Breaking News

Rasio Penerimaan Pajak Masih Turun, Tax Amnesty Gagal

Oleh karena itu, pemerintah berpendapat mereka yang mengemplang pajak tersebut harus diberikan pengampunan terlebih dahulu atas penggelapan pajak yang dilakukan pada periode-periode yang lalu, agar kemudian dapat membayar pajak sesuai peraturan.
Dengan pengampunan pajak ini, diharapkan rasio penerimaan pajak dapat meningkat menjadi 13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau bahkan 15 persen. Tetapi, faktanya sangat berlawanan.
Rasio penerimaan pajak masih merosot terus dari 10,75 persen pada 2015, menjadi 10,36 persen pada 2016 (sudah termasuk penerimaan tebusan pajak dari Tax Amnesty), dan turun lagi menjadi 9,89 persen pada 2017 (juga sudah termasuk penerimaan tebusan pajak dari Tax Amnesty).
Untuk tahun 2018, selama sembilan bulan pertama 2018, rasio penerimaan pajak masih turun menjadi 9,30 persen. (Lihat gambar)Bahkan sasaran Tax Amnesty yang awalnya adalah warga negara Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri malah juga menyasar ke aset semua warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negeri, termasuk masyarakat kelas menengah dan sederhana.
Semua aset wajib pajak termasuk rumah, mobil dan sebagainya yang belum pernah dilaporkan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negeri di Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sebelumnya harus dilaporkan kembali dan sekaligus harus membayar uang tebusan.
Alhasil, jumlah uang tebusan dari dalam negeri jauh melampaui jumlah uang tebusan yang berasal dari luar negeri. Untuk itupun, rasio penerimaan pajak masih turun.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program Tax Amnesty 2016/2017 tersebut dapat dikatakan gagal total. Apakah dengan kegagalan ini, dengan masih merosotnya rasio penerimaan pajak, berarti masih banyak wajib pajak yang belum patuh membayar pajak seperti yang selama ini dituduhkan oleh pemerintah sehingga diberlakukan Tax Amnesty? Atau, alasan tersebut hanya mengada-ada saja untuk justifikasi Tax Amnesty bagi kepentingan kelompok tertentu yang memang selama ini berhasil menghindari pembayaran pajak?Bagaimana tanggung jawab pemerintah atas kegagalan ini? Apakah ada evaluasi dari DPR? Atau, masyarakat sendiri yang harus mengevaluasinya pada saat pesta demokrasi pada April 2019 mendatang?
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *