BNN dan DPR Tolak Usulan Ekspor Ganja

oleh

ESENSINEWS.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ananta Wahana mengaku tak bisa membayangkan bagaimana peredaran dan akibat yang ditimbulkan ganja jika Pemerintah melegalkan dan menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor.

“Wong sekarang kan banyak ladang ganja yang dibabati, dibakar (Dimusnahkan). Kalau itu nanti dilegalkan jadi diekspor, nah ini kan membuka peluang penyalahgunaannya makin luar biasa,” kata Ananta, Jumat (31/01/2020).

Wakil rakyat asal Dapil Banten ini menjelaskan, bahwa negara tentu sudah mempunyai banyak pertimbangan sebelum memutuskan melarang peredaran, pemakaian ganja. “Ganja ini kan barang terlarang. Penggunaannya kan sangat selektif sekali dan itu memang undang – undang melarang kan,” ujar dia.

BNN Menolak

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan menolak usulan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rafli terkait legalisasi tanaman ganja untuk komoditas ekspor.

“Menolak dengan tegas dan keras,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Sulistyo Pudjo Hartono kepada CNNIndonesia.com, Jumat (31/1).

Sulistyo menuturkan dalil ekspor ganja untuk kepentingan ekonomi hingga kesehatan tak bisa dibenarkan. “Enggak bisa, itu dalil seperti itu belum mendapat legitimasi, kita kan sesuai undang-undang, UUD 1945 dan kita patuh pada konvensi internasional bahwa itu dilarang,” tuturnya.

Dalam Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961 atau United Nation of Single Convention on Drug 1961 disebut bahwa ganja termasuk dalam narkotika. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa ganja termasuk narkotika golongan I.

Seperti diketahui, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Rafli mengusulkan pemerintahan Jokowi untuk melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor. Usul tersebut ia sampaikan kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Menurut Rafli, ganja menjadi potensi ekspor yang besar, mengingat tanah Aceh merupakan daerah yang subur ditanami ganja. “Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah,” katanya.

Ide Baik

Pengamat Kebijakan Narkotika, Yohan Misero mengatakan, melegalkam dan mengekspor ganja seperti yang disampaikan politisi PKS, Rafli merupakan ide yang sangat baik dan visioner. Alasannya, saat ini banyak juga negara di ASEAN yang mulai berpikir tentang kebijakan melegalkan ganja.

“(Kebijakan melegalkan ganja) penting agar kita tidak ketinggalan. Thailand sudah mulai dan Malaysia sudah mulai dirapatkan di antara Kementerian Kesehatannya dan dokter-dokter di sana,” ujar Yohan Misero seperti dilansir Harian Terbit, Jumat (31/1/2020).

Meski berharap ada legalitas ganja, sambung Yohan, tapi perlu dicermati bahwa usulan Rafli dari PKS tersebut sangat fokus pada manfaat ekonomis yang bisa didapatkan Indonesia dari perdagangan ganja medis secara global. Padahal salah satu hal yang juga patut diperhatikan adalah terbukanya akses ganja medis bagi warga negara

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *