Tolak RUU Pertanahan yang Melanggar Konstitusi

Oleh : Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik Dan Perlindungan Konsumen

 

Tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam hidup ini selain air dan api. Tanpa tanah maka manusia akan mempunyai kesulitan dalam berpijak, berusaha, dan bermukim. Maka, semua tanah di dunia ini pada awalnya dikuasai oleh negara dan digunakan secara bersama sama. Dalam perjalanannya sedikit demi sedikit tanah dikuasai oleh privat maupun sekelompok orang melalui hak pengalihan, maka tanah kemudian menjadi salah satu komoditi yang rawan terhadap sengketa antara negara dengan individu/kelompok maupun antarindividu/kelompok itu sendiri.

Untuk optimalisasi penggunaan tanah harus diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang holistik dan kuat. Kemunculan RUU Pertanahan melalui inisiatif DPR, salah satunya dimaksudkan supaya ada keseimbangan tata guna tanah, sehingga tanah dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat dan negara. Upaya DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi II untuk membuat RUU Pertanahan perlu diapresiasi oleh publik.

Sesuai dengan perintah UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebelum dilakukan pembahasan lanjut, setelah menerima naskah RUU Pertanahan hasil Rapat Paripurna I di DPR, dalam waktu 60 hari pemerintah harus mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang berisi pelimpahan wewenang Presiden kepada para pembantunya untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Pertanahan serta pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Kementerian yang ditunjuk Presiden melalui Surpres harus Kementerian yang terkait dengan tanah, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sebagainya.

Sayangnya Kementerian yang menggawangi kehutanan, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak tercantum dalam Surpres RUU Pertanahan. Ini sebuah keanehan terstruktur dan harus dicari penyebabnya. Patut diduga ada pembisik busuk ke Presiden, sehingga KLHK tidak tercantum dalam Surpres. Coba kita analisis singkat apa yang sebenarnya terjadi pada RUU Pertanahan supaya tidak menjadi UU yang sesat dan merugikan bangsa ini.

Pelanggaran Tupoksi Kementerian

Memang agak mengejutkan ketika ternyata KLHK tidak tercantum dalam Surpres RUU Pertanahan. Sementara, menteri yang dimaksud dalam RUU Pertanahan hanyalah Menteri ATR/BPN yang tupoksinya tidak mengurusi hutan. Urusan sektor kehutanan merupakan tupoksi KLHK. Jadi ini merupakan sebuah keanehan yang terstruktur dan tampaknya disengaja untuk menjauhkan peran KLHK dalam proses menjaga, mengelola, dan mengembangkan lahan hutan untuk kesejahteraan rakyat. Penggagas RUU Pertanahan lupa bahwa ada UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang harus dipertimbangkan oleh pembuat RUU Pertanahan.

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011, sebuah RUU tidak boleh bertentangan dengan UUD 45, TAP MPR, dan UU Teknis lain yang setara. RUU Pertanahan dan DIM yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu RUU Pertanahan ternyata juga bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Patut diduga penyusun RUU Pertanahan juga belum melakukan harmonisasi antarsektor sesuai dengan perintah UU No. 12 Tahun 2011.

RUU Pertanahan mengatur pendelegasian wewenang Presiden tentang pengaturan sumber daya alam dan pertanahan hanya kepada satu menteri, yaitu Menteri ATR/BPN. Lalu, bagaimana dengan KLHK yang selama ini tupoksinya adalah mengatur tanah yang berbentuk hutan? Akibatnya, kendali Presiden atas kewilayahan seperti tanah, tata ruang, sumber daya alam atau hutan menjadi terbatas.

Pasal 4 ayat (2) RUU Pertanahan, mengatakan: Presiden selaku Kepala Negara memegang kekuasaan untuk melaksanakan Hak Menguasai Negara atas Tanah. Lalu, pada ayat (3) berbunyi: Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Menteri.  Menteri yang dimaksud adalah Menteri ATR/BPN. Artinya, telah terjadi reduksi paksa kewenangan Presiden atas perintah UU Pertanahan.

Persoalan lain muncul sebagai akibat adanya RUU Pertanahan Pasal 73. Pasal ini bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, di mana kegiatan perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan hutan harus mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan (KLHK), sementara yang dimaksud dengan menteri di RUU Pertanahan adalah Menteri ATR/BPN. Akibatnya, semua program rehabilitasi hutan yang selama ini telah menjadi program Kabinet Kerja akan terganggu, bahkan berhenti.

Pasal lain yang membuat RUU Pertanahan bermasalah adalah Pasal 88, di mana akan banyak program Kabinet Kerja yang sudah dijalankan selama empat (4) tahun ini juga akan terganggu atau terhenti. Seperti, program perhutanan sosial, program reforma agraria kehutanan, dan program penataan sawit sesuai maksud dari Inpres Moratorium Sawit karena harus dilakukan penetapan batas dan pengukuran dalam rangka pendaftaran.

Demikian pula pada sektor pertambangan dan perkebunan. Semua izin pertambangan yang telah diterbitkan akan terkena ketentuan penetapan batas dan pengukuran serta pemetaan dan ketentuan wajib daftar. Hal ini dipastikan akan membebani APBN, masyarakat, dan dunia usaha melalui tambahan pembiayaan yang tidak perlu.

Langkah yang Harus Dilakukan

Untuk menghindari pemerkosaan tanah hutan lebih lanjut, sebaiknya Menteri LHK bersurat kepada Menteri Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet supaya KLHK dimasukkan dalam Surpres RUU Pertanahan. Tanpa masuknya KLHK dalam Surpres dapat dipastikan pasca disahkannya RUU Pertanahan akan banyak lahan hutan (apapun jenisnya) berubah fungsi menjadi perkebunan, pertambangan, termasuk lahan hutan yang terbakar. Tidak ada lagi normalisasi hutan terbakar karena lahan hutan yang terbakar akan segera dialihfungsikan dan diekspoitasi secara brutal.

Sementara itu di areal hutan tropis Indonesia mengandung banyak mikro-organisma yang sangat berharga bagi kehidupan dan kesehatan manusia masa datang yang tidak dipunyai oleh bangsa lain. Mikro-organisma merupakan harta karun masa depan bangsa Indonesia yang tak ternilai dan harus diselamatkan setelah semua hasil hutan habis dieksploitasi dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa ini.

Untuk menghindari munculnya berbagai masalah di kemudian hari atau tidak berfungsinya UU Pertanahan, ada baiknya DPR dan pemerintah menunda pembahasan lanjut RUU Pertanahan. Meskipun langkah penundaan ini akan menghentikan sementara pembahasan RUU Pertanahan antara Panja dengan pemerintah, namun langkah ini akan membuat RUU Pertanahan lebih bermanfaat bagi bangsa ini ke depan. Jangan sampai para anggota Panja dan pejabat Kementerian/Lembaga yang ada di Surpres menjadi tertuduh penghancuran sumber daya alam dengan dalih apapun.

 

 

0Shares

goeh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bupati Minahasa Ajak Generasi Muda Miliki Revolusi Mental

Sel Okt 30 , 2018
Esensinwws.com – Bupati Minahasa Royke Octavian Roring bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara peringatan ke-90 Sumpah Pemuda di Halaman Kantor Bupati, Senin (29/10/2018). Dalam sambutannya mantan Asisten III Pemprov Sulut ini mengatakan  beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di hari bersejarah tersebut. “Bangun Pemuda Satukan Indonesia” merupakan tema yang […]