Esensinews.com – Langkah tegas diambil Kementerian Agama (Kemenag) dengan mencabut izin operasional Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) atau biro perjalanan umrah. Hal tersebut dilakukan apabila terlibat dalam kasus 116 WNI tanpa visa haji yang digerebek dan diamankan pihak keamanan Saudi, di Misfalah, Mekkah, Arab Saudi seperti dikutip sindonews.com Jumat (27/7/2018).
Menanggapi hal itu, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali menjelaskan, Kemenag akan berkoordinasi lintas sektoral untuk mengungkap kasus tersebut. “Jika WNI terbukti menggunakan visa umrah dan melebihi izin tinggal (overstay), maka akan kami lacak hal tersebut merupakan kesalahan PPIU atau jamaah,” kata Nizar Ali di Kantor Daker Mekkah di kawasan Syisyah, Mekkah, Arab Saudi.
Selanjutnya Nizar didampingi Kabiro Humas Data dan Informasi Mastuki menegaskan kalau kesalahan PPIU akan dicabut izin operasionalnya.
“Pihaknya akan meminta data-data dari Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah guna mengungkap sejauhmana keterlibatan PPIU. “Jika memang ada unsur kesengajaan dari PPIU, tidak ada cara lain, kita cabut izinnya,” ungkapnya.
Karena itu tutur dia, bisa jadi realitanya PPIU memberangkatkan 100 orang dan yang pulang hanya 90 orang. “Dari sana kita bisa melacak laporannya melalui Sipatuh (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Umrah dan Haji Khusus),” terangnya.
Dilaporkan sebelumnya, Konsul Jenderal RI Jeddah Hery Saripudin mengaku belum bisa menyebutkan siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap 116 WNI yang digerebeg polisi Arab Saudi tersebut. Menurutnya, hal itu akan ditindaklanjuti oleh tim yang ada di Tanah Air. “Ini terus terang saja, mengenai siapa yang menggerakkan ini, jadi ada tindak lanjutnya di Tanah Air. Kami, insyaallah kami dibahas di Tanah Air,” tuturnya.
Editor : Donny P
