Terkait Omnibus Law, Firmanzah Berharap Pemerintah dan DPR Tak Abaikan Stakeholder

oleh

ESENSINEWS.com, Jakarta – Sejumlah hal dibahas dalam diskusi yang digelar oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Sentral Pramuka, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Dalam kesempatan ini? Rektor Universitas Paramadina, Prof Firmanzah berpesan kepada pemerintah dan DPR RI untuk tidak mengabaikan seluruh stakeholder khususnya mereka yang terdampak dalam regulasi Omnibus Law cluster ketenagakerjaan.

“Saya harap di DPR, elemen-elemen yang concern pada omnibus law bisa diundang. Khususnya di sektor cipta lapangan kerja untuk mendapatkan masukan dan perbaikan-perbaikan di dalamnya,” ucap dia.

“Kalau RUU sudah diketok dan diberikan nomor, maka sebagai warga negara yang baik adalah mengikutinya,” kata Firmanzah.

Selain itu dia menitip pesan kepada pemerintah dan parlemen yang akan menerbitkan Omnibus Law, agar persoalan-persoalan yang mendegradasi pemeliharaan lingkungan tidak terjadi di dalam regulasi itu. Salah satu yang disorotinya adalah persoalan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Jangan sampai hanya kejar investasi semuanya dipangkas. Misal amdal, bagaimana nasib amdal di omnibus law. Serikat pekerja juga harus diajak diskusi,” tegas dia.

Sejauh ini, ia juga meyakini bahwa niat pemerintah dalam upaya penerbitan omnibus law adalah untuk mengejar percepatan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Semenara Omnibus Law kata dia adalah tujuannya untuk mencoba mengaddress tranformasi ekonomi lebih cepat. Seberapa cepat ya urusan lain tapi niatnya memang untuk mengaddress itu semua.

 

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *