Kejagung Sita Aset Yayasan Supersemar Senilai Rp242 Miliar

ESENSINEWS.com - Selasa/31/12/2019
Kejagung Sita Aset Yayasan Supersemar Senilai Rp242 Miliar
 - ()

ESENSINEWS.com – Kejaksaan Agung telah menyita aset milik Yayasan Supersemar senilai Rp 242 miliar dan menyerahkannya ke kas negara sejak 28 November 2019. Penyitaan bagian dari eksekusi menjalankan putusan kasasi Mahkamah Agung yang mewajibkan Yayasan Supersemar membayar kepada negara sekitar US$ 315 juta. 

“Tindak lanjut terhadap proses ini, kejaksaan akan terus mengupayakan agar seluruh total nilai dari putusan tersebut dapat dieksekusi,” kata Jaksa Agung RI ST Burhanuddin saat menggelar konferensi pers.

Beberapa aset yang disita di antaranya gedung Granadi, tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, dan menyita 113 rekening dan tabungan Yayasan Supersemar. Kasus bermula saat Kejaksaan Agung pada 1998 menemukan penyelewengan dana beasiswa dari Yayasan Supersemar.

Penyelewengan diduga mengalir ke perusahaan milik anak-anak dan orang dekat Presiden Soeharto mulai 1985 sampai 1998.

Padahal, dana Yayasan Supersemar merupakan uang negara karena dihimpun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976. Ketika itu, Soeharto mewajibkan semua bank pelat merah menyisihkan 2,5 persen laba bersihnya untuk yayasan yang dia dirikan.

Awalnya, Kejaksaan Agung mengusut kasus ini secara pidana, hanya saja Jaksa Agung ketika itu, Andi M. Ghalib, malah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan pada 11 Oktober 1999. Andi beralasan tuduhan Soeharto menyelewengkan dana tak terbukti. Pada Desember 1999, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid memerintahkan pengusutan dana Yayasan Supersemar dan kekayaan Soeharto lainnya kembali dibuka.

Kejaksaan Agung lantas menetapkan Soeharto sebagai tersangka pada 31 Maret 2000. Perkara ini masih tahap Penuntutan pada Agustus 2000. Kendati, persidangan berhenti di tengah jalan karena Soeharto dianggap sakit otak permanen. Pada 9 Juli 2007, Kejaksaan Agung kembali menggugat Soeharto secara perdata.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan jaksa yang meminta menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi US$ 315 juta. Soeharto sendiri lolos dari gugatan karena dianggap penyelewengan dana dilakukan melalui Yayasan Supersemar.

Putusan hakim itu bertahan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hanya saja, dalam putusan kasasi MA pada 2010, terdapat salah terkait nilai ganti rugi. Pada Maret 2015 jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Sumber : katadata.co.id

Tinggalkan Komentar

Kolom

Mungkin Anda melewatkan ini

Penggunaan APBD Sulut akan Terus Diawasi

Penggunaan APBD Sulut akan Terus Diawasi

Konsumsi Ditekan Penjualan Lemah, Sekjen PAN : Tanda Rakyat Sudah Antisipasi Resesi

Konsumsi Ditekan Penjualan Lemah, Sekjen PAN : Tanda Rakyat Sudah Antisipasi Resesi

Siap-siap, Maurits-Hengky Bakal Rombak Kabinet

Siap-siap, Maurits-Hengky Bakal Rombak Kabinet

Raja Salman dan 150 Anggota Kerajaan Tertular Virus Corona

Raja Salman dan 150 Anggota Kerajaan Tertular Virus Corona

Berikut Data Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta

Berikut Data Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta

Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya