Merasa Tertindas dan Terjajah di Daerah Sendiri, Asosiasi Sopir Truk Serbu Kantor Bupati

ESENSINEWS.com - Sabtu/31/08/2019
Merasa Tertindas dan Terjajah di Daerah Sendiri, Asosiasi Sopir Truk Serbu Kantor Bupati
 - ()

ESENSINEWS.com – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Mobil Truk beramai-ramai mendatangi alias menyerbu kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis, (29/8/2019).

Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh La Ode Muhammad Syai Roziq Arifin selaku Wakil Ketua Asosiasi Sopir Mobil Truk Wakatobi. Dalam penegakuannya, unjuk rasa dipicu adanya ketidak adilan, penindasan dan penjajahan yang dialami oleh sopir mobil truk Wakatobi didaerahnya sendiri.

Menyikapi hal itu, puluhan sopir mobil truk tersebut memarkir puluhan kendaraannya sebagai simbol mogok kerja di depan kantor Bupati maupun DPRD Wakatobi. Dalam orasinya, Roziq menyampaikan bahwa aksi tersebut dipicu adanya sistem kapitalis, penjajahan dan ketidak adilan ala zaman kolonial yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah selama ini.

“Gerakan yang kami bangun hari ini seribu persen sebagai bentuk kecintaan kami, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Kabupaten Wakatobi, terkhusus masyarakat lokal pemilik mobil truk dan supir mobil truk lokal yang saat ini mereka tertindas, terjajah dan menjerit akibat sistem yang tidak adil yang kemudian diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi saat ini,” ucap Roziq Arifin dalam press release yang disampaikan kepada media ini pada Sabtu, (31/8/2019).

Roziq dalam orasinya membeberkan, nominal APBD Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019 sebesar Rp. 911 miliyar. Anggaran itu bertujuan untuk penyelesaian masalah maraknya pengangguran, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Wakatobi.

Anggaran daerah sebanyak itu seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi, namun kini hal itu hanyalah dinikmati oleh sebagian masyarakat dengan penerapan yang tidak berkeadilan.

Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal pemilik mobil truk, maupun sopir truk lokal untuk dilibatkan mendukung proses pembangunan infrastruktur Kabupaten Wakatobi.

“Seluruh mobil truk yang berlalu lalang di jalan raya, kemudian mengangkut timbunan material-material di Wakatobi, itu mobil merupakan mobil truk milik perusahaan yang didatangkan dari luar daerah Wakatobi,” ungkap roziq.

Persoalan ini diindikasikan tidak terlepas atas kerja sama pihak perusahaan dengan pemerintah daerah untuk mendatangkan mobil-mobil truk dari luar daerah kabupaten Wakatobi.

“Ada dugaan kesengajaan pemerintah Wakatobi untuk menyengsarakan masyarakat pribumi, terkhusus yang memiliki mobil truk, serta supir truk lokal agar tidak dapat melakukan kegiatan apapun dan hanya di posisikan sebagai penonton di daerah sendiri, akibatnya barisan pengangguran merajalela di mana mana,” ujarnya.

Pemuda yang kerap dipanggil La Ode Pendemo ini juga menyampaikan, apabila mobil truk serta para sopir truk lakukan mogok kerja, berarti hak kesejahteraan mereka seakan telah di cabut.

“Jadi mau makan apa anak istri mereka, mau dinafkahi pake apa keluarga mereka, ini yg harus dipikirkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Wakatobi, untuk segera mencari dan menetapkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Wakatobi, terkhusus pemilik mobil truk dan sopir truk pribumi,” ucapnya.

Massa aksi juga meminta kepada Bupati Wakatobi dan DPRD Wakatobi, agar menindak tegas dan memanggil serta menyuruh pihak-pihak perusahaan PT. Golden Prima, PT. Merah Putih, dan oknum berinisial BY dan KMBR untuk segera membawa keluar mobil-mobil truk yang telah mereka datangkan dari luar Kabupaten Wakatobi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, khususnya sopir truk dan pemilik mobil truk di Wakatobi.

Selain itu, massa mendesak Bupati Wakatobi agar mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pihak perusahaan yang masuk dalam wilayah Wakatobi, untuk lebih memprioritaskan mobil-mobil truk masyarakat lokal dan supir truk lokal saat adanya pekerjaan pembangunan insrastruktur di daerah itu sendiri.

DPRD Wakatobi diminta pula untuk membuat regulasi yang pro rakyat, atau yang berpihak kepada para pemilik mobil truk dan para sopir truk, serta memprioritaskan pembangunan infarastruktur daerah. Hal itu disebabkan, masyarakat pribumi Wakatobi tidak mau hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

Massa aksi sempat mengecam, apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tuntutannya tidak diindahkan oleh pemerintah daerah, maka para pengunjuk rasa akan menghentikan secara paksa seluruh kegiatan PT. Golden Prima, PT. Merah Putih. Tak hanya itu, masyarakat juga siap mengusir oknum berinisial BY dan KMBR dari Wakatobi dan harus membawa keluar mobil-mobil truk yang telah didatangkan dari luar Kabupaten Wakatobi.

“Saat ini kami yang datang berdemonstrasi di depan kantor Bupati dan DPRD Wakatobi, yaitu terdiri dari para sopir dan pemilik mobil truk karena kami sudah cukup diam menjadi penonton di daerah kami sendiri. Bupati dan DPRD Wakatobi harus bertanggung jawab dan sesegera mungkin menyelesaikan perosalan kami demi penghidupan anak istri kami kedepan,” ungkap Romo, salah satu peserta aksi.

“Dengan hadirnya mobil-mobil truk dari luar daerah Wakatobi, penghasilan kami sangat berkurang hingga untuk membiayai anak dan istri kami mengalami kesulitan, hingga kami melakukan mogok kerja sebagai bentuk aksi protes kami,” sambungnya.

Tak berselang lama, Asisten I, H. La Ode Sahrumu, menemui massa aksi dan menyampaikan bahwa, pemda akan mengundang seluruh pihak perusahaan dan oknum-oknum yang di maksud oleh massa aksi. Hal ini bakal dilakukannya untuk mendiskusikan persoalan serta melahirkan kesimpulan bersama.

Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, Sudirman A. Hamid juga sangat mendukung aspirasi massa aksi. Ia juga berjanji untuk segera memanggil pihak-pihak perusahaan, maupun oknum berinisial BY dan KMBR guna digelar parat dengar pendapat dalam membahas persoalan tersebut.

0Shares

Tinggalkan Komentar

Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya