Isu Papua: Tiga dari Sebelas Rekomendasi LIPI Diikuti Jokowi

oleh

Oleh : Adriana Elisabeth, Tim Kajian Papua LIPI

Telah sejak lama kami melakukan diskusi dan mengumpulkan seluruh stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan isu Papua. Baik stakeholder yang ada di Papua, juga yang ada di Jakarta. Bahkan, kami beberapa kali mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua, untuk ambil bagian dalam diskusi yang kami lakukan, guna mencari solusi terkait isu-isu Papua.

Dari penelitian dan dikusi yang kami lakukan sejak lama terkait isu Papua, kami merumuskan 11 rekomendasi terkait masalah Papua. Kesebelas rekomendasi tersebut bisa dibaca di dalam buku Road Map Papua yang diterbitkan oleh LIPI.

Dari 11 rekomendasi tersebut, ada dua yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi. Rekomendasi pertama adalah mengenai pembebasan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol). Namun tindak lanjut dari rekomendasi pertama ini, nampaknya tidak jelas.

Berikutnya adalah membuka akses bagi jurnalis internasional, untuk melakukan peliputan ter isu dan kondisi di Papua. Namun, itu juga nampaknya tidak terlalu smooth, juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terakhir, pada 2009 kami merekomendasikan untuk dikakukan dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Papua. Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2017 telah menunjuk tiga orang untuk menyiapkan dialog sektoral, untuk membicarakan isu-isu pembangunan di Papua. Khusus pendidikan dan kesehatan.

Jadi rekomendasi dari LIPI ada yang diadopsi, ada yang yang diterima, tetapi ada juga yang tidak diterima. Itu menurut saya sudah sebuah kemajuan. Tetapi tentunya, untuk menyelesaikan permasalahan di Papua masih cerita yang sangat panjang. 

Satu catatan, terkait permasalahan HAM. Sebetulnya, proposal kami mengenai dialog itu agak sedikit berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh tim yang ditunjuk pak Jokowi. Karena tim itu lebih fokus kepada isu-isu pembangunan, sedangkan proposal kami mengatakan, HAM menjadi salah satu sektor yang bisa didiogkan.

Namun, rupanya masih belum ada kesepakatan dalam memahami HAM itu sendiri. Jadi ada kesan kemudian, pemerintah memulai dengan isu-isu yang lebih soft, pembangunan itu yang semua serukan. Sementara HAM dan isu-isu seputar politik, itu kan isu yang berat.

Terakhir, pemerintah menunggu isu-isu pembangunan selesai terlebih dahulu. Ini agak berbeda dengan proposal kami, kami mengatakan tidak perlu menunggu, karena dialoge isu-isu soft bisa dibarengi dengan isu-isu HAM. (

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *