Esensinews.com – Presiden Amerika Donald Trump hari Sabtu (17/11/2018) terbang ke California untuk melihat secara langsung kerusakan akibat meluasnya kebakaran hutan di negara bagian itu. Ia terbang dari Washington DC dan kembali ke ibukota pada hari yang sama.

“Tidak ada yang pernah mengira ini dapat terjadi,” ujar Trump kepada wartawan setelah berjalan di antara reruntuhan puing-puing akibat kebakaran di kota Paradise, di bagian utara California. “Ini seperti kehancuran total.”

Setidaknya 9.700 rumah hancur, 76 orang meninggal dan lebih dari 1.000 lainnya hilang. Kebakaran yang disebut sebagai “Camp Fire” itu menjadi kebakaran yang paling banyak menelan korban jiwa dalam sejarah California. Lebih dari 5.500 petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api. “Saya kira orang-orang harus melihat kebakaran ini untuk benar-benar memahaminya,” ujar Trump.

Trump ditemani oleh Walikota Paradise Jody Jones, Gubernur California Jerry Brown, gubernur yang baru terpilih Gavin Newsom, dan Kepala FEMA Brock Long.

Trump berjanji kepada para pejabat California itu untuk memberi dukungan pemerintah federal, dengan mengatakan “kita semua akan bekerjasama.” Ia bertekad akan bekerjasama dengan kelompok-kelompok lingkungan hidup untuk mengelola hutan secara lebih baik, dan menambahkan “semoga ini menjadi kebakaran terakhir, karena ini sangat buruk.”

Tetapi ketika ditanya apakah kebakaran hutan ini mengubah pandangannya dengan perubahan iklim, Trump mengatakan “tidak, tidak!” Ia mengatakan ada banyak faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan ini.

Presiden juga mengunjungi sebuah pusat komando di Chico, California, dan memuji para petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamat lainnya. “Anda semua luar biasa!” ujarnya, dan menambahkan “mereka yang berjuang memadamkan api telah bekerja sangat luar biasa.”

Lebih dari satu minggu sejak terjadinya kebakaran yang meluluhlantakkan kota Paradise, api telah melalap lebih dari 590 kilometer per segi wilayah dan baru 50% yang berhasil dipadamkan.

 

 

 

Sumber : VOAIndonesia

 

Esensinews.com – Pasangan ganda putra nomor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo meraih gelar juara Hong Kong Open 2018 setelah di final menaklukn ganda jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda.

Bermain dalam tempo yang cepat, Markus/Kevin tampil dalam performa terbaiknya. Ganda terbaik Indonesia ini  pada pertandingan final di Hong Kong Coliseum ini, Gideon/Kevin tampil dominan dan menang dalam dua gim 21-13, 21-12.

Gim pertama, kedua ganda masih bermain imbang hingga angka 3-3 dan 6-6. Namun Kevin/Gideon kemudian melseat dan unggul 10-6 dna melaju hingga 18-9 sebelum merebut gim pertama 21-13.

Gim kedua berlangsung serupa. Pasangan Indonesia unggul 3-0, 8-6 dan melaju hingga 15-7 sebelum menang 21-12.

Sebelum lolos ke final, pada babak semi final keduannya manaklukan ganda veteran Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Kevin/Gideon menang dalam rubber game 21-14, 18-21, 21-9.

Pekan lalu, Kevin/Gideon juga menjuarai China Open 2018 di Guangzhou dengan mengalahkan ganda China, He Jiting/Tang Qiang 25-27, 21-17, 21-15.

 

 

 

 

Editor : Divon

Esensinews.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon di Provinai Jawa Barat, menargetkan kemenangan telak bagi pasangan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin di Pilpes 2019. DPC-DPC tersebut rata-rata menargetkan kemenangan 60-70 persen untuk Jokowi-Ma’ruf. Selain itu, mereka juga siap memenangkan PDI Perjuangan pada Pileg 2019.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan DPC PDIP Cirebon menargetkan kemenangan besar yakni 60 persen untuk Jokowi – Ma’ruf.

“Semangat kader di Kota dan Kabupaten Cirebon menargetkan 60 persen untuk Pilpres 2019,” jelas Hasto di Cirebon, Jabar, Sabtu (17/11) kepada wartawan usai Rapat Konsolidasi dan Pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 DPC PDIP Cirebon.

Hasto mengapresiasi kesungguhan kader mulai dari Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu dan Cirebon yang dikunjunginya dalam rangkaian Safari Politik Kebangsaan PDIP atas perintah langsung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Hasto berharap target tinggi yang diberikan DPC-DPC tersebut untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf dapat tercapai. “Semoga dan saya berharap target minimal 60 persen tercapai,” ungkap Hasto dilansir dari JPNN.

Karena itu, Hasto meminta kader turun ke bawah. Tiga pilar partai yakni struktur partai, legislatif dan caleg serta eksekutif harus rajin turun ke bawah dan menyapa sampai ke anak ranting.

“Anak ranting adalah ujung tombak. Dalam setiap acara yang dihadiri ketua umum, capres dan cawapres, mereka diberikan kehormatan membacakan dedication of life,” ungkap Hasto.

Dia mengatakan para kader harus menyosialisasikan pasangan Jokowi-Ma’ruf yang berkarakter sebagai pemimpin rakyat, selalu turun ke bawah, tidak mengeluh, dan tak pernah menakut-nakuti masyarakat.

Para kader juga harus kompak dan tidak berkelahi antarsesama terkait persoalan dalam perebutan kursi. “Ingat, berjuang untuk kemenangan partai dan Jokowi-Ma’ruf,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Indramayu, Ruslandi mengatakan sejak pemiou langsung, pasangan capres-cawapres yang didukung partainya tak pernah kalah di Indramayu. Dia pun menargetkan kemenangan 70 persen suara untuk Jokowi-Ma’ruf.

“Targetnya 70 persen. Ini tidak muluk-muluk dan irasional. Mega-Hasyim, Mega-Prabowo, apa pun bisa kami menangkan. Inilah spirit kader-kader banteng Indramayu,” ucap Ruslandi saat Rapat Koordinasi dan Pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 DPC PDIP Indramayu, Sabtu (17/11).

Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat pun yakin target itu bisa tercapat.

“Kalau tak bisa memenangkan 70 persen di sini, keterlaluan,” tutur Djarot dalam kesempatan itu.(boy/jpnn)

https://m.jpnn.com/news/dpc-pdip-menargetkan-jokowi-maruf-menang-besar

Esensinews.com – Pulau Sumatera merupakan salah satu daerah yang pejabatnya menjadi langganan kasus korupsi.

Menurut data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 36 kepala daerah di Sumatera yang pernah jadi tersangka kasus korupsi.

Selain itu, menurut data KPK, ada 86 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sumatera yang pernah berstatus tersangka korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, jumlah tersebut sejak kepala daerah yang pertama kali ditangkap pada 2004, yakni mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.

Beberapa kepala daerah lainnya yang pernah menjadi tersangka, yakni mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Kemudian, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Selain itu, ada juga Gubernur Jambi, Zumi Zola dan mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Adapun, daerah dengan jumlah anggota DPRD yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka adalah DPRD Sumatera Utara. KPK telah menetapkan 50 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka.

“Data itu posisi kasus kepala daerah di Sumatera sebelum operasi tangkap tangan di Pakpak Bharat,” ujar Febri saat dikonfirmasi, Minggu dikutip Kompas.com.

Hari ini, KPK menangkap seorang bupati di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Selain kepala daerah, petugas KPK juga menangkap kepala dinas, pegawai negeri sipil dan pihak swasta.

Sebanyak dua orang ditangkap di Jakarta dan empat orang di Medan.

Diduga, penangkapan bupati tersebut terkait dugaan suap proyek infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat. KPK mengamankan uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan.

 

 

 

 

Esensinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah Sumatera Utara. Hingga kini tim KPK telah mengamankan enam orang termasuk Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu dan kepala dinas.
‎”Ya benar ada giat dini hari tadi di Medan dan Jakarta. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah di Sumatera Utara, kepala dinas setempat, PNS dan swasta,” ungkap Ketua KPK, Agus Rahardjod dikutip Sindonews Minggu (18/11/2018).
Agus menjelaskan, dari total enam orang yang ditangkap, dua diantaranya diamankan di Jakarta. Sedang‎kan empat lainnya termasuk Bupati Pakpak Bharat diamankan di Medan.

Selain enam orang, tim KPK juga turut mengamankan uang ratusan juta rupiah yang menjadi barang bukti transaksi terkait proyek Dinas PU di Pakpak Barat.

“Dari kegiatan ini teridentifikssi dugaan transaksi terkait proyek dinas PU di Pakpak Barat. Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali, dengan nilai ratusan juta. Sebagian dari uang tersebut diamankan tim dan akan dibawa ke Jakarta,” jelasnya.

