Lucius Karus Nilai Peran DPD Kian Kerdil

Esensinews.com – Sejauh ini fungsi dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak jelas seperti apa. Pasalnya selama ini mereka dianak-tirikan.

Menyikapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, selama ini peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih kurang optimal.

Lebih lanjut Karus menjelaskan, peran DPD semakin “kerdil” karena belum maksimal menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan daerah.

“DPD tidak siap melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi. Mereka (DPD) lebih asyik dengan kepentingan pribadi daripada menjalankan perwakilan daerah,” kata Lucius kepada esenisinews.com  Rabu (31/10/ 2018).

Untuk itu, DPD perlu berinisiatif untuk memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

“DPD bisa melakukan sesuatu yang menggerakkan elemen masyarakat atau menyampaikan hasil kajian atau pertimbangan kepada publik,” ujar dia.

Dia pun menyarankan lembaga ini melakukan pembenahan serius dan komprehensif.

“Kewenangan yang penuh terhadap DPD untuk memutuskan kebijakan tertentu terkait dengan daerah,” ucap Lucius.

Dia pun menyoal bagaimana peran DPD yang sangat lemah jika dibandingkan DPR.

Apalagi, sejak berdiri pada 2004, DPD hanya berkutat dan mengutamakan fungsi legislasi, yang justru tumpang tindih dan bersaing dengan fungsi DPR.

Dia menjelaskan agar DPD membuat dirinya sebagai fotocopy DPR lalu orang merasa lembaga ini (DPD) menjadi tidak penting untuk didukung.

“DPD yang ada sekarang ini harus menyiapkan kondisi berupa upaya serius untuk menunjukkan kepada khalayak publik mereka layak dipercaya. Mereka harus hadir dalam isu-isu terkait kepentingan rakyat,” tegasnya

0Shares

goeh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wapres Minta UU Pesantren dan Pendidikan Agama Dibuat Bukan untuk Mengekang

Rab Okt 31 , 2018
Esensinews.com –  Belum lama ini muncul RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Tentu saja, hal ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya pasal Sekolah Minggu. Wakil Presiden Jusuf Kala (JK) meminta agar UU dibuat bukan untuk mengekang ibadah. “Semua agama mempunyai cara untuk pendidikan, kalau Kristen/Katolik itu Sekolah Minggu untuk anak-anak. Kita […]