Kembali ke Sistem Demokrasi

Penulis : Ben Senang Galus (Penulis Buku, Pengamat Politik)

 

Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, demokrasi yang kini berjalan di Indonesia sudah berhasil dalam tataran pengertian elektoral atau pemilihan, tetapi belum menyentuh substansi pengertian demokrasi. Secara substantif belum terlihat pemerintah berjalan secara efektif sebagai hasil kerja demokrasi itu. Presiden terpilih berasal dari partai koalisi. Akibatnya, proses politik tak mampu menghasilkan kepemimpinan yang kuat.

Berkaca dari pemikiran ini, kita teringat dengan filsuf Montesqueiu yang mengatakan, “bahwa hukum itu untuk rakyat”. Demokrasi bekerja untuk rakyat, dan ilmu politik tidak hanya mengenal demokrasi prosedural (elektoral), namun juga proses demokrasi sebagai sesuatu yang substansial.

Sistem demokrasi yang kita anut sekarang membuat negara makin buas.  Mengapa negara makin buas? Karena dihuni oleh elit yang rakus. Dalam tindakannya, elite yang rakus selalu mau agar semuanya dimiliki dan diendus. Di negara yang rakus, publik menjadi privat; umum menjadi khusus; gotong-royong menjadi gotong-nyolong.

Privatisasi kekuasaan adalah ciri khas negara post-kolonial. Negara yang terlepas dari mulut buaya tetapi masuk ke mulut harimau. Respublika menjadi resprivata. Personalisasi via pesona. Itulah potret negara post-kolonial yang menyetubuhi demokrasi liberal. Hasilnya, hanya dua anak biologisnya: krisis dan ketimpangan (crisis and social discrepancy).

Krisis adalah metode kapitalis mengakumulasi kapitalnya. Ketimpangan adalah cara kapitalis mempertahankan kapitalnya. Beberapa riset menunjukkan, sembilan dari sepuluh negara post-kolonial yang mengimani demokrasi liberal, kolaps ekonominya karena krisis tak berkesudahan. Delapan dari sepuluh negara post-kolonial yang menyetubuhi demokrasi liberal, banjir kaum miskin tak berpreseden dan tumbuh langka konglomerat.

Di sini, nalar publik mati. Kewenangan negara defisit. Kewarasan pejabat punah. Kemerdekaan bangsa pupus. Banjir asap, telenovela MKD, drama papa minta jatah/saham dan lain-lain jelas menunjukkan bahwa pemerintah (Presiden) tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat untuk mengeksekusi setiap kebijakan publik yang bersendi kewarasan publik.

Kewenangan eksekusi ini sudah ditentukan oleh kekuatan korporasi yang membiayai Presiden sebelum dan sesudah berkuasa via pemilu. Intervensi korporasi dalam kebijakan publik dengan pasti telah menempatkan posisi Presiden (sebagai kepala negara) pada keadaan lunglai, loyo, dan impoten (baca buku saya Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi (The Political Economy of The Rent Seeking Society, Beta, 2017)

Karya besar Montesqueiu “The Spirit Of Law”menjadi hal penting yang kemudian dijabarkan beberapa negara di dunia dengan menganut metode empiris induktif dan komparatif. Negara seperti Inggris, Thailand, negara di Eropa seperti Norwegia, Denmark menganut konsep yang disampaikan, yaitu pentingnya konteks dalam memahami fenomena sosial.

Praktik demokrasi sesungguhnya tidak berhenti pada soal elektoralisme. Ilmu politik mengenal adanya demokrasi substansial, yang berarti tidak sekedar pemenuhan hak-hak sipil (civil right) sekaligus adanya effective governance.

Sebagai contoh, kini belum ada grand policydalam konstitusi dan terjadi inkonsistensi aturan perundang-undangan. Belum ada grand policy dalam konstitusi. Lembaga terlalu banyak, usul saya Departemen itu jadi kantor sekretariat. Menteri seluruhnya ada di kantor presiden, untuk hindari konsistensi, itu yang dilakukan Amerika Serikat.

Barangkali kita sepakat soal perlunya kepemimpinan yang kuat (strong leadership) dalam negara demokrasi. Pemimpin itu punya posisi penting yang mampu memberikan inspirasi. Ia mencontohkan, proklamator Soekarno, Nelson Mandela, Nixon yang mampu menginspirasi bangsa Indonesia dan dunia yang memiliki dignity.

Problema kelembagaan bermuara pada akar persoalan, yaitu belum munculnya kepemimpinan yang kuat. Dicontohkannya, pengelolaan di sektor kehutanan, banyak dimensi kepentingan terlibat. Disebutkannya, UU Kehutanan yang ada, inkonsisten dengan UU Pemerintahan Daerah, juga kepentingan bidang lingkungan hidup, pariwisata dan pertambangan. Semua mengatur hal yang sama dan merasa berkepentingan. Ada hutan, di sana pertambangan, pariwisata terlibat, lalu pemerintah daerah berkepentingan, itu rumit dan problematis.

Sistem demokrasi kita di Indonesia membuat Pemerintahan tidak efektif,  terjadi akibat lembaga kepresidenan tumpang kacau balau. Menteri saat ini, memiliki otonomi yang luar biasa. Kabinet yang terbentuk tidak sepenuhnya berada dalam kontrol Presiden, karena juga mendapat pengaruh Ketua partai politik. Beda dengan Amerika, yang seluruh Menteri berada di Gedung Putih. Kabinet itu termasuk security council, semua kebijakan disana, dan berada dalam kontrol kantor kepresidenan.

Sehingga bagi saya, demokrasi kita saat ini lebih pada demokrasi fosil. Oscar Ameringer, penulis dan aktivis sosialis turunan Jerman di AS, menulis: “Politics is the fine art of getting votes from poor people and campaign funds from the rich, by promising to protect one from the poor”. (Politik adalah seni halus mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan menjanjikan melindungi satu dari orang miskin).

Politisi busuk tidak pernah berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, yang ada dalam benaknya ialah  bagaimana menjegal lawannya dan dari lawannya itu ia mendapatkan kekuasaan atau merebut kekuasaan tanpa etika dan moral politik.

0Shares

goeh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

BEI Panggil Manajemen Grup Lippo Terkait Kasus Suap Meikarta

Kam Okt 18 , 2018
Esensinews.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil manajemen Grup Lippo terkait dengan kasus suap yang menjerat salah satu proyeknya yakni Meikarta. “Bursa merencanakan undangan hearing secepatnya pada hari ini, karena sesuatu dan lain hal, Perseroan selanjutnya dijadwalkan hearing besok jam 14.00,” kata Direktur BEI I Gede Nyoman Yetna, Rabu (17/10/2018). Nyoman mengatakan, […]