Sesuai KUHAP, KPK akan waktu menentukan status pihak yang diamankan maksimal 24 jam kedepan.”Hasil secara lengkap akan kami sampaikan melalui konferensi pers. Insya Allah konpers sore/malam nanti,” tutur Agus.
Foto : Tribunnews

Esensinews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai hukum syariah dan sejenisnya merupakan hukum perdata yang tak perlu dirancang menjadi peraturan daerah atau perda syariah. Mahfud mengatakan upaya perancangan itu hanya akan sia-sia.  “Bikin perda hukum perdata itu buang-buang waktu,” kata Mahfud kepada Tempo pada Sabtu malam, 17 November 2018.

Pernyataan Mahfud ini tanggapan atas kontroversi penolakan Perda Syariah oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belakangan berbuntut pelaporan. Ketua Umum PSI Grace Natile dilaporkan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana.

PPMI melaporkan Grace Natalie atas dugaan penistaan agama. Ini berkaitan dengan pernyataannya yang menyebut bahwa PSI tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti perda syariah dan perda injil.

Perda, kata Mahfud, memang tak seharusnya memuat peraturan keagamaan yang sangat pribadi, misalnya beribadah. Sebab, di era yang sudah bebas beribadah seperti sekarang, orang tak perlu diatur dalam sembahyang. “Misalnya orang harus rajin salat, tidak usah diperdakan. Orang harus berpuasa, harus sopan, kan tidak usah diatur itu.”

Mahfud menilai hal itu sama dengan hukum-hukum lain, seperti hukum adat atau agama yang berlaku di Bali. Menurut Mahfud, hukum agama yang diperdakan tak ada gunanya. Selain itu, berpotensi menimbulkan diskriminasi. Namun, Mahfud berseloroh, lain halnya bila perda syariahdibuat untuk kepentingan kampanye.

 

 

 

 

Sumber : Tempo.co

Esensinews.com – Sulawesi Utara (Sulut) sangat dikenal dengan hasil perkebunan seperti kelapa, pala dan cengkih. Tapi, akhir-akhir petani melapa harus merana dan gigit jari pasalnya harga di pasaran terus menukik tajam.

Padahal, Sulut lumbungnya kelapa. Menyikapi stabilitas harga yang amburadul itu, Anggota DPR RI dan juga Caleg DPR Marhanny Pua menyoroti lemahnya kebijakan dan regulasi pemerintah.

“Antara selling power and buying power perlu balance, lobi ke pemerintah pusat harus di lakukan terarah dan kontinyu. Kasihan petani kelapa kita padahal ini menjadi komoditas unggulan Sulut,” kata Marhanny.

Dia pun menyarankan agar ada tim khusus yang melobi kementerian terkait. “Justru tak masuk akal jika harga terus-terusan anjlok, bagaimana nasib petani kita,” ucap Marhanny yang dikenal begitu getol memperjuangkan nasib petani.

Dia pun mempertanyakan bagaimana petani bisa hidup dengan harga Rp5.400 per kilogram. “Di pasaran kelapa begitu dicari selain dijadikan oil bisa juga dikomsumsi di restoran-restoran seperti kelapa muda. Jadi tinggal policy atau kebijakan seperti apa yang akan dilakukan,” kata dia.

Dirinya berharap harga ini dapat teratasi mengingat hari raya natal sudah dekat. Dan ini bisa membantu para petani kelapa khususnya.

 

 

 

 

Editor : Divon

Esensinews.com – Utang Luar Negeri Indonesia terus tumbuh di akhir kuartal III-2018. Posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal III-2018 tercatat US$ 359,8 miliar atau Rp 5.397 triliun (Asumsi Kurs US$ 1 = Rp 15.000).

Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 179,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 180,6 miliar.

“ULN Indonesia pada akhir kuartal III-2018 tersebut tumbuh 4,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,7% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah, di tengah meningkatnya pertumbuhan ULN swasta,” ungkap Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya, Jumat (16/11/2018).

Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Jadi Rp 5.397 T!Foto: Bank Indonesia – CNBC Indonesia

Sementara, posisi ULN pemerintah pada akhir Kuartal III-2018 tercatat US$ 176,1 miliar (Rp 2.641,5 triliun) atau tumbuh 2,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,1% (yoy).

Selain tumbuh melambat, posisi ULN Pemerintah tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada akhir kuartal II-2018 karena turunnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing. Hal ini turut dipengaruhi oleh kondisi pasar SBN dalam negeri yang terimbas tingginya ketidakpastian global.

Sementara, BI menjelaskan posisi ULN swasta pada akhir kuartal III-2018 tumbuh 6,7% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,8% (yoy). ULN swasta tersebut terutama dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.

“Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,7%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya,” tulis BI.

BI memandang, perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal III-2018 yang tercatat stabil di kisaran 34%.

“Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,8% dari total ULN. Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup BI dalam keterangannya.

Esensinews.com – Total utang pemerintah pusat per Oktober 2018 mencapai Rp4.478,5 triliun, naik tipis dari realisasi September 2018 yakni Rp 4.416,3 triliun, namun melesat dibandingkan Oktober 2017 yang hanya Rp 3.893,6 triliun.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaara (APBN) KiTa periode Oktober 2018, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun pemerintah menambah utang sebesar Rp 584,9 triliun.

Dikutip dalam laman resmi Kementerian Keuangan, Sabtu (17/11/2018), utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 833,9 triliun dan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.644,6 triliun.

Utang yang berasal dari pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Namun, komposisi terbesar pinjaman berasal dari pinjaman luar negeri yang mencapai 18,62% dari total pinjaman.

Data tersebut menunjukkan, total pinjaman luar negeri mencapai Rp 833,9 triliun, terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 334,6 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp 446,9 triliun, dan pinjaman komersial mencapai Rp 46 triliun.

Sementara itu, utang yang berasal dari penerbitan SBN terdiri dari SBN dalam denominasi rupiah dan denominasi valas yang masing-masing mencapai Rp 2.570,5 triliun dan Rp 1.074,1 triliun.

Berikut rincian utang dalam bentuk SBN:

Denominasi rupiah

  • Surat Utang Negara Rp 2.149,6 triliun
  • Surat Berharga Syariah Negara Rp 420,8 triliun

Denominasi Valas

  • Surat Utang Negara Rp 838,1 triliun
  • Surat Berharga Syariah Negara Rp 236 triliun.

Pemerintah menegaskan akan terus menjaga pelaksanaan kas keuangan negara tahun ini tetap kredibel, yang tercermin dari semakin kecilnya defisit anggaran pemerintah.

“Sampai Oktober defisit anggaran belanja pemerintah mencapai 1,60% dari PDB [produk domestik bruto, masih lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN 2,19% dari PDD,” tulis dokumen APBN KiTa.

 

 

 

Sumber : CNBCIndonesia

Esensinews.com – Jumlah serangan yang dilakukan para ekstremis sayap kanan di AS telah meningkat tajam dalam satu dasawarsa terakhir, kata sebuah laporan baru.

Laporan yang dirilis pekan lalu oleh Pusat bagi Studi Strategis dan Internasional (CSIS), mendapati bahwa serangan-serangan ini terjadi antara 2016 dan 2017.

Riset CSIS itu juga menyebutkan beberapa insiden, seperti contohnya, serangan bom pipa baru-baru ini yang menarget beberapa politisi Demokrat dan para pengkritik Presiden AS Donald Trump, serta penembakan massal pada Oktober di sebuah sinagoge di Pittsburgh yang menewaskan 11 orang.

“Ada beberapa faktor yang mendorong maraknya ekstremisme sayap-kanan di AS,” kata Seth Jones, penulis laporan itu, kepada VOA.

“Pertama adalah meningkatnya penggunaan internet dan media sosial oleh kelompok-kelompok kanan-jauh seperti Neo-Nazis, ‘sovereign citizens’ dan lainnya. Kedua, adalah kaitan antara kelompok-kelompok ini dan orang-orang di luar negeri, terutama di Eropa, di negara-negara seperti Jerman, Ukraina, Italia dan bahkan Inggris,” kata Jones menambahkan dilansir VOA.

‘Sovereign citizens’ merujuk pada kelompok-kelompok yang merencanakan serangan terhadap target-target pemerintah, rasial, agama dan politik di AS.

“Faktor ketiga adalah beberapa perkembangan politik di AS. Peningkatannya dimulai sebelum presiden sekarang ini berkampanye dalam pilpres, tapi jelas ada peningkatan dalam sekitar dua tahun belakangan. Dan sepertinya banyak orang yang setidaknya merasa lebih berani.” kata dia.

Antara 2007 dan 2011, jumlah serangan yang dilakukan para ekstremis sayap-kanan paling banyak lima per tahun. Pada 2012, angkanya naik menjadi 14 dan tingkat yang serupa terjadi antara 2012 dan 2016. Tapi jumlahnya melonjak menjadi 31 pada 2017, menurut laporan CSIS tersebut.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.