Breaking News

Alamak! Dana Sertifikasi Rp 9,4 Miliar di Aceh Utara Belum Disalurkan

Esensinews.com – Dana Sertifikasi Guru tahun 2015 sebanyak Rp 9,4 Milyar sampai kini belum dilakukan pencairan.

Padahal, awalnya dijanjikan dibayar pada awal Mei 2018 lalu, seperti yang pernah disampaikan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, Hamdani dalam pertemuan perwakilan guru didampingi pengurus Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan BPKK difasilitasi Komisi E DPRK aceh utara di gedung dewan setempat, Selasa(17/4/18).

”Mereka berjanji didepan wakil rakyat dan itu sudah menjadi komitmen dan yang menyatakan disitu hadir dari Dinas Pendidikan dan BPPK yang diwakili oleh pak Zulkarnaini dan Hamdani,” terang Yursal Ketua Kobar- GB Aceh Utara seperti dilansir dari negaraonline.com Rabu (12/9/18).

“Insya Allah akan cair pada bulan Mei bahkan kita usahakan awal mei malahan,” ucap yursal meniru kata- kata janji mereka di depan wakil rakyat waktu itu.

Dia menambahkan, mereka merasa dikhianati dan ini didengar oleh wakil rakyat, DPR itu seharusnya memberi presul persoalan ini, yang sudah ada dihadapan mereka.

“Rakyat sudah mengadu ke wakilnya, nah ketika itu diingkari, seharusnya wakil rakyat yang harus berbicara” terang Yursal.

Waktu itu uang sudah ada Rp 7.8 Milyar, tapi kenapa tidak dibagikan saja dan kenapa harus menunggu sisa transfer dari Pusat, toh! ken bisa dibagikan apa yang ada dulu, tanya yursal?

Muhammad Nur salah satu guru di Aceh Utara mengeluh terkait keterlambatan pembayaran dana sertifikasi 2015 lalu.

“Ya kami merasa kecewa , seharusnya dibayar tepat waktu, kan tau bagaimana keadaan para guru sekarang, jadi dengan lambatnya pembayaran ini, juga sangat berpengaruh dengan kinerja kami,” ucap M Nur.

Sementara itu, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara Rusmin mengatakan, keterlambatan ini dikarenakan lambatnya turun SK dari pusat jadi kita tidak bisa melakukan amprahan .

”Kemarin memang kita mau ambil kebijakan langsung mau kita bayar, cuma saat Rakor di Batam dengan tim kementerian, mereka bilang tidak bisa karena tidak diterima dalam aplikasi, laporan tidak akan diterima selama belum ada SK,” terang Rusmin.

”Jadi kalau kami bayar pun kemarin bulan Mei, tetap saja dianggap belum dibayar karena tidak ada di aplikasi dan tidak diterima sebagai laporan realisasi ,dan dianggap uang masih ada di kas, makanya tidak kita bayar kemaren,” ucap Rusmin.

 

Editor : Donny

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *