat Kajian & Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

0Shares

Read Previous

Kehadiran Desa Pancasila Kembalikan Identitas Bangsa

Read Next

Jeff Bezos Ungkap Rahasia Keberhasilannya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *