Jokowi Dukung Polisi Terkait Penghadangan #2019GantiPresiden

Esensinews.com – Beberapa kegiatan di beberapa daerah terkait pemilihan presiden (pilpres) yakni gerakan #2019GantiPresiden mendapat tanggapan beragam dari masyarakat begitu pula Presiden Joko Widodo.

Orang nomor satu di negeri ini mengatakan, Indonesia memang adalah negara demokrasi yang menjunjung prinsip bebas berkumpul dan berpendapat.

“Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai menghadiri pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

“Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi,” kata dia.

Lebih lanjut jelasnya, proses-proses pencegahan terhadap konflik sudah menjadi tugas aparat kepolisian.

“Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan,” tutur mantan Walikota Solo ini.

Jokowi kembali menegaskan, ada aturan yang harus diikuti dalam berdemokrasi, berpendapat, dan berserikat.

“Jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial, itu juga harus kita hargai,” ungkap dia.

Pekan lalu, dua aktivis gerakan #2019GantiPresiden mendapat penghadangan saat akan melakukan deklarasi. Neno Warisman dihadang saat ia akan mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden di Riau, Sabtu pekan lalu.

0Shares

goeh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ini Alasan Kapolri Tito Karnavian Melarang #2019GantiPresiden!

Ming Sep 2 , 2018
Esensinews.com – Tak diizinkanya sejumlah kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa wilayah oleh pihak kepolisian ternyata ada alasannya. Lantaran ini sudah diatur dalam pasal 6 Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. “Di antaranya tidak mengganggu ketertiban publik kemudian mengindahkan etika dan moral. Artinya, tidak boleh […]