Breaking News

Masjid jadi Arena Raup Suara Islam Jokowi dan Prabowo

Esensinews.com – Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 sama-sama didukung kelompok Islam. Masjid bakal menjadi arena pertempuran dalam merebut suara pemilih Islam.

Jokowi, misalnya, memilih Ma’ruf Amin yang merupakan kiai mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dia termasuk tokoh senior dan banyak memiliki murid yang kini juga telah menjadi pemuka agama.

Begitu pula kubu Prabowo-Sandi yang meraih dukungan dari kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni 212, beserta ormas Islam lainnya. Bahkan dukungan para ulama sudah tertoreh hitam di atas putih melalui Pakta Integritas yang ditandatangani Prabowo kala Ijtima Ulama II dihelat.

Banyak pengurus masjid kerap mengundang penceramah spesialis pengkritik pemerintah. Tidak sedikit pula pengurus masjid yang pro pemerintah dengan selalu mengundang penceramah yang senang membeberkan pencapaian atau kinerja pemerintah.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menduga kedua paslon akan mengerahkan tokoh-tokoh Islam untuk meraih suara.

“Pesantren, masjid, majelis taklim akan menjadi domain pertempuran utama merebut pemilih Islam,” ujar Adi saat seperti dikutip CNN Indonesia, Minggu (23/9).

Adi mengatakan meraih simpati umat Islam memang bisa melalui kampanye di tempat-tempat terbuka. Namun karena masing-masing paslon berafiliasi dengan tokoh Islam, maka akan menitikberatkan masjid dan majelis taklim. Meskipun kampanye di tempat terbuka pun tetap tidak ditinggalkan.

Adi menyampaikan saat ini banyak masjid dan pesantren di seantero Indonesia yang terafiliasi dengan elite partai politik. Atau setidaknya, pengurus masjid memiliki hasrat untuk menyalurkan keberpihakan politiknya melalui ceramah. Hal itu tampak dari isi khotbah yang selama ini terdengar.

Kondisi demikian, menurut Adi, akan dimanfaatkan dengan baik oleh tim sukses masing-masing pasangan calon.

“Tanpa dilobi sekalipun, elite agama itu akan mengajak pengikutnya untuk memilih Jokowi atau Prabowo,” kata Adi.

“Di desa atau di kota masjid juga sudah terpola. Apalagi pasca-pilkada DKI Jakarta masjid adalah tempat mengonsolidasi suara umat Islam yang merasa dizalimi,” kata Adi.

Masjid, Arena Pertempuran Jokowi dan Prabowo Merebut SuaraCalon presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan calon wakilnya Ma’ruf Amin. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Modus Gerilya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat larangan kampanye dilakukan di tempat ibadah. Tidak hanya di dalam, kampanye juga tidak diperkenankan dilakukan halaman rumah ibadah. Baik itu kampanye verbal maupun pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, poster dan lain-lain. Semua itu tidak boleh tampak di sekitar tempat ibadah.

Namun, Adi melihat hal itu bukan hambatan bagi para pihak yang berkontestasi. Pasti ada saja langkah yang dilakukan untuk menyiasati larangan.

“Meski ada larangan kampanye di tempat ibadah, namun timses dan capres-cawapres tak kehilangan akal merebut pemilih umat di kantung-kantung suara yang menjadi sumber berkumpulnya pemilih Islam,” ujar Adi.

Adi mengatakan ada beberapa cara yang kiranya bakal ditempuh capres-cawapres beserta timsesnya untuk meraih suara di masjid, pesantren, majelis taklim dan sebagainya. Langkah yang bakal paling sering ditemui, kata Adi, adalah kunjungan capres-cawapres ke masjid.

“Wajar jika dua paslon capres-cawapres sama-sama berkunjung ke masjid yang besar dan banyak jemaahnya dalam waktu yang berbeda,” kata Adi.

Meski hanya berkunjung, Adi menilai jamaah akan melihat siapa yang hadir. Kedatangan tokoh tentu membuat masyarakat merasa senang, apalagi di level desa terpencil.

Capres-cawapres, kata Adi, tetap akan mendapat apresiasi dari masyarakat setempat jika sama sekali tidak mengajak untuk memilihnya sekalipun. Dengan begitu, simpati diperoleh tanpa ada peraturan yang dilarang.

“Meski begitu, kehadiran capres maupun timses di masjid maupun pesantren dipastikan bukan karena lillahi ta’ala. Pasti ada maksud terselubung meraih dukungan,” kata Adi.

“Apalagi dibarengi dengan embel-embel bantuan logistik. Pesan politiknya jelas meski narasinya disamarkan,” lanjutnya.

Masjid, Arena Pertempuran Jokowi dan Prabowo Merebut SuaraCalon presiden Prabowo Subianto menandatangani Pakta Integritas yang diberikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dalam Ijtima Ulama II. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Hal lain yang juga bakal sering ditemui yakni penyelenggaraan kegiatan di lingkungan masjid. Adi mengatakan capres-cawapres tidak selalu harus hadir. Timses atau juru kampanye sudah cukup mewakili.

Mereka juga tidak perlu melontarkan ajakan untuk memilih. Menurutnya, menjabarkan salah satu pasangan calon sebagai pemrakarsa juga sudah cukup meraih simpati masyarakat.

“Acaranya pun beragam bukan hanya berupa pengajian akbar, tapi berupa kegiatan sosial seperti bantuan anak yatim, khitanan massal, maupun bantuan lain berupa pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan aktivitas ibadah mereka,” ucap Adi.

“Selalu saja ada modifikasi kampanye supaya terhindar dari delik panwaslu,” lanjutnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, Pilpres 2019 memang cenderung berbeda dengan sebelumnya.

“Banyak kemudian ulama yang muncul ke depan panggung untuk menyerukan dukungan politik secara terbuka. Kalau dibandingkan 2014, kecenderungan [kampanye di masjid] itu lebih besar sekarang,” ucap Fadhli.

Fadhli lalu mengatakan bahwa banyaknya ulama dalam tubuh tim pemenangan masing-masing paslon bukan suatu masalah. Setiap orang berhak untuk berkontribusi.

Namun, bukan berarti para ulama jadi boleh menghalalkan apa yang dilarang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Ulama tetap harus menghormati larangan kampanye di masjid dan pesantren sebagai tempat pendidikan. Menurutnya, hal itu tidak bisa ditawar meski ulama memiliki masjid maupun pesantren.

“Kalau dalam majelis taklim yang tidak di masjid, ya boleh. Kalau di tempat ibadah, pendidikan, jelas dilarang,” ujar Fadhli.

Fadhli menganggap Pilpres 2019 kali ini akan menjadi tugas berat bagi panitia pengawas pemilu (panwaslu) di level bawah. Terutama karena mesti memantau tempat-tempat ibadah lantaran banyak juru kampanye atau anggota timses paslon yang berasal dari kalangan ulama.

Panwaslu tidak boleh hanya sekadar membeberkan larangan, tetapi juga mesti mengawasi secara langsung ke tempat-tempat yang dilarang untuk berkampanye. Pencegahan dan penindakan mesti diposisikan sama penting.

“Pencegahan juga harus diikuti dengan tindakan tegas. Kalau tidak, benturan fisik akan sangat mungkin terjadi,” kata Fadhli.

 

 

 

Editor : Donny

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *