Breaking News

Presiden Jokowi Minta Dana Stimulan Rp1,1 Triliun untuk Korban Bencana di Lombok Dipercepat

Esensinews.com – Presiden Jokowi meminta pencairan dana stimulan kepada para korban bencana gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat dipercepat. Hal tersebut berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Dana stimulan sebesar Rp1,1 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan kembali, sekitar tujuh ribu rumah yang rusak, mulai dari rusak berat, sedang, hingga ringan.

Terkait berbelit-belitnya teknik prosedur dalam hal pencairan dana stimulan mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya, untuk mencairkan dana, ada 17 syarat yang harus dipenuhi. Namun kini, atas perintah Presiden, persyaratan tersebut dipangkas menjadi satu syarat.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, kejelasan pihak penerima dan penggunaan uang merupakan hal mutlak yang harus dikawal oleh tim pengawas, yang terdiri dari tim teknis, tim pendampingan masyarakat, fasilitator dan pokmas.

“Jadi pemerintah sudah menyalurkan dana Stimulan. Total semua Rp 1,1 Triliun untuk rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Permasalahannya sekarang, bagaimana masyarakat bisa mencairkan secepatnya. memang ada peraturan akuntabilitas yang harus dipenuhi. Percepatannya adalah cukup dengan mengisi satu formulir, dengan satu formulir itu bisa langsung dicairkan. lalu bagaimana akuntabilitasnya? Di dalam formulir disitu disebutkan bahwa persyaratan-persyaratan akuntabilitas akan dipenuhi kemudian,” kata Willem kepada sejumlah wartawan ketika ditemui di Istana, Senin (15/10/2018).

Lebih lanjut Willem menuturkan, jika ada penyalah gunaan dana, maka penerima harus mengembalikan dana yang diterima.

“Maka itu ada mekanisme pengawasannya. jadi ada tim pendamping masyarakat, tim teknis, ada fasilitator. Yang satu lagi ya Pokmas itu,” tambah Willem.

B3.erbagai bantuan fisik yang diterima BNPB kata dia, baik dari dalam maupun luar negeri untuk menangani situasi darurat pasca bencana, nantinya akan diurus dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

 

Editor : Divon

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *