Esensinews.com – Sejumlah penolakan terus terjadi terhadap Gerakan #2019GantiPresiden. Pro dan kontra pun tak terhindarkan di lapangan. Ada yang menilai gerakan ini tidak hanya mengandung unsur politik di dalamnya. Lebih dari itu, gerakan yang dilakukan secara masif itu juga dianggap dapat mencederai kerukunan di tengah masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, deklarasi tagar tersebut di beberapa tempat seakan-akan menjadi bentuk kampanye terselubung bagi salah satu bakal pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pemilu 2019.
“Gerakan tagar #2019GabtiPresiden ini memiliki motivasi politik. Saya kira bohong kalau tidak ada kepentingnan politik di dalamnya. Kepentingan politik di hashtag ini mereka menggunakan celah waktu dari sejak munculnya tagar sampai dengan jadwal kampanye 23 September. Kelompok tersebut ingin memanfaatkan momentun dan waktu yang sebenarnya itu sudah diatur dalam Peraturan KPU,” kata Karyono di Jakarta, Sabtu (8/9/2018).
Disisi lain ia mencap Gerakan #2019GantiPresiden sudah masuk ke dalam wilayah ancaman negara. Kelompok pengusung tagar tersebut beralasan masyarakat memiliki hak untuk mengutarakan pendapat. Hak itu memang dijamin dalam UUD pasal 28E ayat 3. Ini juga kata Karyono, pandangan mereka tentang penggantian kepala negara juga mencederai perasaan orang lain.
“Jadi, mereka yang tergabung dalam gerakan itu juga harus paham adanya batasan dari kebebasan berpendapat sesuai dengan UUD pasal 28J ayat 2,” tutur dia.
Selanjutnya Karyono berpendapat, gerakan #2019GantiPresiden secara jelas telah melakukan mobilisasi massa aksi terbuka secara terstruktur dan sitematis. Berbeda dengan kelompok pengusung #2019TetapJokowi yang dinilainya hanya sebatas menggulirkan wacana publik semata.
“Jika sudah masuk pada ranah melibatkan massa yang dilakukan di berbagai daerah secara terencana, ini menimbulkan permasalahan, juga dapat menimbulkan gesekan sosial,” jelasnya.
