Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Bermain-main Soal Perizinan

ESENSINEWS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan kepala daerah untuk tidak bermain-main dengan perizinan, yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi. Dalam rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, KPK menegaskan pentingnya melakukan pencegahan korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, meminta para kepala daerah di Jawa Timur untuk tidak bermain-main dengan pelayanan dan tata niaga yang merupakan area rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Ia mencontohkan “biaya ketok palu” pada pengesahan APBD oleh eksekutif dan legislatif yang rentan korupsi.

“Di bidang pelayanan dan tata niaga, misalnya di bidang pelayanan, pelayanan publik, perizinan usaha, buka lahan, perizinan prinsip, perizinan terkait dengan penggunaan dan alih fungsi lahan. Kita masih mengandalkan untuk kemajuan dan mencapai kesejahteraan itu salah satunya adalah iklim usaha yang kondusif. Tolong, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Bupati kepala daerah tidak memain-mainkan perizinan, tidak mempersulit perizinan,” pesan Ketua KPK Firli Bahuri seperti dikutip dari VOAIndonesia.

Peringatan Firli ini tidak lepas dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo dan sejumlah pejabat berkaitan dengan perizinan. Selain itu, di awal tahun 2020, KPK telah dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Menyikapi peringatan Ketua KPK, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi agar tidak ada lagi pelayanan masyarakat di Sidoarjo yang terganggu, akibat adanya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Illah.

“Langkah-langlah awal sudah kami lakukan, rapar koordinasi bersama dengan seluruh OPD, dengan Camat, dengan Sekda, dengan staf ahli, dan seluruhnya sudah. Jadi kita lakukan, dan kita satukan persepsi, kita tetap akan melakukan pelayanan yang terbaik. Seluruh perencanaan yang ada kita laksanakan, dan itu tidak boleh terganggu,” kata Nur Ahmad Syaifuddin.

Seruan serupa disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Mudah-mudahan semua akan berseiring dengan semangat kita untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar, tentu lebuh akuntabel, lebih transparan, dan kita ingin sesegera mungkin provinsi punya big data yang bisa membangun konektivitas, tidak hanya antar OPD, tetapi konektivitas antara seluruh kabupaten kota,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dirinya tidak bahagia dengan adanya kepala daerah atau pejabat penyelenggara pemerintahan yang tertangkap tangan oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Firli menyebutkan selama 2016 hingga 2019 telah terjadi 87 kali operasi tangkap tangan (OTT), dengan 122 tersangka, di mana 22 diantaranya adalah kepala daerah. Dari penindakan dan penegakan hukum itu, negara menerima pemasukan lebih dari 1,3 Triliun rupiah.

Firli menegaskan bahwa KPK tetap mengedepankan pencegahan, namun dengan tetap melakukan penindakan. Pencegahan yang dilakukan diyakini akan menyelamatkan atau mencegah kerugian keuangan negara.

“Dari segi pencegahan, kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 61,5 triliun rupiah. Kalau begitu tinggal pilih apa mau penindakan, apa mau pencegahan, atau kolaborasi, saya memilih kolaborasi. Mengedepankan pencegahan sebagaimana pasal 6 huruf a, yaitu KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi korupsi,” ujar Firli.

Firli juga memastikan bahwa penindakan akan dilakukan terhadap upaya menggagalkan tujuan dan program pembangunan nasional

0Shares

goeh

Read Previous

Abdul Rosyid Bersyukur Dipercayakan Humas Bulog

Read Next

Gagal Bayar Jiwasraya dan Skema ‘Ponzi Scheme’

One Comment

  • Kami mendukung penuh pernyataan Ketua KPK ini yg berpesan kepada Penyelenggara supaya tdk bermain api dlm setiap keputusan yg dibuat apalagi menyangkut hajat hidup kepentingan rakyat dlm pelaksanaan program- program pembangunan yg dijalankan karena hal ini akan menyebabkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat kpd pemerintah yg ada di daerah maupun dipusat sehingga mereka nantinya akan bersikap apatis dan masa bodoh terhadap segala hal yg berkaitan dgn pelaksanaan program2 pemerintahan ke depan dan ini merupakan malapetaka yg besar yaitu hilangnya kewibawaan pemerintah di mata masyarakat.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *