La Goapu Tantang Masyarakat Yang Persoalkan Simpang 5 Labungkari, Saleh Ganiru: Penjelasannya Tidak Konek

by -15 views

ESENSINEWS.COM – Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, La Goapu, tentang siapa saja sumber (masyarakat) yang mempersoalkan simpang 5 Labungkari akan ditantang olehnya.

Hal itupun mengundang mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton dan juga mantan anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, Saleh Ganiru, untuk angkat bicara.

“Karena DPRD Pak La Goapu itu sudah membuat statemen mengundang, menantang masyarakat untuk mengklarifikasi itu. Maka saya juga melalui media ini, minta DPRD Buteng terkhusus Pak La Goapu dalam kapasitasnya sebagi anggota DPRD disana apalagi dia ketua komisi mungkin, untuk mengundang antara masyarakat pemerhati, dengan dinas teknis dipertemukan dikantor DPRD Buteng bila perlu undang sekalian dengan penegak hukum, supaya clear,” tegasnya.

Mantan wakil rakyat dengan julukan singa parlemen ini, mengatakan statemen La Goapu itu tidak nyambung alias tidak konek jika menantang masyarakat seperti itu.

“Tidak konek penjelasannya La Goapu, disatu sisi beliau menantang orang yang mempersoalkan itu (dugaan korupsi simpang lima Labungkari), tidak konek,” katanya.

Sebelum ini menajadi bias dipublik, beberapa waktu lalu, pernah, masyarakat dan Mahasiswa mempertanyakan masalah dugaan korupsi proyek tersebut di Kantor DPRD Buton Tengah.

“Tetapi, kenapa Pak La Goapu tidak ada dikantor? atau kalau pada waktu itu kebetulan Pak Goapu belum masuk kantor, kenapa setelah mereka datang dikantor, Pak La Goapu tidak secepatnya memberikan semacam klarifikasi atau penjelasan,” tanyanya.

Saleh pun heran dengan sikap La Goapu bahkan mempertanyakannya, karena dengan demikian, Saleh menganggap DPRD Buton Tengah tidak mengfungsikan fungsi kontrolnya.

“Ini perlu kita pertanyakan, sebernarnya fungsi DPRD itu memang membiarkan masyarakatnya berpolemik dulu baru lalu dia memberikan statemen atau sebelum polemik itu berkembang?

Harusnya, sambung mantan Ketua Cabang HMI pertama Kota Baubau, itu sudah dilakukan sejak awal sehingga tidak kemudian barang ini bergulir seperti bola liar yang bisa dimaknai dari berbagai versi ditengah masyarakat.

“Dalam posisi seperti inikan berarti DPRD tidak menjadi mediator yang produktif,” sentilnya.

Soal Disain dan Nomenkaltur

Mengenai disain dan nomenklatur, Menurut Saleh, biar tidak bising dan tidak berpolemik, Dinas terkait seharusnya memunculkan itu ke publik.

“Sebenarnya disainnya itu simpang lima atau simpang empat? tampilkan, jangan disembunyikan. Kalau desainnya simpang empat, kenapa dalam nomenklatur LPSE simpang lima? Karena yang dilelang dalam LPSE itu, adalah hasil desain yang sudah disusun oleh konsultan perencana, Bahwa kalau perencanaan dilabungkari itu mau jadi simpang 4,5, 6, atau 7, itu soal lain,” urainya.

“Terkait dengan penetapan anggaran, penjelasan dinas teknis bahwa anggaran itu sudah diputus di DPRD dengan anggaran 6 miliar sekian, atau di DPRD tidak putus dalam jumlah angka tapi angka itu ditemukan pada saat penyusunan DPA, ini harus clear. jangan dipolemikan dalam soal wacana,” sinisnya.

Soal RAB

Sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, Dinas terkait, kata Saleh, biar tidak berpolemik, RAB proyek tersebut harusnya dibuka ke publik.

“Tampilkan ke Publik RAB pekerjaan itu, karena untuk menilai mark up atau tidak, itu harus kita melihat RAB. Berikan itu dokumen kontraknya, dalam dokumen kontrak itukan terlihat secara jelas disainnya simpang lima atau simpang empat,” sinisnya.

Lalu, terus Saleh, yang mesti dibuka adalah antara HPS yang ditayangkan dalam LPSE, berapa nilai penawaran yang menjadi pemenang. Berapa nilai penawaran kontraktor pemenang.

“Jangan sampai klop. Kalau dia klop kan berarti satu pintu. Yang bikin HPS dan yang bikin penawaran berarti satu orang,” curiganya.

Masalah Mark Up

Untuk membuktikan Mark up dan tidaknya, Singa parlemen Buton ini juga menantang Dinas terkait menjelaskan buangan galian proyek tersebut dikemanakan.

Sebab, dari penjelasan Dinas PU, tambah Saleh, itu adalah timbunan baru. Diapun mempertanyakan, jika itu timbunan baru, itu berasal dari mana (diambil dimana) dan yang lama dibuang dimana?

“Karena menurut yang kita lihat dilapangan, antara timbunan baru yang dijelaskan dengan kontur tanah disimpang labungkari itu persis sama tidak ada bedanya sehingga kalau timbunan itu didatangkan dari luar, pasti ada perbedaan fisik donk antara tanah sebelumnya dengan tanah yang didatangkan,” tutupnya.

Penulis: M. Sadli Saleh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *