Breaking News

Pemerintah tak Boleh Kompromi dengan Korupsi

Oleh : Prof Frans Winarta (Ketum Peradin)

Pemberantasan korupsi dan mempertahankan NKRI adalah 2 hal terpisah yang nuansanya lain sama sekali. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Jokowi tidak boleh kompromi, karena di situlah kekuatan Jokowi sampai sekarang yang tidak bisa diserang lawan-lawannya.

Kesederhanaan gaya hidup dan merakyat, jadi kekuatan beliau. Sampai banyak pujian atas prestasi dan kesungguhannya membangun Indonesia.

Papua dan Aceh merupakan wilayah atau provinsi terlantar. Selama ini pembangunan di sana dianggap penting. Ini justru memperlihatkan kesungguhan pemerintah Jokowi. Sehingga, tidak perlu ragu membersihkan aparat korup di sana. Alokasi dana otsus ini justru perlu diawasi dan dikawal pemeritah, jangan sampai bocor.

Tidak disangka perjuangan melawan korupsi dan pemberantasannya begitu lama, karena sendi-sendi kelembagaan demokrasi di RI sudah lama rusak baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sudah tercemar selama ini. Diperlukan waktu untuk melakukan pembenahan, dan generasi baru perlu ditunjang integritas yang selama ini absen.

Tidak ada jalan lain dana otsus harus diawasi, dan jangan biarkan Otsus dikorup tikus-tikus itu. Ganyang dan kremus koruptor. Dunia dan rakyat Indonesia akan mendukung penuh aksi memberantas korupsi.

Pengawasan otsus memang harus diperkuat, tidak boleh ada kompromi dengan koruptor dalam pengawasannya. Sekarang mungkin masih ada yang kompromi dengan koruptor. Onward no retreat. Dengan good governance, NKRI akan utuh dan bertahan, bukan sebaliknya.

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *